Articles
Penjatuhan Hukuman Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika
Novrianza, Novrianza;
Subroto, Mitro
Jurnal Syntax Fusion Vol 1 No 04 (2021): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54543/fusion.v1i11.104
The death penalty can be described as a form of punishment regulated in law number 35 of 2009 which regulates the abuse of narcotics crimes. This death penalty legislation has caused various kinds of confIicts because the death penalty is not in accordance with the 1945 constitution which is contrary to human rights and many also argue that the death penalty must be implemented in order to have a deterrent effect on the perpetrators of narcotics abuse. This form of death penalty is the most cruel and sadistic form of punishment because this punishment kills a person's life. this type of research is done by means of a qualitative approach. The purpose of this study is to find out the imposition of the death penalty for narcotics crimes. Results showed if the application of the death penalty can only be against acts of criminal acts were limits of humanity, threatening the lives of many people, destructive to human life, and may damage the nation's economy. The imposition of the death penalty is not against human rights. along pejustified afirstasan human rights.
Evaluasi Pemberlakuan Hak yang Tidak Didapat Narapidana Seumur Hidup pada Lapas Kelas I Surabaya
Rofi Triatmaja, Yahya;
Subroto, Mitro
Jurnal Syntax Fusion Vol 1 No 05 (2021): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54543/fusion.v1i11.107
Each type of violation has its own term of punishment. For crimes such as theft and robbery, it ranges from 5 – 10 years in prison. However, it is different with the act of drug abuse and murder which gets a life sentence. For those who are still laymen, life imprisonment means that the convict spends the rest of his life in a correctional institution. But in reality it is not so. Life sentences range from 20-25 years. The research method used is descriptive qualitative. In this approach, the research procedure produces descriptive data in the form of written or spoken words from the observed people and observed behavior. The qualitative approach is carried out in natural conditions and is discovery. In a qualitative approach, the researcher is the main instrument. This approach is used to review the quality of the implementation of rights that are not obtained by life inmates in Class I prisons in Surabaya, the results are then described in detail. Data collection techniques used were interviews to obtain information on the implementation of rights that were not obtained by lifelong prisoners and documentation to obtain references. The results of this study are in the form of an explanation of the implementation of rights that are not obtained by lifelong prisoners at the Class I prison in Surabaya.
Upaya Penanganan Khusus Narapidana Lansia sebagai Kelompok Rentan
Sifra Lidya, Elika;
Subroto, Mitro
Jurnal Syntax Fusion Vol 1 No 12 (2021): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54543/fusion.v1i12.117
LAPAS or Correctional Institution under the auspices of the Directorate General of Corrections is the final place of the criminal justice system process that fosters and integrates the social of convicts, so that when returning to society they are able to live a normal life. Elderly (according to Law No. 13 of 1998: Elderly) is a person whose age reaches the age of 60 years and above. In its efforts, Correctional Services interpret this understanding by regulating the rights of inmates contained in Law no. 12 of 1995 article 14 paragraph 1.The increasing age and declining body condition of the elderly inmates need special treatment both in health, treatment, and public services. Elderly inmates as much as possible are treated as people usually are, it's just that the place and application are different. This is for the implementation of part of Human Rights (HAM) as a national instrument. This special handling effort involves other stakeholders be it medical or health workers and the government to support the infrastructure needed. The elderly as one of the vulnerable groups become important objects in terms of how decent handlers are so that they feel cared for in their twilight years. Although until now still in the process and stages of refinement of special handling for them. The fact is still not optimal and this study illustrates how well the effort is.
Women In Detention : Pemenuhan Hak Kebutuhan Eksklusif Perempuan pada Lapas Kelas IIA Bogor
Leoni Puspitasari, Jenitha;
Subroto, Mitro
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35449
Lembaga Pemasyarakatan sama seperti Lembaga pada umumnya yang mengedepankan fungsi pelayanan bagi warga binaan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Lembaga pemasyarakatan juga wajib mengedepankan hak asasi yang dimiliki setiap individu di dalamnya Karena Warga Binaan Pemasyarakatan atau tahanan merupakan seorang yang direnggut kebebasannya, namun bukan berarti tidak dapat menerima hak seperti manusia lain pada umumnya yang hidup bebas di luar Lapas. Pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun tidak memandang, usia, status ekonomi, dan gender, begitupun perempuan dengan berbagai alasan atau faktor tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kehidupan perempuan di dalam lapas, upaya apa saja yang diberikan Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bogor untuk dapat memenuhi hak kelompok rentan dalam hal ini Perempuan yang berkebutuhan eksklusif yang wajib diberikan hak nya dan juga aspek yang mempengaruhi mencakup hak eksklusif narapidana perempuan. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan berpacu pada syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang tertuang pada PP Nomor 32 tahun 1999
Analisis Pelayanan Kesehatan yang Holistik Bagi Tahanan Lanjut Usia di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan
Abiyu Anubawa, Muhammad Daffa;
Subroto, Mitro
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35451
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan pelayanan kesehatan yang holistik bagi tahanan lanjut usia yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan. Dengan populasi tahanan yang semakin menua, penting untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan mereka dipenuhi dengan cara yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kondisi kesehatan tahanan lanjut usia dan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Tahanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi tahanan lanjut usia di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun terdapat upaya untuk memberikan perawatan medis, aspek-aspek holistik seperti perawatan mental, sosial, dan emosional tahanan lanjut usia perlu ditingkatkan. Beberapa faktor seperti kurangnya tenaga medis yang terlatih dalam merawat tahanan lanjut usia, keterbatasan sumber daya, dan lingkungan tahanan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, juga berkontribusi terhadap hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang holistik. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang holistik dalam pelayanan kesehatan bagi tahanan lanjut usia, yang mencakup tidak hanya aspek fisik tetapi juga aspek psikososial. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya perubahan kebijakan dan praktik di Rumah Tahanan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang holistik bagi tahanan lanjut usia. Peningkatan pelatihan tenaga medis, pengembangan program perawatan mental dan sosial, serta kerja sama lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan kesejahteraan yang optimal bagi tahanan lanjut usia di Rumah Tahanan.
Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan
Andriani, Hestin Febbia;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v5i3.1912
Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana tidak mengulangi perbuatan salah yang dilakukannya dan dapat menemukan kepercayaan diri sehingga bisa di terima di lingkungan masyarakat kembali. Pembinaan terhadap narapidana harus dilakukan secara adil dan merata dengan tetap memperhatikan hak-hak narapidana itu sendiri. Di Lapas/Rutan terdapat berbagai jenis narapidana. Diantara dari itu ada yang disebut narapidana kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang beresiko tinggi,karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri dari ancaman. Narapidana kelompok rentan memerlukan perhatian khusus, misalnya narapidana disabilitas tentu membutuhkan alat bantu untuk beraktivitas sehari-hari. Maka dari itu pihak Lembaga Pemasyarakatan hendaknya dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan , guna menunjang aktivitas narapidana tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlakuan pada narapidana berkebutuhan khusus di Lapas/Rutan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa setiap Lapas/Rutan terus berupaya memenuhi kebutuhan narapidana disabilitas agar mereka dapat beraktifitas dan memperoleh hak pembinaan seperti narapidana lainnya.
Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Khusus terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan
Haholongan, Mhd Raja;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v5i3.1922
Perawatan dan pelayanan terhadap narapidana merupakan tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Teruntuk narapidana dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, tentunya pemberian pelayanan dan pembinaan membutuhkan metode atau strategi khusus agar dapat memenuhi kebutuhan narapidana tersebut. Dalam artikel ini dijelaskan mengenai pelayanan kesehatan dan pembinaan khusus bagi narapidana berkebutuhan khusus agar Hak Asasi Manusia mereka tetap terpenuhi selama di penjara. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif yang dilaksanakan berdasarkan studi pustaka. Otoritas penjara berkewajiban untuk mengakui bahwa tahanan dengan kebutuhan khusus harus dimasukkan ke penjara yang mampu menangani kebutuhan dan memberikan perawatan yang diperlukan.
Tingkat Kecemasan Narapidana Anak di Lapas dengan Kuisioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS)
Fahmi, Alvin Pradana;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v5i3.1953
Karena asumsi dan tekanan yang buruk sama hal nya perlakuan tidak menyenangkan, disiksa, dilecehkan, tidak adanya kesehatan dan alat-alat kesehatan yang buruk, penjara akan memiliki ketakutan dan ketidaknyamanan, Selain itu, ketika seseorang dilepaskan, stigma ini akan selalu melekat pada seseorang. Lamanya hukuman dan isolasi dari lingkungan luar memiliki efek psikolologis cukup sangat besar terhadap mental yang sehat untuk napi. Uji coba ini dapat mendeskripsikan. output hasil menjelaskan bahwa karakteristik responden tertua adalah: 15 tahun pada usia -15 tahun, dengan tingkat pendidikan tertinggi: 16 tahun SLTP, dan 26 tahun tidak sekolah. Hasil uji deskriptif SPSS tingkat kecemasan anak lapas adalah kecemasan sedang. Kesimpulan: Perawat dan petugas Lapas harus memperhatikan tingkat kecemasan perempuan di Lapas, karena narapidana perempuan memiliki banyak masalah baik secara fisik maupun psikis.
Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas
Romado, Muhammad Garda;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v5i3.1954
Narapidana Penyandang Disabilitas adalah Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami gangguan fisik, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Sebagai lembaga yang diberdayakan untuk menawarkan narapidana, termasuk narapidana penyandang cacat, serta mereka yang berkewajiban untuk aksesibilitas atau untuk menjalankan hak-haknya dalam sistem perawatan kesehatan, saran dan layanan untuk menghindari tindakan diskriminatif terhadap narapidana penyandang cacat di kesehatan Narapidana Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Ketika lembaga pemasyarakatan menyediakan unit pelayanan bagi penyandang disabilitas berupa pengobatan, pusat rehabilitasi, akses kursi roda di koridor sel, bantuan bagi narapidana disabilitas, penyediaan tenaga medis dengan keahlian khusus di bidang penyakit narapidana disabilitas, disabilitas fisik, disabilitas , cacat selama Penahanannya. Untuk mengatasi semua masalah tersebut, hal ini dapat dicapai dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pelayanan kesehatan dan fasilitas masyarakat yang terkait dengan disabilitas.
Pemenuhan Hak – hak Pidana Hukuman Mati pada Narapidana Saklt Kronis di Lembaga Pemasyarakatan
lrnas, Muhammad;
Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v5i3.1955
Hukuman pidana mati merupakan saIah satu hukuman terberat terhadap terpidana yang divonis oleh pengadiIan akibat dari tindak pidana yang teIah diIakukan. Hukuman mati bisa dikatakan sebagai hukuman terberat karena terpidana tidak memerIukan hukuman Iain seteIah hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim. Di lndonesia masih memberlakukan pidana mati. Eksekusi terpidana mati diIakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tidak diperkenankan kepada seorang terpidana yang berada didalam suatu kondisi yang sudah cukup Iama dalam penundaan. HaI tersebut dapat menngakibatkan terpidana bisa mengaIami suatu bentuk penyiksaan psikoIogis yang juga sangat berpengaruh pada kesehatan fisik terpidana itu sendiri hingga terpidana dapat mengaIami sakit seIama didaIam Iembaga pemasyarakatan. Negara wajib memenuhi hak-hak narapidana, dalam halnya kesehatan yang pastinya melekat dan telah terjamin oleh negara dengan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia 1945 dan adanya peraturan perundang-undangan Iainnya yang menyangkut hal tersebut.