Articles
<![CDATA[Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penggunaan APBD di Kabupaten Mamuju ]]>
<![CDATA[Sudarsono, Sudarsono]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Razak, Askari]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 6 No 2: Oktober 2024 - Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v6i2.364
<![CDATA[This study aims to gain an in-depth understanding of how the Mamuju Regency House of Representatives carries out its oversight function and its accountability mechanisms over Regional Budget utilization in the Mamuju Regency. The study employs a normative legal research method with a statute approach. The collected legal materials are then analyzed qualitatively to describe the issues and address the research objectives. The results of this study indicate that the oversight function of the Mamuju Regency House of Representatives is an integral element of good local governance. This function is crucial in ensuring the accountability and transparency of Regional Budget utilization as a vital instrument for regional development. The optimization of the Mamuju Regency House of Representatives’s oversight function, including the exercise of the rights of interpellation, inquiry, and expressing opinions, is a determining factor in preventing corruption and guaranteeing the effectiveness of Regional Budget utilization. The accountability mechanisms for Regional Budget management encompass coherent and systematic stages, including the democratic and participatory formulation and enactment of the Regional Budget, the closely monitored implementation by the Mamuju Regency House of Representatives, and the submission of accountability reports and audit reports that present comprehensive evaluations. Therefore, it is recommended that the supporting elements of the Mamuju Regency House of Representatives enhance synergy and coordination in carrying out the oversight function. The Audit Board is expected to improve the quality of audits and expand the scope of audits over Regional Budget utilization. The Regency Government should enhance transparency and accountability in Regional Budget management. Public participation in overseeing Regional Budget utilization must also be enhanced through various mechanisms that facilitate public engagement.]]>
<![CDATA[Studi Pengendalian Tekanan pada Coating Oil Tank menggunakan Pressure Switch 81-PSH-3317 di NPK Chemical Project PT Pupuk Iskandar Muda ]]>
<![CDATA[Jamaluddin, Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Raisatul Zikra, Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Litek : Jurnal Listrik Telekomunikasi Elektronika Vol. 21 No. 1 (2024): Jurnal Litek, March 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Lhokseumawe ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30811/litek.v21i1.9
<![CDATA[Pengendalian tekanan pada Coating Oil Tank yaitu menggunakan Pressure Switch, dimana Pressure Switch digunakan untuk membatasi kerja suatu alat yang beroperasi. Pressure Switch bekerja untuk membatasi kerja Pompa, pada prosesnya ketika tekanan naik yaitu mencapai 9 kg/cm² maka Pressure Switch akan memberikan sinyal ON untuk menghidupkan Pompa, dan jika tekanan turun dibawah 9 kg/cm² maka Pressure Switch akan memberikan sinyal OFF untuk memberhentikan kerja Pompa. Pada penelitian ini akan dilakukan simulasi dengan menggunakan PLC TwidoSuite, dari pengujian simulasi dan analisis diketahui pada ladder diagram dapat dilihat bahwa saat membuat program, alamat instruksi-intruksi dan cara kerja pada program TwidoSuite sesuai dengan sinyal yang dikirim untuk memerintah Pressure Switch yaitu 1 untuk ON dan 0 untuk OFF. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika tekanan sudah tinggi atau mencapai 9 kg/cm², maka pompa akan aktif.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[M Alatas, M Alatas]]>;
<![CDATA[Pawennei, Mulyati]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penelusuran aset (asset tracing) terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Maros. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros. Hasil penelitian bahwa: (1) Pelaksanaan penelusuran aset (Aset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset; (2) Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros adalah faktor hukum (pelaksanaan hukuman subsidair, terpidana lebih memilih untuk menerima pidana penjara dibandingkan membayar kerugian negara) dan faktor masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi). The research objective is to analyze the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office. This research uses primary data from field research conducted by conducting direct interviews with the Head of the Special Crimes Section of the Maros District Prosecutor's Office. The research results show that: (1) The implementation of asset tracing for perpetrators of corruption crimes at the Maros District Prosecutor's Office is carried out based on Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Attorney General's Regulation Number PER-027/A/JA/10 /2014 Regarding Asset Recovery Guidelines; (2) Factors that influence the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office are legal (the implementation of subsidiary sentences, convicts prefer to receive prison sentences rather than pay state losses) and community factors (in this case the people who referred to is a convict who committed a criminal act of corruption).]]>
<![CDATA[Kompetensi Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Novraini, Andi Ghea]]>;
<![CDATA[Fahmal, A. Muin]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektifitas Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pembatalan perkawinan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan terhadap harta bersama, anak yang dilahirkan, serta hubungan status suami-istri dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahuii akibat hukum pembatalan perkawinan terlihat dari kedudukan suami istri, kedudukan terhadap anak, serta terhadap harta benda. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami istri adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya Kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Bagi anak yang lahir dalam perkawinan itu tetap berkedudukan sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggungjawab kedua belah pihak suami dan istri, dengan demikian kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak sendiri. Sedangkan akibat hukum terhadap harta benda adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta benda bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. The research objective is to analyze the effectiveness of the Religious Courts in adjudicating marriage annulment cases and the legal consequences arising from marriage annulment on joint property, children born, and the status of husband and wife with the existence of Law Number 1 of 1974. The type of research used is Normative legal research. The results of the research show that it is known that the legal consequences of marriage annulment can be seen from the position of husband and wife, position towards children, and property. The legal consequences of marriage annulment for husband and wife are that the marriage is dissolved and the parties whose marriage is annulled return to their original status because the marriage is deemed to have never existed. Children born in marriage remain legitimate children and remain the responsibility of both husband and wife, thus both parents are still obliged to educate and care for the child based on the child's interests. Meanwhile, the legal consequences for property are that property acquired during the marriage period becomes joint property and inherited property of each husband and wife. Property obtained by each as a gift or inheritance is under their respective control as long as the parties do not determine otherwise.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ]]>
<![CDATA[Putri, Nurul Azzahra]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Ilyas, Muhammad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di BNI Finance Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan eksekusi objek jamian fidusia oleh BNI Finance di Kota Makassar masih kurang efektif karena faktor yuridis dan non-yuridis (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi objek jamian fidusia, yaitu Substansi hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menggerus kepastian hukum parate eksekusi yang dapat dilakukan BNI Finance dipandang sebagai konsekuensi hukum, Struktur/penegakan hukum seperti PT Mandala yang memiliki keterbatasan melakukan eksekusi sendiri sebelum ada putusan pengadilan, Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, seperti alat negara seperti pihak kepolisian sebagai eksekutor eksternal, Masyarakat sebagai debitur yang memiliki watak relatif keras. The research objective is to analyze the implementation of the execution of fiduciary guarantee objects based on the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 at BNI Finance Makassar City. This research uses the type of empirical legal research. The research results show that: (1) The implementation of the execution of fiduciary guarantee objects by BNI Finance in Makassar City is still less effective due to juridical and non-juridical factors (2) Factors that influence the execution of fiduciary guarantee objects, namely legal substance, Constitutional Court Decision Number 18 /PUU-XVII/2019 erodes the legal certainty that BNI Finance can carry out executions which are seen as legal consequences. Legal structures/enforcement such as PT Mandala have limitations in carrying out their executions before there are court decisions, supporting means or facilities for law enforcement, such as state instruments such as the police as external executors, the community as debtors who have a relatively tough character.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Penanganan Cedera Saat Pembelajaran PJOK Di SMA Negeri 8 Makassar ]]>
<![CDATA[Zainuddin, M Said]]>;
<![CDATA[Usman, Arifuddin]]>;
<![CDATA[Sudirman, Sudirman]]>;
<![CDATA[Badaru, Benny]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Olahraga Masyarakat (JPOM) Vol 5, No 2 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jpom.v5i2.20522
<![CDATA[Penanganan cedara saat pembelajaran PJOK merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan keselamatan siswa. Permasalahan mitra berkaitan dengan penanganan cedera selama pembelajaran PJOK, cedera sering disebabkan oleh kurangnya pemanasan, teknik yang salah, dan fasilitas yang tidak memadai. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang cara mencegahan cedera saat berolahraga, Memberikan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menangani cedera yang umum terjadi saat olahraga, dan Optimalisasi Kinerja Fisik, Meningkatkan kinerja fisik dan kesehatan secara keseluruhan melalui manajemen cedera dan strategi pencegahan. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan demonstrasi teknik penanganan cedera yang efektif dan bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi situasi darurat terkait cedera saat berolahraga. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Makassar dengan diikuti oleh 50 peserta dari setiap perwakilan kelas dan juga ekstrakulikuler / organisasi sekolah. Dari hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi penanganan cedera telah berjalan dengan baik yang dilihat dari antusiasi, umpan balik dan juga pendemonstrasian yang dilakukan oleh peserta kegiatan.]]>
<![CDATA[Workers Protection with a Fixed-Term Employment Contract System based on the Employment Statutory Regulations ]]>
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 3 No 2 (2020): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33096/substantivejustice.v3i2.89
<![CDATA[This research aims to identify and understand the position of legal protection for workers with a system of fixed-term employment contracts in the aspects of work relations, protection, and wages based on Employment laws and regulations. This research uses an empirical normative research method which combines the normative legal approach with empirical research. The results of this study indicate that there are still many companies in Makassar City that do not implement statutory regulations, especially regarding workers 'rights, for example, workers' status based on fixed time or a Non-Specified term employment contract and wages that are not in accordance with the city's minimum standard. As for the conditions of the workers, based on the analysis result from the prescriptive aspect, there were 95 or 47.50% of 200 workers starting a cooperative relationship without making a written agreement. Furthermore, there are as many as 55 or 27.50% of 200 workers assess that in their work activities, they do not get rights, there are also as many as 110 or 55.00% of 200 workers do not know what the form of worker rights is. Furthermore, there were as many as 140 or 70.00% of the 200 workers who received compensation that did not match the minimum wage in 3 (three) companies in Makassar City. These problems can be resolved appropriately if Law no. 13 of 2003 is properly implemented by Labor Inspectors and Specialist Labor Inspectors as the person in charge based on Minister of Manpower Regulation (Permenaker) No. 33 of 2016.]]>
<![CDATA[Desain Kendali Otomatis Prototype Inlet-Outlet Air Limbah KPPL ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Rahmawati]]>;
<![CDATA[Amra, Siti]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Mardiyanto, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Mekanova : Mekanikal, Inovasi dan Teknologi Vol 11, No 1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[universitas teuku umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jmkn.v11i1.11701
<![CDATA[Wastewater treatment and retention ponds (KPPL) in industry play a crucial role in waste management. Controlling the inlet and outlet valves is essential to maintain flow balance and process efficiency. Currently, the KPPL at PT.X uses a manual method in valve control that relies on visual observation and sampling, which is limited in accuracy and responsiveness. Therefore, it is necessary to design an automatic valve control prototype to improve the performance of the wastewater treatment system at PT. X. This study aims to build an automatic control system that uses level and pH sensors and a DC motor to regulate wastewater flow. This system uses hysteresis on-off control to prevent excessive energy consumption and extend component life by reducing the frequency of valve opening and closing. The ultrasonic sensor detects the water level, while the pH sensor monitors the water quality before being discharged into the sea. Testing shows the accuracy of the sensors, with an average error of 0.94% for the level sensor and 0.9% for the pH sensor. Hysteresis control keeps the pump and motor off when the water level is within the safe range, which increases efficiency and reduces wear. This system provides more precise control over wastewater flow, ensures safe and environmentally friendly disposal, and reduces manual intervention and the risk of operational errors.Keywords— hysteresis, on-off control, KPPL, pH, ultrasonic sensor]]>
<![CDATA[Sosialisasi dan Demplot Varietas Padi IPB-9G yang Ditanam di Lahan Sawah Desa Sidang Way Puji ]]>
<![CDATA[Hadi, Muhammad Syamsoel]]>;
<![CDATA[Pramono, Eko]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Setiawan, Kukuh]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung Vol 4, No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung Vol 4 No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Agriculture Faculty, Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/jpfp.v4i1.10366
<![CDATA[Salah satu varietas unggul baru padi adalah IPB-9G yang dirancang untuk ditanam di lahan tegalan. Namun demikian varietas ini juga dapat berproduksi dengan baik ketika ditanam di lahan sawah. Salah satu masalah yang dihadapi petani adalah salinitas lahan yang menjadi penyebab rendahnya hasil. Hasil ini dimungkinkan untuk terus ditingkatkan antara lain dengan cara introduksi varietas padi unggul baru. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengedukasi tokoh-tokoh petani dan petani di Desa Sidang Way Puji, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung. Demplot dilaksanakan dilaksanakan di lahan petani Desa Sidang Way Puji, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung. Hasil yang diperoleh (4.618 kg/ha) masih cukup bagus dibanding hasil yang mereka peroleh selama ini. Terdapat indikasi bahwa IPB-9G masih dapat berproduksi cukup baik di lahan dengan salinitas cukup tinggi seperti di desa tersebut. Penyuluhan dan sosialisasi dilaksanakan di rumah salah seorang petani Desa Sidang Way Puji.]]>
<![CDATA[PETAK PERCONTOHAN PRODUKSI PADI VARIETAS IPB-3S PADA MUSIM TANAM-2 DI SIDANG WAY PUJI, MESUJI, LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Pramono, Eko]]>;
<![CDATA[Hadi, Muhammad Syamsoel]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Setiawan, Kukuh]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung Vol 4, No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung Vol 4 No 1, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Agriculture Faculty, Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/jpfp.v4i1.9831
<![CDATA[Kabupaten Mesuji Propinsi Lampungmerupakan sentra produksi padi, termasuk juga DesaSidang Waypuji yang ada di wilayah itu. Dalammempertahankan produktivitas lahan selainpenggunaan pupuk juga perlu melakukan pergiliranvarietas. Suatu petak percontohan telah dilakukan sejakJuni hingga September 2024 untuk memperkenalkankinerja pertumbuhan dan hasil padi varietas unggulnasional IPB-3S. Kegiatan ini dilaksanakan denganmetode parsipatori. Hasil kegiatan menunjukkan bahwapara petani meyakini bahwa padi varietas IPB-3S adalahunggul dan layak dibudidayakan di wilayah ini yangpada Musim Tanam-2 mencapai hasil 6,04 ton/hadengan rendeman gabah kering giling ke beras 68%.]]>
