p-Index From 2020 - 2025
8.453
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra AL-Daulah Jurnal Optimasi Sistem Industri Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi Script Journal: Journal of Linguistic and English Teaching Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) JIE (Journal of Islamic Education) Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam Journal of Educational Research and Evaluation Journal of Education Technology International Journal of Elementary Education Jurnal Ilmiah FONEMA : Jurnal Edukasi Bahasa dan Sastra Indonesia Indonesian Journal of Nursing Research (IJNR) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Lemuru : Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan Indonesia Journal of English Language and Pedagogy Journal of Functional Food and Nutraceutical Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Education Multicultural of Islamic Society Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Natural Sciences Engineering and Technology Journal Open Access Indonesian Journal of Medical Reviews Action Research Literate (ARL) Jurnal Kolaboratif Sains Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Educate: Journal of Community Service in Education Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR) ELOQUENCE: Journal of Foreign Language Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra) TADRIS AL-ARABIYAT: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa Arab Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) Jurnal Penelitian Jurnal Pendidikan Kristen dan Ilmu Teologi Marturia Jurnal Ilmiah Neraca : Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi Jurnal Smart Paud Journal of Linguistics, Culture and Communication Al'Adalah Ghaitsa: Islamic Education Journal Unizar Recht Journal Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Kajian Linguistik dan Sastra Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI) ELT Forum: Journal of English Language Teaching JPT : Jurnal Pendidikan Tematik Journal of Islamic Education Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia
Claim Missing Document
Check
Articles

The Students’ Perception on the Implementation of Gamification in Learning English at a Private Vocational School Marningsih, Tri; Sukarno
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 3 No. 9 (2024): September 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v3i9.11522

Abstract

This study investigated the students’ perceptions of the benefit of implementing gamification in English learning at a private vocational school. Through a mixed-methods approach, data were collected from surveys and interviews with students who participated in English class utilizing gamified elements. The findings revealed that students perceived gamification as a significant motivator, enhancing engagement, and making the learning process more enjoyable. Additionally, participants reported improvements in language retention and collaboration with peers. However, some challenges, such as varying levels of technological proficiency and potential distractions, were also noted. Overall, this research highlights the positive impact of gamification on students’ attitudes toward learning English suggesting that its integration could be beneficial for educational practices in vocational settings
ANALISIS PENGGUNAAN MAKNA DIKSI PADA LIRIK LAGU " MALAM TAK BERJUDUL" KARYA MONICA CHRISTIANA Malika Dhita Shalaika; Windi Kartika Wati; Sukarno
Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra) Vol. 10 No. 1 (2025): JURNAL BASTRA EDISI JANUARI 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Halu Oleo Kampus Bumi Tridharma Andounohu Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara – Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/bastra.v10i1.677

Abstract

This study analyzes the use and meaning of diction in the lyrics of the song "Malam Tak Berjudul" by Monica Christiana. The song was chosen because it has a wealth of language and deep symbolism, which reflects the emotions and hidden messages behind the words used. This analysis uses a qualitative approach with a descriptive analytical method, focusing on the choice of words (diction) and how they are used to create a certain meaning and atmosphere. The results of the analysis show that Monica Christiana uses diction full of symbolism and emotional connotations to describe the atmosphere of the night full of mystery and loneliness. Words like "night", "untitled", and "sense of loneliness" not only serve as descriptions but also lead the reader to introspective and melancholic feelings. The chosen diction creates a powerful image and influences the listener's interpretation of the song's theme This study concluded that the choice of diction in the lyrics of "Untitled Night" plays an important role in conveying the emotional message of the song. The right choice of words and the use of symbolism are effective in bringing listeners to a deeper understanding of the emotional experience that the songwriter wants to convey. Thus, diction is a crucial element in the formation of meaning and atmosphere in the lyrics of this song.
Studi Putusan Nomor: 320/Pid.b/2021/Pn.mtrtentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Hidayat, Rian; Sukarno; Makhrup , Abdul Gani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i1.40

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor: 320/Pid.B/2021/PN Mataram telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara materiil dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 320/Pid.B/2021/PN Mataram. Dalam Penelitian ini yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif yang bertujuan untuk meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dalam cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif-doktriner bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar dengan dasar pembuktian yang mengacu kepada KUHP. Teknik pengumpulan bahan hukum mempergunakan “content analysis” penelitian dengan strategi interprestasi, teknik kepustakaan yang berfokus pada literatur perundang-undangan. Teknik Analisis Bahan Hukum adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana dalam perkara Nomor: 320/Pid.B/2021/PN. Mataram telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku baik sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun secara materil perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penganiayaan. (2) Adapun pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan norma hukum, yakni memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Seseorang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Ni Nyoman Aprianti; Sukarno; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pada perubahan nama di akta kelahiran seseorang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum untuk dilakukannya perubahan nama seseorang di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa akibat hukum atas terjadinya penggantian nama seseorang yaitu terhadap hak keperdataan, dimana menimbulkan kewajiban bagi seseorang yang mengganti Namanya untuk melakukan juga perubahan pada semua dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, akta nikah atau buku nikah serta dokumen lainnya seperti, ijazah, sertifikat tanah, surat-surat perbankan, dokumen kontrak, dan lain sebagainya.
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Lalu Muhamad Isnaeni; Sukarno; Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah penyelesaian sengketa Pilkada sebelum di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10/2016 tentang Pilkada dan bagaimana kewenangan PTUN dalam penyelesaian sengketa PilkadaPenelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Wewenang penyelesaian sengketa Pilkada diberikan kepada MK sebagaimana diatu dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12/2018 yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang tidak memberikan lagi wewenang kepada PTUN untuk mengadili sengketa yang timbul dalam Pilkada, akan tetapi wewenang tersebut telah dengan tegas diberikan kepada Bawaslu. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10/2016 maka PTUN tidak lagi memiliki wewenang mengadili sengketa pelaksanaan Pilkada. Perlu dilakukan revisi atau dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Memaksimalkan lembaga-lembaga yang nyata-nyata diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa pada setiap tahap mulai dari sengketa administrasi sampai dengan sengketa hasil.
Kajian Yuridis Tanggungjawab Hukum Pt.amg Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Ganti Rugi Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur) Gilang Huzzatul Akmam; Sukarno; Ainuddin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian antara masyarakat dengan PT.AMG terkait dengan ganti rugi kepada masyarakat dan tanggungjawab hukum PT.AMG terhadap wanprestasi atas perjanjian dengan masyarakat Desa Pohgading serta upaya hukum yang ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur dengan Kepala Desa Pohgading dan beberapa masyarakat terkait dengan topik yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dimana peneliti akan menyajikan hasil wawancara kemudian menjelaskan hasil wawancara tersebut berdasarkan peraturan perundang undangan terkait serta teori teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam hal kegiatan penambangan pasir di wilayah Desa Pohgading, PT AMG dan Desa Pohgading membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Jenis perjanjian ini dipilih karena lebih efektif ketika terjadi sengketa. Menurut pasal 1320 kUHPer, perjanjian ini sendiri telah dibuat. 2) PT.AMG belum memberikan ganti rugi terkait dengan kewajibannya untuk melakukan reklamasi lahan yang digunakan untuk penambangan. Pasal 74 dan 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bertentangan dengan ini. Karena tidak adanya itikad yang disepakati dalam surat perjanjian untuk melakukan reklamasi atau membayar ganti rugi, PT AMG dalam kasus ini telah melanggar pasal 1236 KUHPer. Masyarakat Desa Pohgading memiliki dua pilihan: mereka dapat mengambil tindakan hukum litigasi dengan mengajukan gugatan perdata atau mereka dapat melakukan tindakan hukum non-litigasi seperti negosiasi atau menetapkan barang-barang yang pernah digunakan untuk penambangan pasir di Desa Pohgading sebagai cagar budaya.
Tinjauan Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB Hamdan Yuafi Abdillah; Sukarno; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial. Dan Bagaimana hambatan dan upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian Dalam mengatasi Konflik Sosial Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kepolisian menjalankan perannya dalam penanganan konflik sosial, baik dari perspektif hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 maupun dari praktik yang terjadi di lapangan. Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, yang mencakup tiga tahapan utama yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik. Pada tahap pencegahan, kepolisian bertugas mendeteksi potensi konflik, melakukan mediasi, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Pada tahap penghentian, kepolisian bertanggung jawab untuk mengendalikan massa, menegakkan hukum, dan mengamankan situasi. Sedangkan pada tahap pemulihan, kepolisian berperan dalam rehabilitasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi sosial. Di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, kepolisian menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi efektivitas penanganan konflik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian melakukan pendekatan preventif melalui patroli, penyuluhan, dan penegakan hukum secara represif, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Sebagai perbandingan, di Lombok Tengah, pendekatan berbasis kearifan lokal dan mediasi lebih dominan dalam menangani konflik sosial, dengan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bertugas merancang aksi terintegrasi untuk mengkoordinasikan penyelesaian konflik dan pemulihan pasca-konflik. Sehingga keberhasilan penanganan konflik sosial sangat bergantung pada pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik sosial, budaya, dan infrastruktur di masing-masing daerah, serta pentingnya koordinasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat.
Analisis Yuridis Bentuk Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/Pn Cbi) Wawan Anshori Yusuf Setyawan; Ary Wahyudi; Sukarno
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana.Bentuk Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Dan bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Bentuk Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dalam Putusan No. 116 Pdt.G Tahun 2020 PN Cbi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini menjelaskan bahwa Analisis putusan ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum tidak diberikan kepada pembeli karena ia dianggap tidak memenuhi standar itikad baik. Hakim menafsirkan itikad baik bukan hanya sebagai niat jujur, melainkan juga kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati. Penggugat dianggap lalai karena gagal memverifikasi keabsahan dokumen dan status hukum tanah yang dibelinya, yang terbukti mengandung pemalsuan dan sudah diblokir. Putusan ini menyoroti ketidakpastian hukum akibat tidak adanya definisi itikad baik yang jelas dalam undang-undang, sehingga penilaiannya sangat bergantung pada interpretasi hakim. Meskipun setuju dengan penolakan gugatan, penulis berpendapat bahwa keadilan substantif harus tetap dipertimbangkan, seperti memberikan ganti rugi kepada pembeli yang menjadi korban penipuan. Intinya, putusan ini menekankan bahwa tanggung jawab utama untuk memastikan keabsahan transaksi berada di tangan pembeli.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Rosmawati; Sukarno; M.Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.257

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis bagaimana Pengaturan Mengenai Pengaturan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan  bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak keperdataan Anak Luar Kawin. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Analisis Konseptual. Pengumpulan Data Dilakukan Melalui Studi Pustaka Yang Mencakup Peraturan Perundang-Undangan, Literatur Hukum, Dan Analisis Putusan Pengadilan Yang Relevan. Analisis Dilakukan Terhadap Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Juga Mengidentifikasi Berbagai Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Anak Luar Kawin. Penelitian Ini Mengungkapkan Bahwa 1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHPerdata menjadi dasar utama dalam mengatur hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia, namun masih terdapat ketidaksesuaian dan tumpang tindih norma antara regulasi tersebut. Meskipun ada kerangka hukum yang menyeluruh, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. 2) Memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak luar kawin melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, optimalisasi peran lembaga seperti KPAI, LPAS, LPKA, dan RPKA, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak luar kawin. Dengan pendekatan  menyeluruh, diharapkan Indonesia dapat menciptakan perlindungan yang lebih efektif bagi seluruh anak tanpa memandang status kelahiran dan mencegah diskriminasi yang dapat merugikan perkembangan anak di masa mendatang.  
ANTIBACTERIAL ACTIVITY PROFILE OF MANGROVE ENDOPHYTIC FUNGI ISOLATED FROM BERAU REGENCY, INDONESIA Sukarno
Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI) Vol. 9 No. 1 (2022)
Publisher : BRIN - Badan Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55981/jbbi.2022.1789

Abstract

Mangrove endophytic fungi have the potential to produce secondary metabolites with antibacterial properties. This study aimed to obtain endophytic mold isolates associated with mangrove plants and their antimicrobial activity. Seventeen endophytic molds were isolated from 7 mangrove species originating from Berau, East Kalimantan, Indonesia. Three extracts from the mold isolates OJ-B, OJ-Bu, and 6Xg-Bh showed the highest antibacterial activity with an inhibition zone of 9.63–25.4 mm and with MIC (minimum inhibitory concentration) and MBC (minimum bactericidal concentration) values ??of around 0.625–5 and 2.5–10 mg mL–1, respectively. LC-MS (liquid chromatography-mass spectrometry) analysis identified several compounds with antibacterial potential, namely beauvericin, choline, nicotinic acid, pyridoxine, quinoline, cyclo (phenylalanyl-prolyl), fusarin c, oleamide and borrelidin. The 3 species were molecularly identified as Diaporthe phaseolorum, Fusarium proliferatum and Phomopsis sp. Thus, the endophytic molds from several of the mangrove species produced bioactive compounds as antibacterial.
Co-Authors Abdul Kodir Al-Baekani Adam Sugiharto, Adam Agustin, Ririn Ahmad Rifai Aina Khoirida Ainuddin Alfian Alim, Aprilia Helmiyati Alsamiri , Yasir Alvina Beti Maulia Andriyanto Anita Triastuti Annis Rahmawaty Anwar Ardityasmiyati, Siska Arif, Dara Nabila Ary Wahyudi Asmoro, Nurcahya Dwi Asri Wijayanti Atuzahra, Arvanilla Fitri Azizi, M. Riza A’yuni, Qurrata Budi Susilo C Hanny Wijaya Cindi Syaharani Deliza, Annisa Dewi Kusumaningsih Dhina Megayati Dwiyani Pratiwi Eka Citra, Desy Eka Susylowati Elih Sutisna Yanto Ella Wulandari Elvi Damayanti Endang Dyah Ikasari Erlizah Erwin Setyo Kriswanto Evi Karlina Farrah Bintang Sabiti Fitriana Fortuna, Avika Dara Fransiska Faberta Kencana Sari Gendis Purno Yudanti Gilang Huzzatul Akmam Gipta Galih Widodo Gusti Ayu Ratih Damayanti Hamdan Yuafi Abdillah Hasan Mahfud Herlangga, Ogie Yudha Hidayani, Masrifa Hidayat, Rezaldi Hikmah Hilmansyah Saefullah Ikhsan Kamil, Muhammad Ilham Kuncahyo, Ilham Indah Purnama Dewi Irma Istihara Zain Isma Azis Riu JAMILAH Jenny I. S Poerwanti Jenny Indrastoeti Siti Poerwanti, Jenny Indrastoeti Siti Juni Astuti, Dina Putri Kadar Ismah Khairul Aswadi Kusumaningrum, Aprilia Dwi Wahyu Laili, Faiqotul Lalu Muhamad Isnaeni Laylatul Sifa, Nurul Hidayah Luthfiana Nurulin Nafi’ah Luthfiyah, Endah M. Zamroni M.Ikhsan Kamil Maimum Makhrup , Abdul Gani Malika Dhita Shalaika Maman Suryaman Mansyur Srisudarso Marningsih, Tri Mas’ud Maya Rahmawati Meilisa Nurhana Melly Latifah Minta Harsana Mobit, Mobit Muhlis Fajar Wicaksana Nadhifah, Fitriatin Naimah, Myatun Nanang Qosim Al Masquri Ni Nyoman Aprianti Novia Anggraini Nur Khasanah, Dwi Faradylla Nur, Indrayansyah Nurmawati, Fulusia Nurul anisa Nurul Widyawati Islami Rahayu Okta Handika Palupi, Diah Pardyatmoko Poerwanti, Jenny I S Poerwanti, Jenny I.S. PUJI LESTARI Purwanti, Jenny I. S. Rafitri, Desvia Cinta Rauzi, Fathur Reviani, Nia Rian Hidayat Riyadini, Maria Vineki Roemintoyo Rosmawati Saputri, Yasinta Eka Sari , Nala Sasmita Sari, Nurratri Kurnia Sepri Yunarman, Sepri Septa Hardini Setiarso, Budi Siti Istiyati Sitorus, Heri Franata Sri Marmoah Sri Wahono Saptomo Sridadi Supianto Susanto, Arpan Suyud Tiana, Melly Titri S. Mastuti Totoh Tauhidin Abas Tri Murwaningsih Umi Setyoningrum Vivi Irzalinda Wawan Anshori Yusuf Setyawan Wawan Setiawan Wicaksana, Muhlis Widatin, Tri Windi Kartika Wati Wulan Guritno Yanulia Handayani Yousef Bani Ahmad Yulisetiani, Septi Yunita Galih Yudanari