Claim Missing Document
Check
Articles

PENYALAHGUNAAN DANA HIBAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KOTA MAKASSAR Nur Alysia Fitrah; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum yang telah terbukti serta faktor mendasar terjadinya perbedaan antara tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus- TPK/2025/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2025 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terutama unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang dilakukan terdakwa dalam pengelolaan dana hibah secara menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan, serta faktor mendasar terjadinya perbedaan antara tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim dipengaruhi oleh perbedaan paradigma pembuktian dan penilaian alat bukti serta pemaknaan unsur tindak pidana, khususnya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, serta prinsip independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya ketelitian aparat penegak hukum dalam merumuskan dakwaan dan menerapkan pasal yang tepat agar selaras dengan karakter perbuatan dan pembuktian di persidangan, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. This study aims to analyze the elements of the articles charged by the public prosecutor that have been proven, as well as the fundamental factors underlying the disparity between the public prosecutor’s demands and the judges’ verdict in Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks. The research employs a normative–empirical approach, utilizing data collection techniques through interviews, literature review, and document analysis, which are subsequently examined using qualitative analysis. The findings indicate that the elements of the articles charged by the public prosecutor in Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2025 have been proven legally and convincingly, particularly the element of “abuse of authority, opportunity, or facilities available due to position or office,” committed by the defendant through the mismanagement of grant funds that deviated from the predetermined planning. Furthermore, the fundamental factors contributing to the disparity between the public prosecutor’s demands and the judges’ verdict are influenced by differences in paradigms of evidentiary assessment and evaluation of evidence, as well as differing interpretations of the elements of the criminal offense, especially the element of “enriching oneself or another person or a corporation,” in addition to the principle of judicial independence in examining and deciding cases based on the principles of justice, expediency, and legal certainty. This study emphasizes the importance of meticulousness on the part of law enforcement officials in formulating indictments and applying appropriate legal provisions so that they align with the nature of the acts and the evidentiary process in court, considering that corruption is classified as an extraordinary crime.
PENERAPAN PASAL 170 KUHP DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM Nur Febiana; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9994

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 896/Pid.B/2024/PN Mks dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar dan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan tersebut telah dilakukan secara tepat karena seluruh unsur tindak pidana, yaitu unsur barang siapa, dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum, dengan tenaga bersama, serta menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis berupa pembuktian unsur pasal dan alat bukti yang sah, tetapi juga mempertimbangkan aspek nonyuridis seperti dampak perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. This study aims to analyze the application of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code against the defendant in Decision Number 896/Pid.B/2024/PN Mks and analyze the judge's considerations in sentencing the crime of violence together in public. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach supported by empirical data in the form of interviews with investigators from the Makassar Police and judges at the Makassar Class IA District Court. The results of the study show that the application of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code in the decision has been carried out appropriately because all elements of the crime, namely the element of whoever, carried out openly or in public, with joint effort, and using violence against people have been fulfilled based on the legal facts revealed in the trial. The judge's considerations in imposing a sentence are not only based on the legal aspects in the form of proving the elements of the article and valid evidence, but also consider non-legal aspects such as the impact of the defendant's actions on the victim and society, so that the decision handed down reflects legal certainty, justice, and benefits.
PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI KOPERASI DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN : Studi Putusan No.25/PID.B/2025/PN Bar Putri Zahrah; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9998

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pegawai koperasi dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bar. Fokus pembahasan mencakup pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur subjektif berupa kesengajaan dan unsur objektif berupa penguasaan uang koperasi karena hubungan kerja telah terbukti secara sah. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, dan fakta persidangan, sehingga terdakwa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas penyalahgunaan kepercayaan jabatan yang diberikan kepadanya. This study aims to examine the criminal liability of cooperative employees in the crime of embezzlement in office based on Decision Number 25/Pid.B/2025/PN Bar. The focus of the discussion includes proving the elements of the crime and the judge's legal considerations in issuing the verdict. The method used is empirical normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the subjective element in the form of intent and the objective element in the form of control of cooperative funds due to an employment relationship have been legally proven. The judge's considerations are based on valid evidence, witness statements, and trial facts, so that the defendant is declared criminally responsible for the abuse of the trust of the position given to him.
ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SERTIPIKAT YANG TIDAK  SAH SEBAGAI KETERANGAN DALAM AKTA OTENTIK : Studi Putusan No. 667/Pid.B/2024/PN Mks Sriwijayanti K; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10003

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan penggunaan pernyataan palsu dalam akta otentik serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 667/Pid.B/2024/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan notaris di Makassar, serta studi kepustakaan berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pertimbangan hakim meliputi aspek filosofis melalui penilaian alat bukti serta keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, aspek yuridis, dan aspek sosiologis dengan mempertimbangkan dampak kerugian yang ditimbulkan. Putusan tersebut dinilai telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. This study aims to analyze the proof of the elements of the crime of document forgery, particularly related to the use of false statements in an authentic deed, and to examine the judge’s legal considerations in imposing a sentence in Case Number 667/Pid.B/2024/PN Mks. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. The data used consist of primary and secondary data obtained through interviews with judges of the Makassar District Court and notaries in Makassar, as well as a literature study including court decisions, laws and regulations, books, journals, and other relevant legal literature. The results of the study indicate that all elements of the criminal offense as stipulated in Article 266 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code have been fulfilled. The judge’s considerations in rendering the decision include philosophical aspects through the assessment of evidence and the mitigating and aggravating circumstances of the defendant, juridical aspects based on the provisions of Article 266 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, and sociological aspects by considering the potential losses caused by the defendant’s actions. Therefore, the decision is considered to reflect legal certainty, justice, and legal utility.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Wahyu Maliku; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap tenaga kesehatan pada putusan nomor 12/pid.b/2025/pn.blp dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan analisis putusan pengadilan, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara nomor 12/pid.b/2025/pn.blp telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. Unsur perbuatan terbukti melalui keterangan saksi dan visum et repertum, sedangkan unsur kesalahan terbukti dari adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan kekerasan. Terdakwa juga terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sehingga secara yuridis pertanggungjawaban pidana telah diterapkan sesuai hukum yang berlaku. Proses pembuktian telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sehingga secara yuridis pemidanaan dapat dibenarkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti, serta aspek non-yuridis yang berkaitan dengan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan aspek keagamaan terdakwa. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators in cases of assault against healthcare workers as reflected in Decision Number 12/Pid.B/2025/PN Blp, as well as to examine the judicial considerations in adjudicating the case. The research adopts a normative legal approach using statutory and case-based methods. Primary data were collected through interviews and analysis of court decisions, while secondary data were obtained from legal literature and scholarly journals. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the defendant’s criminal liability in Decision Number 12/Pid.B/2025/PN Blp fulfills all elements of the offense of assault. The actus reus is established through witness testimonies and visum et repertum, while the mens rea is demonstrated by the intentional nature of the violent conduct. The defendant was also deemed capable of being held responsible, and no justifying or excusing circumstances were identified. Therefore, from a juridical perspective, criminal liability has been applied in accordance with applicable law. The evidentiary process complied with the provisions of criminal procedural law, thereby rendering the conviction legally justified. Furthermore, the judge’s considerations in imposing the sentence were based not only on juridical aspects, such as the fulfillment of the elements of the offense and the sufficiency of evidence, but also on non-juridical aspects, including the defendant’s background, the consequences of the act, the personal condition of the defendant, and the defendant’s moral or religious considerations.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG MILIK PERSEROAN TERBATAS XL AXIATA DI MAKASSAR: Studi Putusan No. 1517/Pid.B/2024/PN Mks Yuina Patandean; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penadahan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan barang milik Perseroan Terbatas (PT) XL Axiata pada Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta studi kepustakaan, meliputi putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis data menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan membeli, menawarkan dan menjual barang milik Perseroan Terbatas (PT) XL Axiata yang di mana barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  seluruh unsur tindak pidana penadahan sebagaimana yang didakwakan telah terbukti, baik dari unsur barangsiapa, unsur perbuatan membeli dan menjual kembali, unsur diketahui atau patut diduga, serta unsur barang tersebut dari hasil kejahatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi tiga aspek, yaitu filosofis, di mana Hakim menilai dari alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Secara yuridis, Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang sesuai dengan unsur yang ada dalam Pasal 480 KUHP. Sementara itu, secara sosiologis, Hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap pihak yang dirugikan sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan adil. This study aims to analyze the evidence of the elements of the crime of receiving goods and the judge's legal considerations in deciding the case of the crime of receiving goods belonging to the Limited Liability Company (PT) XL Axiata in Decision Number 1517 / Pid.B / 2024 / PN Mks. This study uses a qualitative research method with primary and secondary data types and sources. Data were obtained through interviews with law enforcement officials and literature studies, including court decisions and laws and regulations related to the problem to be studied. Data analysis shows that the defendant committed the act of buying, offering and selling goods belonging to the Limited Liability Company (PT) XL Axiata where the goods are the proceeds of crime. The results of the study indicate that all elements of the crime of receiving goods as charged have been proven, both from the element of whoever, the element of the act of buying and reselling, the element of known or reasonably suspected, and the element of the goods from the proceeds of crime. The judge's considerations in passing the decision include three aspects, namely philosophical, where the Judge assesses the evidence, namely witness statements and the defendant's statement, and considering mitigating and aggravating factors for the defendant. From a legal perspective, the judge considers the defendant's actions in accordance with the elements stipulated in Article 480 of the Criminal Code. Meanwhile, from a sociological perspective, the judge considers the impact of the defendant's actions on the injured party to ensure that the sentence imposed is proportionate and fair.
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Fahrezi Zuhri Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Alwi Andi Mappiasse Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Muh. Amin AR Andi Sofyan Andi Sulkifly Irpan Andi Tira, Andi Andi Wardiman Andika Andika Ari Siam Yotefa Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Dzakiyyah Alaodia Busainah Eko Suryanto Malaleo Encep Feby Nuramdhan Eron Tuna’ limbong Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Fauzi Ahmad Muda Febryana Edam Fentia Tangnga Ferdynando, Ferdynando Gunawan Gunawan Halwan, Muh. Hamid , Abdul Haris Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Hijra Hijra, Hijra Idris Idris Immawati, Andi Ita Maharani Ivana Putri Olgariva Rerung Jamal, Agustiawan Januari Lukas Golorem Jeky Jekson Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Liyana Meriska Karama M. Nurul Hadi hasan Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur Marwan Mas Marwan Mas MARWAN MAS Masri Masri Meylinda Ratri Pramudita Rustam Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Farhan Ramadhan Muh. Iqram Andi Saputra Muh. Reza At-Takhrij Muh. Waliyul Akbar Muh.Faizal Rizal Muhammad Axchel Ar Muhammad Izhar Kurniawan Muhammad Nur Sakhkhar Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustafa, H. Mustafa Mustafa, Winda Audria Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Nobertus Nobertus Novia, Elsha Nur Alysia Fitrah Nur Febiana Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Nurhumaera Putri K Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Pebrian Welly Pele Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri Zahrah Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Ramlah Kalale Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reski Yanto Reza, Andi Muhammad Rezky Indah Putri Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Ruben Obed Kbarek Ruslan Mustari Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Siti Zubainah Soeardy, Soeardy Sri Wahyuni Sriwijayanti K Stephen Dharma Putra Steven Steven Suhadi Syafar Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syamsul Ikhwan Jabbar Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyu Maliku Wahyu P. Manik Wahyudin, Jalil Waspada Santing Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wisye Florensa Songjanan Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yuina Patandean Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulfikar Akbar Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli