Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
13.027
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Civil Engineering Journal Jurnal Ius Constituendum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Ilmu Hukum Prima JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Visi Sosial Humaniora JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Buletin Konstitusi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ekonomi Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Fiat Iustitia: Jurnal Hukum International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Prointegrita Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Journal of Law and Nation SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Research Horizon Riwayat: Educational Journal of History and Humanities JURNAL RETENTUM Jurnal Sains Student Research Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga INSPIRING LAW JOURNAL SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
Rosnidar Sembiring
Faculty Of Law, Universitas Sumatera Utara, Jalan Universitas No.19, Medan City, North Sumatera 20155,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 130 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 130 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
AKIBAT PUTUSAN CERAI PENGADILAN TERHADAP PASANGAN PENGANUT AGAMA KATOLIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK (SUATU KAJIAN AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL) Zai, Fransiskus Rahmad; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Purba , Asrot
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2537

Abstract

Hukum positif Indonesia tentang perkawinan memberikan peluang bagi suami atau istri untuk melakukan perceraian di pengadilan. Hal itu menjadi persoalan ketika yang melakukan perceraian tersebut adalah suami istri yang beragama Katolik. Menurut hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan tidak boleh diceraikan. Karena itu, putusan cerai pengadilan memunculkan akibat hukum dan akibat sosial tersendiri bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik itu. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum perkawinan di dalam agama Katolik? Bagaimana pemutusan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan? Apa akibat hukum dan akibat sosial terhadap pasangan beragama Katolik atas putusan perceraian di pengadilan negeri? Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian iuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (library research) dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan cerai pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum sebab meskipun pasangan yang beragama Katolik tersebut sudah cerai di pengadilan, namun secara agama mereka tetap terikat dengan perkawinan itu sehingga mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.
AKIBAT PUTUSAN CERAI PENGADILAN TERHADAP PASANGAN PENGANUT AGAMA KATOLIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK (SUATU KAJIAN AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL) Zai, Fransiskus Rahmad; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Purba , Asrot
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2537

Abstract

Hukum positif Indonesia tentang perkawinan memberikan peluang bagi suami atau istri untuk melakukan perceraian di pengadilan. Hal itu menjadi persoalan ketika yang melakukan perceraian tersebut adalah suami istri yang beragama Katolik. Menurut hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan tidak boleh diceraikan. Karena itu, putusan cerai pengadilan memunculkan akibat hukum dan akibat sosial tersendiri bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik itu. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum perkawinan di dalam agama Katolik? Bagaimana pemutusan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan? Apa akibat hukum dan akibat sosial terhadap pasangan beragama Katolik atas putusan perceraian di pengadilan negeri? Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian iuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (library research) dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan cerai pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum sebab meskipun pasangan yang beragama Katolik tersebut sudah cerai di pengadilan, namun secara agama mereka tetap terikat dengan perkawinan itu sehingga mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.
ANALISIS PEMBERIAN MARGA PADA NAMA MELALUI PROSES MANGAIN KEPADA SUKU DI LUAR BATAK TOBA Hutauruk, Loren Rumia; Sembiring, Rosnidar; Maria, Maria
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3169

Abstract

Abstract: Inter-ethnic marriages have become increasingly common in the era of urbanization and migration. Batak Toba cultural figures and scholars have sought solutions by popularizing the Mangain process (adoption). Individuals who have undergone Mangain are entitled to bear the surname (marga) of the adoptive family accordance with Batak Toba customs. This study employs a normative juridical legal research approach, supported by empirical data, with a descriptive analytical research nature. The research methodology incorporates a statute approach and a case approach. The research findings indicate that the court rejected the name change request on the grounds that it did not meet the court rejected the name change request on the grounds that it did not meet the adoption requirements stipulated in Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Adoption. Keyword: Surname Attribution, Mangain, Batak TobaAbstrak: Perkawinan antar suku sudah banyak terjadi di era urbanisasi dan perantauan yang luas. Para tokoh adat dan cendekiawan Batak Toba mencari solusi dengan memasyarakatkan proses Mangain (mengangkat anak). Orang yang telah di ain berhak menyandang marga dari pihak yang meng ain sesuai adat Batak Toba. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa permohonan penggantian nama ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat pengangkatan anak menurut PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu dianggap akan terjadi pengaburan identitas pemohon jika permohonan dikabulkan. Kata kunci: Pemberian Marga Pada Nama, Mangain, Batak Toba
ANALISIS PENGEMBALIAN HARTA MILIK PRIBADI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018) Lubis, Carissa Vialyta; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3001

Abstract

Abstract: In a legal marriage, there are legal consequences, where the legal consequences are the emergence of property in the marriage. Joint property is regulated in Article 35 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage which states that "property acquired during marriage becomes joint property. Based on this article, it can be formally understood that the definition of joint property is the property of husband and wife obtained in marriage. The problems in this study include How is the Legal Regulation of Husband and Wife Property After Divorce, Control of Personal Property After Divorce and What are the Legal Consequences of One Party Who Considers There is a Joint Right to Property Acquired During Marriage Still Ongoing in Decision Number 87/Pdt/2017/PT.Dps and Supreme Court Decision Number 1470K/Pdt/2018. The research method used in this writing is a normative legal research type. The nature of this research is descriptive analytical. The data sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is Library Research in the form of documentary studies. Data analysis in this study is qualitative analysis, so that the conclusion in this study uses a deductive method. The assets owned by the husband and wife during marriage and after divorce should not mix the assets so that there is no conflict during divorce. It is better to anticipate if a divorce occurs to make a marriage agreement to help prevent disputes in the future. Keyword: Property, Personal Property, Divorce. Abstrak: Dalam suatu perkawinan yang sah, menimbulkan akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat(1) UU.No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan pasal ini secara formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan dalam perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain Bagaimana  Pengaturan  Hukum Harta Suami Istri  Setelah Terjadinya Perceraian, Penguasaan Harta Milik Pribadi  Setelah Terjadinya Perceraian dan Bagaimana Akibat Hukum Salah Satu Pihak Yang Menganggap Ada Hak Bersama Pada Harta Bawaan  Yang Diperoleh Semasa Perkawinan Masih Berlangsung Dalam Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu Library Research berupa studi dokumenter. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sehingga penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.. Harta bawaann yang dimiliki oleh suami-istri selama perkawinan dan setelah perceraian hendaknya tidak mencampur harta tersebut sehingga tidak terjadinya konflik pada saat perceraian.  Sebaiknya terhadap antisipasi apabila terjadi perceraian melakukan perjanjian perkawinan untuk membantu agar tidak terjadinya sengketa dikemudian hari. Kata kunci: Harta, Milik Pribadi, Perceraian.
LEGAL ANALYSIS OF INHERITANCE DISPUTE SETTLEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW AND CHINESE CUSTOMARY LAW (Study of Decision No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn Jo Decision No. 22/Pdt/2021/PT MDN Decision Jo No.3539 K/Pdt/2022) Sitanggang, Yolanda Br; Sitepu, Rungtung; Sembiring, Rosnidar
Jurnal Hukum Replik Vol 13, No 1 (2025): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v13i1.13944

Abstract

This research analyzes the resolution of inheritance distribution disputes from the perspective of civil law and Chinese customary law through a case study of Decision No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn Jo Decision No. 22/Pdt/2021/PT MDN Decision Jo No.3539 K/Pdt/2022. Using normative legal research methods, this study examines the position and rights of heirs between men and women according to the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which is egalitarian with equal distribution as regulated in Article 852, while Chinese customary law gives men a higher position due to their responsibility towards ancestors. The inheritance dispute in this case was resolved through litigation in court because family deliberation did not reach an agreement. The panel of judges decided on equal inheritance distribution (1/3 for each heir) based on the provisions of Article 852 of the Civil Code, ignoring Chinese customary traditions that give a larger portion to male children. This research shows that although the Chinese community can use civil inheritance law, in practice there are still conflicts between customary norms and the applicable positive law
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam Kasus Sengketa Sertifikat Ganda: (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 309 Pk/Pdt/2021) Astroman Saragih, Sabio; Sembiring, Rosnidar; Sinaga, Henry
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i9.1666

Abstract

Legal protection for landowners holding land title certificates is a fundamental aspect of Indonesia's land system, which is normatively guaranteed through Law concerning Basic Regulations and Government Regulation, The research method employed is normative juridical approach conducted through literature study to obtain secondary data. certificates function as strong evidence. However, in practice, legal uncertainty still exists due to various factors such as land disputes, overlapping certificates, and weak supervision systems in the land registration process. Analysis of Supreme Court Decision Number 309 PK/Pdt/2021 shows that the Panel of Judges reinforces legal protection for certificate holders who registered legitimately and in good faith by applying the principle of registration time priority, where the party who registers first has stronger rights. This decision also affirms the rejection of overlapping certificates containing legal defects to strengthen legal certainty in the land system.
Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 212/Pasar Pangururan yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Ditinjau Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 35/g/2020/Ptun-Mdn yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkrach Van Gewijsde) Chairunnisa, Refi Rafika; Yamin, Muhammad; Sembiring, Rosnidar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i9.1595

Abstract

Certificates serve as valid proof of ownership under Indonesian law with the primary objective of providing legal certainty’. However, why is it that a land certificate must sometimes be annulled? Such situations may lead to ambiguity in legal implementation and result in a lack of legal certainty and protection for certificate holders. This study raises several legal issues: How is the application of the negative publication system with a positive tendency in land registration able to ensure legal certainty over the status of land certificates issued by the Land Office? How should the legal reasoning of judges in annulling Certificate of Ownership No. 212/Pasar Pangururan through Decision No. 35/G/2020/PTUNMDN be analyzed in relation to the value of justice? What are the legal responsibilities of the Head of the Land Office of Samosir Regency in issuing Certificate of Ownership No. 212/Pasar Pangururan to the aggrieved party?. This study is a normative juridical research employing a descriptive analytical approach. he findings indicate that the implementation of the negative publication system with a positive tendency in land registration has not yet maximally provided legal certainty regarding the status of ownership certificates issued by the Land Office, as such certificates can still be subject to legal challenge
LEGAL POWER OF COVERNOTES MADE BY NOTARIES IN THE PROVISION OF CREDIT BY BANK Tripetra Yokhanan Tarigan; Suprayitno; Rosnidar Sembiring; Agus Armaini RY; Doddy Safnul
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 5 (2024): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i5.1997

Abstract

The legal force of covernotes made by notaries in the granting of credit by banks is an important topic because of their vital role in banking and property transactions in Indonesia. Covernotes have become a common practice to speed up the credit disbursement process before all legal documents are processed, even though they are not authentic deeds. The status of covernotes raises serious questions about their legal force, because they are not explicitly regulated in the Notary Law. Cases of misuse of covernotes that have resulted in major losses for banks and customers increasingly emphasize the urgency of clarifying the legal status and limitations of the use of this instrument. The formulation of the problem in this study is, namely what is the function and legal position of covernotes made in the process of granting credit by banks, what is the authority of notaries in making covernotes in the disbursement of credit at banks, and what are the legal consequences of covernotes by notaries in the process of granting credit by banks. The research method used is empirical juridical, combining normative legal analysis with field research. Literature studies were conducted to examine legal regulations and literature, while field research included interviews with Notary Yetty Rosliana Sembiring and banking parties, as well as observations at notary offices. The data were analyzed qualitatively to understand the legal force of covernotes in bank credit practices. Covernotes in the bank credit process function as temporary collateral and instruments to accelerate credit disbursement, although they do not have the same legal force as notarial deeds. The authority of a notary to make a covernote is not explicitly regulated in the UUJN, but can be linked to the general authority of a notary in Articles 15 and 16 of the UUJN. The legal consequences of making a covernote that does not correspond to the facts can be very serious, including potential financial losses for the bank, criminal and administrative sanctions for notaries, civil lawsuits, and broader impacts on public trust in the notary profession and the banking system. This shows the importance of the integrity and caution of notaries in making covernotes, as well as the need for clearer regulations to regulate this practice in order to protect the interests of all parties involved and maintain the stability of the legal and banking systems.
TRANSFER OF LAND RIGHTS BASED ON FRAUDULENT GIFT DEEDS ISSUED BY PPAT (CASE STUDY SUPREME COURT DECISION NUMBER 895 K/PDT/2023 AND NUMBER 2268 K/PDT/2017) Ruth Dewi F. Sinambela; Tan Kamello; Rosnidar Sembiring
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 2 (2025): JANUARY
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i2.664

Abstract

Land plays an important role in life, both as a place to live, a source of livelihood, and an economic asset. The transfer of land rights is often the subject of legal disputes, one of which is through grants regulated in Article 1666 of the Civil Code, where grants are the transfer of goods free of charge. Although it has been clearly regulated, grants often cause legal problems, especially if there is forgery of the deed of grant by the PPAT. For example, Supreme Court Decision Number 895 K/PDT/2023 and Decision Number 2268 K/PDT/2017 which discuss land disputes due to forgery of deed of grant. The problems raised in this thesis are: the validity of the transfer of land rights through a deed of grant by the PPAT, the process of making a deed of grant by the PPAT, and an analysis of the judge's legal considerations regarding fake deed of grant in several court decisions. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach. The data used is secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature studies and interviews. The analysis was carried out qualitatively by drawing deductive conclusions to answer the research problems. The results of this study show that the Deed of Grant Number 400/2006 and Number 34/2003 are fake. As a consequence, the sale and purchase of land that occurred on the basis of the deed is invalid and has no legal force. In Supreme Court Decision Number 895 K / PDT / 2023 it was proven that the Deed of Grant Number 400/2006 was fake. Therefore, the Deed of Sale and Purchase of Land that occurred on the basis of the deed of grant is invalid and has no legal force. Thus, the sale and purchase act is null and void. In Supreme Court Decision Number 2268 K / PDT / 2017 it has been proven that the Deed of Grant Number 24/2003 is fake and that the transfer of rights is invalid, making the deed of sale and purchase of the object of the dispute also invalid and has no binding legal force. In addition, the Supreme Court stated that the resistance of the fugitives was unacceptable because the resistance was filed after the auction of the disputed object was completed. The Supreme Court considered that the legal efforts made by the fugitives were formally flawed, so the cassation was granted and the resistance was considered unacceptable.
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENGECER KEPADA DISTRIBUTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK DENGAN SISTEM TERM OF PAYMENT Batubara, Gahfi Saelandra; Sembiring, Rosnidar; Aflah, Aflah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4266

Abstract

Abstract:This study discusses breach of contract (wanprestasi) committed by retailers toward distributors in the context of product sales transactions using a term of payment system. The breach, specifically related to delayed or unfulfilled payments by the retailer, results in operational and cash flow problems for the distributor. This research adopts a normative juridical approach, utilizing literature review and document analysis as data collection techniques. The analysis reveals that the legal relationship between the retailer and the distributor in sales transactions under a term of payment system arises from a sales agreement mutually agreed upon by both parties. Dispute resolution options available to the distributor include both litigation and non-litigation legal efforts. In practice, when a breach of contract is committed by the retailer, distributors tend to prefer non-litigation dispute resolution. This preference is due to the lack of legal certainty regarding specific sanctions against breaching retailers, as well as considerations related to company image and the high costs associated with litigation.  Keyword:Breach of Contract, Dispute Resolution, Distributor–Retailer Relationship,  Term of Payment  Abstrak: Penelitian ini membahas wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer kepada distributor dalam transaksi jual beli produk dengan sistem term ofpayment. Wanprestasi terkait pembayaran yang dilakukan pengecer yang bermula dari transaksi term ofpayment, mengakibatkan terjadinya permasalahan kegiatan operasional cashflow distributor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan hukum Pengecer dan Distributor dalam transaksi jual beli dengan sistem term ofpayment timbul dengan adanya perjanjian jual beli barang yang disepakati kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dapat diupayakan distributor yaitu dengan menempuh upaya hukum litigasi maupun non litigasi. Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer biasanya distributor lebih mengutamakan penyelesaian sengketa non litigasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum sanksi yang secara khusus bagi pengecer yang melakukan wanprestasi dan pertimbangan imej perusahaan serta biaya yang dibutuhkan untuk upaya hukum secara litigasi.  Kata kunci: Distributor, Pengecer, Perjanjian, Wanprestasi   
Co-Authors -, Tommy -, Tony Abd. Rahim Lubis Abdul Haris Abdul Haris Nasution Adiasih, Ning Aditia, Rozy Kurniady Aflah, Aflah Afnila Afnila Afnila Agus Armaini RY Agus Yudha Hernoko Ahmadi Hasan Al Amruzi, HM Fahmi Alfi Syahrin Alvi Syahrin Andi Suriyaman Mustari Pide APHA, Journal Manager Aprilyana Sembiring, Idha Ardianto, Yosia Ardilia, Novi Rizki Ardina Khoirunnisa Arivai Nazaruddin Sembiring Arnektus Simbolon Arsyad Subhan Purba Astroman Saragih, Sabio Aulia, Muhammad Radhi Azwar, Tengku Keizerina Devi Azzahra, Sheika Azzumar Azza Akbar Balqis Davya Guci, Samira Bartholomeus Diaz Sianipar Batubara, Gahfi Saelandra Bosna Trimanta Br.Hombing, Marina All Bright Brigitta Silitonga BUDIMAN GINTING Carin Felina Chairul Bariah Chairunnisa, Refi Rafika Cindy Haryadmo, Veronika Cristina Natalia Tarigan Damanik, Sari Maisyarah Dedi Harianto Desi Robiatul Adawiyah Siregar Dhiyaul Habib Ifham Doddy Safnul Dominikus Rato Dt. Ananda Farkhie Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom Dyssa Novita Edy Ikhsan Elphan Kumbara Embun Sari Embun Sari Emy Handayani Erizon Khairunsyah Erwin, Fathia Qanita Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Faisal Akbar Nasution Faizun Kim Azhar Febrianto Lubis, Yudhi Fendi Fendi Fery Rafly Firman Simarmata Fitri Nadiyah Razma Gusti Muzainah Hady Hidayat Tambunan Hammar, Robert K.R Harahap, Mita Yasmina Hartina Hartina Hasballah Thaib Hashim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasyim Purba Helen, Helen Henny Putri Raya Bernice Marpaung Herlinda, Erna Hutabarat, Nidea Novresia Hutauruk, Loren Rumia Idha Apriliyana Idha Apriliyana Idha Aprilyana Sembiring Iqbal Mursalin Ismarandy Ismarandy Ivan Damarwulan Ivana Novrinda Rambe Jelly Leviza Jonni Silitonga Joshua Narwastu Sijabat Juang, Nurhadi Ahmad Juda Deo Silitonga Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Kaban, Maria Kanishka Bhuller Karina Lukman Hakim Keizerina Devi Azwar Kunthi Tridewiyanti Laila Fairuz Matondang, Nindi Lia Nur Aini Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Carissa Vialyta M Hamdan M Maria M. Aulia Zikry Lubis M. Yamin - M. Yamin Lubis Madiasa Ablisar Maharani Maharany Barus, Utary Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Maralutan Siregar Maria Maria Kaban Maria Kaban Maria Kaban Maria Maria Maria Maria Marissa Gabriela Hutabarat Marlina Marthin, Marthin Mega Ariza Melda Notaria Mhd. Subhi Solih Hasibuan Mifa Al Fahmi Mirza Nasution Muhammad Azhali Siregar Muhammad Ekaputra Muhammad Fajar Tanjung Muhammad Yamin Muhammad Yamin Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhayminah Muhayminah Muhsin Aseri, Muhsin Munthe, Arfansyah Nabillah Nam Rumkel Nasution, Siti Nurahmi Natasha Karina Sianturi NATASHA Siregar Nidea Novresia Hutabarat Novalia Arnita Simamora Nur Aida, Nur Ok Saidin OK. Saidin Panca Rahmad Siburian Panggabean, Mora H Ramadhan Pawana, Sekhar Chandra Posma Otto Martua Manalu Pra Ashari, Noval Purba, Asrot Purba, M. Hadyan Yunhas Purwoko, Agus Putri Ramadhona Rambe Putri Sitanggang Rabiatul Syariah Rahmadhani, Sylvia Ramadani Ramadani Ray Amantharo Saragih Retno Amelia Rina Rina Rina Yulianti Rini Fidiyani Rissa Putri Bert Rizky Feb Riansyah Hasibuan Rizky Rumondang Robert Runtung Runtung Runtung Runtung Sitepu Ruth Dewi F. Sinambela Safrida Safrida Saidin Saidin Saidin saidin, saidin Salsabila, Unik Hanifah Samion Ginting Samsul Sembiring Sastra, Putri Azzahra Febriani Shirley Shirley Shopia Purba, Richi Sianipar, Geofanny Guruh Hasintongan Simanjuntak, Agnes Vepy Sinaga, Fierda SINAGA, HENRY Sitanggang, Marihot Doni Putra Sitanggang, Yolanda Br Sitepu, Rungtung Sitepu, Runtung Siti Eliza Solistis Dachi Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Sunarmi Sunarmi Sunarmi Suprapto Suprapto SUPRAYITNO Suprayitno - Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suryani, Rafika Sutiarnoto Sutiarnoto Syaddan Dintara Lubis Syafira, Raisa Putri Syafruddin Kalo Syamsul Rizal Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar Takarub, Kukuh Derajat Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tarigan, Debby Tri Sebbiana Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah Theresia Tony Tripetra Yokhanan Tarigan Trohna, Dyona Rizky Ummu Salamah Musaddad Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Wahidah Wahidah Wahyu Ibrahim Wahyudi, Ichsan Wayan P. Windia Widya Widya Wulansari, Chatarina Dewi Wury Yanti Sinaga Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yordinand, Yordinand Yulia Resa Simorangkir Zai, Fransiskus Rahmad Zaidar Zaidar Zaidar Zaidar, Zaidar Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad