Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
19.634
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Menara Ilmu MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia Education Review Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Jurnal Christian Humaniora Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences NOMOI Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ekonomi Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Journal Evidence Of Law Journal of Management Analytical and Solution Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Zona Manajerial: Program Studi Manajemen (S1) Universitas Batam International Journal of Economics and Management Research JUDGE: Jurnal Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) LAWYER: Jurnal Hukum Management Studies and Business Journal Jurnal Batavia Public Service And Governance Journal Social Sciences Journal Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS) International Journal of Law and Society International Journal of Sociology and Law JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA Proceedings of The International Conference on Multidisciplinary Science Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu International Journal of Society and Law Ecoducation International Journal of Economics and Management Research Ipso Jure Journal of Strafvordering Indonesian Human Rights et Justicia
Henry Aspan
Faculty Of Social And Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 168 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 168 Documents
Search

 13   14   15   16   17 
Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rantai Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara Muhammad Rinaldi Tarigan; Henry Aspan; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2645

Abstract

Peredaran narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang berkembang menjadi kejahatan terorganisir dan sering memanfaatkan badan usaha sebagai sarana distribusi, penyimpanan, transportasi, maupun penyamaran hasil kejahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pertanggungjawaban pidana korporasi dalam rantai peredaran narkotika ditinjau dari asas pembuktian di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut sistem hukum pidana Indonesia, serta mendeskripsikan keterkaitan struktural badan usaha dengan rantai peredaran narkotika apabila pelaku berbentuk perusahaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama penegakan hukum terletak pada pembuktian hubungan antara perbuatan individu dengan kehendak, kebijakan, atau keuntungan korporasi. Apabila pelakunya berbentuk perusahaan, keterlibatan korporasi pada umumnya muncul melalui penyalahgunaan fungsi usaha jasa ekspedisi, transportasi logistik, pergudangan, kegiatan importir-eksportir, maupun rekening keuangan korporasi sebagai sarana penyamaran dan pembiayaan peredaran narkotika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar normatif pertanggungjawaban pidana korporasi sudah tersedia, namun implementasinya belum optimal. Diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pendekatan follow the money, serta penerapan sanksi yang mampu memutus struktur ekonomi jaringan narkotika.
Penerapan Restoratif Justice pada Penanganan Perkara Pidana Ringan Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Boy Alexander Hutasoit; Henry Aspan; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2647

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implikasi yuridis penerapan restorative justice terhadap penyelesaian perkara pidana ringan; dan (2) mengkaji pengaturan hukum restorative justice dalam KUHP 2023. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif menggunakan penalaran deduktif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 secara normatif mengakomodasi prinsip restorative justice melalui perumusan tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata retributif serta diversifikasi sanksi pidana non-penjara, termasuk pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan mekanisme pemaafan hakim. Namun, pengaturannya masih bersifat implisit dan tersebar, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penerapan dan ketergantungan berlebih pada diskresi aparat penegak hukum. Dari aspek implikasi yuridis, penerapan keadilan restoratif memengaruhi kepastian hukum, perlindungan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dan prinsip equality before the law. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP 2023 memiliki legitimasi normatif yang progresif namun memerlukan harmonisasi dengan hukum acara pidana dan pedoman teknis operasional guna menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan restorative justice dalam penanganan perkara pidana ringan di Indonesia.
Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Pelanggar Kode Etik Profesi (Studi Pada Polda Sumatera Utara) Ridha Novita Sari; Henry Aspan; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2649

Abstract

Pendahuluan: Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan instrumen disiplin paling berat dalam sistem penegakan etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sejak diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, terdapat perubahan signifikan dalam kerangka regulasi penjatuhan sanksi tersebut, namun kesenjangan antara norma tertulis dan praktik pelaksanaan di lapangan masih menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji, khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode: Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yang memadukan analisis peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara semi-terstruktur, telaah dokumen internal, dan studi kepustakaan. Triangulasi sumber dan metode diterapkan untuk menjamin validitas temuan. Hasil: Secara prosedural, implementasi PTDH di Polda Sumatera Utara telah mengikuti mekanisme yang diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Data menunjukkan adanya tren penurunan kasus PTDH selama tiga tahun terakhir, yakni 14 kasus pada tahun 2021, 9 kasus pada tahun 2022, dan 6 kasus pada tahun 2023, yang mencerminkan dampak positif pembinaan preventif. Meski demikian, sejumlah hambatan masih ditemukan, antara lain inkonsistensi penafsiran norma, keterbatasan kapasitas Komisi Kode Etik Profesi, pengaruh budaya hierarki dalam pengambilan keputusan, serta lamanya durasi pemeriksaan perkara. Kesimpulan: Efektivitas PTDH sebagai instrumen penegakan etik bergantung tidak hanya pada kejelasan regulasi, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia pelaksana, budaya hukum organisasi, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Penguatan pedoman teknis, peningkatan kompetensi aparat, dan koordinasi lintas proses hukum menjadi rekomendasi utama penelitian ini.
Batas Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Analisis Normatif Terhadap Praktik Di Polda Sumatera Utara Riki Andreas Simbolon; Henry Aspan; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2654

Abstract

Penelitian ini menganalisis batas kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana serta implikasi yuridisnya terhadap pencegahan penyalahgunaan wewenang di Polda Sumatera Utara. Permasalahan muncul karena pengaturan diskresi belum komprehensif dan tersebar dalam berbagai regulasi, sehingga membuka ruang subjektivitas yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kajian difokuskan pada bagaimana pengaturan hukum membatasi kewenangan diskresi kepolisian dan bagaimana implikasi yuridis penggunaannya terhadap pencegahan penyalahgunaan wewenang serta akuntabilitas aparat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, diskresi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Kapolri dan Peraturan Polri, namun pengaturannya masih fragmentaris dan lebih banyak ditentukan oleh regulasi internal. Penggunaan diskresi tanpa batas yang jelas berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta lemahnya akuntabilitas. Penelitian menyimpulkan bahwa diskresi merupakan kewenangan sah yang harus dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan AUPB. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan normatif, harmonisasi regulasi, standarisasi prosedur, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Firman Marganda Tampubolon; Henry Aspan; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2655

Abstract

Witness and victim protection constitutes an essential component of a criminal justice system that emphasizes substantive justice and respect for human rights. Nevertheless, the regulation of witness and victim protection under the old Criminal Code and Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code still encounters various normative and practical challenges. This study aims to analyze the regulatory problems related to the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) within the old and new Criminal Codes and to formulate a reconstruction of witness and victim protection regulations in order to strengthen the position and effectiveness of LPSK within the Indonesian criminal justice system. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that the old Criminal Code was predominantly offender-oriented, resulting in inadequate regulation concerning victim protection. Meanwhile, the new Criminal Code has adopted a restorative justice approach; however, it has not fully integrated the institutional position and authority of LPSK within the national criminal justice framework. The study also identifies regulatory disharmony and weak coordination among law enforcement institutions in implementing witness and victim protection. Therefore, regulatory harmonization, strengthening LPSK’s authority, and improving coordination among law enforcement agencies are necessary to establish a more humane, effective, and justice-oriented legal protection system.  
Peran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika Ralph Alfred Jericho David Kelana Zendrato; Henry Aspan; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2657

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara menunjukkan tren yang tinggi akibat posisi geografis wilayah ini sebagai jalur pelayaran internasional, pusat pelabuhan, dan kawasan dengan mobilitas penduduk padat, sehingga menuntut peran aktif Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum pidana. Artikel ini disusun untuk mengkaji bagaimana kelembagaan tersebut menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kendala apa yang menghambat pelaksanaannya di lapangan. Kajian menggunakan pendekatan yuridis-empiris bersifat deskriptif-analitis, dengan data dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder serta wawancara terhadap penyidik yang menangani perkara narkotika sepanjang kurun waktu 2023 hingga 2025. Temuan kajian memperlihatkan bahwa Ditresnarkoba menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, penindakan, penyitaan barang bukti, dan koordinasi antarlembaga sesuai kewenangan atributif yang diberikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya melalui ketentuan Pasal 81 mengenai kewenangan penyidikan oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, namun pelaksanaannya masih terkendala luasnya wilayah pengawasan, modus operandi yang semakin canggih, terbatasnya tenaga ahli forensik, serta lemahnya sinkronisasi data antarinstansi penegak hukum. Disimpulkan bahwa pemberantasan narkotika menuntut perpaduan upaya represif dan preventif secara seimbang, mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, modernisasi teknologi penyidikan, perluasan layanan rehabilitasi, dan sinergi multipihak demi terciptanya penanganan perkara narkotika yang berkeadilan dan berkesinambungan.
Pengujian Kepatuhan Hukum Terhadap Digitalisasi Pelayanan Publik Implementasi Digital (Studi Pada Polda Sumut) Heru Kurniawan; Henry Aspan; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2660

Abstract

Artikel ini mengkaji tingkat kepatuhan hukum dalam digitalisasi pelayanan publik kepolisian, sekaligus mengidentifikasi faktor hukum yang menentukan efektivitas kepatuhan tersebut serta kendala utama yang dihadapi dalam penerapannya melalui implementasi layanan digital di Polda Sumatera. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif-analitis, menggunakan data yang dihimpun lewat wawancara, observasi lapangan, dan penelusuran dokumen regulasi maupun praktik layanan digital kepolisian. Temuan penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan hukum berada pada kategori cukup patuh; kesesuaian normatif terhadap peraturan yang berlaku sudah tampak, tetapi belum sepenuhnya optimal secara substantif, terutama pada konsistensi prosedur, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi. Sementara itu, efektivitas kepatuhan hukum sekaligus kendala utamanya ditentukan oleh harmonisasi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, budaya hukum institusi, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan keamanan siber. Artikel ini berkesimpulan bahwa digitalisasi pelayanan publik kepolisian membutuhkan penguatan aspek hukum secara menyeluruh, bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan juga jaminan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan budaya hukum, dan modernisasi infrastruktur digital secara berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Judi Online Berbasis Algoritma Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Juan Carlos Hutabarat; Henry Aspan; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2662

Abstract

Kemajuan teknologi informasi mendorong transformasi perjudian ke bentuk digital berbasis algoritma yang semakin kompleks. Penggunaan sistem otomatis dalam mengatur mekanisme permainan dan peluang kemenangan menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep judi online berbasis algoritma dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 426 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas judi berbasis algoritma, terutama menyangkut penentuan subjek pertanggungjawaban. Algoritma tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab pidana harus diarahkan kepada pihak yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari sistem tersebut. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi KUHP dan UU ITE serta penafsiran hukum yang adaptif guna mewujudkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap judi online berbasis algoritma.
Penegakan Hukum Pidana dan Hukum Adat Oleh Polres Padangsidimpuan dengan Pendekatan Dalihan Na Tolu dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Mardiani Putri Harahap; Fitri Rafianti; Henry Aspan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2663

Abstract

Penelitian Penelitian ini mengkaji praktik penegakan hukum pidana dan penyelesaian sengketa adat oleh Polres Padangsidimpuan melalui pendekatan Dalihan Na Tolu dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Bertipe normatif-empiris, studi hanya menggunakan literatur sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal, dan pemberitaan media untuk memetakan kerangka normatif, mekanisme rujukan kasus, serta implikasi integrasi antara hukum pidana formal dan mekanisme adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Polres Padangsidimpuan menerapkan pola kerja ganda: prosedur penyidikan sesuai KUHAP berjalan berdampingan dengan praktik rujukan ke penyelesaian adat untuk perkara ringan dan konflik komunal. Prinsip Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai alat restoratif yang mempercepat resolusi sengketa dan meningkatkan legitimasi sosial, namun penerapan yang belum didukung SOP, dokumentasi, dan jaminan perlindungan korban menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, diskriminasi, dan potensi erosi akuntabilitas. Rekomendasi penelitian ini adalah penyusunan SOP rujukan yang jelas, mekanisme dokumentasi dan tinjauan internal, serta pelatihan terpadu bagi aparat dan tokoh adat. Keterbatasan studi ini adalah ketergantungan pada sumber sekunder yang menyiratkan kebutuhan penelitian lapangan lanjutan untuk memverifikasi efek kausal dan menyempurnakan kebijakan berbasis konteks lokal. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan pemetaan dokumenter kontekstual yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan operasional bagi kepolisian dan pembuat kebijakan daerah, sekaligus menawarkan agenda penelitian empiris untuk evaluasi lebih lanjut dan implementasi berkelanjutan di tingkat lokal mendesak.
Implementasi Assement Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Persfektif Undang- Undang No 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika Sahlan Pege Siregar; Henry Aspan; Mhd Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2669

Abstract

ujuan Penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Penanganan terhadap korban, pencandu, penyalah guna Narkotika berdasarkan Undang-undang ataupun Peraturan dan Petunjuk Teknis yang di buat oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pecandu dan Korban penyalahguna Narkotika. Yang mana dalam penanganan ini bukan hanya oleh Instansi Kepolisian Republik Indonesia akan tetapi Badan Narkotika Nasional  juga ikut serta dalam Pemberantasan serta penanganan terhadap Narkotika di Negara Republik Indonesia yang merujuk kepada Undang-undang Narkotika No 35. Tahun 2009. dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010. Yang ditangani Oleh Satres Narkoba Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan yakni tentang tata cara Penanganan tersangka dan terdakwa pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika melalui Assesmen terpadu sesuai dengan peraturan dan perundang undangan di Negara Republik Indonesia untuk penerapan Hak bagi Penyalah guna Narkotika sesuai Prosedural yang berlaku serta untuk mengurangi Jumlah Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang Over Kapasitas / Jumlah terlalu banyak Narapidana kasus Narkotika sehingga melunjaknya anggaran Negara untuk memenuhi Kebutuhan Makan dan juga kebutuhan perawatan Kesehatan Tahanan di setiap Lembaga pemasyarakatan yang ada di Negara Republik Indonesia dan perlunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 diterapkan terkusus di Wilayah Hukum Polres Padangsidimpuan.
Co-Authors Abdul Rahman Maulana Siregar Abdul Rahman Maulana Siregar Abdul Razak Nasution Abul Fauzi Tarigan Ade Syafitri Agus Adhari Agus Adhitama Ahmad Junaidi Aliftha Rozakiya Amanda Dwi Priaguna Ami Natuz Zahara Ami Natuz Zahara Amlan, Amlan Amun Kamil Siregar Andi Fahri Hasibuan Andoko , Andoko Anggy Auliawan Ansori Maulana Ari Prabowo Ari Suganda Arifin Bernad Tampubolon Aryani Atika Windynata Sipayung Ayu Kurnia Sari Azhali Siregar Bambang Fitrianto Bambang Fitrianto Beby Sendy Benny Nova Berton Lumban Tobing Boy Alexander Hutasoit Caroline Mellisa Chandra Dewi Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan Daniel Mulia Darwis Anatami Daud Arifin Dedi Hermawan Sinaga Dedi Saputra Waruwu Delima Nasution Deni Karnius Zebua Dhermawan, M. Ryan Dian Mahardi Lestari Dina Andiza Dira Dinda Alti Doly Amanda NST Duma Milanta Durra Sadrina Hasan Dwi Faradina Eddy Sumardi Eko Sahputra Elly Rumengan Endang Suhendra Etty Sri Wahyuni Etty Uyun Etty Uyun Etty Uyun Fadlan Fadlan Firman Marganda Tampubolon Fitri Rafianti Fitri Rafianti Fitria Ramadhani Siregar Fitria Ramadhani Siregar Freddi Agus Hutapea Freddi Agus Hutapea Gloria Gita Putri Ginting Gunawan Gunawan H. Dahlan Halim, Gusni Hardi Hermawan Hasdiana Juwita Bintang Hasdiana Juwita Bintang Hendra Julianto Marselinus Tarigan Hendro Gunawan Henky Dalimunte Henny Saida Flora Henny Saida Flora Herman , Herman Heru Kurniawan Hilbertus Sumplisius M. Wau Hotman Manullang Indawati Lestari indrawan, muhammad isa indrawan Irawati Irawati Irmanto Brampu Irmanto Brampu Irsyam Risdawati Ismed Ismed Jemmy Rumengan Jon Heder Depari Jonly Harmon Hadi Purba Juan Carlos Hutabarat Juli Purwanti Kiki Farida Ferine Lestari Lamindo Limbong Lestari, Dian Mahardi Listra Sembiring M. Ramadhan S. M. Tartib Maekal Ananta Pratama Ginting Maharani Maharani, Maharani Mahya, Husna Mardiani Putri Harahap Mariana Zhuo Marice Simarmata Mariduk Lumban Tobing MHD AZHALI Siregar Mhd Azhali Siregar MHd Azhali Siregar Mhd Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar Muhammad Alief Muhammad Ari Syahputra Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aulia Amir Batu Bara Muhammad Azhali Siregar Muhammad Buzjany Dzikry Muhammad Edwin Syahputra Lubis Muhammad Fauzy Daulay Muhammad Husni Dalimunthe Muhammad Iqbal Anwar Muhammad Juang Rambe Muhammad Rinaldi Tarigan Muhammad Riza Murnita, Eva Mutia Octavia Ngaliman Ngaliman Ninda Krisnawati Septarini Hulu Novan Trianda Matondang Onny Medaline Oskar Refelino Tambunan Pardede, Fransthahi Hamonangan Pirma Ivan Ricky Manurung Priyatna, Escha Gusnadhi Putra, Randi Rian Putri Mauliza Putri Mauliza, Putri Rafianti, Fitri Rahmad Mirad Ralph Alfred Jericho David Kelana Zendrato Ramadhan, Faris Rambe, Dinda Fadilah Redyanto Sidi Redyanto Sidi Reza Ananda Syahputra Rico Nur Ilham Ridha Novita Sari Rifa Zulkarnain Riki Andreas Simbolon Rina Hartaci Nasution Rindi Andika Riska Febria Afrila Risman Setiawan Rivi Hamdani Lubis Riza Firdaus Riza Firdaus Riza Wira Pratiwi Lumbantoruan Riza Wira Pratiwi Lumbantoruan Riza Zarzani Riza Zarzani, T. Ronny Yoesfianda Rosli, Rozaini Rozaini Rozaini Rumengan, Angelina E. Sahlan Pege Siregar Sardi Sardi Sembiring, Brema Risdianto Shoniya Dwi Putri Shabrina Siregar, Abdul Rahman Maulana Siti Nurhayati Siti Nurhayati Siti Nurhayati Sonia Salsabilah Sri Devi Zebua Sri Rahmadani Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sulyaprilawati Battri Siahaan Sumarno Sumarno . Syahirah Ishmah Hutabarat T Riza Zarzani Tamaulina Br Sembiring Tarigan, Egi Christianta Tarigan, Tegar Dermawan Tengku Riza Zarzani N Tonnes Gultom Tri Faranita Viola Gemmy Gemaya Wahyu Numan Prasetya Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yahya Tanjung Yasmirah Mandasari Saragih Yemima Br Ginting Yohny Anwar Yopa Emalia Fajarini Yosua, Dicky Zul Pahmi Harahap Zulfahmi Harahap Zulkarnain Pasaribu