Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
21.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) Pandecta Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) AL-Daulah Jurnal Cita Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Proceedings Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I) Jurnal Hukum Novelty Sawwa: Jurnal Studi Gender Badamai Law Journal MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) PURWARUPA Jurnal Arsitektur INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Selat Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Panorama Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Varia Justicia Morality :Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia RESAM Jurnal Hukum Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Substantive Justice International Journal of Law Lex Scientia Law Review Jambe Law Journal JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Res Judicata Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW JURNAL MERCATORIA Jambura Law Review Gorontalo Law Review Literasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sospol : Jurnal Sosial Politik DIVERSI : Jurnal Hukum Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Madani Legal Review Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Unnes Law Journal The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Ganesha Law Review Walisongo Law Review (Walrev) PAMPAS: Journal of Criminal Law Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Aktual Justice Advances in Police Science Research Journal The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of International Law Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education Jurnal Bina Desa Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Hang Tuah Law Journal International Law Discourse in Southeast Asia Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Securit Indonesia Media Law Review Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Hukum Prioris DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies The Prosecutor Law Review Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Hukum Islam Annual Review of Legal Studies Jurnal Hukum Mimbar Justitia Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Knowledge Garden: International Journal of Library Studies Lex Scientia Law Review Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services International Law Discourse in Southeast Asia International Law Discourse in Southeast Asia Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Indonesia Media Law Review Law Research Review Quarterly
Ridwan Arifin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 253 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 253 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PENGEMBANG (DEVELOPER) APARTEMEN DINYATAKAN PAILIT Saputri, Elsa Mellinda; Waspiah, Waspiah; Arifin, Ridwan
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2, Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.424 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v2i2.1936

Abstract

Semakin berkembangnya bisnis di Indonesia, menjadikan suatu permasalah bagi konsumen ketika perusahaan tersebut tidak dapat lagi berjalan sesuai dengan ketentuan. Saat ini, banyak perusahaan yang mengalami kepailitan. Ketika kepailitan menimpa sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut diambil alih oleh kurator sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan pemiliknya tidak lagi berhak atas hartanya untuk sementara. Keadaan semacam ini membuat bingung para konsumen yang tidak mengetahui mengenai masalah kepailitan, karena memang pada awal perjanjian perusahaan yang diwakili oleh agennya tidak pernah menjelaskan masalah kepailitan. Tanggung jawab pengembang terhadap konsumen apabila pengembang tersebut telah dinyatakan pailit yaitu dengan cara membayarkan ganti rugi sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak. Bagi pengembang (debitur) yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, seluruh kreditur baik setuju maupun tidak setuju dengan langkah mempailitkan debitur, akan terikat dengan putusan pailit tersebut. Pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk mengganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang harus segera dibayar dalam kurun waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi, apabila pelaku usaha yang memberikan barang atau jasa dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan kreditur atau pun debitur itu sendiri. Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 pula, telah diatur tersendiri tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dengan menempatkan posisi konsumen sebagai pihak yang diberi perlindungan. Namun dengan dipailitkannya pelaku usaha, menjadikan konsumen (kreditur) tidak cakap hukum dan kehilangan wewenangnya untuk mengelola kekayaannnya sendiri yang kemudian beralih kepada kurator. Ketidakmampuan pelaku usaha yang dinyatakan pailit tersebut untuk memenuhi hak konsumen menempatkan posisi konsumen sebagai kreditur konkuren yang akan mendapatkan pelunasan terhadap utangnya pada posisi paling terakhir.
PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB Arifin, Ridwan; Lestari, Lilis Eka
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.841 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.16497

Abstract

 Hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan yang jauh untuk berjuang demi mendapatkan keadilan bagi manusia di seluruh dunia. Secara historis, usaha-usaha yang ditempuh untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dilaksanakan sejak lama di dunia, dan tidak ada seorangpun yang mengetahui secara pasti sejak kapan hak asasi manusia mulai diperjuangkan. Kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui secara yuridis-formaldiawali dengan munculnya perjanjian Agung (Magna Charta) di Inggris pada 15 juni 1215, selanjutnya Petition of Rights di Inggris tahun 1628 yang juga dikenal dengan the Great of the Liberties of England, Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, Deklarasi hak-hak asasi manusia dan negara (Declaration des Droits de I’Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) di Prancis tahun 1789, Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR). Penegakanan hak asasi manusia merupakan cerminan atau perwujudan dari sila pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap. Penegakan hak asasi manusia terjadi karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 06 Nomber 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Pembentukan Komnas Ham dan Pengadilan HAM juga merupakan sebuah kemajuan dalam penegakan dan pengadilan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang berasal dari nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia yang berkembang sepanjang sejarah, dan berakar dari kebudayaan Indonesia. Penegakan hak asasi manusia adalah tugas seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tugas bagi lembaga negara saja.  Semua lapisan masyarakat tersebut diharapkan dapat berkerjasama dan saling membantu dalam menegakkan hak asasi manusia demi tercpapainya perwujudan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Human rights are rights owned by humans as creatures of God. Human rights have traveled a long way to fight for justice for humans throughout the world. Historically, the efforts taken to solve humanitarian problems have been implemented for a long time in the world, and no one knows for sure since when human rights began to be fought for. Chronology of the conceptualization of human rights enforcement that was recognized legally-formally beginning with the emergence of the Great Agreement (Magna Charta) in England on 15 June 1215, then the Petition of Rights in England in 1628 which was also known as the Great of the Liberties of England. July 6, 1776, Declaration of human rights and state (Declaration des Droits de I'Homme et du Citoyen / Declaration of Rights of Man and of the Citizen) in France in 1789, Universal Declaration of human rights (Universal Declaration of Human Rights / UDHR). Enforcement of human rights is a reflection or manifestation of the second Pancasila precept, namely just and humanitarian humanity. Enforcement of human rights occurs because of legal violations. Enforcement and protection of human rights in Indonesia made progress on 6 November 2000, where the House of Representatives (DPR) passed Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court (HAM) promulgated on 23 November 2000. Establishment of the National Commission Ham and the Human Rights Court are also advances in the enforcement and trial of human rights in Indonesia. Pancasila is essentially a system of values that originates from the noble values of Indonesian culture that developed throughout history, and are rooted in Indonesian culture. Enforcement of human rights is the duty of all levels of society, not just the task of state institutions. All levels of society are expected to be able to collaborate and help each other in upholding human rights in order to achieve the realization of the principle of just and civilized Humanity and the creation of a prosperous society.
Improving Law Student Ability on Legal Writing through Critical and Logical Thinking by IRAC Method Arifin, Ridwan; Alkadri, Riska; Sari, Dewi Puspa; Resthiningsih, Lilies; Holish, Amarru Muftie
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 1 No 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.33706

Abstract

The lack of good stigma is attached to student activists, ranging from the unsatisfactory level of academic quality, graduating on time, not responsive and very reactive, hard and opposing views, to demonstrations that are colored by violence. The stigma is only in a few cases, not all activists face such conditions, but this stigma seems to have been far attached. The development of student activists today demands that activists must also have three literacy abilities: data literacy, humanitarian literacy, and technological literacy. However, based on the preliminary results of this activity, 90 percent of UNNES Law School student activists agreed that activists must have a critical attitude and critical writing skills, but only about 10 percent of activists who had taken it seriously (thought publications in various forms). This activity is aimed at developing the critical abilities of student activists through increased publications in various media. This activity also aims to establish a critical writing community for student activists and present a concrete forum for channeling ideas and solutions for student activists in writing that can be read by many people. This activity is carried out through a critical thinking approach in legal studies using the IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion) method which is commonly used in analyzing various cases in legal study thinking.
How to advocate for people who have problems with the law? A Book Review Communication in Legal Advocacy, Richard Ricke & Randall K. Stutman, South Carolina University Press Arifin, Ridwan
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 1 No 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.33807

Abstract

IMPLEMENTATION OF PENAL MEDIATION IN THE PERSPECTIVE OF PROGRESSIVE LAW (STUDY AT THE SEMARANG CITY POLICE DEPARTMENT) Hartanto, Sri; Utari, Indah Sri; Arifin, Ridwan
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 4, No 2 (2019): Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol 4(2), November 2019
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.597 KB) | DOI: 10.15294/ijcls.v4i2.21494

Abstract

Criminal Law has the characteristics of a double-edged sword, because on one side it protects the victim but on the other side deprives the rights of the perpetrators. Therefore, the settlement of cases through criminal lines becomes ultimum remidium because Criminal Law is used as a last resort in solving criminal cases. One form that emerges today is the Penal Mediation effort which is used as a form of settlement of criminal cases, especially for insignificant crimes. The paper analyzes and looks deeper into the implementation of penal mediation at the Police level, in the Semarang City Police Department. The research uses an empirical juridical method with a research location in the city of Semarang. The research underlines that in the implementation of media penalties at the police level is carried out through a Progressive Law framework. In its implementation, the police must base on the principle of conflict resolution, process-oriented, and the process is informal. One of the penal mediation forms implemented and applied by Semarang City Police Department is on domestic violence cases, where the principle that is put forward is Victim Offender Mediation. This study concludes that the implementation of media penal is one form of restorative justice in Indonesia.
Misdemeanor of Corruption within the Scope of International Law and the Legal Consequences Arifin, Ridwan; Faridah, Siti; Naefi, Mohammad
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 4 No 2 (2019): Contemporary Issues on Law Enforcement in Indonesia and Global Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.987 KB) | DOI: 10.15294/jils.v4i2.29687

Abstract

Corruption is a threat to stability, national and international security, institutions, democracy, justice and endangering sustainable development and law enforcement. In an international perspective, corruption is classified into white-collar crime as a crime that occurs in government institutions. The paper analyses the corruption in the international law perspective. The paper is intended to examine more deep concerning to corruption in the global perspective and international law, and how are consequences into domestic law. The method used for analytical study of this paper by analyze some related theories concerning to corruption in international law perspective. The paper highlighted and underlined that corruption in the global context can be prevented by international cooperation and collaboration in many forms, one of is regional or bilateral agreement on combating corruption.
INTEGRATED LAW ENFORCEMENT (GAKKUMDU) IN MANAGING GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA Ridwan Arifin
Madani Legal Review Vol 3 No 1 (2019): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.46 KB) | DOI: 10.31850/malrev.v3i1.345

Abstract

The number of general elections in Indonesia, such as in regional head elections, leagislative elections and in the election of president and vice president. In general elections, the president and vice president are often referred to as legislative elections, while the head of the region itself has the title, namely regional head elections only. The proverb says that where there is a rule there will be an offense. Therefore, to avoid any undesirable things, an improvement is needed to deal with this. In order to avoid fraud, in the improvement there is certainly an institution that regulates, namely from the law apparatus, as an apparatus in law enforcement is required to be able to ensure the existence of violations in the implementation of elections only because solely to enforce integrated law. In fact, the general election is always interesting so that it can be investigated, which is contained in the rules, implementation, and in the participants and the community. It certainly determines the success of the general election. If the rules are already felt or considered to be good in its implementation without capable law enforcement so that it will be difficult also in its realization. Good rules and good law enforcers also cannot maximize if the people themselves are ignorant and do not care about existing regulations. So, order between the three of them bound each other. In general elections it does not only involve one or two people, but requires a lot of people, so that the community is required to participate in issuing their opinions. But with so many parties participating in the election, there were many violations of the implementation, for example in 2014, where there were still many violations in general elections. Whereas at that time there was a socialization of the implementation of the general election which was socialized by the KPU and Bawaslu, not only socialization but also from the Bawaslu and its staff who participated in efforts to prevent the occurrence of violations in general elections. Although in the end socialization in prevention still cannot reduce the number of violations that exist. In dealing with this problem the creation of a system can reduce violations during the election, namely the process of synergy of Gakkumdu with the aim of realizing democratic elections in 2019 in the hope that it can provide the effect of clarity and change in carrying out general elections
URGENSI PEMBENTENGAN MASYARAKAT DARI RADIKALISME DAN TERORISME (UPAYA TERHADAP JAMIYYAH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK) Masyhar, Ali; Arifin, Ridwan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.71 KB)

Abstract

Jawa Tengah sebagai cermin masyarakat yang tenang dan tentram terusik atas maraknya terorisme yang menjadikan wilayah Jawa Tengah sebagai basis perekrutan, dan regenerasi teror. Aksi teror selalu saja diawali dengan penanaman paham/aliran radikalisme. Untuk itulah perlu dilakukan upaya preventif dalam menghadang penyebaran aliran-aliran radikalisme tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demakl terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait bentuk tindakan yang harus diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme.  
Penguatan Kapasitas Hukum Bagi Orang Tua Siswa dan Guru di Desa Kalisegoro Semarang dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Tanggungjawab Pendidikan Bersama (Sebuah Pengabdian Pendekatan Hak Asasi Manusia Arifin, Ridwan; Widyawati, Anis; Rasdi, Rasdi; Wicaksono, Sonny Saptoajie; Maskur, Muhammad Azil
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.594 KB) | DOI: 10.15294/jphi.v1i2.28637

Abstract

Education is a fundamental right that is included in the human rights paradigm (right to education). Education is also one of the indicators of human development (human development index), so education has an important position in people’s lives. One of the problems in the field of education, especially in Indonesia is the awareness of the importance of the implementation of education not only for teachers and students but also parents of students. Many cases of teacher reporting on disciplining students at school become a separate problem, especially for teachers. On the one hand the teacher applies its own learning method which is often disliked by students, even some methods are considered as a form of hard learning, which ends with teacher reporting by parents of students. Another problem is the ignorance and lack of understanding of parents of students on the responsibility of shared education. Kalisegoro Village itself has strategic education access. However, these educational problems still occur, so the need for strengthening legal capacity for parents of students and teachers in dealing with educational problems. Through a program of strengthening legal capacity for students and teachers in the village of Kalisegoro Semarang in order to increase awareness of the responsibility of shared education, it is expected to increase parents' participation in educational assistance for their children, as well as increase teacher understanding regarding various potential problems that may arise and how to solve it. This program is a Criminal Law Service Program, using a human rights approach, where education is an important part of human rights (right to education). This program will involve the Fatayat Nahdhatul Ulama organization Kalisegoro Village and Lecturer in the Faculty of Law, Semarang State University. This program will be addressed to teachers and parents of TPQ students An-Nur Kalisegoro and Fayatat Nahdhatul Ulama Kalisegoro Semarang.
Sertifikasi Alih Nadzir Wakaf Perorangan Kepada Nadzir Badan Hukum Bagi Masjid/Musholla di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Masyhar, Ali; Arifin, Ridwan; Fuad, Adib Nor
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i1.34054

Abstract

Legalitas wakaf masjid/musholla akhir-akhir ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap. Bahkan untuk menjaga dan menjamin kemaslahatan ummat, pewakafan masjid harus diwujudkan dalam wujud terbitnya sertifikat wakaf. Salah satu unsur dipenuhinya wakaf adalah adanya wakif (pihak yang mewakafkan) dan nadzir (pihak penerima wakaf). Nadzir bisa dalam bentuk perorangan maupun badan hukum/organisasi. Nadzir badan hukum/organisasi jauh lebih menjamin untuk tidak bergonta-gantinya nadzir. Dengan demikian nadzir badan hukum/organisasi lebih menjamin keberlangsungan harta/tanah wakaf itu, dan menghindari potensi terjadinya sengketa. Organisasi/Badan Hukum Nahdlatul Ulama dengan legalitas dan keorganisasiannya yang mapan, sangat relevan apabila dijadikan nadzir sertifikat wakaf, khususnya di Gunungpati yang secara kultur dan sosiologisnya mengamalkan amaliyah Nahdliyyin. Pengabdian Kepada Masyarakat ini berfokus pada (1) mitigasi sengketa/konflik terkait hak kepemilikan tanah masjid/musholla; (2) pemberian dasar legalitas dalam bentuk sertifikat wakaf bagi masjid/musholla di Kecamatan Gunungpati; (3) menerbitkan sertifikat wakaf dengan nadzir badan hukum/organisasi dari NU. Adapun luaran yang akan dihasilkan adalah (1) Pemahaman pentingnya legalitas formal sertifikat wakaf (khususnya nadzir badan hukum/organisasi) bagi takmir masjid/musholla di Gunungpati; (2) terbitnya sertifikat wakaf dengan nadzir badan hukum; dan (3) Menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Kegiatan ini bermitra dengan MWC NU Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan dalam 4 tahapan yang saling terkait yaitu inventarisasi masjid/musholla yang potensial disertifikasi; Pemahaman pada takmir masjid/musholla tentang pentingnya sertifikasi wakaf; pengurusan sertifikat wakaf di KUA dan BPN; dan Penyerahan sertifikat alih nadzir.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abd. Rasyid Syamsuri Abidah, Shofriya Qonitatin Adhi, Surya Adi Maulana, Adi Adiyatma, Septhian Eka Adrian Hadiputra Afiatun, Umi Afifah, Bayyinatun Aflah, Muhammad Hilmi Naufal Agustinus, Akwila Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri Ahsana Nadiyya Aisyah Dara Pamungkas Aji, Adiguna Bagas Waskito Ajib Mukadirin Absor Akbar Kurnia Putra Aksan, Mutia Azizah Alamul Fikri Al Farouq Ali Masyhar Alkadri , Riska Alycia Sandra Dina Andhini Amaliani, Hannifah Rizky Amanda Septiani, Amanda Amandha, Asyaffa Ridzqi Aminuyati Amira, Btari Amrullah, Ikram Ana Latifatul Muntamah Anan, Yuni Ananda Ima Saputri Ananta, Bintang Rafli Andjeng Pratiwi Angga Angga Anggie Rizqita Herda Putri Anis Widyawati Anis Widyawati Anissaa Nuril Chasanah Anissaa Nuril Chasanah Annas Firdaus Aprila Niravita, Aprila Aprilia Putri Adiningsih Arifin, Wandi Ariyanti, Dwi Oktafia Ariyanti, Dwi Oktafia Arsitas Dewi Fatasya Arvante, Jeremy Zefanya Yaka Asmarani Ramli Atikasari, Hartini Aulya, Layla Putri Ayu Anggriani Ayu Setyaningrum Ayu, Adelia Setya Ayu, Adelya Setya Az Zahra, Layla Baiquni, Iqbal Baiquni, Muhammad Iqbal Baiquni, Muhammad Iqbali Banane, Mohamed Cheick Basuki, Astin Ratri Nur Anggraini Benny Riyanto Btari Amira Btari Amira Cahya Wulandari Cahyani, Anisa Cahyani, Kartika Fajar Chasanah, Anissaa Nuril Choirinnisa, Shafa Amalia Daliman, Marsiyah Damayanti , Fitria Dani Muhtada Detalim, Mikha Dewanti, Natasya Fitri Dewi Anggraeni Dewi ANGGRAENI Dewi Puspa Sari, Dewi Puspa Dewi Puspasari Dhanny Saraswati Dian Latifiani Diandra Preludio Ramada, Diandra Preludio Didik Purnomo, Didik Dwiandari, Ameena Syifa Edy Tandililing Emha, Zidney Ilma Fazaada Eva Achjani Zulfa Ezzerouali, Souad Fadhilah Rizky Afriani Putri Fairuz Rhamdhatul Muthia Farida Pramestian Fathurrohmah Hasanah Febri Fera Febrianti, Ayu Febriyanti, Diyah Anggun Fera, Febri Firdaus, Annas Fitri, Rahma Fitria Damayanti, Fitria Fitria Puspita Fitriyaningrum, Julyatika Fuad, Adib Nor Gustandi, Padjri Hadiputra, Adrian Hamdani . Hanif Helmi Hanita, Margaretha Hapsari, Paundria Dwijo Hartini Atikasari Hartini Atikasari Hasanah, Fathurrohmah Herawan , Wahyu Nandang Herry Subondo Herry Subondo Hibatullah Maajid Hidayat, Ashbar Holish, Amarru Muftie Holish, Amarru Muftie Huda, Muhammad Wahyu Saiful Husodo, Sukma Jati Idris, Siti Hafsyah Ikram Amrullah Ilyasa, Raden Muhammad Arvy Indah Lestari, Indah Indah Novita Sari Indah Sri Utari Indah Sri Utari Indah, Wulan Saputri Indraswara, Dede Iqbal Baiquni Januari Nasya Ayu Taduri Jeremy Zefanya Yaka Arvante Juan Anthonio Kambuno Julianto, Riki Junaidi Junaidi Kania Dewi Andhika Putri Karim, Ridoan Karsinah - Karsinah Karsinah Khan, Fraz Ashraf Khoiril Huda Kinasih, Salisa Widyaning Krisnawati, Elizabeth Yunita Kurniawan, Dwi Bagus Laryea, Emmanual Layla Putri Aulya Lemuel, Yehezkiel Lestari, Lilis Eka Lestari, Lilis Eka Lestari, Tri Ditaharmi Linda, Angel Maris Lutfi Prayogi Maajid, Hibatullah Maharani, Aulia Maharani, Desty Puspita Mahasin, Zahra Zara Maryani, Indah Masayu, Nahdiah Masrukhi Masrukhi Massulthan Rafi Wijaya Maulana Fuad Nugraha Maulana, Dede Lalan Maulana, Muhammad Reza Maya, Dyah Meita Agustin Nurdiana Melani Diah Sekar Puri Mentari Berliana Kemala Dewi Millennia, Nurul Izzah Mohd Noor, Noor Farihah Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Maskur Muhammad Iqbal Baiquni Muhammad Miftahul Umam Muhammad Miftahul Umam Muhammad Ramadhan Muhammad Wahyu Saiful Huda Muhammad Zaidan Syafiqy Akhmad Muhammad Zaidan Syafiqy Akhmad Mukhoyyaroh, Vina Durrotul Muliadi Mumpuni Tri Utami Munandar, Tri Imam N, Edwindha Prafitra Nadiyah Meyliana Putri Nadiyya, Ahsana Naefi, Mohammad Nahdiah Masayu Napitupulu, Michael Timothy Nauli Marsusila Lubis Naziah, Firqotun Ngaboawaji Daniel Nte Ngaboawaji Daniel Nte Ngaboawaji Daniel Nte Ngboawaji Daniel Nte Noviana Dwi Utami Novitasari, Choirunnisa Nur Nte, Ngaboawaji Daniel Nte, Ngboawaji Daniel Nucharee Nuchkoom Smith Nugraha, Maulana Fuad Nurasiah Nurasiah Nurkumalawati, Intan Nurul Fibrianti Nurul Fibrianti Oktavianto, Fabio Aji Oluka Nduka Lucas Ony Suryono Pahlevi, Raza Syah Pamungkas, Aisyah Dara Pangestu, Rico Alfian Perdana, Andi Rangga Permata, Chusnul Qotimah Nita Pertiwi, Adinda Ratna Pramestian, Farida Pranesti, Dewi Ayu Prasetyo, Kresna Adi Pratama Herry Herlambang Pratama, Radhitya Pratiwi, Adinda Ratna Prayitno, Heri Puri, Melani Diah Sekar Putra, Bagas Hidayat Putra, Handyka Pribowo Putra, Oktav Awangga Putra, Tegar Islami Putri, Destashya Wisna Diraya Putri, Fadhilah Rizky Afriani Putri, Kania Dewi Andhika Putri, Nadiyah Meyliana Putri, Naila Sayyidina Putri Qoiri, Mutmainah Nur R Benny Riyanto Raden Muhammad Arvy Ilyasa Rafikawati, Yulia Fajar Rafiq, Jihan Rahayu, Sang Ayu Putu Rahayuningsih, Bisri Rahmayani, Chanidia Ari Ramadhan, Hafiz Ramli, Asmarani Rasdi - Rasdi Rasdi Rasdi Rasdi, Rasdi Rastini, Rastini Ratih Damayanti Ratna Atika, Taza Resthiningsih, Lilies Resthiningsih, Lilies Ria Juliana Rifki Fakihudin Riska Alkadri Riska Alkadri Riska Alkadri, Riska Rivaldi, Muhammad Akmal Rizki Riyanto, R Benny Robert Brian Smith Rodiyah - Rohadhatul Aisy Rohmat Rohmat Rosida, Heni Runturambi, Arthur Josias Simon Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Zaharuddin Sani Ahmah Saefudin, Yusuf Rizky Saktiani Nurul Hidayat Salsabila Fakhriyyah Ar-raidah Saman, Moh Sandi, Tirta Sani, Tajudeen Sanjaya, Jaka Bangkit Saputri, Ananda Ima Saputri, Atha Difa Saputri, Elsa Mellinda Saputro, Bagus Adi Saputro, Muhammad Eko Saraswati, Ni Nyoman Putri Buana Ariani Sari , Dewi Puspa Septhian Eka Adiyatma Setyanto, Heru Setyawan, Nathanael Bagas Shafa Amalia Choirinnisa Siahaan, Arie Kornelius Immanuel Sigit Riyanto Sipahutar, Bernard Siti Faridah Siti Hafsyah Idris Smith, Robert Brian Soebiakto, Gabrielle Poetri Sohabudin, Ahmad Sonny Saptoajie Wicaksono Sri Hartanto Steven Steven Steven Steven Sulaksmi, Galih Niken Anggoto Suranti, Riska Surip Surip Surip Surip Swasti, Sinta Syahputra, Bearlly Deo Syaiful Amin Syariefudin, Iqbal Taduri, Januari Nasya Ayu Tahir, Mohammad Saleh Tajudeen Sani Taza Ratna Atika Tri Rizky Analiya Tri Sulistiyono Tsabit Azinar Ahmad Ubaidillah Kamal Umam, Muhammad Miftahul Utomo, Lutfi Erlangga Risky Vania Shafira Yuniar Vivin Restia Wahyudin Wahyudin Wandi Arifin Waspiah Waspiah - Waspiah Waspiah Wedhatami, Bayangsari Wicaksono, Andri Aditya Widiastuti, Anita Indah Wijaya, Massulthan Rafi Wiki Oktama Putri Wiraputra, Anindito Rizki Wiyatno, Puji Yazid, Muhammad Fahmi Yenni Wiranti Yudha Chandra Arwana Yuni Kartika Yuni Kartika, Yuni Yuniar, Vania Shafira Zaeda Zulfa Zaharuddin Sani Ahmad Sabri Zainurohmah, Zainurohmah Zikkri Zikkri Zikkri, Zikkri