p-Index From 2021 - 2026
16.649
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Journal of International Law Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Positum Journal of Law Science Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Hukum Bisnis JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Visi Sosial Humaniora International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Indonesian Journal of International Law Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Jurnal Ilmu Multidisplin EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Journal Publicuho Recht Studiosum Law Review Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal of Law & Policy Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementation of Mineral and Coal Mining Licensing In Indonesia After Presidential Regulation of 2022 Aulia, Kevin; Ginting, Budiman; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.396

Abstract

This study examines the management of mining licenses, focusing on the impact and effectiveness of mineral and coal mining permits after Presidential Regulation No. 55/2022. Using a juridical normative approach with literature and field studies, it finds that Law No. 3/2020 shifted key licensing authority for non-metal mineral and rock mining from the Governor to the Central Government. The regulation then delegated permit issuance and oversight to the Provincial Government, changing regional authority from attributive to delegated. In practice, both the law and the regulation have not effectively resolved mining-related issues.
Analisis Hukum Penyesuaian Harga (Eskalasi) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pelaksanaan Multi Years Sihombing, Harafuddin; Ginting, Budiman; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i1.141

Abstract

Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah selalu disertai dengan kontrak pengadaan baik kontrak tahun tunggal maupun kontrak pengadaan tahun jamak (multi years). Pada kontrak tahun jamak dapat dibarengi dengan klausul tentang eskalasi (penyesuaian harga) yang telah diatur secara hukum. Kadangkala ketika terjadi eskalasi harga, pihak pemerintah tidak langsung memenuhi permintaan dari pihak perusahaan penyedia. Sehingga tidak jarang kontraktor terpaksa melakukan gugatan ke Pengadilan untuk meminta haknya, untuk itu telah ada beberapa putusan pengadilan yang dihasilkan terkait eskalasi harga. Oleh karenanya terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini diantaranya tentang aspek hukum penyesuaian harga (eskalasi) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pelaksanaan multi years. Kemudian tanggungjawab hukum terhadap resiko cost overrun (pembengkakan/eskalasi) dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Akhirnya menganalisa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pengadilan terkait perkara eskalasi harga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan/studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek hukum penyesuaian harga (eskalasi) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pelaksanaan multi yearsawalnya didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (8) Kepres Nomor 80 Tahun 2003, selanjutnya berdasarkan ketentuan terbaru eskalasi harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mengikuti ketentuan Pasal 25 huruf d, Pasal 37 dan Pasal 52 ayat (1) huruf f Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Kemudian tanggungjawab hukum terhadap resiko cost overrun (pembengkakan/eskalasi) dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, apabila pemerintah dalam hal ini sebagai pengguna anggaran tidak memenuhi kekurangan biaya yang dialami penyedia akibat eskalasi maka pemerintah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan tanggungjawab pemenuhan kewajiban dan ganti kerugian, selain daripada itu juga dapat dikenakan sanksi administratif. Akhirnya didapati analisa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan-putusan pengadilan terkait perkara eskalasi harga yaitu walaupun sejatinya hakim memutus dengan menyatakan pemerintah daerah kabupaten/kota telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan pembayaran kekurangan biaya akibat terjadinya eskalasi harga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan multi years, namun terdapat kekeliruan pada pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi yang tidak mengikutsertakan ganti kerugian berupa bunga yang dapat dibebankan kepada Pemerintah Daerah, karena ganti kerugian juga meliputi bunga maupun kompensasi
The Important Role of MSMEs in National Economic Development Handoko, A.D; Pramono, Nindyo; Siregar, Mahmul; Nasution, Mirza; Barus, Utary Maharany
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 (2023): Ultimate Journal of Legal Studies (ULJLS)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v1i1.12984

Abstract

ABSTRACT Member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), make MSMEs a default factor in every economic law, especially investment law. However, the role of MSMEs in Indonesia is still often underestimated and has not received adequate opportunities to play their role in national economic development. The main problem in this research is to question how the issue of providing opportunities for the development of MSMEs in the rule of law in the economic sector in Indonesia. By using the normative juridical legal research method, it appears that MSMEs have an important role in national economic development, and therefore become an important target in efforts to achieve the State's Goal in promoting general welfare. The data collection technique in this study uses secondary data with qualitative data analysis techniques. From this research, it was found that there is an awareness of the importance of the role of MSMEs in national economic development, which is contained in various policies and legal regulations. The problem is that the implementation of these policies and regulations are still not in line with expectations. From the results of this research, it is recommended that the Government of Indonesia to reform the investment law in which it is mandated to provide opportunities for the development of MSMEs, so that MSMEs can really play an important role in the national economic development. Keywords : investment law, national economic development, role of MSMEs, legal reform;
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/Pojk.O7/2022 Raissa Avila Nasution; Budiman Ginting; Mahmul Siregar; Tengku Keizerina Devi Azwar
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 7, No 1 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v7i1.2292

Abstract

This article or writing aims to analyze the legal protection of personal data for banking customer services and analyze the resolution of the problem of leakage and protection of customer data after the enactment of financial services authority regulation (POJK) Number 6/Pojk.O7/2022. The problem focuses on the Financial Services Authority (OJK) regulations and the Personal Data Protection Law (UU PDP). Data was collected using a normative approach, using primary (laws, regulations), secondary (legal literature), and tertiary (legal encyclopedia) legal materials, and analyzed qualitatively. The research results show that the protection of banking customers' personal data in Indonesia has increased with the existence of POJK Number 6/POJK.07/2022 and Law Number 27 of 2022, which emphasize transparency, transparency and data security. Banking institutions must comply with the provisions and sanctions if they violate them, with the OJK playing an important role in supervision. In addition, resolving data leaks involves assessing losses and can be done through mediation, arbitration or litigation. Compliance with regulations and principles of legal justice is expected to minimize negative impacts and maintain public trust.
Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Pelayanan Pembuatan Paspor Same Day Service pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Putri Angginamora; Mahmul Siregar; Vita Cita Emia Tarigan
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 7, No 1 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v7i1.2310

Abstract

Paspor merupakan dokumen identitas penting yang digunakan saat bepergian ke luar negeri. Di Indonesia, penerbitan paspor diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas equality before the law dalam pelayanan pembuatan paspor same day service di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pejabat terkait serta masyarakat pemohon paspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas dalam penerbitan paspor, pelaksanaan layanan same day service menimbulkan beberapa tantangan, terutama terkait ketidaksetaraan akses akibat biaya tambahan yang cukup tinggi. Rekomendasi perbaikan mencakup pemberian subsidi atau tarif berjenjang, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
Notary Authority in Providing Legal Consultation Outside Of Notary Deeds: In Compliance With The Code of Ethics and Social Responsibility of Notaries Calvin, Calvin; Sinaga, Henry; Siregar, Mahmul
Jurnal Hukum Replik Vol 13, No 1 (2025): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v13i1.14238

Abstract

This research examines the role of notaries in providing legal counseling and legal consultation as a manifestation of the social responsibility of the legal profession. Using normative juridical research methods with descriptive analytical approaches that rely on secondary data and literature study techniques, this research finds that notaries have a strategic role in creating legal awareness in society through legal counseling that is collective, preventive, and educative, as well as legal consultation that is individual and curative. However, the research results show that there is normative ambiguity regarding notaries' authority in providing legal consultation, where formally notaries are only authorized to provide legal counseling in the context of deed preparation, but in practice they often provide legal consultation free of charge as a form of social responsibility. This research concludes that clearer and more definitive regulations are needed to provide legal certainty regarding the limits of notaries' authority in providing legal consultation, so as to strengthen the position of notaries as public servants in the field of law without violating professional ethics.Keywords: Notary, legal consultation, notarial deed.
Penyelesaian Konflik dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial Zulfah, Indana; Siregar, Mahmul; Sembiring, Idha Aprilyana
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v3i1.15530

Abstract

Artikel ini menggunakan teori solidaritas sosial untuk mengetahui semua jenis peraturan adat yang ada di masyarakat Mandailing, serta bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Masyarakat Mandailing sangat terbiasa dengan peraturan adat ini, karena mereka tidak terlepas dari hukum dan norma adat. Perlu adanya mengkaji ketaatan terhadap hukum adat untuk kelestarian hukum yang original berasal dari Indonesia. Pertama, berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana hukum adat dalam menyelesaikan konflik masyarakat yang berkenaan dengan nilai adat istiadat berdasarkan teori solidaritas sosial? Kedua, bagaimana proses pembentukan peraturan adat mandailing dilihat dari teori solidartias sosial?. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian konflik atau sengketa adat dalam sudut pandang teori solidaritas sosial diartikan sebagai upaya menjaga keutuhan hukum adat atau peraturan adat yang telah berlaku diantara masyarakat adatnya, melalui suatu proses peradilan adat yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan secara turun-temurun bagi masyarakatnya untuk mematuhi dan menjalankan hukum adat. Dalam konteks hukum adat Mandailing, hukum adatnya dibentuk dan diterapkan oleh seorang Raja berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku di masyarakatnya atas nasihat dari Mora, Kahanggi dan Anak Boru nya serta pendapat para pemuka agama (Malim) yang ada diantara masyarakatnya. Upaya pemberian pembentukan kebiasaan di masyarakatnya untuk mematuhi dan menjalankan hukum adatnya, dilaksanakan melalui peradilan terbuka (Sopo Gadang) yang dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat adatnya
Deontological Study of the Binding Strength of Precontractual Promises: A Legal and Ethical Approach Siregar, Mahmul; Siregar, Fitri Yanni Dewi; Rafiqi, Rafiqi; Muniifah, Nur
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44757

Abstract

This study analyzes the binding force of pre-contractual promises from the perspective of deontological law and ethics. In contract law, pre-contractual promises often raise debates about their validity and legal consequences. This study uses a normative legal approach with descriptive qualitative analysis, which focuses on the analysis of legal norms governing pre-contractual promises. From a deontological ethics perspective, the fulfillment of a promise is considered a moral obligation that must be honored regardless of the consequences, based on the principles of honesty and integrity. This study highlights that the combination of deontological law and ethics approaches can provide a stronger normative basis for assessing pre-contractual obligations, increase legal certainty, and strengthen the principle of trust in business relationships and contractual negotiations. Deontological studies of the binding force of pre-contractual promises confirm that promises made before a formal contract have interrelated legal and ethical dimensions. From a legal perspective, although not always legally binding, the principle of promissory estoppel in common law and the principle of good faith in civil law can provide protection for parties who suffer losses due to unfulfilled pre-contractual promises. Meanwhile, from a deontological ethical perspective, the obligation to fulfill promises is based on universal moral principles, such as honesty and good faith, which form the basis of trust in business and legal interactions.
LEGAL CERTIFICITY OF OWNERSHIP CERTIFICATES AS EVIDENCE IN RESOLUTION OF LAND OWNERSHIP DISPUTES (STUDY OF DECISION NUMBER 8/PDT.G/2020/PN LWK AND DECISION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3589 K/PDT/2022) Tiyana Br. Situngkir, Anggis; Purba, Hasim; Siregar, Mahmul
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 5 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i5.2748

Abstract

Decision Number 8/Pdt.G/2020/Pn Lwk and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3589 K/Pdt/2022), found legal uncertainty of Land Ownership Certificates that have strong evidence of land ownership but in court were declared invalid, The problems in this study are, namely How is the guarantee of legal certainty in the Laws and Regulations concerning Land Ownership Certificates, what is the Position of Land Ownership Certificates issued by the National Land Agency in proving civil cases, how are the legal considerations and decisions of the panel of judges regarding the evidentiary power of land ownership certificates in Decision Number 8/PDT.G/2020/PN LWK and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 3589K/PDT/2022. Types of normative legal research (normative juridical) or library legal research., Normative juridical is research that refers to theories, doctrines, norms, principles, principles and legal rules contained in the legislation in Indonesia. The nature of the research used in this study is exploratory research (exploration or exploration), all collected, and conclusions drawn using deductive methods. The results of the study found that the legal certainty of land ownership certificates has an important role in the agrarian legal system in Indonesia. Through land registration and issuance of certificates, rights holders can obtain the legal certainty needed to protect their rights and prevent disputes. Land Ownership Certificates as evidence of letters have an important role in providing legal certainty and protection for rights holders. By meeting the requirements set, the certificate functions as strong evidence in the judicial process, the Decision of the Luwuk District Court and the Supreme Court of the Republic of Indonesia show the importance of legal certainty in land ownership. Land ownership certificates as proof of ownership must be based on accurate data and a legitimate process.
AKIBAT HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MERUJUK PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM Putri Pertiwi S, Santika; Natasya Sirait, Ningrum; Siregar, Mahmul
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 8 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i8.3164

Abstract

One of the updates presented through UUCK also has an impact on the provisions in UUPT, namely the recognition of a legal entity of an Individual PT that meets the criteria of micro and small businesses that do not require a Notary deed in the process of establishing it. The simplification of these provisions has brought in practice various problems. The absence of a notary position in the establishment of an Individual PT can result in a legal vacuum when determining the clarity of the deed and the authenticity of the deed that is opened online in recording the establishment of an Individual PT. This research is a normative juridical legal research with a descriptive research nature. The research approach uses a regulatory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach). The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques and tools use literature studies and field studies through interviews with Notaries, the Regional Office of Law and Human Rights and banks. Based on the research results, it was found that the non-obligation to establish an Individual PT using a Notarial Deed aims to make it easier for MSMEs to develop their businesses by forming a legal entity in the form of a Limited Liability Company at a low cost and quickly as long as it meets the MSME criteria. However, on the other hand, the establishment of an Individual PT does not provide legal certainty because a notarial deed is seen as binding and perfect evidence. A notary is able to guarantee the capabilities of the founder through the company's deed of establishment and is able to provide legal certainty.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Abdul Rauf Abdullah, Fauzi Adi Gunawan Adi Saputra Adli Fahmi Lubis, Muhammad Adryansyah, Dony Aflah, Aflah Agnest Elga Margareth Agusmidah Agusmidah Aida Nur Hasanah Aldi Subartono Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amala, Sri Rizky Amanda Serena Amrizal Fahmy Fahmy Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Rian Djajadi Andreas Iriando Napitupulu Angga, Suheri Anthonius Ginting Antonius Leonard Tarigan Aprilyana S., Idha Ardiantha Putera Sembiring Arifiyanto, Joiverdia Ariq Ablisar Ashri Azhari Baeha Aulia, Kevin Aziz, Muhammad Fauzan Azwar, Tengku Keizerina Devi Berliane, Aurelia Binsar Parulian Sitanggang Bismar Nasution Bismar Nasution BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bismar Siregar, Bismar Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BUDIMAN GINTING Cahya Wijaya Calvin Calvin Chairiyah Ella Sari Siregar Chairuna, Tengku Mita Chaniago, Alfajri Muhammad Charles Silalahi Cherdina Efenti Choirun Parapat Choky Permana Hutagalung Chrisintia Sitompul Churairah, Abu Cindy Theresia Br Manurung Ciptawan, Ciptawan CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA Daulay, Harmona Dede Aquari Irawan Surbakti Dedi Harianto Delfani Febryana Lubis Dezky Muji Setyo Diah Ayu Oktriningsih Dwi Putri Rezky Sihite Dwi Rahmawati Ebenezer Simanullang Edy Ikhsan Efendi Tambunan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Elbert, Elbert Elikson Rumahorbo Emya Pratidina Sembiring Endame Suranta Ginting Eri Lukmanul Hakim Pulungan Eric Tanaka Erlinda Vivi Yusanti Evlin Yosephin Natazza Simanjuntak Faisal Akbar Nasution Faisal Anshari Dwana Faradila Yulistari Ferawati Br.Tarigan Fernando Enrico Fermi Partahi Fidelis Haposan Silalahi Fitri Yanni Dewi Siregar Fitri Yanni Dewi Siregar Floraulina Theadora Tarigan Frans Affandhi Fransiska Harahap Freddy VZ. Pasaribu Gunawan, Andrie Gusnia Hanako Hady, Faisal Hafizhah, Annisa Handoko, A.D Hani Riadho Nasution Hanie, Meidina Zulfa Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hendra Adiwijaya Herbert Rumanang Herianto Herianto Herman Brahmana Hery Widijanto Hilbertus Sumplisius M. Wau Hutagalung, Jessica Imelda Putri Idha Aprilyana Sembiring Idris, Siti Hafsyah Ika Wahyuni ILHAM FAUZI Ilham Rohjadina Imanuel Sembiring Imastian Chairandy Siregar Isnaini Isnaini, Maulida Jannah, Rizki Nurul Jelly Leviza John Bert Christian Jonathan Arga Simbolon, Berry Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Julia Agnetha Br. Barus Julisman Julisman Junandar Indra Tongam Panggabean Jusak Tarigan Kaban, Maria Kamaluddin Pane Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Keizerina Devi Azwar, T Khair, Azizan Khairin Ulyani Tarigan Khairul Khairul, Khairul Khoiriah Pane, Melyda Koeswoyo, Josephine Kristi Emelia Pasaribu Laurentia Ayu Kartika Putri Lemmy, Muhammad Ilham Akbar Leonard Pandapotan Sinaga Lesly Saviera Lidia Sinaga Limbong, Henman Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Ikhsan Lubis, Muhammad Abdul Ali Lubis, Tri Murti Lubis, Yeti Meliany Lumban Tobing, Ruth Yiska M Febriyandri Satria M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus M. Iqbal Asnawi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Maha, Rinto Mahmud Mulyadi Malto S. Datuan Manambus Pasaribu Manurung, Doni Freddi Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina, Marlina Marpaung, Ladyta Tahany Reformita Matondang, Edy Syahputra Meisy Kartika Putri Sianturi Melati Fitri Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mona Lamtiur Es. Cape Muhammad Aulia Rizki Agsa Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Haris Muhammad Hendra Razak Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mulhadi, Mulhadi Muniifah, Nur Mutiara Panjaitan Namora*, Ola Fatimah Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Anggi Nasution, Zaid Perdana Natasya Sirait, Ningrum Nindyo Pramono NINGRUM NATASYA SIRAIT Nugroho, Nur Nurjannah Siregar Nurjannah, Lia O.K Saidin Oki Basuki Rachmat Omar Akbar Aldian Pinem Parinduri, Hamdani Pendastaren Tarigan Popon Rabia Adawia Pratiwi Damanik, Maristella Puput Dini Lestari Purba, M Hadyan Yunhas Puspa Melati Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Putra, Boni Putra, Hadian Indrawan Putri Angginamora Putri Ayu Pratiwi Putri Nesia Dahlius Putri Pertiwi S, Santika Putri, Zelika Annisa R, Robert Rabithah Nazran Rachmat, Oki Basuki Rafiqi Raissa Avila Nasution Raymond Adytia Depari Rendra Alfonso Sitorus Riadhi Alhayyan Riamor Bangun Ridho Pamungkas Riswan Munthe Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman Rizal, Asyraful Rizki Alisyahbana Rizki Putra, Rahmat Rizkita, Cindy Robert Robert Robert Robert, Robert Robinson Sihombing Roli Harni Yance S. Garingging Romadhon, Sasro Mulya Rosmalinda Rosnidar Sembiring Runtung Runtung Runtung Ryandava Rizky, Tengku Muhammad S, Sunarmi Saddam Shauqi Sagala, Liwarny Sagala, Rumanty Fitriana Saidin Saidin Sandrawati, Erna Sandy, Mahmud Isyac Kurnia Sari Rezeki Indra Saryo Saryo Shawina Widyandarie Sheila Miranda Hasibuan Sherhan Sherhan Siahaan, Gerald Partogi Siegfried, Irene Elfira Dewi Sihombing, Deus Levolt Sihombing, Harafuddin Silitonga, Elia Fransisco SIMAMORA, DANIEL Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Simbolon, Elsa Daniella Simon Simon Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso SINAGA, HENRY SINAGA, SUDARMAN Sinulingga, Tommy Aditia Siregar, Nopi Aryani Siregar, Putra R Sitepu, Deni Randa Sitepu, Runtung Sitorus, Chrismo H Sugirhot Marbun Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Suherman Nasution Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, S Sunarmi, Sunarmi Supandi Surbakti, Evan Seprianta Surtan Harista Muda Hasibuan Surung Aritonang Aritonang Suryani, Rafika Susi Muliyanti Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tan Kamello Tanjung, Muhamamd Dafi Tarigan, Christina Margaretha br Tarigan, Hans Joy Tarigan, Vita Cita Emia Tarsisius Murwadji Taufik Hasudungan Sihotang Taufik Hidayat Lubis Taufik Siregar Tiyana Br. Situngkir, Anggis Tony Tony Tri Murti Lubis Trisna, Wessy Tumpal Utrecht Napitupulu Ucok Yoantha Ujung, Lolonta Gabriella Exaudita Utary Maharany Barus Vina Trinanda Dewi Vita Cita Emia Tarigan Warhan Wirasto Wibowo, Bagus Firman Widodo Ramadhana Wina Wina Windha Yahya Ziqra Yessi Serena Rangkuti Yohana Yohana Yulida, Devi Yuriandi, Agung ZULFAH, INDANA