p-Index From 2020 - 2025
13.027
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Civil Engineering Journal Jurnal Ius Constituendum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Ilmu Hukum Prima JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Visi Sosial Humaniora JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Buletin Konstitusi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ekonomi Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Fiat Iustitia: Jurnal Hukum International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Prointegrita Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Journal of Law and Nation SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Research Horizon Riwayat: Educational Journal of History and Humanities JURNAL RETENTUM Jurnal Sains Student Research Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga INSPIRING LAW JOURNAL SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

PERAN LEMBAGA ADAT SULANG SILIMA MARGA PAKPAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI Panca Rahmad Siburian; Rosnidar Sembiring; Maria Maria
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2148

Abstract

Konflik pertanahan yang terjadi pada umumnya dipicu oleh adanya seseorang atau sekelompok orang atau lebih melakukan praktik untuk menghilangkan hak orang atau kelompok lainnya atas bidang tanah yang diperebutkan. Di Kabupaten Dairi terdapat sebuah lembaga adat yaitu Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak sebagai pemegang hak ulayat yang mempunyai peran dibidang pertanahan. Salah satu peran lembaga tersebut adalah menyelesaikan konflik tanah ulayat yang berujung dengan sengketa pertanahanan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana kedudukan hukum Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak dan bagaimana peran Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis dan sifat penelitian yaitu yuridis empiris, dengan sifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan analisis data kualitatif.
PERKEMBANGAN KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Munthe, Arfansyah; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Sembiring, Idha Aprilyana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2348

Abstract

Abstract: This research is based on the fact that interfaith marriages are not strictly regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This results in a legal vacuum. With the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia, the government accommodates interfaith marriages through Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as a solution to fill this legal vacuum. Article 35 letter a states that marriage registration also applies to marriages determined by the court, namely marriages between people of different religions. This type of normative juridical research is supported by the results of interviews with sources, the research approach uses a statutory approach and a case approach to interfaith marriages which have become court decisions and have permanent legal force. The results of this research show that from an Islamic religious perspective, interfaith marriages are absolutely and absolutely prohibited, from a Christian religious perspective, interfaith marriages are prohibited in its teachings. From the Catholic perspective, interfaith marriages are an obstacle, interfaith marriages are possible with a dispensation, whereas in Buddhism there is no prohibition on interfaith marriages. Keywords: Development, Validity, Interfaith Marriage Abstrak: Penelitian ini di latar belakangi dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Dengan adanya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Jenis penelitian yuridis normatif dengan di dukung hasil wawancara dengan narasumber, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pedekatan kasus terhadap perkawinan beda agama yang telah menjadi penetapan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perpektif agama Islam perkawinan beda agama dilarang dan mutlak, perpektif agama Kristen perkawinan beda agama dilarang dalam ajaranya. Perpektif agama Katolik perkawinan beda agama adalah suatu halangan, perkawinan beda agama dimungkinkan dengan adanya dispensasi, sedangkan dalam agama Buddha tidak ada larangan mengenai perkawinan beda agama.   Kata kunci: Perkembangan, Keabsahan, Perkawinan Beda Agama
ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN KEKUASAAN WALI DAN PENGALIHAN PERWALIAN KEPADA NENEK DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK YATIM Damanik, Sari Maisyarah; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2818

Abstract

Abstract: The Indonesian legal system pays special attention to the protection of orphans' rights in the context of guardianship and inheritance rights through various legal instruments such as the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and the Child Protection Law. This normative legal research examines three main issues, namely the legal provisions on the revocation of guardianship and transfer of guardianship, the judge's legal considerations in Decision Number 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk, and the legal implications of the decision on the protection of orphans' inheritance rights, using a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the Indonesian legal framework has comprehensively regulated the revocation and transfer of guardianship, where judges use multiple perspectives in considering the transfer of guardianship from the biological father to the grandmother based on the negligence of the guardian, the ability of the substitute guardian, and the best interests of the child in the management of inheritance and Taspen, which has implications in the form of legal legitimacy for the grandmother as the new guardian, the obligation to record the child's assets, and a monitoring mechanism by the court, so that it is necessary to harmonize regulations, develop more detailed substitute guardian eligibility assessment standards, and establish a monitoring system for the management of children's inheritance. Keyword: Guardianship, Revocation and Transfer of Guardian, Inheritance Abstrak: Sistem hukum Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak anak yatim dalam konteks perwalian dan hak waris melalui berbagai instrumen hukum seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU Perlindungan Anak. Penelitian hukum normatif ini mengkaji tiga permasalahan utama yaitu ketentuan hukum tentang pencabutan kekuasaan wali dan pengalihan perwalian, pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Pspk, serta implikasi hukum putusan tersebut terhadap perlindungan hak waris anak yatim, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengatur secara komprehensif mengenai pencabutan dan pengalihan perwalian, dimana hakim menggunakan multi-perspektif dalam mempertimbangkan pengalihan perwalian dari ayah kandung kepada nenek berdasarkan kelalaian wali, kemampuan wali pengganti, dan kepentingan terbaik anak dalam pengelolaan harta warisan dan Taspen, yang membawa implikasi berupa legitimasi hukum bagi nenek sebagai wali baru, kewajiban pembukuan harta anak, dan mekanisme pengawasan oleh pengadilan, sehingga diperlukan harmonisasi peraturan, pengembangan standar penilaian kelayakan wali pengganti yang lebih rinci, serta pembentukan sistem monitoring pengelolaan harta waris anak. Kata kunci: Perwalian, Pencabutan dan Pengalihan Wali, Waris
ANALISIS PEMBERIAN MARGA PADA NAMA MELALUI PROSES MANGAIN KEPADA SUKU DI LUAR BATAK TOBA Hutauruk, Loren Rumia; Sembiring, Rosnidar; Maria, Maria
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3169

Abstract

Abstract: Inter-ethnic marriages have become increasingly common in the era of urbanization and migration. Batak Toba cultural figures and scholars have sought solutions by popularizing the Mangain process (adoption). Individuals who have undergone Mangain are entitled to bear the surname (marga) of the adoptive family accordance with Batak Toba customs. This study employs a normative juridical legal research approach, supported by empirical data, with a descriptive analytical research nature. The research methodology incorporates a statute approach and a case approach. The research findings indicate that the court rejected the name change request on the grounds that it did not meet the court rejected the name change request on the grounds that it did not meet the adoption requirements stipulated in Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Adoption. Keyword: Surname Attribution, Mangain, Batak TobaAbstrak: Perkawinan antar suku sudah banyak terjadi di era urbanisasi dan perantauan yang luas. Para tokoh adat dan cendekiawan Batak Toba mencari solusi dengan memasyarakatkan proses Mangain (mengangkat anak). Orang yang telah di ain berhak menyandang marga dari pihak yang meng ain sesuai adat Batak Toba. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa permohonan penggantian nama ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat pengangkatan anak menurut PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu dianggap akan terjadi pengaburan identitas pemohon jika permohonan dikabulkan. Kata kunci: Pemberian Marga Pada Nama, Mangain, Batak Toba
ANALISIS PENGEMBALIAN HARTA MILIK PRIBADI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018) Lubis, Carissa Vialyta; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3001

Abstract

Abstract: In a legal marriage, there are legal consequences, where the legal consequences are the emergence of property in the marriage. Joint property is regulated in Article 35 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage which states that "property acquired during marriage becomes joint property. Based on this article, it can be formally understood that the definition of joint property is the property of husband and wife obtained in marriage. The problems in this study include How is the Legal Regulation of Husband and Wife Property After Divorce, Control of Personal Property After Divorce and What are the Legal Consequences of One Party Who Considers There is a Joint Right to Property Acquired During Marriage Still Ongoing in Decision Number 87/Pdt/2017/PT.Dps and Supreme Court Decision Number 1470K/Pdt/2018. The research method used in this writing is a normative legal research type. The nature of this research is descriptive analytical. The data sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is Library Research in the form of documentary studies. Data analysis in this study is qualitative analysis, so that the conclusion in this study uses a deductive method. The assets owned by the husband and wife during marriage and after divorce should not mix the assets so that there is no conflict during divorce. It is better to anticipate if a divorce occurs to make a marriage agreement to help prevent disputes in the future. Keyword: Property, Personal Property, Divorce. Abstrak: Dalam suatu perkawinan yang sah, menimbulkan akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat(1) UU.No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan pasal ini secara formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan dalam perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain Bagaimana  Pengaturan  Hukum Harta Suami Istri  Setelah Terjadinya Perceraian, Penguasaan Harta Milik Pribadi  Setelah Terjadinya Perceraian dan Bagaimana Akibat Hukum Salah Satu Pihak Yang Menganggap Ada Hak Bersama Pada Harta Bawaan  Yang Diperoleh Semasa Perkawinan Masih Berlangsung Dalam Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu Library Research berupa studi dokumenter. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sehingga penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.. Harta bawaann yang dimiliki oleh suami-istri selama perkawinan dan setelah perceraian hendaknya tidak mencampur harta tersebut sehingga tidak terjadinya konflik pada saat perceraian.  Sebaiknya terhadap antisipasi apabila terjadi perceraian melakukan perjanjian perkawinan untuk membantu agar tidak terjadinya sengketa dikemudian hari. Kata kunci: Harta, Milik Pribadi, Perceraian.
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENGECER KEPADA DISTRIBUTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK DENGAN SISTEM TERM OF PAYMENT Batubara, Gahfi Saelandra; Sembiring, Rosnidar; Aflah, Aflah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4266

Abstract

Abstract:This study discusses breach of contract (wanprestasi) committed by retailers toward distributors in the context of product sales transactions using a term of payment system. The breach, specifically related to delayed or unfulfilled payments by the retailer, results in operational and cash flow problems for the distributor. This research adopts a normative juridical approach, utilizing literature review and document analysis as data collection techniques. The analysis reveals that the legal relationship between the retailer and the distributor in sales transactions under a term of payment system arises from a sales agreement mutually agreed upon by both parties. Dispute resolution options available to the distributor include both litigation and non-litigation legal efforts. In practice, when a breach of contract is committed by the retailer, distributors tend to prefer non-litigation dispute resolution. This preference is due to the lack of legal certainty regarding specific sanctions against breaching retailers, as well as considerations related to company image and the high costs associated with litigation.  Keyword:Breach of Contract, Dispute Resolution, Distributor–Retailer Relationship,  Term of Payment  Abstrak: Penelitian ini membahas wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer kepada distributor dalam transaksi jual beli produk dengan sistem term ofpayment. Wanprestasi terkait pembayaran yang dilakukan pengecer yang bermula dari transaksi term ofpayment, mengakibatkan terjadinya permasalahan kegiatan operasional cashflow distributor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan hukum Pengecer dan Distributor dalam transaksi jual beli dengan sistem term ofpayment timbul dengan adanya perjanjian jual beli barang yang disepakati kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dapat diupayakan distributor yaitu dengan menempuh upaya hukum litigasi maupun non litigasi. Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer biasanya distributor lebih mengutamakan penyelesaian sengketa non litigasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum sanksi yang secara khusus bagi pengecer yang melakukan wanprestasi dan pertimbangan imej perusahaan serta biaya yang dibutuhkan untuk upaya hukum secara litigasi.  Kata kunci: Distributor, Pengecer, Perjanjian, Wanprestasi   
Co-Authors -, Tommy -, Tony Abd. Rahim Lubis Abdul Haris Abdul Haris Nasution Adiasih, Ning Aditia, Rozy Kurniady Aflah, Aflah Afnila Afnila Afnila Agus Armaini RY Agus Yudha Hernoko Ahmadi Hasan Al Amruzi, HM Fahmi Alfi Syahrin Alvi Syahrin Andi Suriyaman Mustari Pide APHA, Journal Manager Aprilyana Sembiring, Idha Ardianto, Yosia Ardilia, Novi Rizki Ardina Khoirunnisa Arivai Nazaruddin Sembiring Arnektus Simbolon Arsyad Subhan Purba Astroman Saragih, Sabio Aulia, Muhammad Radhi Azwar, Tengku Keizerina Devi Azzahra, Sheika Azzumar Azza Akbar Balqis Davya Guci, Samira Bartholomeus Diaz Sianipar Batubara, Gahfi Saelandra Bosna Trimanta Br.Hombing, Marina All Bright Brigitta Silitonga BUDIMAN GINTING Carin Felina Chairul Bariah Chairunnisa, Refi Rafika Cindy Haryadmo, Veronika Cristina Natalia Tarigan Damanik, Sari Maisyarah Dedi Harianto Desi Robiatul Adawiyah Siregar Dhiyaul Habib Ifham Doddy Safnul Dominikus Rato Dt. Ananda Farkhie Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom Dyssa Novita Edy Ikhsan Elphan Kumbara Embun Sari Embun Sari Emy Handayani Erizon Khairunsyah Erwin, Fathia Qanita Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Faisal Akbar Nasution Faizun Kim Azhar Febrianto Lubis, Yudhi Fendi Fendi Fery Rafly Firman Simarmata Fitri Nadiyah Razma Gusti Muzainah Hady Hidayat Tambunan Hammar, Robert K.R Harahap, Mita Yasmina Hartina Hartina Hasballah Thaib Hashim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasyim Purba Helen, Helen Henny Putri Raya Bernice Marpaung Herlinda, Erna Hutabarat, Nidea Novresia Hutauruk, Loren Rumia Idha Apriliyana Idha Apriliyana Idha Aprilyana Sembiring Iqbal Mursalin Ismarandy Ismarandy Ivan Damarwulan Ivana Novrinda Rambe Jelly Leviza Jonni Silitonga Joshua Narwastu Sijabat Juang, Nurhadi Ahmad Juda Deo Silitonga Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Kaban, Maria Kanishka Bhuller Karina Lukman Hakim Keizerina Devi Azwar Kunthi Tridewiyanti Laila Fairuz Matondang, Nindi Lia Nur Aini Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Carissa Vialyta M Hamdan M Maria M. Aulia Zikry Lubis M. Yamin - M. Yamin Lubis Madiasa Ablisar Maharani Maharany Barus, Utary Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Maralutan Siregar Maria Maria Kaban Maria Kaban Maria Kaban Maria Maria Maria Maria Marissa Gabriela Hutabarat Marlina Marthin, Marthin Mega Ariza Melda Notaria Mhd. Subhi Solih Hasibuan Mifa Al Fahmi Mirza Nasution Muhammad Azhali Siregar Muhammad Ekaputra Muhammad Fajar Tanjung Muhammad Yamin Muhammad Yamin Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhayminah Muhayminah Muhsin Aseri, Muhsin Munthe, Arfansyah Nabillah Nam Rumkel Nasution, Siti Nurahmi Natasha Karina Sianturi NATASHA Siregar Nidea Novresia Hutabarat Novalia Arnita Simamora Nur Aida, Nur Ok Saidin OK. Saidin Panca Rahmad Siburian Panggabean, Mora H Ramadhan Pawana, Sekhar Chandra Posma Otto Martua Manalu Pra Ashari, Noval Purba, Asrot Purba, M. Hadyan Yunhas Purwoko, Agus Putri Ramadhona Rambe Putri Sitanggang Rabiatul Syariah Rahmadhani, Sylvia Ramadani Ramadani Ray Amantharo Saragih Retno Amelia Rina Rina Rina Yulianti Rini Fidiyani Rissa Putri Bert Rizky Feb Riansyah Hasibuan Rizky Rumondang Robert Runtung Runtung Runtung Runtung Sitepu Ruth Dewi F. Sinambela Safrida Safrida Saidin Saidin Saidin saidin, saidin Salsabila, Unik Hanifah Samion Ginting Samsul Sembiring Sastra, Putri Azzahra Febriani Shirley Shirley Shopia Purba, Richi Sianipar, Geofanny Guruh Hasintongan Simanjuntak, Agnes Vepy Sinaga, Fierda SINAGA, HENRY Sitanggang, Marihot Doni Putra Sitanggang, Yolanda Br Sitepu, Rungtung Sitepu, Runtung Siti Eliza Solistis Dachi Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Sunarmi Sunarmi Sunarmi Suprapto Suprapto SUPRAYITNO Suprayitno - Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suryani, Rafika Sutiarnoto Sutiarnoto Syaddan Dintara Lubis Syafira, Raisa Putri Syafruddin Kalo Syamsul Rizal Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar Takarub, Kukuh Derajat Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tarigan, Debby Tri Sebbiana Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah Theresia Tony Tripetra Yokhanan Tarigan Trohna, Dyona Rizky Ummu Salamah Musaddad Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Wahidah Wahidah Wahyu Ibrahim Wahyudi, Ichsan Wayan P. Windia Widya Widya Wulansari, Chatarina Dewi Wury Yanti Sinaga Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yordinand, Yordinand Yulia Resa Simorangkir Zai, Fransiskus Rahmad Zaidar Zaidar Zaidar Zaidar, Zaidar Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad