p-Index From 2021 - 2026
15.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Panorama Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Pepatudzu : Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM Collegium Studiosum Journal Jurnal Communitarian Journal Evidence Of Law POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Begawan Abioso JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Research Horizon Journal of Progressive Law and Legal Studies Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro ANDREW Law Journal Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Batavia Journal Social Sciences and Humanioran Review Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Rechtsvinding International Journal of Education, Vocational and Social Science Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan SIYASI: Jurnal Trias Politica J-CEKI Siber International Journal of Advanced Law LANCAH Jurnal Inovasi dan Tren Journal of Political and Governance Studies
Claim Missing Document
Check
Articles

The Status of Government Buildings Following the Relocation of the National Capital (IKN): A Normative Juridical Analysis Yarly, Erfina; Triadi, Irwan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17845424

Abstract

This study examines the legal implications of relocating Indonesia’s capital city from Jakarta to Nusantara, particularly concerning the status and management of State-Owned Assets (BMN) that have long supported the functions of the central government. Existing regulations, such as Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Government Regulation No. 27 of 2014 on the Management of State/Regional Assets—were not designed to anticipate a full-scale relocation of the national government. As a result, a regulatory gap emerges regarding the future of government buildings that will be vacated in Jakarta. Employing a normative juridical research method with statutory, conceptual, and analytical approaches, supported by rechtsvinding (legal discovery), this study explores potential policy options for managing state assets after the relocation. Comparative insights from Canberra, Brasília, and Putrajaya reveal several possible models, ranging from repurposing and leasing schemes to cooperative utilization and selective asset sales. The findings highlight the urgency of establishing a specific Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) to govern asset classification, utilization mechanisms, and accountability standards to ensure transparent and effective post-relocation asset management. The study recommends the formation of a National Task Force for BMN Repurposing, the adoption of an asset classification system (A–D), the strengthening of audit mechanisms, and the mandatory publication of utilization reports as a measure of public transparency.
Penguatan Perlindungan Konsumen yang Inklusif: Upaya Mewujudkan Akses dan Keadilan Bagi Konsumen Rentan Priambodo, Rio; Triadi, Irwan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1893

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan alat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat terpenuhi dalam proses penggunaan barang dan jasa. Namun, kelompok konsumen yang rentan—seperti penyandang disabilitas, lansia, komunitas berpenghasilan rendah, perempuan, dan komunitas dengan literasi digital terbatas—sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dan memperoleh keadilan. Jurnal ini mengkaji urgensi penguatan perlindungan konsumen yang inklusif melalui analisis kebijakan, hambatan implementasi, dan strategi yang diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga, penerapan regulasi adaptif, peningkatan literasi, dan inovasi dalam layanan pengaduan berbasis teknologi merupakan hal esensial dalam memastikan aksesibilitas dan keadilan bagi semua konsumen. Melalui tinjauan literatur dan analisis konseptual, makalah ini mengevaluasi berbagai hambatan struktural dan budaya yang dihadapi oleh konsumen rentan dan menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan konsumen yang ada. Makalah ini juga membahas strategi-strategi yang mungkin, seperti mengembangkan regulasi adaptif, meningkatkan literasi konsumen, memanfaatkan teknologi yang dapat diakses, dan memperkuat peran pemerintah dan lembaga regulasi dalam penegakan hukum.
Legal Discoveries in the Digital Age: Challenges in Interpreting New Technology Regulations in Indonesia Hasanah Pane, Khofifah; Lodewijk Peter, Daniel; Rizky Akbar, Febrian; Triadi, Irwan
Journal of Political and Governance Studies Vol. 1 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jpgs.v1i2.47

Abstract

Background The rapid evolution of digital technology has generated new legal challenges that remain insufficiently addressed within Indonesia’s positive law. This regulatory lag creates normative gaps, making judicial legal discovery increasingly essential in resolving disputes related to digital innovation. This study aims to examine how judges interpret and apply the law when confronting cases involving electronic transactions, artificial intelligence, data protection, and digital assets. Methods Using a normative juridical method, the research analyzes relevant literature, legal doctrines, and court decisions to identify patterns of judicial reasoning in situations where statutory provisions are unclear or absent. Results The findings reveal that traditional interpretive techniques are often inadequate to address the complexity and technical nature of digital phenomena. Judges frequently struggle to align existing norms with emerging technologies, and limited technological literacy among legal actors contributes to inconsistent rulings and heightened legal uncertainty. Conclusion The study concludes that Indonesia requires more adaptive judicial methodologies and timely regulatory reforms to ensure legal certainty, fairness, and utility in the digital era. A progressive interpretive approach is vital to prevent the legal system.
Konflik Siber dan Keamanan Nasional: Analisis Penyebaran Narasi Separatis OPM di Media Sosial Hayati, Mala; Ali, Yusuf; Triadi, Irwan; Setyawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12668

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma keamanan nasional dari dimensi militeristik menuju ancaman multidimensi yang mencakup ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyebaran narasi separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di media sosial, khususnya TikTok, serta menilai implikasinya terhadap keamanan nasional Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis konten, penelitian ini menelaah representasi simbolik, naratif, dan visual dalam konten digital yang diproduksi sepanjang tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena strategis bagi perang informasi (information warfare) di mana aktor non-negara memanfaatkan ruang siber untuk membentuk opini publik melalui strategi soft power dan kekerasan simbolik (Bourdieu, 1991). Narasi separatis dikemas dalam bentuk video pendek, konten permainan (game-based content), dan musik emosional yang secara halus menanamkan empati terhadap ide separatis di kalangan generasi muda. Fenomena ini berpotensi melemahkan legitimasi negara dan memperkuat disintegrasi sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan pertahanan siber nasional, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi partisipasi publik dalam sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) guna memperkuat kedaulatan informasi dan menjaga stabilitas nasional di era digital.
Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan Purnama, Ismarini Della; Hafizhah, Nur Raima; Azra, Muhammad Arya; Triadi, Irwan
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.14113

Abstract

Peran hakim dalam memberikan putusan hukum sangat penting untuk menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan dalam sistem peradilan. Meskipun ketiga asas ini merupakan dasar dari hukum yang ideal, hakim sering dihadapkan pada dilema dalam menentukan prioritas antara ketiganya, tergantung pada konteks kasus yang ditangani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim di Indonesia menyeimbangkan ketiga asas tersebut dalam praktik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya interpretasi hukum yang mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim seringkali lebih mengutamakan keadilan substantif dalam menghadapi kasus yang melibatkan kepentingan masyarakat, sementara dalam kasus lainnya, kepastian hukum menjadi prioritas utama. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana pandangan para ahli hukum mengenai keseimbangan antara ketiga asas ini memengaruhi praktik peradilan di Indonesia.
Peran Ganda Media Sosial dalam Penegakan Hukum Indonesia: Analisis Sosio-Legal antara Peluang Transparansi dan Risiko Erosi Due Process Triadi, Irwan; Akbar, Febrian Rizky
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5498

Abstract

This socio-legal study analyzes the dual role of social media in Indonesia's criminal justice system from 2019 to 2024 through thematic analysis of 15 viral legal cases. The research demonstrates that while social media enhances transparency and accelerates investigations in 80% of cases examined, it simultaneously erodes fundamental due process principles in 53% of cases through trial by social media and digital vigilantism. The phenomenon of "no viral no justice" reveals a critical institutional failure, where law enforcement agencies have externalized case prioritization functions to digital virality metrics rather than maintaining equal application of law. The study introduces the concept of "justice outsourcing" to explain how public pressure forces hasty responses that may compromise the presumption of innocence and equality before the law. Through analysis of secondary data including regulatory frameworks, institutional reports, and verified digital documentation, this research identifies a central tension between substantive justice demands and procedural integrity. The findings reveal that law enforcement responses, while demonstrating adaptability, often sacrifice careful investigation protocols for rapid public satisfaction. The study proposes a collaborative governance model involving law enforcement, digital forensic specialists, and independent fact-checking communities, alongside regulatory updates to the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), to mitigate disinformation risks while protecting suspect rights and maintaining due process standards in the digital public sphere.
PENERAPAN PRINSIP HAM DALAM PROSES PERADILAN MILITER: TINJAUAN NORMATIF TERHADAP STANDAR FAIR TRIAL Triadi, Irwan; Yanuarsyah, Dimas
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1608

Abstract

Peradilan militer memiliki karakteristik khusus karena berfungsi menjaga kedisiplinan dan tata tertib di lingkungan militer. Namun, dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, proses peradilan militer harus tetap memastikan standar fair trial sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hak asasi manusia dalam peradilan militer di Indonesia, terutama terkait jaminan independensi peradilan, asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), hak atas bantuan hukum, dan prinsip transparansi persidangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ruang pembaharuan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk memastikan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, serta instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Oleh karena itu, reformasi peradilan militer menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan supremasi sipil di Indonesia.
Emergency Operational Law in Disaster Management: Protection of Women and Vulnerable Groups Based on Indonesian Legal Framework Taher, Salsabila; Setiawan, Bayu; Triadi, Irwan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7243

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hukum operasional keadaan darurat dalam penanggulangan bencana dengan fokus perlindungan perempuan dan kelompok rentan berdasarkan kerangka Undang-Undang Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, dan laporan resmi pemerintah periode 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengatur perlindungan kelompok rentan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, namun implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya penguatan mekanisme operasional dan harmonisasi regulasi untuk memastikan perlindungan efektif bagi perempuan dan kelompok rentan dalam situasi darurat bencana.
Strategies For Building Peace in Multicultural Society in The Digital Era: New Challenges and Inclusive Approaches Situmorang, May Laura Thecci; Sagala, Parluhutan; Triadi, Irwan; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 5 No. 01 (2026): International Journal of Education, Vocational and Social Science( IJVESS)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v5i01.2716

Abstract

The digital era has changed the dynamics of social interaction, including in multicultural societies, by expanding communication spaces while simultaneously presenting new challenges in the form of polarization, the spread of hoaxes, and cultural stereotypes. This article aims to analyze peacebuilding strategies in multicultural societies in the digital era through an inclusive approach that emphasizes digital literacy, legal awareness, and ethical online interactions. The research method used is qualitative, with a desk study approach and normative analysis of academic literature, regulations, and best practices in maintaining social harmony. The analysis results indicate that an effective strategy requires a combination of formal and non-formal education to improve digital literacy, ongoing public campaigns to build social and legal awareness, and multi-stakeholder collaboration between the government, educational institutions, civil society organizations, and technology platforms. This inclusive approach is expected to not only strengthen individuals' capacity to respond to the dynamics of cyberspace but also create a safe, harmonious digital space that supports the strengthening of humanitarian values ​​and social cohesion in multicultural societies. These findings contribute to academic thinking on digital-based peacebuilding and adaptive strategies in the context of cultural plurality.
Rechtvinding Dalam Sengketa Perdata: Analisis Metode Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/K/Pdt/2006 Irwanda, Tasya Gita; Triadi, Irwan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17919982

Abstract

This study analyzes the forms and methods of legal discovery (rechtvinding) employed by the Supreme Court Justices in Decision No. 46/K/Pdt/2006, particularly in determining the existence of an unlawful act and assessing the legal reasoning that underlies the judgment. The analysis focuses on how the judges conducted interpretation, legal construction, and the application of legal principles to address gaps or ambiguities in the norms governing civil dispute resolution. Using a normative juridical research method with a case approach, this study finds that the judges applied a combination of systematic interpretation, teleological interpretation, and legal construction through the application of expanded legal principles as developed in jurisprudence. The judges not only applied Article 1365 of the Indonesian Civil Code formally but also engaged in progressive legal discovery by assessing the substance of the defendant’s actions in light of the fundamental purpose of protecting the civil rights of the parties. The study demonstrates that the legal discovery performed in this decision reflects a shift from mere law application toward law creation oriented toward substantive justice. These findings are expected to contribute to the development of jurisprudential studies and civil adjudication practices in Indonesia, particularly concerning the formulation of the boundaries of unlawful acts through responsive and well-reasoned methods of legal discovery.
Co-Authors A, Annisa Adam Ramadhan Adam, Chelsea Kairadinda Adhitya, Muhammad Rendy Adilla Putri, Sefrina Linda Afdhali, Dino Rizka Agus Ridwan Aini, Hanifah Qurrotu al anshari, Muhammad Faqih Alfatoni, Muhammad Sidiq Ali, Jovansyah ali, yusuf Alwan Davis Apriansyah, Mohammad Amanda, Nur Septiana Andreas Ramadhani, Renald Anshari, Muhammad Faqih Al Arafah, Rasya Ardian, Muhammad Fadhil Arfah, Azizah Aria, Muhammad Gustaf Ariapramuda, Cassis Aritonang, Christian Daniel Athallah, Rafli Akmal Audra, Rasyanda Aulia Adek Putri, Nabila Az Zanubiya, Siti Syafa Azra, Muhammad Arya Azzahra, Novita Fitria Bayu Setiawan Butar Butar, Frans Samuel Junero C, Chatrine Cahyono, Marsha Putri Damareka, Muhammad Darrell Danardono Darmawan, Abqary Faraz Darsono Darsono Darsono, Leandra Aurelrio Putra Dewi Rosalina, Maria Dewo Dharmawan, Nugroho Dhaniswara, Puandita Douglas, Jaury Elvira, Olga Fadhila, Rasya Aika Faidzuddin, Achmad Fattah, Akhmad Kautsar Febrian Rizky Akbar Febrian, Fazl Mawla Fiandie, Ursula Jacqueline Firda Amalia Fitriani, Maulida Furqon, Abdil Azizul Gubawan, Endy Guntoro, Weko Satya Hadi, Ilman Hafizar, Achmad Hafizhah, Nur Raima Haikal, Raka Hamdi, Muhammad Naufal Razzan Hantoro, Charissa Aulia Harahap, Aura Nasya Madhani Hariati, Retno Hasanah Pane, Khofifah Hia, Imelda Indah Putri Hudaya, Chintya Rachma Huurun Salma, Athifa Ikwanto, Mahia Albar Ilyas, Levi Christopher Indah, Reviana Mutiara Irawan Irawan IRVANDI, IRVANDI Irwanda, Tasya Gita Istimeisyah, Dian Joe, Cleo Patricia Joseph, Michael Geovani Joseph, Michael Giovanni Julio, Christopher Elia Julius, Tambok Justicyo, Rifky Kaban, Divany Harbina Emzilena Karimah, Nabila Kasih, Osihanna Meita Kayla Sidabutar, Jesamine Margareth Khairunnisa, Nasywa Khoiril Anam, Ahmad Kumor, Muhammad Setyo Damar Kumoro, Muhammad Damar Setyo Ledewedjo, Jessica Leonita Anabel Lewerissa, Samuel Suiq Lidowati, Alvina Maretia Limbong, Albert S. Liztha Maharani, Nabilah Lodewijk Peter, Daniel Lubis, Rachel Lubis, William Haposan Lufthi, Al Daffa Naufal Maaruf, Nefrisa Maharani, Aulia Cantika MALA HAYATI, MALA Manggala, Bayu Suryadi Maniari, Elsa Maretia Lidowati, Alvina Maryanto - Mawene, Marcha Jeanne Melati, Sekar Nabilla, Anissa Nafis, Abdul Haris Naibaho, Aldhy Wicaksana Nasir, Tomi Khoyron Nathaniella, Angelica Naufal Nabil, Tamam Naufaldho, Faiz Nur Pratama, Daya Oktaviani, Eka Putri Paksi, Arif Pujawangsa Pangaribuan, Kevin Angelo Panjaitan, Rachel Netanya Paradita, Silvi Aryana Paramesti, Nirwasita Zada Pardomuan, Jaury Douglas Parluhutan Sagala Parulian, Hendra Pradana, David Pratama, Daya Nur Pratistita, Made Wipra Priambodo, Rio Prihantono, Pradipta Priyantoro, Lucky Pujo Widodo, Pujo Purba, Diana Febri Nauli Purnama, Ismarini Della Puspitasari, Isti Putra Syawal Al Mahdi, Muhammad Putra, Gilang Putri, Keshia Annisa Rachmat Setiawibawa Rahardi, Andriyan Rahayu, Cantika Tresna Rahmadhany, Vania Zachra Rahman, Hafizh Aulia Rahman, Naila Kamila Raihani, Siti Rifqa Ramadhan, Nawal Athaillah Ramelan, Michael Sanrio Rangoraja, Amudi Panigori Rasya, Harlin Sabrinda Reyhan, Maulana Arfidata Rifky Trihandoko, Ronaldindo Rilya, Muhammad Avin Athalla Rizka Afdhali, Dino Rizkisyah, Renofadli Rizky Akbar, Febrian Rizky, Gerry Putra Roring, Edward Benedictus Rosmaida, Erviyanti Rubianti, Vaganti Safa Sukma Ruli Agustin, Ruli Safira, Ishma Salsabila, Marsha Isnaini Satino Satino Setyawibawa, Rachmat Sianturi, Catherine Rosalina Siregar, Adhito Martogi Natanael Situmorang, Christian Immanuel Situmorang, May Laura Thecci Sofyan Sauri, Sofyan Sukendro, Achmed Sukrisno, Adi Sulaeman, Akhfa Kamilla Sumertha KY, I Gede Supadmo, Darto Suwarno, Panji Suwarsoyo, Namira Azzahra Syahputra, Rifky Justicyo Syahuri, Taufiqqrohman Syahuri Syaid, Ishma Safira Syalsabila, Khairunisa Syauqina, Naumy Syihab, M. Alvin Taher, Salsabila Tambunan, Joy Catherine Carina Tampubolon , Imagrace Triamorita Tampubolon, Imagrace Triamorita Tampubolon, Vernandito Sudharta Raftua Tarmizi, Rasyid Taufiqurrohman Syahuri Uksan, Arifuddin Utama, Anang Puji Wadi, Raines Wahdah, Azzhara Nikita Wicaksono Adi, Satrio Yanuarsyah, Dimas Yarly, Erfina Zahra Ajrina, Denanda Zahra, Devyta Ardiyaning Azz Zahratu, Nazwa Salsabila Zaki, Akmal Zevanya, Cristella Zybila, Agista