Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.649
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Journal of International Law Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Positum Journal of Law Science Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Hukum Bisnis JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Visi Sosial Humaniora International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Indonesian Journal of International Law Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Jurnal Ilmu Multidisplin EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Journal Publicuho Recht Studiosum Law Review Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal of Law & Policy Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
MAHMUL SIREGAR
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 229 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 229 Documents
Search

 17   18   19   20   21 
KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PRIORITAS PEMBERDAYAAN UMKM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Tarigan, Hans Joy; Nasution, Bismar; Sunarmi, S; Siregar, Mahmul
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.584 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1428

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menghasilkan berbagai barang/jasa, diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional/daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah (Pemda) akan barang/jasa yang dibutuhkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi kebutuhan Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dapat dilakukan melalui kegiatan pengadaan barang/jasa (procurement), yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan khususnya untuk pengembangan perekonomian di daerah. Untuk itu maka kegiatan pengadaan barang/jasa pada Pemda, dalam implementasinya idealnya diprioritaskan memberdayakan UMKM. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa belum sepenuhnya tercipta kepastian hukum mengenai implementasi prioritas permberdayaan UMKM dalam pengadaan barang/jasa pada Pemda. Hal tersebut dikarenakan belum ada ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008) maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018), yang menentukan mengenai kewajiban hukum Pemda untuk mengimplementasikan prioritas pemberdayaan UMKM dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pada Pemda.
KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PRIORITAS PEMBERDAYAAN UMKM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Tarigan, Hans Joy; Nasution, Bismar; Sunarmi, S; Siregar, Mahmul
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1428

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menghasilkan berbagai barang/jasa, diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional/daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah (Pemda) akan barang/jasa yang dibutuhkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi kebutuhan Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dapat dilakukan melalui kegiatan pengadaan barang/jasa (procurement), yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan khususnya untuk pengembangan perekonomian di daerah. Untuk itu maka kegiatan pengadaan barang/jasa pada Pemda, dalam implementasinya idealnya diprioritaskan memberdayakan UMKM. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa belum sepenuhnya tercipta kepastian hukum mengenai implementasi prioritas permberdayaan UMKM dalam pengadaan barang/jasa pada Pemda. Hal tersebut dikarenakan belum ada ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008) maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018), yang menentukan mengenai kewajiban hukum Pemda untuk mengimplementasikan prioritas pemberdayaan UMKM dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pada Pemda.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA HIBAH SAHAM OLEH PENGADILAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS Elbert, Elbert; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3124

Abstract

Abstract: Unlawful conduct by a notary refers to actions that violate the legal and ethical obligations inherent to the notarial profession. This includes the preparation of inaccurate documents, abuse of authority, of failure to adhere to professional ethics. This study aims to examine and analyze the validity requirements for share transfer through a grant and its legal implications for the implementastion of the General Meeting of Shareholders (GMS). This research employs a normative juridical method with a descriptive analytical approach, utilizing both statutory and cased-based approaches. Seceondary data is the main source, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature review and analyzed qualitatively. Keywords: Notary, Share Grant Deed, Unlawful Conduct Abstrak: Perbuatan melawan hukumun notaris adalah tindakan seorang notaris yang bertentangan dengan aturan atau prinsip yang harus ditaati dalam melaksanakan tugasnya. Hali ini mencakup pelanggaran terhadap kewajiban professional, seperti membuat dokumen yang tidak sesuai kenyataan, menyalahgunakan kewenangan, atau mengabaikan etika yang berlaku dalam profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis syarat keabsahan pengalihan saham dengan hibah dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan RUPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan penrundang-undangan dan penedekatan kasus. Data sekunder menjadi data utama penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan analisis data kualitatif. Kata kunci: Notaris, Akta Hibah Saham, Perbuatan Melawan Hukum 
KEWENANGAN LEMBAGA DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN KEHALALAN PRODUK BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DI INDONESIA Lubis, Muhammad Abdul Ali; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3162

Abstract

Abstract: Instant food products, fast food, restaurants to market snacks are things that are prone to contamination by types of food that are not halal, both in terms of ingredients and processes. The issue of the halal labeling process has changed since the beginning of the implementation of halal labeling until the emergence of several regulations, namely Law No. 33 of 2014 and updated by Law No. 6 of 2023. This study uses a normative legal research method (juridical normative) To obtain valid and accountable research results, it is necessary to use data collection techniques and tools, namely, Library research and Field research in the form of interviews. The tools used in this research method include document studies and interview guidelines. From the results found that Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection cannot be used as a reference in terms of consumer protection issues in the field of halal labeling, this issue should be the domain of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees so that a revision needs to be made to the law, namely by adding legal protection, as well as legal efforts that can be taken by business actors and consumers who feel disadvantaged by the halal labeling process. Keyword: Legal Certainty, Legal Protection, Halal Labeling Process, BPJPH, MUI Abstrak: Produk–produk makanan instan, makanan cepat saji, restoran sampai jajanan pasar merupakan hal yang rawan dicemari oleh jenis makanan yang tidak halal baik dari segi bahan, maupun prosesnya. Persoalan mengenai proses labelisasi halal mengalami perubahan sejak awal mula diberlakukannya labelisasi halal sampai dengan munculnya beberapa aturan yakni Undang–Undang No 33 Tahun 2014 dan diperbeharui dengan Undang–Undang No 6 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan akuntabel maka perlu digunakan teknik dan alat pengumpulan data yaitu, Penelitian kepustakaan (library research) dan Studi lapangan (field research) berupa wawancara. Alat yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup studi dokumen dan pedoman wawancara. Dari hasil yang ditemukan bahwa Undang–Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum bisa menjadi acuan dalam hal persoalan perlindungan konsumen dibidang labelisasi halal, persoalan ini harusnya menjadi ranah dari UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sehingga perlu dilakukan revisi dalam UU tersebut yaitu ditambahkan tentang perlindungan hukum, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yang merasa dirugikan oleh proses labelisasi halal. Kata kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Proses Labelisasi Halal, BPJPH,                    MUI
Penerapan Bunga Deposito Perbankan Diluar Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.519

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai penerapan bunga deposito oleh bank yang melebihi ketentuan maksimal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta implikasi yuridis dari tindakan tersebut. Penerapan bunga yang melampaui batas maksimal penjaminan, yakni 3,50% untuk bank umum sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran LPS Nomor 3 Tahun 2022, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja (intentional tort liability). Perbuatan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar baik bagi nasabah maupun stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini menelaah pertanggungjawaban hukum bank berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata serta teori pertanggungjawaban hukum perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan bank tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa batalnya perjanjian deposito, tidak dapat dilaksanakannya perjanjian (unenforceable contract), potensi likuidasi bank, pengenaan sanksi administratif, serta tidak dibayarkannya klaim penjaminan oleh LPS. Untuk itu, pengawasan oleh otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS perlu ditingkatkan guna menjamin kepatuhan bank terhadap ketentuan suku bunga penjaminan dan melindungi hak deposan.
Risiko Kredit yang Tidak Diikat Jaminan Kebendaan Atas Hak Tanggungan Chairuna, Tengku Mita; Sunarmi, Sunarmi; Harianto, Dedi; Siregar, Mahmul
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.520

Abstract

Penelitian ini membahas risiko hukum yang timbul akibat pemberian fasilitas kredit tanpa jaminan kebendaan berupa hak tanggungan, dengan studi kasus pada PT. Bank Sumut. Dalam praktiknya, pemberian kredit tanpa agunan ditujukan untuk mendukung akses permodalan pelaku usaha kecil dan menengah, namun menimbulkan potensi risiko tinggi terhadap terjadinya kredit macet (non-performing loan). Risiko tersebut semakin kompleks karena tidak adanya jaminan khusus yang dapat dijadikan objek eksekusi jika debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis dan didukung studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Bank Sumut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit tanpa jaminan kebendaan tidak memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi debitur, dan rentan terhadap terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), pemberian fasilitas kredit seharusnya tetap diiringi dengan pengikatan jaminan kebendaan seperti hak tanggungan agar menciptakan kepastian hukum, perlindungan terhadap aset bank, dan mendukung sistem perkreditan yang sehat.
Penyalahgunaan Kedudukan Komisaris Pt. Condato Grup Indonesia Sebagai Tindakan Ultra Vires (Studi Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/Pn Jkt.Pst) Tanjung, Muhamamd Dafi; Siregar, Mahmul; Robert
Acta Law Journal Vol. 3 No. 2 (2025): June 2025
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The board of commissioners acts as a supervisor and advisor to the board of  directors. Commissioners who use their position to provide advice to the board of directors so that the commissioners can take action on behalf of the company without any authority constitute an act of abuse of the commissioner's position to take ultra vires actions. As illustrated in the case of PT. Condato Grup Indonesia (PT.CGI) in Decision Number 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, the commissioners of PT. CGI took action to transfer payments from consumers to their supplier companies and withhold PT. CGI's profits. This study uses a normative legal research method, with a statutory, case and conceptual approach, through a literature study data collection technique that collects data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as analyzed using a qualitative  analysis approach. Where several legal issues will be studied, namely how ultra vires actions carried out by commissioners can be categorized as abuse of  position, how the judge's considerations in deciding whether the elements of an unlawful act in Decision Number 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst are fulfilled, and how the legal analysis is of the view that the commissioners of PT. CGI have committed ultra vires actions. This study concludes that commissioners who abuse their positions to influence the board of directors are ultra vires actions, as  commissioners of PT. CGI have committed unlawful acts by abusing their authority to divert and withhold the company's profits ultra vires. In this case,  ultra vires actions are the cause of the losses incurred by PT. CGI. Therefore, the  commissioners are obliged to bear all losses, considering that the consequences of ultra vires actions are not binding on the company because they are null and void and trigger the application of the principle of piercing the corporate veil. Keywords: Position of Commissioner; Abuse; Ultra Vires.Abstrak Dewan komisaris berkedudukan sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Komisaris yang menggunakan kedudukannya dalam pemberian nasihat kepada direksi agar komisaris dapat melakukan tindakan mewakili perseroan tanpa adanya kewenangan merupakan perbuatan penyalahgunaan kedudukan komisaris untuk melakukan tindakan ultra vires. Sebagaimana tergambar di permasalahan PT. Condato Grup Indonesia (PT.CGI) dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, komisaris PT. CGI melakukan tindakan pengalihan pembayaran dari konsumen ke perusahaan perusahaan supplier miliknya dan menahan keuntungan PT. CGI tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual, melalui teknik pengumpulan data studi pustaka yang mengumpulkan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana untuk  dianalisa secara pendekatan analisis kualitatif. Dimana akan dikajinya beberapa permasalahan hukum, yaitu bagaimana tindakan ultra vires yang dilakukan oleh komisaris dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kedudukan, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, serta bagaimana analisa hukum yang berpandangan komisaris PT. CGI telah melakukan tindakan ultra vires. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komisaris yang menyalahgunakan jabatannya untuk mempengaruhi direksi merupakan tindakan ultra vires, sebagaimana komisaris PT. CGI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk mengalihkan dan menahan keuntungan perseroan secara ultra vires. Dalam kasus ini, tindakan ultra vires menjadi causa penyebab dari akibat kerugian PT. CGI timbul. Karena itu, komisaris wajib menanggung seluruh kerugian, mengingat akibat tindakan ultra  vires tidak mengikat perseroan karena batal demi hukum dan memicu penerapan prinsip piercing the corporate veil. Kata Kunci: Kedudukan Komisaris; penyalahgunaan; Ultra Vires
Legal Certainty on the Regulation of Registration of Legal Entities in the Establishment of Village-Owned Enterprises in North Sumatra After the Enactment of the Copyright Law Namora*, Ola Fatimah; Siregar, Mahmul; Azwar, T. Keizerina Devi; Sukarja, Detania
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v7i3.41124

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) are village economic institutions formed by the village government together with the community, based on laws and regulations and mutual agreements. The goal is to strengthen the village economy and improve community welfare. However, the status of Village BUM as a legal entity is still a matter of debate, especially after the birth of the Job Creation Law which changed the provisions in the Village Law related to the legal status of Village BUM. Article 117 of the Job Creation Law amends Article 87 of the Village Law, which was later clarified through the Village BUM PP, by emphasizing that Village BUM must be registered as a legal entity. This study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Research data was obtained through literature studies and interviews, with qualitative analysis. The results of the study show that clearer arrangements regarding the legal status of Village BUM are urgently needed to fill the legal void and ensure legal certainty. Although the Job Creation Law and the Village BUM PP have affirmed the legal status of the Village BUM, there is still a legal vacuum related to the form of the Village BUM legal entity due to the non-recognition of the Village Regulation (Perdes) in the order of legislation. This has juridical implications in the form of legal uncertainty regarding the form of the legal entity of the Village BUM. Thus, further arrangements are needed to ensure professional governance of Village BUM and in accordance with the guidelines of laws and regulations.
KEKUATAN EKSEKUTORIAL SURAT PENGAKUAN UTANG DIBAWAH TANGAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH: STUDI PUTUSAN NOMOR: 2661 K/PDT./2022 Khoiriah Pane, Melyda; Siregar, Mahmul; Mulhadi, Mulhadi
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 9 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i9.3289

Abstract

This study aims to analyze the validity and executorial power of debt acknowledgment letters made privately (non-notarial) in money lending agreements with land rights as collateral, using the Supreme Court Decision No. 2661 K/Pdt/2022 as a case study. Privately made debt acknowledgment letters are often used due to their simplicity, yet they pose legal issues when the debtor defaults and collateral execution is needed. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. It is based on legal certainty theory, legal protection theory, and justice theory. The findings show that privately made debt acknowledgment letters do not have direct executorial power without notarial authentication or formal registration of collateral rights. Nevertheless, such letters can still serve as admissible evidence in breach of contract lawsuits. The Supreme Court's decision in this case highlights the importance of legal protection and certainty in private law agreements. The study recommends using notarial deeds for debt acknowledgment to ensure executorial strength and legal safeguards for the parties involved.
Perlindungan Hukum Terhadap Angel Investor Atas Kerugian Pada Permodalan UMKM Rizal, Asyraful; Siregar, Mahmul; Arifiyanto, Joiverdia
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1168

Abstract

Keterbatasan modal merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Modal sangat penting dalam mendukung perkembangan usaha. Banyak pelaku UMKM kesulitan mengembangkan usahanya karena kekurangan dana. Angel investor adalah individu yang memberikan dukungan modal kepada UMKM, terutama pada tahap awal, serta membantu melalui bimbingan dan jaringan bisnis. Namun, kerja sama ini tidak selalu berjalan sesuai harapan dan dapat menimbulkan wanprestasi, sehingga memicu persoalan hukum antara kedua pihak.Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan data lapangan, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi khusus di Indonesia yang secara jelas mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban angel investor dalam investasi kepada UMKM. Hubungan antara angel investor dan UMKM umumnya berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap risiko kerugian bagi kedua belah pihak.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Abdul Rauf Abdullah, Fauzi Adi Gunawan Adi Saputra Adli Fahmi Lubis, Muhammad Adryansyah, Dony Aflah, Aflah Agnest Elga Margareth Agusmidah Agusmidah Aida Nur Hasanah Aldi Subartono Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amala, Sri Rizky Amanda Serena Amrizal Fahmy Fahmy Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Rian Djajadi Andreas Iriando Napitupulu Angga, Suheri Anthonius Ginting Antonius Leonard Tarigan Aprilyana S., Idha Ardiantha Putera Sembiring Arifiyanto, Joiverdia Ariq Ablisar Ashri Azhari Baeha Aulia, Kevin Aziz, Muhammad Fauzan Azwar, Tengku Keizerina Devi Berliane, Aurelia Binsar Parulian Sitanggang Bismar Nasution BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bismar Nasution Bismar Siregar, Bismar Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BUDIMAN GINTING Cahya Wijaya Calvin Calvin Chairiyah Ella Sari Siregar Chairuna, Tengku Mita Chaniago, Alfajri Muhammad Charles Silalahi Cherdina Efenti Choirun Parapat Choky Permana Hutagalung Chrisintia Sitompul Churairah, Abu Cindy Theresia Br Manurung Ciptawan, Ciptawan CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA Daulay, Harmona Dede Aquari Irawan Surbakti Dedi Harianto Delfani Febryana Lubis Dezky Muji Setyo Diah Ayu Oktriningsih Dwi Putri Rezky Sihite Dwi Rahmawati Ebenezer Simanullang Edy Ikhsan Efendi Tambunan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Elbert, Elbert Elikson Rumahorbo Emya Pratidina Sembiring Endame Suranta Ginting Eri Lukmanul Hakim Pulungan Eric Tanaka Erlinda Vivi Yusanti Evlin Yosephin Natazza Simanjuntak Faisal Akbar Nasution Faisal Anshari Dwana Faradila Yulistari Ferawati Br.Tarigan Fernando Enrico Fermi Partahi Fidelis Haposan Silalahi Fitri Yanni Dewi Siregar Fitri Yanni Dewi Siregar Floraulina Theadora Tarigan Frans Affandhi Fransiska Harahap Freddy VZ. Pasaribu Gunawan, Andrie Gusnia Hanako Hady, Faisal Hafizhah, Annisa Handoko, A.D Hani Riadho Nasution Hanie, Meidina Zulfa Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hendra Adiwijaya Herbert Rumanang Herianto Herianto Herman Brahmana Hery Widijanto Hilbertus Sumplisius M. Wau Hutagalung, Jessica Imelda Putri Idha Aprilyana Sembiring Idris, Siti Hafsyah Ika Wahyuni ILHAM FAUZI Ilham Rohjadina Imanuel Sembiring Imastian Chairandy Siregar Isnaini Isnaini, Maulida Jannah, Rizki Nurul Jelly Leviza John Bert Christian Jonathan Arga Simbolon, Berry Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Julia Agnetha Br. Barus Julisman Julisman Junandar Indra Tongam Panggabean Jusak Tarigan Kaban, Maria Kamaluddin Pane Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Keizerina Devi Azwar, T Khair, Azizan Khairin Ulyani Tarigan Khairul Khairul, Khairul Khoiriah Pane, Melyda Koeswoyo, Josephine Kristi Emelia Pasaribu Laurentia Ayu Kartika Putri Lemmy, Muhammad Ilham Akbar Leonard Pandapotan Sinaga Lesly Saviera Lidia Sinaga Limbong, Henman Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Ikhsan Lubis, Muhammad Abdul Ali Lubis, Tri Murti Lubis, Yeti Meliany Lumban Tobing, Ruth Yiska M Febriyandri Satria M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus M. Iqbal Asnawi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Maha, Rinto Mahmud Mulyadi Malto S. Datuan Manambus Pasaribu Manurung, Doni Freddi Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina, Marlina Marpaung, Ladyta Tahany Reformita Matondang, Edy Syahputra Meisy Kartika Putri Sianturi Melati Fitri Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mona Lamtiur Es. Cape Muhammad Aulia Rizki Agsa Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Haris Muhammad Hendra Razak Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mulhadi, Mulhadi Muniifah, Nur Mutiara Panjaitan Namora*, Ola Fatimah Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Anggi Nasution, Zaid Perdana Natasya Sirait, Ningrum Nindyo Pramono NINGRUM NATASYA SIRAIT Nugroho, Nur Nurjannah Siregar Nurjannah, Lia O.K Saidin Oki Basuki Rachmat Omar Akbar Aldian Pinem Parinduri, Hamdani Pendastaren Tarigan Popon Rabia Adawia Pratiwi Damanik, Maristella Puput Dini Lestari Purba, M Hadyan Yunhas Puspa Melati Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Putra, Boni Putra, Hadian Indrawan Putri Angginamora Putri Ayu Pratiwi Putri Nesia Dahlius Putri Pertiwi S, Santika Putri, Zelika Annisa R, Robert Rabithah Nazran Rachmat, Oki Basuki Rafiqi Raissa Avila Nasution Raymond Adytia Depari Rendra Alfonso Sitorus Riadhi Alhayyan Riamor Bangun Ridho Pamungkas Riswan Munthe Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman Rizal, Asyraful Rizki Alisyahbana Rizki Putra, Rahmat Rizkita, Cindy Robert Robert Robert Robert, Robert Robinson Sihombing Roli Harni Yance S. Garingging Romadhon, Sasro Mulya Rosmalinda Rosnidar Sembiring Runtung Runtung Runtung Ryandava Rizky, Tengku Muhammad S, Sunarmi Saddam Shauqi Sagala, Liwarny Sagala, Rumanty Fitriana Saidin Saidin Sandrawati, Erna Sandy, Mahmud Isyac Kurnia Sari Rezeki Indra Saryo Saryo Shawina Widyandarie Sheila Miranda Hasibuan Sherhan Sherhan Siahaan, Gerald Partogi Siegfried, Irene Elfira Dewi Sihombing, Deus Levolt Sihombing, Harafuddin Silitonga, Elia Fransisco SIMAMORA, DANIEL Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Simbolon, Elsa Daniella Simon Simon Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso SINAGA, HENRY SINAGA, SUDARMAN Sinulingga, Tommy Aditia Siregar, Nopi Aryani Siregar, Putra R Sitepu, Deni Randa Sitepu, Runtung Sitorus, Chrismo H Sugirhot Marbun Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Suherman Nasution Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, S Sunarmi, Sunarmi Supandi Surbakti, Evan Seprianta Surtan Harista Muda Hasibuan Surung Aritonang Aritonang Suryani, Rafika Susi Muliyanti Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tan Kamello Tanjung, Muhamamd Dafi Tarigan, Christina Margaretha br Tarigan, Hans Joy Tarigan, Vita Cita Emia Tarsisius Murwadji Taufik Hasudungan Sihotang Taufik Hidayat Lubis Taufik Siregar Tiyana Br. Situngkir, Anggis Tony Tony Tri Murti Lubis Trisna, Wessy Tumpal Utrecht Napitupulu Ucok Yoantha Ujung, Lolonta Gabriella Exaudita Utary Maharany Barus Vina Trinanda Dewi Vita Cita Emia Tarigan Warhan Wirasto Wibowo, Bagus Firman Widodo Ramadhana Wina Wina Windha Yahya Ziqra Yessi Serena Rangkuti Yohana Yohana Yulida, Devi Yuriandi, Agung ZULFAH, INDANA