Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum PACTUM LAW JOURNAL Jambe Law Journal Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Jurnal Hukum Lex Generalis Indonesia Private Law Review Jurnal Hukum Malahayati Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Lex Publica Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice SCLS Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Rohaini Rohaini
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Mediasi Dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Tinjauan Hukum Positif Dan Prinsip Maslahah Fachry Saad Muhtadi; Muhammad Labib Muhadz; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6943

Abstract

Keluarga merupakan fondasi utama pembentukan karakter anak, namun angka perceraian di Indonesia yang tinggi menimbulkan sengketa hak asuh anak (hadhanah) yang kompleks. Jalur litigasi sering kali bersifat adversarial dan berdampak negatif pada psikologis anak, sehingga mediasi menjadi alternatif yang lebih humanis. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana pengaturan mediasi hak asuh anak dalam hukum positif Indonesia; kedua, bagaimana prinsip maslahah dapat menjadi landasan penguatan mediasi tersebut. Menggunakan metode penelitian normatif, ditemukan bahwa meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mewajibkan mediasi, pengaturannya masih bersifat prosedural dan belum memberikan standar substantif yang menjamin kepentingan terbaik anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maslahah mampu memperkuat mediasi dengan menyediakan tolok ukur kualitas kesepakatan berdasarkan maqashid syari'ah (perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta). Integrasi prinsip ini dapat dioperasionalisasikan melalui revisi regulasi, penggunaan child impact statement, dan peningkatan kompetensi khusus mediator. Dengan demikian, prinsip maslahah menyempurnakan kerangka hukum positif guna memastikan hasil mediasi benar-benar berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai generasi penerus.
Kesepakatan Kemitraan Pengembangan Perkebunan Sawit antara Koperasi Unit Desa Mesuji E dengan Masyarakat Labuhan Baru Ilhami Sefira Lestari; Rohaini; Selvia Oktaviana; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7182

Abstract

Pemerintah memanfaatkan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai instrumen strategis untuk pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Koperasi Unit Desa (KUD) Mesuji E mengimplementasikan strategi tersebut dengan menjalin kontrak kemitraan melalui skema Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, mengidentifikasi hambatan operasional, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi antara koperasi dan masyarakat. Peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe deskriptif, serta mengumpulkan data primer melalui wawancara yang didukung bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan secara formal telah memenuhi syarat sah kontrak Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pelaksanaannya di lapangan memperlihatkan ketimpangan posisi tawar yang memojokkan petani plasma. Hambatan internal muncul dari tindakan petani yang melakukan penjualan brondolan secara mandiri di luar jalur koperasi serta minimnya transparansi keuangan dari pengurus KUD, yang diperparah oleh kendala eksternal seperti cuaca ekstrem, serangan hama, dan fluktuasi harga pasar. Penanganan wanprestasi mengutamakan jalur nonlitigasi melalui musyawarah pembinaan internal dan mediasi teknis agraria sebelum mengalihkan perkara ke pengadilan negeri sebagai upaya hukum terakhir. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perbaikan struktur kontrak dan keterbukaan administrasi sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kemitraan serta melindungi hak ekonomi petani kecil.
Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase : (Kasus Pt Imc Pelita Logistik Dengan Pt Sentosa Laju Energy) Muhammad Nur Ramadhon; Alya Shafira Listy; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7234

Abstract

Perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia turut mendorong meningkatnya kerja sama antar perusahaan, yang berpotensi menimbulkan sengketa bisnis apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak melakukan wanprestasi. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam bisnis maupun komersial yaitu arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme arbitrase oleh BANI dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy, dan efektivitas putusan arbitrase oleh BANI dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis antara para pihak. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bahan kepustakaan hukum dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy melalui mekanisme arbitrase oleh BANI telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam putusannya, BANI menyatakan bahwa PT Sentosa Laju Energy telah melakukan wanprestasi, sehingga diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas kerugian kepada PT IMC Pelita Logistik. Efektivitas putusan arbitrase dalam sengketa ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih adanya upaya hukum lain yang ditempuh oleh salah satu pihak melalui pengadilan setelah diberikannya putusan arbitrase oleh BANI.
Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pada Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Muhammad Aulia Ramadhani; Juan Elnatarisi Yazid; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7331

Abstract

Sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu bentuk konflik perdata yang sering terjadi di Indonesia dan memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan aspek hukum, ekonomi, serta sosial kemasyarakatan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali memerlukan waktu yang panjang, biaya yang besar, dan berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak. Oleh karena itu, mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang diintegrasikan ke dalam sistem peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat PMH di Pengadilan Negeri serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tercapainya kesepakatan perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengaduan dan penerimaan kasus, pengkajian dan verifikasi, klarifikasi para pihak, proses mediasi, serta finalisasi kesepakatan perdamaian yang dapat dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kehadiran para pihak, tingkat pemahaman terhadap proses mediasi, kejujuran dalam penyampaian informasi, serta adanya iktikad baik untuk mencapai perdamaian. Dengan demikian, mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dalam mewujudkan penyelesaian yang berkeadilan, cepat, berbiaya ringan, dan mampu menjaga hubungan sosial para pihak.
Pemenuhan Prinsip Voldoende Gemotiveerd Pada Pertimbangan Putusan MA No. 1025 PK/Pdt/2020 terhadap Novum dan Kekeliruan Nyata Livia Antonia; Rohaini; Siti Nurhasanah; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7351

Abstract

Sistem peradilan Indonesia mengenal upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali yang hanya dapat diajukan dengan alasan tertentu. Prinsip Volvondoe Gemotiveerd atau motivering merupakan kewajiban hakim untuk memberi pertimbangan yang memadai serta memuat dasar yang jelas dalam putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1025/PK/Pdt/2020 terkait pemenuhan prinsip Voldoende Gemotiveerd pada pertimbangan terhadap dua alasan peninjauan kembali yang diajukan dengan dasar Novum (bukti baru) dan Kekeliruan Nyata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan masalah melalui perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan pertimbangan putusan terhadap alasan bukti baru atau Novum berupa Berita Acara Pemeriksaan Department Connection Enforcement Key Account belum cukup memadai terkait dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pertimbangan putusan terhadap alasan Kekeliruan Nyata meskipun memadai dalam menunjukkan kekeliruan terhadap legal standing setelah peralihan tanggung jawab pengembang, akan tetapi belum cukup memadai terkait ketentuan tenggang waktu 180 hari dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Putusan memiliki celah Onvoldoende Gemotiveerd atau pertimbangan kurang memadai terhadap alasan Peninjauan Kembali berupa Novum dan Kekeliruan Nyata.
Analisis Perbandingan Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Mediasi di Pengadilan dan Luar Pengadilan di Indonesia Rizky Maulana Prasetyo; Heza Oga Mahendra; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7499

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman mengenai perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia, serta menilai efektivitas mediasi pada kedua jalur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan, di mana mediasi di pengadilan cenderung bersifat lebih formal serta memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat melalui akta perdamaian. Sementara itu, mediasi di luar pengadilan umumnya berlangsung lebih cepat dan bersifat sukarela. Selain itu, mediasi memiliki keunggulan dari segi biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan litigasi, waktu penyelesaian yang relatif lebih singkat, serta mampu menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.
Analysis of Consumer Rights Protection Against the Misuse of Personal Data in Fintech Services Bintang Mahacakri Lisan Putri; Rohaini; Pham Hong Nhung; Ria Wierma Putri
Lex Publica Vol. 12 No. 1 (2025)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.12.1.2025.286

Abstract

The implementation of personal data protection regulations in the Indonesian fintech sector, specifically Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016, shows significant progress in implementing a comprehensive legal framework. This framework adopts international standards such as the General Data Protection Regulation, is supported by the establishment of a Personal Data Protection Agency, and mandates reporting of data breach incidents. However, covering personal data remains a serious threat, resulting in financial losses, psychological distress, and reputational damage for consumers. This highlights the challenges in consistent law enforcement, low digital literacy among the public, and the need for wider implementation of advanced security technologies. To improve legal protection, it is important to strengthen oversight and law enforcement mechanisms, improve digital literacy among the public through continuing education, mandate the implementation of advanced security technologies by fintech providers, and regulate reporting and complaint mechanisms.
The Urgency of Establishing LPPDP as an Effort to Strengthen Personal Data Protection: A Comparison between Indonesia, Hong Kong and Singapore Veris Yunanda; I Gede AB Wiranata; Yennie Agustin; Rohaini Rohaini; Ahmad Zazili
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 1 (2024): July
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v4i1.2962

Abstract

PurposeThe aim of this research is to analyze the urgency of establishing the LPPDP in strengthening personal data protection laws in Indonesia through a comparison of laws and practices in Hong Kong and Singapore and to determine the opportunities and challenges of establishing the LPPDP in Indonesia. MethodologyThe research uses normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. ResultThe results show that the existence of an independent LPPDP will strengthen the personal data protection law effectively and comply the adequate level of protection with other developed countries. Thus, the President must immediately establish LPPDP regarding the minimum requirements for the DPA's establishment in international practice. ContributionLaw Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) has directly mandated the establishment of a data protection authority which determined by the President. The LPPDP has projected to become an authority that acts as a supervisor and law enforcer for personal data protection in Indonesia, the LPPDP must be able to perform its functions, duties, and authorities independently. LimitationHowever, instead of achieving this noble goal, there are several recommendations that can be applied in establishing the formation of LPPDP, whether in the form single supervisory authority or ministry based-models.
Co-Authors Ade Firmansyah Adelia Anggaraini Adelia, Liza Adham S, Sepriyadi Adhitya Miasa Sengaji Agus Triono Agustin, Yennie Ahmad Zazili Albar, Ahmad Faldi Alieffa Nanda Erviana Alifvio Bramandika Karindra Alya Shafira Listy Andini, Pingkan Retno Aulia Dinda Marsyanda Azahra, Hafifah Permata Bayu Sujadmiko, Bayu Bintang Mahacakri Lisan Putri Bintang Mahacakri Lisan Putri Chetrine Br Meliala Daud Bunar Buwono Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Dhea Yuni Fahleni Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati, Dianne Eka Dina Haryati Sukardi Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Dora Mustika Dora Mustika Dora Mustika Dwi Ariani, Nenny Dwiatin, Lindati Echa Cristi Eka R, Dianne Esther Zaneta Siahaan Fachry Saad Muhtadi Fadhilatul Amiroh Fazry Maulana Febriana, Nabilah Fegita Maharanny Firmansyah, Ade Arif Georgius Karis Paschali Gunawan, Kadek Rio Hamzah Harsa Wahyu Ramadhan Harsa Wahyu Ramadhan Heza Oga Mahendra I Gede AB Wiranata I Gede AB Wiranata Ilhami Sefira Lestari Juan Elnatarisi Yazid Juwita, Kiki Kadek Rio Gunawan Karimullah, Muhammad Zidan Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kingkin Wahyuningdiah Livia Antonia Maheswari Pavita Dayana Dayana Martinouva, Rissa Afni Maura Rahmatusyifa Adzani Maya Aprilia Muhammad Al Fatih Muhammad Aulia Ramadhani Muhammad Faisal Aziz Muhammad Fazry Maulana Muhammad Habibi Muhammad Havez Muhammad Kemal Farizky Muhammad Khairil Akbar Muhammad Labib Muhadz Muhammad Nur Ramadhon Nabilah Febriana Nenny Dwi Ariani Nenny Dwi Ariani Nur, Ahmad Ghozali Mulia Nurdin, Astri Safitri Nurul Aini Sofiani Pham Hong Nhung Pratama, Alandra Pratama, Dennis Eka Purba, Joshua Putra, Muhammad Juhaidi Rastra Ananda Rasyid Agung Prawira Ratu Sakinatun Najah Regita Surya Prameswari Restya Amanda Putri Ria Wierma Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rizki Aulia Rizky Maulana Prasetyo Roberta R.P Situmorang Rusmawati, Diane Eka Sabillilah, Arfan Yanayir Akbar Safitta Amanah Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana, Selvia Sembiring, Rinawati Sepriyadi Adhan S Septia, Putri Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah SUGIYANTO Sunaryo Sunaryo Sunaryo Sunaryo Sunaryo Syamsiar, Syamsiar Tata Julian Putri Thyrafi Amelia Putri Veris Yunanda Wahyu Ramdhan, Harsa Warda Zakiya Yennie Agustin Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani Yunanda, Veris Yusdiyanto Zahra Rasyid, Putri Akmalia Zulkarnain Ridlwan