p-Index From 2021 - 2026
12.484
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter USU LAW JOURNAL Journal of International Law Yustisia Media Teknika The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jambe Law Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan International Journal of Supply Chain Management QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ilmu Hukum Prima INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Scientia Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Islamic Circle Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review JURNAL JUSTIQA Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Finance and Business Digital (JFBD) Jurnal Pencerah Bangsa Engineering and Technology International Journal (EATIJ) International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) AL-SULTHANIYAH Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Journal of Environmental and Development Studies Jurnal Intelek Insan Cendikia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues LEX SOCIETAS: Journal of Law and Public Administration ULJLS
Claim Missing Document
Check
Articles

Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan Harahap, Mhd Dicky Safii; `Saidin, OK.; Sukarja, Detania; Leviza, Jelly
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.411

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, sebagai lembaga independen pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan, memiliki tugas penting untuk melindungi konsumen. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengaturan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam POJK tersebut dan mengaitkannya dengan sistem penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta data sekunder dari bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, ajudikasi, dan arbitrase oleh LAPS bersifat final dan mengikat (final and binding). LAPS berperan penting sebagai solusi non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti dualisme kelembagaan antara BPSK dan LAPS, keterbatasan infrastruktur hukum, kurangnya mediator dan arbiter, serta kendala dari para pihak yang bersengketa.
THE PRINCIPLE OF MUTUAL RECOGNITION IN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS FREE TRADE Nasution, Siti Nurahmi; Adwani, Adwani; Sutiarnoto, Sutiarnoto; Leviza, Jelly
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 (2023): Ultimate Journal of Legal Studies (ULJLS)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v1i1.13154

Abstract

This essay intends to examine the ASEAN Free Trade Agreement's implementation and the ASEAN Free Trade Agreement's recognition concept. This paper's research was conducted using normative legal research techniques. Secondary sources were used as the primary source of information for this investigation. Documents and scientific publications from the library are examples of secondary materials. Laws and regulations, agreements, legal theories, and future scientific works are only a few examples of the legal papers that have been used as literary resources. The concept of recognition in ASEAN free trade is the subject of this normative study, which will be explained analytically as a whole object methodically in light of the facts gathered.
Legalitas Kewenangan Notaris sebagai Kuasa Dalam Pendaftaran Merek Rizky, Fajar Khaify; Safnul, Dody; Sutiarnoto; Leviza, Jelly; Sinulingga, Tommy Aditia
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i1.20058

Abstract

Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kapasitasnya tersebut, notaris harus memahami ketentuan yang diatur dalam undang-undang agar masyarakat dapat memahami dengan benar, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, serta memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam proses pendaftaran HAKI berupa merek, masyarakat boleh saja melalui notaris, tetapi hanya dalam membantu penyusunan dokumen atau memberikan nasihat hukum terkait merek. Namun, untuk bertindak sebagai kuasa pendaftaran merek, legalitas kewenangan notaris harus berizin dan terdaftar sebagai konsultan HKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pendaftaran merek dilakukan secara resmi melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai pendaftaran merek dan legalitas kewenangan notaris sebagai kuasa dalam pendaftaran merek. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Hasil dalam tulisan ini adalah 1) Pengaturan pendaftaran merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.; 2) Secara legal, notaris tidak berwenang menjadi kuasa dalam pendaftaran merek kecuali notaris tersebut sudah terdaftar sebagai Konsultan KI di DJKI. Bertindak sebagai kuasa tanpa izin Konsultan KI dapat dianggap melanggar hukum yang berlaku.
KEDUDUKAN PELAKSANAAN LELANG MELALUI PERANTARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Tanjung, Khairunissa Isyarah; Purba, Hasim; Suprayitno, Suprayitno; Leviza, Jelly
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3170

Abstract

Abstract: The regulation of auction is based on Article I, Paragraphs (4), (5), an d (6) of Minister of Finance Regulation No. 27/PMK.06/2016 concerning Auction Implementation Guidelines, which classifies, and voluntary non-execution auction. The issue of execution based on grosse akta as stipulated in Article 224 HIR or Article 258 RBG has evolved along with the rapid development of credit institutions in Indonesia. The problem Formulation in this study includes how the legal regulation of public auction through the intermediary of the State Assets Management and Auction  Service Office is strutured. This reseacrh employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the analysis used in this study is qualitative analysis. Additinally, article 6 of Law No.4 of 1996 on Mortgage Right, in conjuntion with article 224 HIR/258 RBG, plays a crucial role in the execution auction. Keyword: Auction Execution, Security Rights, Creditor, Debtor Abstrak: Pengaturan terhadap lelang didasarkan  Pasal 1 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/ PMK. 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengklasifikasi lelang menjadi 3 bagian, yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang noneksekusi sukarela. Persoalan eksekusi atas grose akta yang diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG semakin berkembang seiring dengan lajunya lembaga perkreditan di Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap lelang di muka umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif  dengan sifat deskriptif analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dikaitkan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan oleh Kreditur Bank melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang. Kata kunci: Eksekuci Lelang, Jaminan, Kreditur, Debitur 
SOSIALISASI HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH DAN SEHAT TERHADAP WARGA KELURAHAN NANGKA KOTA BINJAI Rizky, Fajar Khaify; Suhaidi, Suhaidi; Harahap, Feby Yanti; Leviza, Jelly; Nasution, Siti Nurahmi; Nasution, Mirza
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 4 (2025): Volume 6 No 4 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i4.49687

Abstract

Lingkungan hidup yang bersih sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Lingkungan hidup harus dijaga dan dikelola dengan baik agar tidak memberikan dampak buruk maupun negatif terhadap makhluk hidup, serta dalam hal ini lingkungan hidup yang bersih dan tidak bersih dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan terhindar dari penularan penyakit. Permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana pemahaman warga Kelurahan Nangka tentang regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat, faktor kurangnya kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih berdampak pada kesehatan, serta upaya meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi warga Kelurahan Nangka. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode observasi, pemaparan/sosialisasi, diskusi/tanya jawab, dan kuesioner. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 11 peserta yang dapat memahami dan 5 peserta yang tidak dapat memahami. Pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait faktor kurangnya kesadaran terhadap lingkungan hidup yang bersih dan berdampak pada kesehatan terdapat 16 peserta yang dapat memahami. Pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait upaya dalam meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 15 peserta yang dapat memahami dan 1 peserta yang tidak dapat memahami.
KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN (STUDI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN) Gultom, Steffy Suzani Meilina; Mulyadi, Mahmud; Leviza, Jelly
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3904

Abstract

Abstract: Immigration symbolises the exercise of power over the full sovereignty of a state, especially in relation to the state's right to control the movement of people in and out of the country and to regulate the provisions regarding foreigners in the country's jurisdiction. Indonesia already has an Immigration Law that regulates in such a way that not just any foreigner can stay in Indonesia so that only foreigners who have a positive impact, benefit and do not endanger security and public order are allowed to enter and be in the territory of Indonesia. The research method used in this writing is the type of normative legal research and the nature of analytical descriptive research. The research approaches used are statute approach and case approach. Data sources in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is a library research with a documentary research data collection tool. To analyse all legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. Thus, there are comprehensive steps that have been taken by Immigration Enforcement for citizens who come and enforce the applicable law. Keywords: Criminal Offences, Immigration, Foreigners. Abstrak: Keimigrasian menggambarkan simbol pelaksanaan kekuasaan atas kedaulatan penuh suatu negara terutama yang berkaitan dengan hak negara dalam mengontrol lalu lintas masuk dan keluarnya orang serta mengatur ketentuan mengenai orang asing untuk berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur sedimikian rupa agar tidak sembarang orang asing yang dapat tinggal di Indonesia sehingga hanya orang asing yang memberikan dampak positif, manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpul data studi dokumen (documentary research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Penegakan Imigirasi untuk warga negara yang datang dan penegakan hukum yang berlaku. Kata kunci: Tindak Pidana, Imigrasi, Orang Asing.
Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya yang Ditolak Masyarakat Aceh Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951: Legal Protection for Rohingya Refugees who are rejected by the Aceh Community Based on the 1951 Geneva Convention Sirait, Leonny Rachel Aprillia; Sutiarnoto; Leviza, Jelly
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 2 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i2.19536

Abstract

Pada tahun 2023, kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah besar di Aceh menjadi isu krusial yang menyoroti kompleksitas permasalahan kemanusiaan. Pengungsi ini melarikan diri dari situasi yang tidak kondusif di negara asal mereka untuk mencari perlindungan. Namun, respons yang beragam dari masyarakat lokal di Aceh telah menciptakan hambatan signifikan dalam penyediaan bantuan dan akses terhadap tempat tinggal yang layak bagi mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan mendesak para pengungsi dan penerimaan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dalam kerangka hukum internasional dan nasional, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. Pendekatan kajian pustaka digunakan untuk menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memegang prinsip non-refoulement, yaitu tidak mengusir pengungsi kembali ke tempat yang mengancam keselamatan mereka. Dasar hukum perlindungan ini sebagian besar berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun peraturan ini menjadi landasan formal, implementasinya di lapangan, khususnya di Aceh, masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini berkaitan dengan koordinasi antar lembaga dan kapasitas pemerintah daerah. Selain itu, peran lembaga pemerintah daerah dan organisasi internasional juga vital dalam memberikan bantuan, meskipun upaya tersebut masih belum mampu mengatasi seluruh masalah secara menyeluruh.
Pelindungan Hukum terhadap Data Pelanggan PT. PLN dalam Pemberian Surat Pemutusan Sementara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Hidayat, Hayekal; Harianto, Dedi; Leviza, Jelly
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6030

Abstract

Penelitian ini membahas pelindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan PT. PLN dalam konteks pemberian surat pemutusan sementara arus listrik secara fisik, yang dinilai rentan terhadap kebocoran data. Surat tersebut mencantumkan informasi sensitif seperti nama, alamat, ID pelanggan, dan jumlah tagihan yang dapat diakses oleh pihak tidak berkepentingan karena disampaikan tanpa pengamanan memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data lapangan, dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik PLN dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PLN dalam menyampaikan surat tanpa perlindungan layak dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam pemrosesan data pribadi dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip UU PDP. Diperlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kesadaran petugas PLN, serta perbaikan mekanisme distribusi surat agar perlindungan hak privasi pelanggan dapat terjamin sesuai asas hukum yang berlaku.
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Pengguna Media Sosial dari Pelaku Doxing sebagai Upaya Perlindungan Hak Privasi Individu Nabila, Annisa; Marlina, Marlina; Leviza, Jelly
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6072

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna media sosial dari kejahatan doxing sebagai bentuk pelanggaran hak privasi individu. Doxing merupakan tindakan penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin melalui media digital yang dapat mengakibatkan kerugian psikologis, sosial, hingga hukum. Permasalahan yang diangkat mencakup bentuk perlindungan hukum pidana terhadap praktik doxing di Indonesia, hambatan yang dihadapi oleh pengguna media sosial untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta upaya hukum yang dapat ditempuh korban berdasarkan ketentuan peraturan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap doxing belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan perundang-undangan, meskipun beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, dan KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku doxing. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus tentang kejahatan doxing guna memberikan perlindungan yang lebih jelas, responsif, dan komprehensif bagi korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi di ruang publik digital.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI UNIT APARTEMEN YANG HAK DAN KEWAJIBANNYA TIDAK DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIS : (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021) Miranti, Indah; Purba, Hasim; Leviza, Jelly; Tony, Tony
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan jual-beli apartemen ini dilakukan dengan cara memesan atau indent terlebih dahulu yang kemudian dituangkan dalam bentuk perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli yang lebih dikenal dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai pedoman untuk mengamankan kepentingan para pihak. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana  perlindungan hukum terhadap pembeli yang hak dan kewajibannya tidak diikat dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris, bagaimana  perjanjian jual beli unit apartemen yang tidak dituangkan dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris, bagaimana penyelesaian sengketa antara pembeli dan developer dalam transaksi jual beli unit apartemen pada putusan Mahkamah Agung RI No 323/Pdt/2021. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli yang hak dan kewajibannya tidak diikat dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris adalah perlindungan hukum dalam bentuk preventif. Perjanjian tersebut dapat dijadikan suatu bentuk perlindungan hukum karena dapat menjadi suatu alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang lemah. Perjanjian jual beli unit apartemen yang tidak dituangkan dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris mengakibatkan ketidak pastian bagi pengembang maupun pembeli.  Kekuatan hukumnya terbatas dibandingkan dengan akta otentik atau akta yang dibuat oleh notaris. Penyelesaian hukum terhadap sengketa dalam transaksi jual beli unit apartemen dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021 adalah berupa penggantian biaya rugi dan bunga seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dan penulis setuju dengan putusan hakim sebab perjanjian jual beli apartemen yang tidak dibuat dalam akta notaris yaitu perjanjian pemesanan sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum pengikatan jual beli berlaku mengikat bagi para pihak sehingga keterlambatan pengembang menyerahkan unit apartemen merupakan perbuatan wanprestasi.
Co-Authors Abdul Azis, Fouza Azwir Abdul Rahman Abdurrahman Harit’s Ketaren Ade Yuliany Siahaan Adwani Adwani Affila Afnila Agung Firmansyah Agung Julian Agus Sardjono Agusmidah Agusmidah Agusta Kanin Ahmad, Akiruddin Aidil Hamdi Akbar Hamdani Rambe Akbar Nasution, Faisal Alfian Syahri Ali Mulyo Utomo Ali Sentosa Alma Panjaitan Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amirah Ainun Sofiah Hasibuan Ammanawwara, Ammanawwara Ananda Jakaria Anaria Br Ginting Andalan Zalukhu Anderson Sirongoringo Sirongoringo Andy Andy Anggara Suryanagara Anggreni Atmei Lubis Annisa Nabila, Annisa Annisa Siregar Ansharullah Ida Arif Arif Arif Arif Aronifati Zebua Atika Putri Amira Aulia Nusa Bela Aulida, Dinda Ayu Adinda Pratiwi Ayu Lestari Tanjung Ayu Nika Azam, Saiful Azwar, Tengku Keizerina Devi Azwarman Azwarman Bachtiar Simatupang Barry Sugiarto Barus, Adhi Pradana Barus, Utara Maharany Bastari Mathon Batubara, Ichsan Aulia Beby Suryani Fithri Brian Christian Telaumbanua Budiarto Sembiring BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Budiman Ginting Ginting Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampub Chairul Bariah Chairul Bariah Chairul Bariah Chatrine Lidya Girsang Christina N M Tobing Chrisyela Sinaga Cindy Vania Lumban Batu Clara Apulina Ginting Cut Maidina Ananda Putri David Leon A. Sembiring Deayu Deayu Dedi Harianto Dedi Kurnia Suranta Ginting Denggan Muhammad Ilmi Deni Purba Devi Azwar, T.Keizerina Dewi Ervina Suryani Dina S.T Manurung Djalil, Felix Novian Dr.M.Ekaputra, S.H,M.Hum Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Edo Maranata Tambunan Edy Ikhsan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Ekpi Yoksara Simbolon Elphan Kumbara Elpina Elpina Elsa Savira Eman Suparman Esthalita Octavia Tobing Evi Ratna Evalinda Fadhillah Fahmi Adriany Fahri Ramadhan Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Faiz Ahmed Illovi Faradila Harahap Fitri Nadiyah Razma Fitria Ramadhani Siregar Friska Messelina Sirait Geby Aviqa Gomgoman Simbolon Gultom, Steffy Suzani Meilina Gunarto Gunarto Hafizhah, Annisa Hanawi Aananda Putra Sitohang Harahap, Feby Yanti Harahap, Mhd Dicky Safii Harris, Abd Harris, Abd. Harry Fauzi Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasim Purba Hasyim Purba Hengki Hengki Henrico Valentino Nainggolan Herlinda, Erna Hidayat, Hayekal Hotman Bintang Parulian Aruan Indra Kurniawan Nasution Isnaini Isnaini Ivan Jovi Hutauruk Jaya, Herry Shan Jean Bernard Myson Joenari Anthony Marpaung Joy Ananda Putra Sianipar Junandar Indra Tongam Panggabean Kania Syafiza Keizerina Devi Azwar Keizerina Devi Azwar Khadijah Hasibuan Khalida Syahputri Lani Sujiagnes Panjaitan Laurentia A. Kartika Leomongga Alamsyah Sitompul M Ekaputra M. Aulia Zikry Lubis M. Freddie Mullie Sembiring Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Albisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Maria Kaban Maria Margaretta Sitompul Marlina Marlina Marlina, Marlina Marsella Marsella Marsella, Marsella Marupa Hasudungan Sianturi Melda Theresia Sihombing Mhd. Nur Arrahman Nasution Micael Jeriko Damanik Miranti, Indah MIRZA - NASUTION Mirza Nasution Mirza Nasution Mirza Nasution Muhammad Din Al Fajar Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Muhammad Umar Mulhadi, Mulhadi Mulyadi, Lestari Mahmud Nasution, Mirza Nasution, Siti Nurahmi Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT Nita Nurvita Novalia Arnita Simamora Novie Andriani Kesuma Nuraisyah Nuraisyah Nurul Kamila O.K Saidin O.K. Saidin OK Saidin OK. Saidin OK. Saidin Okky Wiratama Pendastaren Tarigan Tarigan Phio Tuah Reysario Sinaga Prof.Dr.Syafrudin Kalo,SH,M.Hum Purba, Ardiansyah Purba Purba, Hasim Purba Puspita, Yolanda Bella Putra, Wahyudi Prima Putri Ayu Pratiwi Putri, Rizka Aminni Rabiatul Adawiyah Rafika, Cut Rahmi Handayani Raisa Rafina Rajagukguk, Eko Yudis Parlin Rambe, Akbar Hamdani Rambe, Suria Ningsih Reyhan Agung Munthe Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Ritonga, Joni Sandri RIZKI RAHAYU FITRI Rizky Akbar Prabowo Rizky, Fajar Khaify Ronni Bonic Rosnidar Sembiring Rudi Hartanto Runtung Ruth Gladys Sembiring Safnul, Doddy Safnul, Dody Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin Saidin, OK Saidin, OK. saidin, saidin Saiful Azam Saputra, Reza Eko Sarah Furqoni Satria Perdana Shahreiza, D. Sihotang, Nurleli Silitonga, Glotty Christina Simada, Arthur Sinulingga, Tommy Aditia Sirait, Leonny Rachel Aprillia Siregar, Namira Romaito Siregar, Taufik Sitepu, Kartika Dewanty Sitepu, Runtung Siti Nurahmi Nasution Siti Sarra Sonang Akbario Sriayu Aritha Panggabean Steffy Steffy Suadela Liu Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sumanggam Wahyu Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Surung Aritonang Aritonang Sutiarnoto Sutiarnoto - Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafrizal Syafrizal Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syaravina Lubis Syarifah Lisa Andriati T KEIZERINA DEVI T Keizerina Devi T Keizerina Devi A T. Keizeirina Devi Azwar T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi A T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar - Tan Kamello Tan Kamello Tanjung, Khairunissa Isyarah Tarigan, Joy Daniel Telaumbanua, Brian Christian Tengku Keizerina Devi Tengku Keizerina Devi Theddy Theddy Themis Simaremare Tony Tony Tri Afandy Trohna, Dyona Rizky Tumanggor, Deynisa Bella Utari Maharany Barus Utary Maharany Barus Ventyrina, Ine Warhan Wirasto Widya Agnes Hamid Windy Widya Utami Yahya Ziqra Yamin Lubis Yefrizawati Yemima Amelia Siagian Yolanda Sari KS Yudi Syahrudin Yuthi Sinari Zainal Abidin Pakpahan Zuhri, Hanafi Zulhelmi, Zulhelmi `Saidin, OK.