Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
12.28
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Jurnal Asy-Syari'ah International Journal Ihya' 'Ulum al-Din JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review PALAR (Pakuan Law review) TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS) Jurnal Hukum Lex Generalis JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Iman dan Spiritualitas Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development West Science Interdisciplinary Studies Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial West Science Interdisciplinary Studies West Science Social and Humanities Studies Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences J-CEKI PESHUM Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Saebani, Beni Ahmad
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 104 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 104 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Rempang Perspektif Hak Asasi Manusia Hiqmal Mahkuta Alam; Beni Ahmad Saebani; Budi Tresnayadi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2857

Abstract

Konflik yang terjadi di Pulau Rempang dianggap telah melanggar HAM, karena Pulang Rempang merupakan tanah adat yang telah lama dihuni masyarakat setempat secara terumurun, selain itu pembebasan Pulau Rempang dilakukan dengan cara kekerasan dan pemaksaan tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat dan dianggap melanggar adat setempat. Dengan latar belakang masalah tersebut penelitian ini penting dilakukan supaya peristiwa yang sebenarnya dapat diungkap secara objektif dan ditemukan langkah-langkah solusi yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empirik. Jenis data penelitian ini adalah jenis data kualitatif sedangkan sumber primernya hasil wawancara dengan tokoh adat Pulau Rempang dan Pemerintah setempat, data sekundernya peraturan perundangundangan mengenai Analisis Dampak Lingkungan dan buku karya pakar yang membahas mengenai masalah yang diteliti perspektif siyasah dusturiyah. Data dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan mengumpulkan data, mengklasifikasi data, dan menafsirkan data dengan metode analisis isi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah siyasah dusturiyah yakni menegaskan bahwa pemerintahan dalam suatu negara adalah penyelenggara negara yang harus bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum warga negara, hak asasi warga negara seperti hak hidup, hak merdeka, hak memperoleh pekerjaan, hak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat harus dipertanggungjawabkan oleh negara demi kemaslahatan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kasus kekerasan di Pulau Rempang mengundang kritik luas dan menuntut agar pemerintah menghentikan proyek tersebut serta membuka dialog dengan masyarakat lokal. Tekanan ini datang baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional yang peduli dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengecam tindakan kekerasan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menyerukan agar pemerintah Indonesia memperbaiki cara penanganan konflik di Pulau Rempang.
Konsep Demokrasi dan Implementasinya dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah Muhammad Yusril Fadhilah; Beni Ahmad Saebani; Nasrudin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3513

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep demokrasi dan implementasinya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dari perspektif siyasah dusturiyah. Konsep demokrasi adalah suara pemilihan umum dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakya. Demokrasi diwujudkan melalui pemilihan langsung oleh rakyat secara umum, bebas, dan rahasia. Namun, pencalonan hanya dapat dilakukan melalui partai politik, yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidaklah bersifat personal. Implementasi demokrasi ini merujuk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang membatasi hak politik sesuai aturan hukum berlaku. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif dengan data dari UUD 1945, Undang-Undang Partai Politik, serta regulasi pemilu. Data dikumpulkan secara dokumentatif kemudian dianalisis melalui metode analisis isi. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pemilihan langsung sejalan dengan sila keempat Pancasila dan berasaskan musyawarah serta prinsip demokratis sesuai hukum yang berlaku.
Dissenting Opinion Hakim Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materiil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Prespektif Siyasah Qadhaiyyah Shadrina, Ghassani Nur; Saebani, Beni Ahmad; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4431

Abstract

Proses hukum pada Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, terutama dalam perkara yang melibatkan uji materiil tidak terlepas dari dinamika politik dan intervensi eksternal yang akan memengaruhi independensi dan imparsialitas hakim dalam menetapkan putusan. Sebagaimana pada putusan Mahkamah Konstitudi Nomor 90/PUUXXI/2023, yang memuat Dissenting Opinion sebagai elemen penting dalam diskursus hukum dan peran Hakim Konstitusi sebagai guardian of constitution dalam menjalankan amanah penegakan kepastian dan keadilan hukum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sementara penetapan komposisi ganjil hakim bertujuan untuk mencegah perdebatan yang tidak produktif, namun tetap membuka ruang bagi perbedaan pendapat melalui Dissenting Opinion. Meskipun perbedaan pendapat ini merupakan bagian dari proses persidangan tetapi timbul polemik di masyarakat terkait dengan ketidakpastian hukum dan ketidaktegasan hakim. Hal ini menciptakan anggapan bahwa Dissenting Opinion mencerminkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi, yang dipicu oleh latar belakang yuridis, sosiologis, dan filosofis.  Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak Dissenting Opinion terhadap persepsi publik dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Dalam prespektif Siyasah Qadhaiyyah  konsepsi tentang Dissenting Opinion merupakan satu satu jalan yang dapat ditempuh dan bagian dari prinsip musyawarah yang berusaha sepasti mungkin setiap perkara yang disengketan di Pengadilan harus dikembalikan kepada syariah atau kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan peraturan lainnnya yang mendatangkan kemaslahatan dan meniadakan kemadaratan. Dalam penelitian ini semua data dianalisis dengan studi literatur tentang Mahkamah Konstitusi dan studi dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data kualitatif dengan menguji undang-undang dan menganalisisnya dengan metode analisis isi. Hasil penelitian disimpulkan bahwasa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti menyalahgunakan kekekuasaannya dengan melanggar kode etik hakim di persidangan. Persidangan dengan Dissenting Opinion yang seharusnya berjalan dengan adu argumentasi dan opini yang panjang untuk mematangkan putusan dapat diputus dengan waktu yang sangat singkat dan mengesampingkan asas independen dan imparsial. Hal tersebut dibuktikan dalam berkas kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan adanya perubahan yang terjadi ketika Anwar Usman selaku Ketua MK dan kerabat dari salah satu paslon menghadiri sidang pendahuluan dan perbandingannya ketika Ketua MK tidak menghadiri sidang tersebut. Selain itu adanya kejanggalan dalam proses masuknya permohonan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan tanggal yang dicantumkan serta tanggal yang masuk kepada kepaniteraan. Bahkan pada proses persidangan juga diwarnai dinamika ketika pemohon dengan alasannya selalu berkutat pada open legal policy, yaitu ambang batas usia namun pada intinya yang pemohon inginkan adalah tambahan syarat untuk mengusung salah satu calon pada pemilu 2024.
The Bai'at Santri System of Islamic Unity Islamic Boarding Schools in Indonesia as An Effort to Deradicalize Religious Behavior Saebani, Beni Ahmad; Mustopa, Mustopa
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 1 No. 12 (2023): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v1i12.443

Abstract

One of the Islamic boarding schools that is known to be quite fundamental in implementing an understanding of Islamic teachings is the Islamic Association Islamic Boarding School. The main sources of Islamic teachings which are the benchmark for truth in all actions, especially those related to faith and sharia are the Koran and al-Hadith. However, if there is minimal development of interpretive methodology for these two sources, it will result in exclusive religious behavior and truth claims for one's own opinions. So, it is not uncommon for this understanding to give rise to cultural conflicts in society where some parties have long practiced traditional Islamic religion and give rise to radical thought patterns and actions. The fundamental and radical thinking pattern which is interpreted politically is not without reason, but refers to various terrorist incidents which when the perpetrators were interviewed and books which were used as references for acts of terrorism indicated radical, takfiri and truth claim thinking patterns which were then aimed at educational products. Deradicalism means eliminating radical actions or radicalism, eliminating all ideologies and currents that give rise to acts of violence and terror. This gives rise to religious radicalism which, at a certain level, gives rise to acts of terror as an implementation of the concept of jihad which causes victims in an inhumane way. The research method uses descriptive analysis with qualitative data types and a sociological approach. The type of data is adjusted to the research objectives, while the primary data source is the caregivers and students of Islamic Association Islamic boarding schools in West Java, East Java and Central Java. Secondary data is in the form of students' allegiance documents, books about the Islamic Association, and profiles of the Islamic Association Islamic boarding school, the tertiary data is all scientific works that support this research. Data was collected by observation, interviews, documentation and literature study. The data collected was analyzed using the content analysis method.
Hukum Islam pada Imple¬mentasi Manajemen Risiko Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia (BSI) Ismail, Yana Chaeru Taufik; Janwari, Yadi; Kamaludin Yusup, Deni; Ahmad Saebani , Beni
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 9 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i9.985

Abstract

Islamic banking continues to develop, particularly in product diversification, offering a wider variety of options that have positively impacted the public's willingness to conduct muamalah activities through Islamic banks. Various financing products provide customers with the convenience of selecting options that suit their needs. The object of this research, as explained by Husein Umar in Setiawan Santana, focuses on problematic financing, a condition where significant deviations occur in repayments, leading to delays or potential losses. Problematic financing represents a situation where loan repayment agreements face the risk of failure and tend to lead to potential losses. This study offers new insights by examining the role of Islamic law in managing problematic financing risk at Bank Syariah Indonesia (BSI). The novelty of the research lies in the further exploration of using Islamic contracts (akad) as the main foundation in regulating and resolving problematic financing. Through this approach, the research provides a fresh perspective on how Islamic banks can more effectively manage financing risks while adhering to Sharia principles. The impact of this research on Islamic banking is quite significant. The application of risk management based on Islamic law is expected to enhance public trust in Islamic banking and strengthen its stability in Indonesia. The use of akad as the legal basis in resolving problematic financing ensures transparency and fairness in line with Sharia principles. This provides protection for both customers and the bank, creating a stronger foundation for the sustainability of Islamic banking in the future.
Peningkatan Pemahaman Hukum Islam dan Penerapannya dalam Moderasi Beragama pada Komunitas Remaja Masjid As-Salam di Kabupaten Sumedang Saebani, Beni Ahmad; Falah, Syamsul; Gumelar, Dian Rachmat
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 13 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan komunitas remaja masjid tersebar di pelosok nusantara, termasuk di Jawa Barat. Di antaranya komunitas remaja masjid As-Salam yang berada di Yayasan Darussalam Kabupaten Sumedang. Kajian yang diberikan kepada komunitas ini belum memberikan dampak yang signifikan kepada sikap moderasi beragama, salah satu penyebabnya adalah materi hukum Islam dan metodologinya masih belum mendalam dan bersifat doktrinal sehingga anggota komunitas masih bersikap eksklusif dan berpihak kepada pendapat kelompoknya saja. Adapun tujuan pengabdian ialah untuk mengetahui pembidangan materi hukum Islam yang dikaji oleh komunitas remaja masjid As-Salam, pemahaman hukum Islamnya, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta metodologi hukum Islam supaya moderasi beragama dapat dilaksanakan dengan baik serta faktor penghambat dan penunjang untuk membentuk sikap moderasi beragama serta hasil yang dicapai oleh pengabdian ini. Penelitian pengabdian ini menggunakan metode participatory action research dengan melibatkan diri kepada komunitas remaja masjid Al-Salam sehingga pengabdi sebagai kunci informasi aktivitas pengabdiannya. Hasil pengabdian ini disimpulkan bahwa ada tiga bidang utama yang dikaji oleh komunitas remaja masjid As-Salam, yakni bidang akidah, ibadah, dan muamalah. Pemahaman ditingkatkan dari segi metodologi hukum Islam dan ilmu kemasyarakatan dalam Islam. Penunjang bagi moderasi beragama adalah terbukanya sikap inklusif dari para pembina dan anggota komunitas. Semua penghambat dipecahkan dengan memberikan masukkan materi pemahaman hukum Islam yang lebih mendalam dan holistik dengan semua pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum Islam. The existence of mosque youth communities is spread across the archipelago, including in West Java. Among them is the As-Salam Mosque youth community located in the Darussalam Foundation, Sumedang Regency. The studies given to this community have not had a significant impact on the attitude of religious moderation, one of the causes is that the Islamic law material and methodology are still not in-depth and doctrinal so community members are still exclusive and take sides with their group's opinions. The purpose of the service is to find out the Islamic law material studied by the As-Salam Mosque youth community, understanding of Islamic law, and efforts made to improve understanding and methodology of Islamic law so that religious moderation can be implemented properly as well as inhibiting and supporting factors to form an attitude of religious moderation and the results achieved by this service. This service research uses the participatory action research method by involving themselves in the Al-Salam Mosque youth community so that the servant is the key to information on their service activities. The results of this service concluded that there were three main areas studied by the As-Salam Mosque youth community, namely the areas of faith, worship, and muamalah. Understanding is improved in terms of Islamic legal methodology and social science in Islam. Supporting religious moderation is an inclusive attitude from supervisors and community members. All obstacles are solved by providing material for a deeper and more holistic understanding of Islamic law with all the approaches used in the study of Islamic law. 
Perspektif Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Bintang Andhika; Beni Ahmad Saebani; Lutfi Fahrul Rizal
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6416

Abstract

Masalah sampah di Kabupaten Bekasi sulit terselesaikan karena terdapat kendala yang yang menghambat pelaksanaanya. Kabupaten Bekasi memiliki timbulan sampah terbanyak di Jawa Barat dengan bobot 821,37 ribu ton atau sekitar 16,78% dari total sampah provinsi tersebut. Produksi sampah di Kabupaten Bekasi kini telah mencapai 2.600 ton perhari. Pemerintah daerah hanya mampu mengangkut seberat 600 ton sementara sisanya masih berceceran. Dalam mengatasi masalah sampah tersebut pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan beberapa kebijakan salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah yang sejenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanggulangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang dianalisis dengan perspektif siyasah dusturiyah yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah bergantung kepada kesejahteraan masyarakatnya. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif, sedangkan pendekatannya menggunakan yuridis empirik. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode analisis isi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penanggulangan sampah di Kabupaten Bekasi belum dapat dicapai sesuai dengan peraturan daerah dan kebijakan strategi yang dilaksanakan mengingat berbagai hambatan dari sarana dan fasilitasnya belum memadai. Hanya saja dalam perspektif siyasah dusturiyah pemerintah telah berusaha membuat kebijakan yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan agar masyarakat dapat terhindar dari gejala penyakit dan lingkungan yang kotor yang akan menimbulkan dampak buruk kepada kehidupan masyarakat secara umum. Kebijakan pemerintah daerah telah menimbulkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut adalah lemahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran hukumnya, sehingga lingkungan yang bersih sulit dicapai.
Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Daerah (Jakstrada) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Menurut Siyasah Dusturiyah Bintang Andhika; Beni Ahmad Saebani; Lutfi Fahrul Rizal
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6488

Abstract

Masalah sampah di Kabupaten Bekasi sulit terselesaikan karena ada banyak sekali kendala yang muncul dalam melaksanakannya. Kabupaten Bekasi memiliki timbulan sampah terbanyak di Jawa Barat dengan bobot 821,37 ribu ton atau sekitar 16,78% dari total sampah provinsi tersebut. Produksi sampah di Kabupaten Bekasi kini telah mencapai 2.600 ton perhari. Pemerintah daerah hanya mampu mengangkut seberat 600 ton saja sementara sisanya masih berceceran. Dalam mengatasi masalah sampah tersebut pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan beberapa kebijakan salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pelaksanaan jakstrada oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan, teori pengelolaan dan teori siyasah dusturiyah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa. pelaksanaannya masih kurang efektif, berdasarkan target yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang masih dari pencapaian. Faktor-faktor yang membuat pelaksanaan ini belum optimal antara lain kurangnya partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana yang belum memadai serta adanya sampah kiriman. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sebagai pelaksananya sudah melakukan dengan baik untuk mencapai suatu kebijakan tertentu.
Political implications of the Indonesia-Singapore extradition agreement from a dauliyah perspective Nazwan, Fauqi Muhtaromun; Saebani, Beni Ahmad; Alamsyah, Taufiq
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol. 8 No. 2 (2025): Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama
Publisher : Program Studi Studi Agama-Agama Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hanifiya.v8i2.49471

Abstract

This study aims to analyze the political implications of the 2022 Indonesia–Singapore Extradition Treaty from the perspective of Siyasah Dauliyah, focusing on its linkage to the Defense Cooperation Agreement (DCA) and the Flight Information Region (FIR) arrangement. Employing a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the research examines primary and secondary legal sources, including Abdul Karim Zaidan’s Islamic extradition theory and Wahbah az-Zuhaili’s concept of territorial sovereignty. The findings indicate that the treaty holds strategic value for cross-border law enforcement, particularly through its retroactive clause, enabling the pursuit of corruption fugitives in Singapore. However, the bundling of the extradition agreement with the DCA and FIR raises sovereignty concerns that contradict key principles of Siyasah Dauliyah. The study concludes that the treaty’s effectiveness depends on sustained political commitment, harmonized legal procedures, and strengthened asset recovery mechanisms. The research contributes by integrating Islamic legal perspectives with modern international relations theory, offering a normative and practical framework for evaluating similar international agreements in the future.
The Role of High Religious Courts in The Bengkulu Area in Safeguarding Children's Interests Regarding Post-Divorce Living Expenses and Civil Rights Pian, Happy; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Arifin, Tajul; Saebani, Beni Ahmad; Ridwan, Ahmad Hasaan; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 7, No 1 (2023): Vol. 7, No. 1, October 2023
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v7i1.36594

Abstract

This research aims to examine the legal process carried out by the Bengkulu Religious High Court in ensuring the living expenses of children after their parents' divorce. This study is qualitative research with a normative legal approach. Primary data comes from laws, court decisions related to children's rights post-divorce, and children's civil rights, while secondary data is obtained from books, online media, and journals with the same relevance. In exercising its authority, the Bengkulu Religious High Court prioritizes the principle of justice by maintaining the interests of the child, as well as the principles of balance and proportionality. However, there are several challenges such as the lack of public understanding of children's rights and obstacles in the implementation of Religious High Court decisions regarding the enforcement of children's civil rights. More intensive efforts are needed to provide the public with an understanding of children's rights and to improve the quality of enforcement of Religious High Court decisions to ensure optimal protection of the child's interests following their parents' divorce.
Co-Authors Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Adib Gunawan Adilla Nur Muslimah Adrian Ichsan Pratama Afandi, Aan Afif Ilyas Zaqhlul Agus Nandar Syaripudin Ah. Fathonih Ahmad Satiri Ahsin, Moh Aimar Noersy, Windi Aisah, Putri Maharani Rahma Aisy, Rihhadatul Aisyah, IA Siti Akmal, Farhan Al-Khalik Al Ansori , Farid Munawar Al Rohman, Riska Awaliyah Alamsyah, Taufiq Alex Kusmardani Alfani, Feralda Septya Alfathan, Muhammad Riefky Ali, M Farhan Anwari, Amalia Nur Apriyanita, Triana Arianto, Ferdian Aula, Muhammad Iqbal Azfa, Sailan Holilul Bintang Andhika Bintang Andhika Brilyan Yudha Pratama Budi Tresnayadi Cantika, Ghina Dedi Supriyadi Dewi Kania, Dewi Dianti, Tsanni Endah Ending Solihuddin Erfan Shofari Sholahuddin Fadil, Muhammad Irfan Fajar, Rian Maulana Fathiyah Fathiyah Fatimah Azzahra Fauzan . Fauziah, Anindi Yuli Febrianti, Elsa Aulia Feri irawan Firdaus, Rasyid Ahmad Fitri Jihad Aminah Frigia, Mada Dwita Fu’ad, Asep Galih, Muhammad Rakyan Gumelar, Dian Rachmat Gunawan, Adib Harmayanti, Halvina Hidayat, Agi Attaubah Hiqmal Mahkuta Alam Husain Husain I Nurol Aen Ibtisan, Ibtisan Idary, Muhammad Tsaqib Ikhsan, Fachrial Iskandar, Muhamad Bagas Goval Ismail, Yana Chaeru Taufik Izzatunnisa, Halwa Nadya Jalaludin, Diding Julianti, Yuni Kamaludin Yusup, Deni Kamaludin, Alfin Kasja Eki Waluyo Khaerunisa, Syifa Mega Khotimah, Putri Husnul Lestari, Nindi Putri Lutfi Fahrul Rizal Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul M. Taufiq Rahman Makruf, Solihan Malik, Deden Abdul Maulana Hasanudin Moh Ahsin Mubarok, Adrian Farhan Mudaim, Halimah Mufti, Rizal Agung Muhammad Amin Muhammad Ilham Pratama Muhammad Yusril Fadhilah Mukhlas, Oyo Sunaryo Mumtazah, Aina Fairuz Munawar, M Ramdan Mustopa Mustopa Mustopa Mustopa Mustopa Nadiffa, Widelia NASRUDIN Nasrudin, Nas Nassaruddin, Ende Hasbi Nazwan, Fauqi Muhtaromun Ningrum, Novita Ardiyanti Ningsih, Lis Diana Noorisnan Pelita, Bobang Novian Syarif Anwar Novianti, Erika Novianti, Widi Nugraha, Trisna Rajab Nurfadillah, Syifa Nurhamidah, Dewi Siti Nursyaumi, Rahma Puspa Padhilah, Piqi Rizki Pian, Happy Praasetia, Riky Prasetyo, Ridwan Eko puspita, dela Putri, Aira Amelia Putri, Rissa Aulia Qodariah, Aulia Noviani Qotrunnada, Alissa Rachmat Syafe’i Rahayu, Citra Rahmadani, Windy Ramadhan, Dimas Aji Rendi Pangestu Restu Khaliq, Restu Ridwan, Ahmad Hasaan Rifan Shohibul Wafa Rizal Mutaqin Rizki Bagus Hidayatulloh Rojikin, Umar Rozikin, Opik Safitri, Andini Sembiring, Vina Amalia Septiani, Nabila Shadrina, Ghassani Nur Sholahuddin, Erfan Shofari Sidik, Gifar Fajar Siti Kuraesin Solly Aryza Srikandi, Khodijah Sugiarti, Lilis Diah Supriatni, Sulistina Suprihatno, Andri Surasa, Ais Sutiana, Yana Syafe’i, Rachmat Syahidin, Rosyad Syamsul Falah Tajul Arifin Tajul Arifin Taufiq, Fauziah Tita Nurhayati Tresnayadi, Budi Wahyuni, Resti Rienita Waluyo, Kasja Eki Wardhani , Emilia Kusuma Winda Widya Sari Wiwik Handayani Yadi Janwari Yana Sutiana Yuliana Sari Zuhdi, Wilyan Zulkarnaen, Pratama Zulvia, Ransya Ayu