Articles
Penerapan Konseling Kelompok Rational Emotive Behavior dan Psikoedukasi di Sekolah Islam; Dampaknya terhadap Penalaran Moral Siswa
Purwati Purwati;
Muhammad Japar;
Laili Qomariyah
Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES) Vol. 4 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)
Publisher : Faculty of Tarbiyah Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33367/ijies.v4i2.2068
Along with the development of the times and culture's contact from outside, the moral boundaries that are firmly held by the community are increasingly unclear. At school, for example, many students experience a decline in moral reasoning. However, the limited literature that focuses on improving moral reasoning with a quasi-experimental approach, the author will examine psychological interventions Rational Emotive Behavior Counseling (REB) and Psychoeducation (PSE). This study aims to identify differences in effectiveness between group counseling interventions with PSE and REB in improving students' moral reasoning. The author uses a quasi-experiment with a pretest-posttest follow-up design. The study subjects were Sarbini Islamic Junior High School students who had low moral levels. The research subjects consisted of 22 students divided into 11 students in the PSE group and 11 students in the counseling group with the REB approach. The data analysis results showed differences in students' moral reasoning in the REB and PSE groups. The average increase in students' moral reasoning was higher in the REB group than in the PSE group. The author concludes that group counseling with REB and PSE approaches can be applied to improve moral reasoning in students in schools, especially those based on Islam. However, for more optimal results, the authors suggest using REB.
Pendampingan Penulisan Karya Ilmiah: Solusi Meningkatkan Kompetensi Profesionalitas Guru Ppkn di Dki Jakarta
Japar, Muhammad;
Nadiroh, Nadiroh;
Hermanto, Hermanto;
Fadhillah, Dini Nur;
Pradityana, Karisdha
Journal of Education and Instruction (JOEAI) Vol 6 No 2 (2023): JOEAI (Journal of Education and Instruction)
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31539/joeai.v6i2.7232
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan melatih keterampilan menulis karya ilmiah serta mensubmit artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi bagi guru PPKN SMP di DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penulisan karya ilmiah bagi guru PPKN SMP tersebut yaitu dalam bentuk penerimaan materi tentang penulisan karya ilmiah, diskusi, dan bimbingan teknis (bimtek) secara langsung tentang menulis artikel ilmiah dan cara mensubmit dalam jurnal nasional terakreditasi. Adapun peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para guru PPKN SMP di DKI Jakarta sebanyak 30 orang yang tergabung dalam komunitas MGMP guru PPKN SMP DKI Jakarta. Hasil pelatihan penulisan karya ilmiah menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan dan pemahaman peserta dalam memahami tata cara menulis karya ilmiah berupa artikel ilmiah yang disubmit ke jurnal nasional. Keberhasilan tersebut terlihat dari antusias peserta yang sangat baik pada saat pelatihan secara langsung serta adanya beberapa artikel yang sudah siap disubmit ke jurnal nasional terakreditasi. Kata kunci: Pendampingan, Karya Ilmiah, Kompetensi Profesional.
Analysis of the debate on the concept of the state and citizens in the BPUPK meeting treatise
Syarifa, Syifa;
Japar, Muhammad;
Maiwan, Mohammad;
Hamzah, Intan Suria Binti;
Fadillah, Dini Nur
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21831/jc.v19i1.42705
In the learning of Pancasila and Civic Education, discussions about BPUPK are often attached to the debates about the formulation of Pancasila as the national principle. In fact, the debates in the BPUPK meeting did not only concern to the national principle, but also about the concept of the state and the citizen. This research aims to analyze how the debate over the concept of the state and citizen is in the treatise of the BPUPK meeting. This research used a qualitative approach with library research methods and qualitative data analysis techniques. The results of this research showed that the debate on the concept of the state was divided into two, namely the debate in the form of the state which is faced with the form of a unitary state, union state and state union, and the debate in the form of government which was faced with the monarchy and republic. Furthermore, the debate about citizens was also divided into two, namely the debate on citizenship for foreign descendants which debates whether or not to make foreign descendants as Indonesian citizens in the Constitution, and the debate on the rights of citizens that debates whether to include or not, the rights of citizens in the Constitution.
Membangun Sekolah Sebagai Organisasi Belajar
Japar, Muhammad;
Hermanto, Hermanto;
Djunaidi, Djunaidi;
Sukardjo, Moch.
Jurnal Basicedu Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/basicedu.v7i1.4238
Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu cepat di abad 21 mendorong manusia untuk berfikir dan bertindak mengikuti perkembangan zaman. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus bisa menyesuaikan keadaan agar tetap berkembang sebagai organisasi pembelajar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Model organisasi belajar dalam membangun sekolah; dan (2) Sekolah sebagai organisasi belajar. Metode penelitian yang digunakan studi literatur (literatur review) dengan teknik pengumpul data: 1) pengumpulan data berupa artikel jurnal internasional maupun nasional yang terindeks, buku, serta reverensi lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian, 2) pemeriksaan data, 3) mengorganisasi data, dan 4) menganalisis data yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) model organisasi belajar untuk membangun sekolah dengan mengembangkan lima displin organisasi belajar antara lain: Berfikir sistem (System Thinking), Belajar Tim (Team Learning), Model Mental (Mental Model), Pengontrolan Diri (Personal Mastery), dan Visi Bersama (Shared Vision); dan (2) Sekolah sebagai organisasi belajar dapat diwujudkan dengan empat pilar pendidikan yaitu : 1) Learning To Know, 2) Learning To Do, 3) Learning To Be, dan 4) Learning To Live Together. Membangun sekolah sebagai organisasi belajar agar sekolah dapat tumbuh dan berkembang sesuai kemajuan zaman serta dapat mengoptimalkan individu agar terus belajar secara efektif dalam menghadapi tantangan global.
Pengembangan Karakteristik, Kapabilitas dan Pilar Kepemimpinan Digital pada Lembaga Pendidikan
Goreta, Goreta;
Japar, Muhammad;
Sukardjo, Moch;
Bahriah, Evi Sapinatul;
Saepuloh, Lutphi
Jurnal Basicedu Vol. 6 No. 6 (2022)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/basicedu.v6i6.4859
Perkembangan teknologi digital yang terus melaju membuat setiap lembaga harus berubah dan berkembang. Lembaga pendidikan sebagai salah satu yang mengalami dampak dari kemajuan digital yang pesat tersebut. Aktivitas pembelajaran, layanan administrasi, sistim informasi dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi menggunakan berbagai platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik, kapabilitas dan pilar kepemimpinan digital yang perlu dikembangkan di lembaga pendidikan. Peneliti melakukan studi literatur tentang teori terkait dan melakukan kajian mengenai teori-teori kepemimpinan, kepemimpinan pada lembaga pendidikan, karakteristik dan kapabilitas kepemimpinan digital, serta pilar-pilar atau area yang dikembangkan dalam rangka mengembangkan kepemimpinan digital pada lembaga pendidikan. Hasil kajian menunjukkan karakteristik kepemimpinan digital, yakni: visi digital, perilaku digital, keahlian digital dan pola pikir digital perlu diimplementasikan dengan baik; kapabilitas kepemimpinan digital yakni kemampuan memimpin lembaga pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja guru, tenaga kependidikan, dan siapapun yang terlibat di dalamnya perlu dikembangkan; dan pilar-pilar kepemimpinan digital pada lembaga pendidikan perlu ditegakkan dalam rangka mencapai tujuan universal pendidikan.
Hukum Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Pendidikan
Japar, Muhammad;
Fahruddin, Muhammad;
Hermanto, Hermanto
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/rjih.v6i2.37484
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait hukum perlindungan anak yang ditinjau dari perspektif pendidikan. Metode penelitian menggunakan penelitian tipe yuridis normatif dengan sumber data berupa data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan mengintepretasi data yang diperoleh. Penelitian ini membahas pertama, hak anak dalam mendapatkan pendidikan; kedua, pengaturan terkait hukum perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan; ketiga membangun kesadaran hukum di sekolah; keempat, peran keluarga dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum anak. Kesimpulan dari penelitian terkait perlindungan mengenai hak anak di atur dalam 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak; dan 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam membangun kesadaran hukum anak perlu adanya kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar melahirkan anak yang berkesadaran hukum, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter.
Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Secara Elektronik: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum
Japar, Muhammad;
Riyanto, Slamet;
Fahruddin, Muhammad;
Hermanto
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/rjih.v7i1.43502
Technological advances in Era 4.0 have encouraged the Indonesian Government to implement technology-based public services, including in the land sector with the enactment of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. Land certificates previously in physical form are now being converted into digital documents to increase efficiency, reduce land disputes, and increase legal certainty. This research aims to analyze public participation and perceptions of electronic certificates and the obstacles faced in their implementation. The method used is normative legal research with an analytical approach to legal concepts and statutory regulations as well as in-depth interviews with 10 informants from various backgrounds. The research results show that some people have started using electronic certificates, but there are still those who are hesitant because they are worried about digital data security and lack technology skills. Several respondents acknowledged the benefits of electronic certificates in facilitating the land ownership process but emphasized the importance of better data protection. The main obstacles in implementing electronic certificates are uneven internet infrastructure and networks, as well as the public's lack of technology knowledge. This research provides an important contribution to understanding the legal aspects and community readiness in facing the digitization of land certificates in Indonesia.
Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Karakter Positif Anak Usia Dini
Japar, Muhammad;
Purwati, Purwati;
Rohmawan Adi Pratama;
Asih, Susmawati Surya
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 2 (2023): November
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21067/jpm.v8i2.7677
Positive character is an attitude that is formed from environmental education either at home or at school. Children unintentionally have a positive character on the upbringing of parents and teachers. The purpose of this service is parenting as a method to broaden understanding of the role of parents in order to increase the inculcation of positive character attitudes in early childhood at Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah Meduro. This training also aims to produce changes in early childhood behavior so that they can apply positive character traits in their surroundings. The method applied in this activity is parenting and providing training on positive character education so that parents and teachers can apply strategies and ways to instill morals in early childhood. The results of the service activities obtained are that parents can understand the needs of children so they can provide the best service by making their children a person with character. as well as being able to apply it to children to have positive personalities such as discipline, mutual help, honesty, independence, responsibility and courtesy towards others in the surrounding environment as well as students in everyday life.
Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia
Muhammad Japar;
Abdul Haris Semendawai;
Muhammad Fahruddin;
Hermanto
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.5.1.9290.952-961
Studi ini mencoba menjelaskan hukum kesehatan dengan mempertimbangkan HAM. Memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Selain itu, data dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu melalui penjelasan dan interpretasi data. Studi ini menemukan bahwa HAM yang paling penting bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat adalah hak atas kesehatan. Akibatnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga hak kesehatan masyarakat. Beberapa undang-undang termasuk 1) UUD NRI 1945; 2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 3) UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025; 4) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan 4) UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan
Muhammad Japar;
Muhammad Fahruddin;
Hermanto
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jph.4.3.8557.410-419
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait hukum perlindungan anak yang ditinjau dari perspektif pendidikan. Metode penelitian menggunakan penelitian tipe yuridis normatif dengan sumber data berupa data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan mengintepretasi data yang diperoleh. Penelitian ini membahas pertama, hak anak dalam mendapatkan pendidikan; kedua, pengaturan terkait hukum perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan; ketiga membangun kesadaran hukum di sekolah; keempat, peran keluarga dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum anak. Kesimpulan dari penelitian terkait perlindungan mengenai hak anak di atur dalam 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak; dan 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam membangun kesadaran hukum anak perlu adanya kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar melahirkan anak yang berkesadaran hukum, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter.