This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Geography Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Journal of Tropical Soils Jurnal Kesehatan Masyarakat Geoplanning : Journal of Geomatics and Planning El Dinar ARABIYAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Jurnal Berkala Epidemiologi Jurnal Fisika Unand Forum Geografi Jurnal Penelitian Karet JURNAL HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN TROPIKA Jurnal Penelitian Pertanian Terapan JOIV : International Journal on Informatics Visualization Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab Varia Justicia Substantive Justice International Journal of Law Jurnal Agrotek Tropika Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Journal of Tropical Horticulture SPORTIVE: Journal Of Physical Education, Sport and Recreation JE (Journal of Empowerment) Jurnal Mekanova : Mekanikal, Inovasi dan Teknologi Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) SIGn Jurnal Hukum JOURNAL OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE 'Arabiyya: Jurnal Studi Bahasa Arab Jurnal Agrotropika Jurnal Pengabdian Olahraga Masyarakat Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE) JURNAL GEOGRAFIKA (GEOGRAFI LINGKUNGAN LAHAN BASAH) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Indonesian Journal of Physics (IJP) Jurnal Litek : Jurnal Listrik Telekomunikasi Elektronika Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Organisms: Journal of Biosciences Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung SHOOTING: Journal of Sport, Health and Education Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital
Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Darwis, Alfian; Kamal, Muhammad; Sutiawati, Sutiawati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Penganiayaan di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan kurang efektif Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Bone dilakukan dengan 3 cara yaitu: upaya Pre-emtif yaitu merupakan upaya awal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bone dengan cara himbauan dan ajakan serta mengarahkan masyarakat untuk mematuhi norma atau aturan yang berlaku agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Yang kedua dengan cara Preventif yaitu upaya yang menunjukan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan (edukasi) dan kesadaran masyarakat umum sebelum terjadi tindak pidana. Sedangkan ketiga yaitu dengan cara represif yaitu upaya ini lebih terhadap si pelaku atau orang yang melalukan tindak pidana yakni dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat. 2) Faktor-faktor yang mempengaruh penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran masyarakat dan fasilitas atau sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the law enforcement efforts towards criminal acts of abuse in Bone Regency. This type of research is empirical. The results of the author's research found that: 1) Law enforcement against criminal acts of abuse is less effective. Efforts to prevent and control criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Bone Police are carried out in 3 ways, namely: Pre-emptive efforts, which are initial efforts carried out by the Bone Resort Police using appeals and invitations as well as directing the public to comply with applicable norms or rules so as not to commit criminal acts of abuse. The second is the preventive method, namely efforts that demonstrate prevention efforts by providing guidance, education and awareness of the general public before a criminal act occurs. Meanwhile, the third is by repressive methods, namely this effort is directed more towards the perpetrator or person who commits a criminal act, namely by giving a punishment commensurate with what the person has done. 2) Factors that influence law enforcement regarding criminal acts of abuse are legal structure, legal culture, public awareness and facilities or infrastructure.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah Sumarja, Hendro; Kamal, Muhammad; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota ParePare. Tipe penelitian ini adalah empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Upaya penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah di kota ParePare Kurang efektif, adapun upaya yang dapat dilakukan para penegak hukum di kota ParePare melalui Upaya Pre-Emtif (pencegahan dengan pemahaman hukum), Upaya Preventif (Pencegahan dengan sosialisasi dan penyuluhan) dan Upaya Represif (upaya pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang memiliki tujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya konflik atau penyimpangan). Sama halnya dengan sengketa di bidang lain, sengketa tanah dapat diselesaikan dengan berbagai cara, antara lain melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta melalui badan peradilan. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yaitu; Kondisi ekonomi, Kurangnya Kesadaran Hukum pada masyarakat, Kebiasaan Masyarakat, dan Faktor historis. The research objective is to analyze the efforts to resolve the crime of land grabbing in ParePare City. This type of research is empirical, the results of the author's study found that: 1) Law enforcement efforts against land grabbing in the city of ParePare are less effective, as for efforts that can be made by law enforcers in the city of ParePare through Pre-Emtive Efforts (prevention with understanding the law), Efforts Preventive (Prevention through socialization and counselling) and Repressive Efforts (social control efforts carried out after a violation occurs to restore harmony that was disturbed due to conflict or deviation). As with disputes in other fields, land disputes can be resolved in various ways, including through arbitration, alternative dispute resolution, and judicial bodies. The inhibiting factors in law enforcement against criminal acts of land grabbing are; Economic conditions, lack of legal awareness in society, community habits, and historical factors.
RESPON PERKECAMBAHAN BENIH SORGUM (Sorghum bicholor [L.]Moench)TERHADAP PRIMING DENGAN LARUTAN POLYETHYLENE GLYCOL-6000 Sakti, Alfiana Revo; Pramono, Eko; Agustiansyah, Agustiansyah; Kamal, Muhammad
Jurnal Agrotek Tropika Vol 12, No 3 (2024): JURNAL AGROTEK TROPIKA VOL 12, AGUSTUS 2024
Publisher : Departement of Agrotechnology, Agriculture Faculty, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jat.v12i3.9427

Abstract

Ketersediaan benih sorgum yang bermutu menjadi salah satu pendukung bagi budidaya tanaman.  Benih yang mengalami kemunduran akibat lamanya periode penyimpanan perlu diperbaiki dengan menerapkan perlakuan priming.  Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui respon perkecambahan benih sorgum, Numbu dan UPCA-S1, yang telah disimpan 35 bulan dalam ruang simpan bersuhu ±18ºC terhadap perlakuan priming dengan konsentrasi bertaraf Polyethylene glycol (PEG-6000).  Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Benih dan Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari bulan April sampai dengan Mei 2021.  Percobaan priming yang menggunakan PEG-6000 dengan konsentrasi meningkat 0, 5, 10, 15, dan 20% ini diterapkan pada benih sorgum Numbu dan UPCA-S1.  Lama perendaman benih dalam larutan PEG-6000 adalah 24 jam.  Percobaan ini menggunakan faktor tunggal PEG-6000 dengan lima taraf konsentrasi dengan dua ulangan.  Respon perkecambahan benih sorgum terhadap konsentrasi PEG-6000 yang meningkat dilihat dengan regresi menggunakan perangkat lunak pengolah data Minitab-17. Hasil menunjukkan bahwa respon perkecambahan benih terhadap konsentrasi PEG-6000 yang meningkat adalah kuadratik.  Daya berkecambah benih sorgum Numbu dan UPCA-S1 mencapai maksimum 88% dan 98% yang masing-masing dicapai pada konsentrasi PEG-6000 9% dan 16%.
Efektivitas Peran Kepolisan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Dunia Maya Akbar, Muhammad Aidil; Kamal, Muhammad; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Peran kepolisian resor Terhadap penegakan Hukum Tindak Pindana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan Online yang di lakukan di dunia maya. Penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan teknik pengumpulan wawancara langsung kepada pihak terkait. Yaitu beberapa orang penyidik di kepolisian dan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepolisian resort kota bone mempunyai peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan di dunia maya. Hal ini di dukung oleh pengembangan kapasitas penyidik dan perkembangan teknologi yang ada. Namun dalam proses penegakan hukumnya, pihak kepolisian resort kota Bone memiliki beberapa kendala dalam penegakan hukum. Yaitu, dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran masyarakat dan faktor struktur hukum. The research objective is to analyze the role of the resort police in enforcing the online fraud crime law based on the Electronic Transaction Information Law, (2) To find out and analyze the factors inhibiting law enforcement against online fraud crimes committed in cyberspace. The author uses empirical legal research methods with direct interview collection techniques with related parties. Namely several investigators in the police and the community. The results of this research indicate that the Bone City resort police have an important role in enforcing the law on criminal fraud in cyberspace. This is supported by developing the capacity of investigators and developments in existing technology. However, in the process of enforcing the law, the Bone City resort police had several obstacles in enforcing the law. Namely, it is influenced by facilities and infrastructure factors, public awareness factors and legal structure factors
Penyelesaian Sengketa Pengalihan Piutang (Cessie) Syariah Di Peradilan Agama Muqtadir, Samuel Mafatihul; Kamal, Muhammad; Abdullatif, Ahmad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesaian sengketa pengalihan piutang (Cessie) Syariah di Peradilan Agama, (Studi Kasus Putusan MA RI. Nomor 881 K/Ag/2020); (2) Penerapan hukum secara tepat dan terperinci dalam pertimbangan hukum hakim Peradilan Agama pada sengketa pengalihan piutang (Cessie) Syariah, Penelitian ini menggunakan bahan-bahan bersumber dari Bahan hukum primer darn Bahan hukum sekunder, sebagai penjelasan mengenai bahan hukum primer. Hasil penelitian bahwa: (1) Proses administrasi perkara penyelesaian sengketa pengalihan piutang syariah di Peradilan Agama tersebut, secara umum telah sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI., Nomor 2 Tahun 2014. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama menyalahi asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan terkait tuntutan serta merta, dan pertimbangannya kurang tepat terhadap obyek sita yang telah diikat hak tanggungan, dan terhadap pokok perkara pengalihan piutang, namun dipertimbangkan sebagai pengalihan utang. The research objective is to analyze the process of resolving disputes over the transfer of Sharia receivables (Cessie) in the Religious Courts, (Case Study of the Indonesian Supreme Court Decision. Number 881 K/Ag/2020); (2) Appropriate and detailed application of the law in the legal considerations of Religious Court judges in disputes regarding the transfer of Sharia receivables (Cessie). This research uses materials sourced from primary legal materials and secondary legal materials, as an explanation of primary legal materials. The research results show that: (1) The administrative process for resolving disputes over the transfer of sharia receivables in the Religious Courts, in general, is by the Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number KMA/032/SK/IV/2006, and the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia., Number 2 of 2014. (2) The legal considerations of the panel of judges of the first level violate the principle of a decision that is obliged to try all parts of the lawsuit related to the claim immediately. The consideration is not appropriate for the confiscated object which has been tied to a mortgage, and for the subject matter of the transfer of receivables, but is considered as debt transfer.
Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi Serta Peninjauan Kembali Melalui Mediasi Hastin, Firda Megawati; Kamal, Muhammad; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum dan proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi dan Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan mediasi penyelesaian perkara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan mulai dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi yang mana dalam tahap tersebut terdapat hakim tunggal dan dimana tahap mediasi dilakukan secara musyawarah sampai dengan tahap akhir/pelaporan yang dilakukan oleh Mediator kepada Majelis Hakim. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah para pihak yang bersengketa yang tidak hadir serta kurang antusiasnya dalam melalui tahapan mediasi, kurang aktifnya mediator serta keterlibatan advokat yang cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan perdamaian. The research objective is to analyze the strength of the law and the process of resolving civil cases through mediation and what factors hinder the implementation of mediation in resolving civil cases. This research uses normative juridical legal research methods. The results of this research indicate that the implementation of mediation at the Makassar District Court has generally been carried out by applicable procedures, namely Supreme Court Regulation Number 01 of 2008 concerning Mediation Procedures in Court. The stages of the mediation process have been carried out by the Judge and Mediator at the District Court by the provisions starting from the pre-mediation stage, the mediation implementation stage in which there is a single judge and where the mediation stage is carried out by deliberation up to the final stage/reporting carried out by the Mediator to the panel of judges. Factors inhibiting the implementation of mediation in resolving civil cases at the District Court are the parties to the dispute not being present and their lack of enthusiasm in going through the mediation stages, the mediator being less active and the involvement of advocates who tend not to be serious in helping to achieve peace..
Developing Role Playing Games for the Skill of Reading the Arabic Language Farhan, Ali; Kamal, Muhammad; Sarip, Mohamad
Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jba.v8i2.9858

Abstract

This research aims to develop Arabic reading skills learning media based on Role Playing Games. This research discusses efforts to increase interest and motivation in reading and understanding Arabic texts among students. This study applies the ADDIE model in the development of Role Playing Games-based learning media in MAN 1 Bogor in the Gaza semester of the 2023/2024 academic year. The Media Role Playing Games developed have been validated by media, language, and material experts. The validation results showed that this medium was very good, with a percentage of 97% of media experts, 86% of linguists, and 98% of material experts. In addition, the response from teachers also showed positive results with a percentage of 95%. User tests of students also gave satisfactory results, with one-on-one tests obtaining 86%, small group tests 94%, and large group tests 89%. Based on the results of validation and user tests, it can be concluded that the learning media of Arabic reading skills based on Role Playing Games is very feasible to use for grade XI MAN students. In addition, student responses show that this Arabic-based Role Playing Games media is interesting, easy to use, and can be accessed and played for free on smartphones.
Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penggunaan APBD di Kabupaten Mamuju Sudarsono, Sudarsono; Kamal, Muhammad; Razak, Askari
SIGn Jurnal Hukum Vol 6 No 2: Oktober 2024 - Maret 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v6i2.364

Abstract

This study aims to gain an in-depth understanding of how the Mamuju Regency House of Representatives carries out its oversight function and its accountability mechanisms over Regional Budget utilization in the Mamuju Regency. The study employs a normative legal research method with a statute approach. The collected legal materials are then analyzed qualitatively to describe the issues and address the research objectives. The results of this study indicate that the oversight function of the Mamuju Regency House of Representatives is an integral element of good local governance. This function is crucial in ensuring the accountability and transparency of Regional Budget utilization as a vital instrument for regional development. The optimization of the Mamuju Regency House of Representatives’s oversight function, including the exercise of the rights of interpellation, inquiry, and expressing opinions, is a determining factor in preventing corruption and guaranteeing the effectiveness of Regional Budget utilization. The accountability mechanisms for Regional Budget management encompass coherent and systematic stages, including the democratic and participatory formulation and enactment of the Regional Budget, the closely monitored implementation by the Mamuju Regency House of Representatives, and the submission of accountability reports and audit reports that present comprehensive evaluations. Therefore, it is recommended that the supporting elements of the Mamuju Regency House of Representatives enhance synergy and coordination in carrying out the oversight function. The Audit Board is expected to improve the quality of audits and expand the scope of audits over Regional Budget utilization. The Regency Government should enhance transparency and accountability in Regional Budget management. Public participation in overseeing Regional Budget utilization must also be enhanced through various mechanisms that facilitate public engagement.
Studi Pengendalian Tekanan pada Coating Oil Tank menggunakan Pressure Switch  81-PSH-3317 di NPK Chemical Project PT Pupuk Iskandar Muda Jamaluddin, Jamaluddin; Kamal, Muhammad; Raisatul Zikra, Putri
Jurnal Litek : Jurnal Listrik Telekomunikasi Elektronika Vol. 21 No. 1 (2024): Jurnal Litek, March 2024
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30811/litek.v21i1.9

Abstract

Pengendalian tekanan pada Coating Oil Tank yaitu menggunakan Pressure Switch, dimana Pressure Switch digunakan untuk membatasi kerja suatu alat yang beroperasi. Pressure Switch bekerja untuk membatasi kerja Pompa, pada prosesnya ketika tekanan naik yaitu mencapai 9 kg/cm² maka Pressure Switch akan memberikan sinyal ON untuk menghidupkan Pompa, dan jika tekanan turun dibawah 9 kg/cm² maka Pressure Switch akan memberikan sinyal OFF untuk memberhentikan kerja Pompa. Pada penelitian ini akan dilakukan simulasi dengan menggunakan PLC TwidoSuite, dari pengujian simulasi dan analisis diketahui pada ladder diagram dapat dilihat bahwa saat membuat program, alamat instruksi-intruksi dan cara kerja pada program TwidoSuite sesuai dengan sinyal yang dikirim untuk memerintah Pressure Switch yaitu 1 untuk ON dan 0 untuk OFF. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika tekanan sudah tinggi atau mencapai 9 kg/cm², maka pompa akan aktif.
Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi M Alatas, M Alatas; Pawennei, Mulyati; Kamal, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penelusuran aset (asset tracing) terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Maros. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros. Hasil penelitian bahwa: (1) Pelaksanaan penelusuran aset (Aset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset; (2) Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros adalah faktor hukum (pelaksanaan hukuman subsidair, terpidana lebih memilih untuk menerima pidana penjara dibandingkan membayar kerugian negara) dan faktor masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi). The research objective is to analyze the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office. This research uses primary data from field research conducted by conducting direct interviews with the Head of the Special Crimes Section of the Maros District Prosecutor's Office. The research results show that: (1) The implementation of asset tracing for perpetrators of corruption crimes at the Maros District Prosecutor's Office is carried out based on Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Attorney General's Regulation Number PER-027/A/JA/10 /2014 Regarding Asset Recovery Guidelines; (2) Factors that influence the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office are legal (the implementation of subsidiary sentences, convicts prefer to receive prison sentences rather than pay state losses) and community factors (in this case the people who referred to is a convict who committed a criminal act of corruption).
Co-Authors , Agustiansyah Abbas, Ilham Abdul Kadir Abdul Muid Abdullatif, Ahmad Aceng Rahmat, Aceng Ainin Niswati, Ainin Akbar, Muhammad Aidil Albab, Alfi Nur Ali Farhan Amana, Asbur Amelia, Ardha Amin, Chairullah Amra, Siti Appriyana, Nazira AR Mahdi, Suriana Ardian Ardian Arfanda, Poppy Elisano Arief, Anggreany Arifa, Fatwa Arifin, Muhammad Yarif Arimbi Aswari, Aan Aulia, Niza Azwad Rachmat Hambali Badaru, Baharuddin Badaru, Benny Bahtiar, Ihwan Rahman Barano SS Meteray, Barano SS Basyir, M. Bigharta Bekti Susetyo Bobby Ferly Damayanty, Sri Darwis, Alfian David Chandra Dewi, Arsy Febrina Dian Utari Duko, Firdaus Dulbari, Dulbari Dwipayana, Mahendar Dzaky, Andi Rifqah Azizah Eko Pramono Endry Boeriswati Erny Poedjirahajoe Erwin Yuliadi Evita, Maria Fahmal, A. Muin Faisal Faisal Fitri Yelli Franciscus Xaverius Susilo, Franciscus Xaverius Gapang, Siti Tarisa Gunawan M, Muhammad Guruh Amir Putra Hadi , Muhammad Syamsoel Hadi, Aswir Hadi, Muhammad Syamsoel Hadi, Muhammad Syamsoel Hafifah, Hafifah Hamsi, Sepriansah Pramata Hardianto Djanggih, Hardianto Hartono Hartono Hasbi Asyhari Hastin, Firda Megawati Hasyim, Satrih Hendrival Hendrival Heni Pujiastuti Hermawan, Much. Taufik Tri Hermayani, Rima Hidayat, Ryan Hidayatullah, Muhammad Faqih Ians Aprilo, Ians Aprilo Immas Nurisma, Immas Imron Natsir, Imron Iskandar Iskandar Jacob, Jufri Jamaluddin Jamaluddin Jamin Saputra Jaya, Andi Mas Kanekaputra, Tito Karim, Indah Karnawati, Rita Agustina Khalid, Hasbuddin Khotib, Muhammad Kukuh Setiawan M Alatas, M Alatas M, Mulyanto M. Adam Mappaompo M. Said Zainuddin M. Samiun, Muhammad Zais Mardiyanto, Arief Maria Evita Marina, Okta Merlita, Bella Mitra Djamal Muhammad Ilyas Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Sufwandika Wijaya Muhammad Syamsul Hadi, Muhammad Syamsul Muhammad, Musdar Muqtadir, Samuel Mafatihul Mustamin Mustamin Mustawan, Fauziana Nasar, Fahima Nawi, Syahruddin Nia Kurniawati Ninuk Lustyantie Noly Agustin Novraini, Andi Ghea Nugraha, Esa Nur Asiah Aprianti Nur Mohammad Farda Nur ‘Azah Nurfajriah, Sintia Nurhidayati, Monik Paul Benyamin Timotiwu Pawennari Muhammad, Arief Pawennei, Mulyati Poernomi, Sri Lestari Pramaditya Wicaksono, Pramaditya Prayoga, Fuad Rosyadi Prihatini, Jihan Prima Widayani Purnamasari, Eva Puspita, Dinda Putri, Nurul Azzahra Qahar, Abdul Rachmadhani, Dini Rafli, Muhammad Rahmawati, Rahmawati Raisatul Zikra, Putri Ramzil Akbar, Muhammad Rani Yosilia Rasyid, Yumma Razak, Askari Riswanto, Muh. Firzah Said Mala Sakti, Alfiana Revo Salahuddin, Nurul Syahriani Saleh, Muh. Syahrul Sanjaya, Purba Sanjiwana Arjasakusuma, Sanjiwana Santi Martini Sarip, Mohamad Sawita, I Kadek Agus Sara Sa’diyah, Nyimas Senuk, Abdulrahman Setiawan, Wawan A Setyagraha, Etno Setyo Dwi Utomo Shafruddin Tajuddin Sharma, Mala Simanullang, Pogaria Siti Masyitoh Sitorus, C.G.E Soamole, Bakri Sri Waluyo Sudarsono Sudirman Sudirman Sukamto, Anto Sumarja, Hendro Sunyoto Sunyoto Suprijadi Suprijadi Sutiawati, Sutiawati Suwito Suwito syahrul, muhammad Taisa, Rianida Tarigan, Darell Timothy Taufik Muhlisani Ihsan, Muhammad Ficqhi Taufik, Ficqhi TB, Desita Ria Yusian Tianigut, Gut Usman, Arifuddin Wardhani, Frita Kusuma WAWAN ABDULLAH SETIAWAN, WAWAN ABDULLAH Wicaksono, Pamaditya Widodo, Soesiladi Esti Yani, Achmad Yanti, Misda Zainal Rafli, Zainal Zainuddin, M Said Zalsabilah, Putri Zulferiyenni, Zulferiyenni Zuriyati Zuriyati Zuryati, Zuryati