Articles
Peran Program Asimilasi dalam Upaya Pemulihan Hubungan dengan Masyarakat
Wibowo, Johari Tri;
subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3651
Dalam upaya meintegrasikan pelanggar hukum dengan masyarakat, di dalam lembaga pemasayarakatan yang bertujuan untuk memulihan hubungan baik maka perlu adanya pola pembinaan yang berhubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. hal ini juga berkitan dengan unsur program pembinaan terdiri dari : petugas, pelanggar hukum, dan masyarakat. konsep yang tepat untuk mengembalikan hubungan baik antara pelanggar hukum dan masyarakat dapat dilakukan dengan program pembinaan yang berbasis community based correction yang mana dalam hal ini masyarakat memiliki peran dalam progam pembinaan pelanggar hukum. Metode yang dapat di kategorikan sebagai upaya penerapan community based correction bagi pelanggar hukum dan masyarakat dapat berupa program asimilasi kerja diluar tembok maupun asimilasi rumah. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang menitik beratkan kepada pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan pelanggar hukum.
Pelaksanaan Asimilasi From Home Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal
Putra, Roby Agi;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3692
Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,yang dimaksud asimilasi merupakan proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan membaurkan warga binaan pemasyarakat dengan lingkungan masyrakat. Tujuan asimilasi sendiri adalah mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan Kendal adalah salah satu tempat pembinaan warga binaan yang telah memasuki tahap asimilasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi yang di berikan kepada para warga binaan yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal. Penelitian ini menggunkan metode penelitian yang diperoleh menggunakan data sekunder yaitu dengan cara pengumpulan data-data atau sumber-sumber yang telah ada, yang berlandaskan kepada landasan teori. Ditengah wabah yang melanda dunia ini, hal ini setelah Kemenkumham mengeluarkan kebijakan asimilasi di rumah bagi narapidana atau warga binaan umum yang telah menjalani 2/3 dari masa hukuman sampai 31 desember 2020, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan virus corona
Implementasi Integrasi dan Asimilasi sebagai Upaya Agar Narapidana Diterima Kembali di Lingkungan Masyarakat
Pratama, Imam Haidar;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3693
Penulisan jurnal ini didasari oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021. Integrasi yaitu suatu hak yang diberikan kepada narapidana dalam bentuk pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sedangkan definisi dari asimilasi yaitu suatu hak yang diberikan kepada narapidana dalam rangka mendapatkan sebuah perubahan attitude/perilaku dengan membaurkan kembali narapidana di lingkungan masyarakat. Dalam proses implementasi asimilasi tidak bisa dianggap mudah karena setiap lingkungan hidup dan budaya pada masyarakat selalu mengalami perubahan. Asimilasi dapat diterima oleh narapidana guna memenuhi hak narapidana setelah mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Implementasi program integrasi dan asimilasi yang di laksanakan di kediaman masing masing guna memutus mata rantai penyebaran covid 19, tentunya dalam pelaksanaanya melalui bimbingan dan pengawasan yang ketat dari pihak BAPAS. Setiap implementasi kebijakan tentunya tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Dalam penulisan jurnal ini dicantumkan hambatan implementasi integrasi dan asimilasi dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut..
Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) dalam Sistem Peradilan Pidana
Akbar, Kukuh Al;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3701
Community Based Correction adalah jenis program pembinaan bagi narapidana sewaktu mereka menjalani sisa pidananya. Mereka diberi kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu. Untuk melaksanakan program operasional lapas terbuka diperlukan 5 (lima) prinsip dasar, antara lain: prinsip pertama narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, prinsip kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, prinsip ketiga narapidana tidak boleh dieksploitasi, prinsip keempat sistem pengamanan harus minimum, dan prinsip kelima tanggung jawab pemindahan narapidana.
Optimalsasi Kegiatan Kerja Laduta Bistro sebagai Sarana Asimilasi Luar Tembok di Lapas Kelas IIA Tangerang
Pramana, Alvin Surya;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3702
Pembinaan kemandirian merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan wargabinaan yang berkualitas , dengan tujuan untuk memberikan bekal kemampuan agar dapat kembali hidup bermasyarakat pada umumnya, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk optimaslisasi dari kegiatan kerja Laduta Bistro sebagai sarana asimilasi luar tembok di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang dan mengetahui bagaimana faktor penghambat dalam kegiatan kerja Laduta Bistro berlangsung serta cara mengatasi faktor penghambat agar kegiatan kerja Laduta Bistro dapat berjalan dengan maksimal. Hasil dari optimalisasi kegiatan kerja laduta bistro sebagai sarana asimilasi luar tembok di lapas kelas iia tangerang yaitu dengan melatih keterampilan narapidana, memberikan materi dan metode pembinaan keterampilan, serta melaksanakan program optimalisasi yang telah dilakukan. dan ada beberapa faktor penghambatnya yaitu dari segi rasa malas warga binaan pemasyarakatan dan anggaran, sarana prasarana yang harus di maksimalkan. Dengan memberikan motivasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan memberikan pelatihan dapat mengatasi faktor penghambat dari kegiatan kerja Laduta Bistro.
Penerapan Konsep Community Based Correction alam Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Andriani, Hestin Febbia;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3703
Kegiatan pembinaan wajib diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani pidana. Akan tetapi mengingat bahwa pelaku pelanggar hukum tidak hanya berasal dari kalangan dewasa namun ada juga yang masih berusia anak maka proses pembinaan tetap harus diberikan secara adil. Adil disini artinya adalah sesuai porsi penerima, bukan diberikan sama percis antara warga binaan dewasa dan anak-anak. Community Based Correction (CBC) adalah bagian dari proses pembinaan yang didalamnya melibatkan masyarakat. Program CBC akan diberikan pada proses pembinaan tahap akhir bagi warga binaan pemasyarakat. Kali ini, penulis akan membahas mengenai penerapan konsep Community Based Correction dalam pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tulisan ini akan menguraikan tentang apa saja isi dari konsep Community Based Correction dan bagaimana perannya dalam upaya pembinaan anak di LPKA. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa study kepustakaan yang kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menuturkan data yang ada misalnya mengenai situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran penerapan konsep Community Based Correction dalam proses pembinaan anak sehingga dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa program CBC penting dan berguna diberikan dalam proses pembinaan karena dalam program ini warga binaan dibaurkan langsung dilingkungan masyarakat dan masyarakat tentunya ikut mengambil peran dalam usaha memperbaiki karakter anak pidana.
Pembinaan Narapidana Lanjut Usia melalui Program Asimilasi Rumah di Lembaga Pemasyarakatan
Fahmi, Alvin Pradana;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3704
Tahanan yang menempuh kejahatan di Badan Sosialisasi, pada hakikatnya sepanjang menempuh kejahatan, sudah kehabisan independensi buat beraksi, maksudnya tahanan yang berhubungan cuma bisa berkiprah di dalam Badan Sosialisasi saja. Wujud perlakuan dituangkan dalam upaya Badan Sosialisasi atau Rutan buat membina tahanan, buat memahami diri sendiri, alhasil bisa mengubah diri sendiri jadi lebih bagus, jadi positif tidak lagi melaksanakan perbuatan kejahatan ataupun meningkatkan diri sendiri jadi orang yang lebih bermanfaat untuk negeri, agama, serta keluarganya. Tahap tahap yang ditempuh oleh Badan Sosialisasi buat menghindari terbentuknya klise kesalahan sebagimana sudah dipaparkan dimuka merupakan lewat pembinaan salah satunya berupa asimilasi rumah yang ditujukan untuk narapidana lanjut usia. Dalam riset ini, pengarang mempraktikkan tata cara kualitatif yang dilakukan bersumber pada riset pustaka. Dengan Pelaksanaan pembinaan narapidana ini adalah untuk pencegahan terjadinya pengulangan kehajatan. Dengan demikian Narapidana yang lanjut usia ini dapat memperoleh HAM walaupun ada di Lembaga Pemasyarakatan.
Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan
Haholongan, Mhd Raja;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3705
Salah satu fasilitas pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk Narapidana yaitu adanya hak – hak warga binaan berupa pemberian Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan hal yang penting bagi kelangsungan proses pidana warga binaan, akan tetapi masih banyak indikator-indikator yang menghambat kelancaran dalam pelaksanaan dan pemberian hak warga binaan tersebut. Oleh karenanya, disusunlah penelitian ini yang bertujuan sebagai alat menggambarkan dan menganalisa apa saja faktor yang menghambat proses tersebut. Sehingga nantinya minimal akan meminimalisir faktor -faktor yang menghambat. Dalam proses penelitian ini digunakan pula jenis penelitian secara empiris, yang dimana prosesnya dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara yang kemudian dilakukan pengolahan untuk selanjutnya diobservasi, studi dokumen, dan menggunakan analisis kualitatif melalui penjabaran deskriptif. Indikator-indikator yang menjadi penghambat kelancaran pendistribusian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yakni seperti tidak adanya penjamin yang bersedia menjamin narapidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat ini, terbukti telah berbuat indisipliner, atau tindakan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan tertundanya pemberian pembebasan kepada narapidana. Sebagai upaya untuk menindaklanjuti hak tersebut ialah dengan menemukan penjamin bagi narapidana yang belum mempunyai penjamin serta menaikkan mutu program binaan kepada narapidana di Lembaga pemasyarakatan untuk mengantisipasi dilakukannya kembali tindakan indisipliner.
Pertanggungjawaban Hukum pada Pembebasan Bersyarat Narapidana sebagai Upaya dalam Pencegahan Virus Covid 19 di Lemabaga Pemasyarakatan
lrnas, Muhammad;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3706
Pembebasan narapidana bersyarat adalah cara inovatif saat mengatasi merebaknya kasus Covid 19, sebab kelebihan narapidana sangat berbahaya untuk alasan keselamatan dan kemanusiaan ketika seseorang terinfeksi. Hal ini dikarenakan narapidana koruptor memiliki fasilitas penahanan yang mewah dan tidak ada alasan untuk memberatkan semangat negara untuk memberantas korupsi, sehingga narapidana koruptor yang kecil kemungkinan tertular virus corona/Covid 19. Hubungannya sangat bertolak belakang. Pembebasan bersyarat ini mungkin tak memberi suatu hal signifikan bagi para koruptor. Masa percobaan menjadi cara dalam menghindari tanggungjawab yang merugikan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Pelepasan bersyarat dilakukan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang pada UU No. 12 Tahun 1995 dan Keputusan Nomor 99 Tahun 2012. Persoalam tersebut menjadi sebuah cara dalam menanggulangi kasus Covid-19. Pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh Kemenkum HAM didasarkan pada Surat Edaran PAS497.PK.01.04.04 Tahun 2020, yang menjelaskan mengenai pembebasan narapidana dan anak lewat asimilasi dan integrasi sebagai usaha pencegahan kasus Covid19.
Peranan Serta Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara
Saputra, Pogy Hariyanto;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.3719
Kelebihan kapasitas penjara disebabkan oleh penyalahgunaan zat. Kondisi ini berkontribusi pada kurangnya kenikmatan narapidana di Lapas. Menjadikan narapidana tidak mengingkari hak dan martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, sebagai narapidana, mereka juga berhak diperlakukan sebagai manusia. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memperjelas kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak narapidana sebagai manusia dalam konteks lembaga pemasyarakatan over-detensi. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki pertanggungjawaban atas pelanggaran tugas satpam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi hukum normatif, seperti mengkaji bahan pustaka dan studi hukum dengan metode sekunder, serta pengambilan dan pengumpulan data didasarkan pada dua pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Studi menyimpulkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi kelebihan kapasitas penjara untuk memberikan perlindungan sekaligus melindungi hak-hak narapidana terkait dengan kesejahteraan mereka di penjara. Dalam hal terjadi pelanggaran material oleh pengawas, pemerintah bertanggung jawab atas masalah ini, yang dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.