Articles
THE PROPER WAGE FOR WORKERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC ACCORDING TO THE GOVERNMENT REGULATION PERPECTIVE NUMBER 78 OF 2015 CONCERNING WAGES
Zanuar Bayu Pamungkas;
Cholifatu Rohmah;
Aris Prio;
Umi Hanifah;
Agus Suyatno
International Journal of Law and Legal Ethics Vol 2 No 1 (2021): Vol 2 Issue 1 April 2021
Publisher : DUTA BANGSA UNIVERSITY INDONESIA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.007 KB)
|
DOI: 10.47701/ijlle.v2i1.1321
Wages are an absolute that couldn’t be avoided. Wages are the companies’ obligation to their workers for their reciprocal efforts for the sake of the companies. However, during the covid-19 pandemic, there are obstacles to this wage, such as wage’s cut, suspension of THR, until housing of workers or layoffs. This study is intended to determine the implementation of government regulation number 78 of 2015 about wages for workers. This study uses empirical juridical based on online forms distributed via Google form. From this study the authors found several things that considered the case, there are delays, wage deductions and THR. In this problem, the average of it is caused by less income from consumers. Therefore, the government issued Government regulation number 78 of 2015 about Wages and Circular letter (SE) Number M/6/HK.04/IV/2021 About the Implementation of Provision of Religious Holiday Allowances in 2021 for workers/ laborers in companies. Whether the companies do not enforce the applicable regulations, it will be considered as a crime. According of legislation, the government had carried out the legal accountability to workers or laborers.
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Budaya Sadranan Di Dukuh Prigi Desa Tanduk
Khabib Asnawi;
Evi Elisanti;
Aris Prio Agus Santoso;
Aas Rohmat
RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual Vol 4 No 1 (2022): Juni
Publisher : Prodi Sosiologi Universitas Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/resiprokal.v4i1.118
The Covid-19 pandemic has changed many sectors of human life, including the impact on the social, cultural, economic and health sectors, an example of the cultural sector is the prohibition of the sadranan tradition. The purpose of this article is to provide an overview to the public how a noble sanctity of culture can become extinct due to the influence of the COVID-19 pandemic. This research method is a literature review approach, with secondary data collection sourced from information, research results and also observations. The results of this study indicate that to anticipate that the sadranan tradition does not become extinct are: Building people's awareness that the sadranan tradition is an ancestral heritage that needs to be preserved. Making the sadranan tradition as a community identity and studying the history of sadranan.
Pembekalan Hukum Bagi Perawat DPK PPNI RSUD Sidoarjo Terkait Perawat Yang Melakukan Khitan Secara Home-Visit
Aris Prio Agus Santoso;
Aryono Aryono;
Tri Indah Lestari;
Nadila Dwi Rahmawati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jdh.v2i2.20273
Pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan secara regional melalui daring/webinar. Mitra pengabdian masyarakat ini yaitu DPK PPNI RSUD Sidoarjo. Permasalahan yang dihadapi mitra saat ini, banyak anggota perawat dari DPK PPNI RSUD yang mengalami dilema saat menjalankan praktik khitan melalui homevisite karena belum adanya peraturan yang jelas tentang siapa pelaku yang boleh melakukan khitan. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pembekalan hukum perawat terkait kewenanganya dalam melakukan tindakan khitan secara homvisite selain itu juga memberikan trik dan strategi dalam menangani masalah dugaaan malpraktik ditingkat penyidikan. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan pendekatan harfiah, yaitu rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan, kemudian sebagai prosedur mental yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk mencapai keberhasilan dari pembekalan hukum yang telah dilakukan kepada perawat. Hasil pengabdian masyarakat ini diperoleh bahwa perawat diperbolehkan dan/atau memiliki kewenangan melakukan praktik circumisisi baik pada praktik keperawatan mandiri maupun secara homevisite, karena apa yang dilakukan oleh perawat tersebut merupakan perintah atribusi dari Pasal 9 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 12 Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan sehingga berlaku asas lex superior derogate legi inferior yang mengartikan bahwa Undang-Undang No. 36/2009 mengesampingkan Permenkes No. 26/2019. Legal Briefing for DPK PPNI Nurses at RSUD Sidoarjo Regarding Nurses Who Perform Home-Visit Circumcision This community service will be carried out regionally through online/webinar. This community service partner is the Board of Commissioners of the Indonesian National Nurses Association, Sidoarjo Hospital. The problems faced by partners today are that many nurse members from partners experience a dilemma when carrying out the practice of circumcision through home visits because there are no clear regulations regarding who is allowed to perform circumcision. The purpose of this community service is to provide legal debriefing for nurses regarding their authority to carry out home visit circumcision while also providing tricks and strategies in dealing with suspected malpractice problems at the investigation level. The method used in this service is a literal approach, namely an action plan consisting of a set of steps to solve a problem or achieve a goal, then as a mental procedure in the form of an order of steps that use the realm of creativity to achieve the success of the legal briefing that has been done to nurses. The results of this community service show that nurses are allowed and/or have the authority to practice circumcision both in independent nursing practice and at home visits because what the nurse does is an attribution order from Article 9 paragraphs (1) and (2) Juncto Article 12 Law -Law No. 36/2009 on Health so that the principle of lex superior derogate legi inferior applies which means that Law no. 36/2009 overrides Permenkes No. 26/2019.
KEWENANGAN PERAWAT DALAM TINDAKAN TENS-EMS SECARA HOMEVISITE DAN PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN PADA TINDAKAN TENS-EMS
ARIS PRIO AGUS SANTOSO
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7478
Banyak perawat memiliki keahlian yang diperoleh dari pengalaman, sehingga tidak jarang ditemukan di beberapa lokasi, seorang perawat melakukan tindakan di luar kompetensinya seperti melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter, fisioterapi, dan juga farmasis. Apabila hal ini terus dilanjutkan maka dikhawatirkan akan terjadi malpraktik administratif, sebab keselamatan pasien adalah sasaran utama dalam pemberian asuhan keperawatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana kewenangan perawat dalam tindakan TENS-EMS secara homevisite dan bagaimana penerapan keselamatan pasien pada tindakan TENS-EMS. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa perawat memiliki kewenangan dalam melakukan terapi TENS-EMS karena ini sudah menjadi bagian dari standar intervensi penatalaksanaan nyeri yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi PPNI. Disamping itu, penatalaksanaan EMS juga menjadi bagian dari tugas yang diperintahkan oleh Peraturan pada perawat yang melakukan praktik mandiri. Ini membuktikan bahwa perawat yang melakukan tindakan TENS-EMS secara homevisite diberikan kewenangan secara atributif oleh Peraturan Perundang-Undangan, dengan catatan bahwa homevisite yang dilakukan adalah merupakan bagian integral dari pelayanan keperawatan praktik mandiri perawat. Penerapan keselamatan pasien pada tindakan TENS-EMS yaitu dengan cara mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan keamanan obat-obatan emergency, memastikan tindakan terapi dilakukan pada lokasi rangsangan dengan benar, mengurangi risiko infeksi saat dilakukan terapi, dan mengurangi risiko cedera akibat arus listrik yang tidak stabil.
SANCTIONS OF CASTRATED FOR CHILDREN VIATORS REVIEWING FROM HUMAN RIGHTS
Ajie Prasetya;
Aris Prio Agus Santoso;
Yulia Emma Sigalingging
International Journal of Law and Legal Ethics Vol 3 No 2 (2022): Vol 3 Issue 2 Oct 2022
Publisher : DUTA BANGSA UNIVERSITY INDONESIA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The problem of sexual violence is difficult to overcome and almost impossible to eliminate, the victims are mostly children so that the castration sentence is sought to be an additional sanction in addition to the main punishment. The castration sanction is a polemic because the castration provision can affect human rights. The purpose of this research is to what is the criminal law policy for imposing castration sanctions anda how is castration sanctioned in terms of human rights. The research method is normative with the approach used is a conceptual approach, through secondary data collection. The researcher chose the normative approach because of time and cost limitations if this research was conducted empirically, considering that finding respondents who had been castrated was also not an easy matter. The type of research design used is Descriptive Design. Data collection in this research is by literature study. Data analysis in this study uses qualitative analysis techniques, namely to find out the problems that arise. Based on the results of the discussion, it was found the fact that the application of sanctions as outlined in Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2016 is expected to provide a deterrent effect for pedophile perpetrators by carrying out imprisonment and castration. However, it must be done after going through coordination with the Ministry of Health, because it is feared that it will have a bad impact on health. In addition, there is also no research that proves that perpetrators of sexual violence after castration can have offspring. Some cases were castrated and some were not. The castration sanction is only carried out in cases of obscenity which are classified as severe so that the judge gives a different decision. The castration sanction is an act that violates human rights, particularly related to reproductive health.
POSITION OF ETHICS, SCIENCE AND HUMANITY
Sukendar;
Aris Prio Agus Santoso
International Journal of Law and Legal Ethics Vol 3 No 2 (2022): Vol 3 Issue 2 Oct 2022
Publisher : DUTA BANGSA UNIVERSITY INDONESIA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Today, it is very necessary to deepen the philosophy of starting from the smallest things first by examining the parts of the philosophy. Because philosophy can reflect one aspect of the implementation of the principles and beliefs that form the basis of science in solving social problems. Especially if it begins with thinking about the position of ethics, science and humanity which is the basis for socializing. The purpose of this study is to find out how the position of ethics, science and humanity. This research method is carried out with a normative juridical approach with a library approach and a conceptual approach. The results of this study were then analyzed qualitatively. Based on the results of this study, it shows that the position of ethics in social life is as a place to get a critical orientation in dealing with various confusing circumstances of morality. The position of ethics as a science is as an empirical fact embodied in thoughts about good and bad, the position of ethics in humanity is a concept of evaluating the nature of truth or goodness from human social actions as a form of fulfilling all human rights. The position of science as a result of human experience and logic from a systematic and rationalist process of preparation and investigation. While the position of humanity essentially places humans in accordance with their dignity as creatures of God, mutual respect between fellow human beings, to create harmonious interactions, and to realize a just and civilized humanity.
Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Hak Mahasiswa sebagai Peserta Pemagangan
Safina Callistamalva Arindrajaya;
Devy Setiyani;
Aris Prio Agus Santoso
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.395 KB)
|
DOI: 10.22219/ilrej.v1i2.16311
Universities develop academic pulpits both hard skills and soft skills by channeling students through internship programs. An internship program is conducted to prepare students in entering the world of work. Students as apprentices have rights that must be fulfilled by the apprentice operator based on The Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 concerning the Implementation of Apprenticeships in the Country. But the fact that happened in the field still encountered apprentice organizers who do not fulfill the rights of students as apprentices. The apprenticeship operator instead employs students as apprentices with the capacity to work as permanent workers. This research was conducted to find answers to the formulation of problems on how to implement The Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. 6 of 2020 on students as apprenticeship participants and how effectively the implementation of The Minister of Manpower Regulation of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 on students as apprenticeship participants. This study uses qualitative descriptive research methods with a sociological juridical approach. The result of this study is the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Apprenticeships in the Country is still not implemented perfectly in terms of fulfilling the rights of students as apprentices. In addition, the implementation of Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships on the rights of students as apprentices is still not effectively applied in the field. Abstrak Perguruan Tinggi mengembangkan akademik baik hard skill ataupun soft skill pada menyalurkan mahasiswa melalui program magang. Program magang dilakukan untuk menyiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Mahasiswa sebagai peserta pemagangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara magang berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Namun fakta yang terjadi di lapangan, masih ditemui penyelenggara magang yang tidak memenuhi hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Penyelenggara magang justru mempekerjakan mahasiswa sebagai peserta pemagangan dengan kapasitas bekerja layaknya pekerja tetap. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 pada mahasiswa sebagai peserta pemagangan serta bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 pada mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri masih belum terimplementasi secara sempurna dalam hal pemenuhan hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Selain itu, implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri terhadap hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan masih belum efektif diterapkan di lapangan.
IMPLEMENTASI UU NO 13 TAHUN 2003 TERHADAP TENAGA KERJA DISABILITAS
Wida Nur Hanita;
Galuh Via Anasta Pembayu Ningtias;
aris Prio Agus Santoso
Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi Vol. 1 No. 1 (2021): Vol 1 No 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.019 KB)
|
DOI: 10.47701/bismak.v1i1.1184
Pasal 67 UU No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat cacatnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak perusahaan yang menolak penyandang disabilitas sebelum mengetahui kemampuannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitataif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyandang disabilitas kesulitan mendapat pekerjaan yang layak bahkan mereka didiskriminasi. Sudah ada kebijakan agar perusahaan tetap mempekerjakakan penyandang disabilitas sesuai kemampuannya seperti dijelaskan pada UU No 8 Tahun 2016, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang melanggar UU tentang Ketenagakerjaan, sedangkan pemerintah dalam hal ini, belum mampu secara maksimal menangani permasalahan perusahaan yang menolak tenaga kerja disabilitas.
Analisis Yuridis Pengupahan Tenaga Kesehatan Kontrak Di Rumah Sakit
Oktavia Eko Anggraini;
Aris Prio Agus Santoso;
Erna Chotidjah Suhatmi;
Umi Hanifah
Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi Vol. 1 No. 2 (2021): Vol 1 No 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.061 KB)
|
DOI: 10.47701/bismak.v1i2.1207
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan danperlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dijelaskan dalam pasal 90 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha pengusaha dilarang membayar upah rendah dari upah minimum. Persoalan yangterjadi dilapangan, beberapa tenaga kesehatan honorer mendapat upah lebih rendah dari upah minimum. Permasalahan dalampenelitian ini adalah bagaimana pengupahan tenaga kesehatan kontrak di rumah sakit dan bagaimana pertanggungjawabanhukum yang diberikan terhadap tenaga kesehatan kontrak sebagai pemberi jasa layanan kesehatan. Metode penelitian inimenggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data dari studi lapangan dan studi pustaka. Untukmengetahui apakah ada singkronisasi antar peraturan yang berlaku dengan praktik dilapangan. Data yang diperoleh dianalisissecara kualitatif.
Pemasangan Infus Oleh Perawat Homecare Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Pendekatan Good Samaritan Law Dan Sosiological Yurisprudence
Aris Prio Agus Santoso;
Sukendar Sukendar;
Aknes Galih Sumirat;
Dinar Aisyah Pratiwi
Duta Abdimas Vol. 1 No. 1 (2022): Duta Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Duta Bangsa Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1055.236 KB)
|
DOI: 10.47701/abdimas.v1i1.1586
The problem faced by partners at this time is that many nurse members experience a dilemma when carrying out health services through home visits due to limited authority while the community's need for the role of nurses is increasing due to the Covid-19 Pandemic. The purpose of this community service is to improve the performance of health workers in hospitals, update the expertise of hospital employees in handling complaints, and help solve operational problems in hospitals. The method used in this service is a literal approach, namely an action plan consisting of a set of steps to solve a problem or achieve a goal, then as a mental procedure in the form of an order of steps that uses the efforts of the creative realm to achieve certain goals. This community service will be carried out in September 2021 after obtaining approval from Educational Institutions and Partners. The output of this service is used as a community service journal published by LPPM Duta Bangsa University, Surakarta. The results of this community service are used as a reference by the PPNI Cilacap Professional Organization to be used as a reference in the formulation of policies related to the independent practice of nurses.