p-Index From 2021 - 2026
11.964
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen HUMANIKA Jurnal Peternakan Integratif Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Theologia Jurnal Konstruksi Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam JST ( Jurnal Sains Terapan ) Metodik Didaktik Qanun Medika - Medical Journal Faculty of Medicine Muhammadiyah Surabaya al-Uqud : Journal of Islamic Economics Jurnal Sains dan Informatika Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Praxis : Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat dan Jejaring Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Indonesian Journal of Medicine Journal Analytica Islamica International Journal of Social Science and Business JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Kejaora (Kesehatan Jasmani dan Olahraga) International Journal of Financial, Accounting, and Management Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Acta Chimica Asiana JIEB : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis LEGAL BRIEF Cardiovascular and Cardiometabolic Journal (CCJ) Jurnal Teknik Sipil-Arsitektur Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) Quantitative Economics and Management Studies Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Mimbar Kampus JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) Society : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Journal of Management and Business DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora KINDAI : Kumpulan Informasi dan Artikel Ilmiah Manajamen dan Akuntansi Sci-Tech Journal Geoplanart Jurnal Riset Perbankan, Manajemen dan Akuntansi Jurnal Politik Reformasi Hukum Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyaraka Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Limbago: Journal of Constitutional Law Aceh Journal of Community Engagement (AJCE) Journal of Islamic Economics Lariba eProceedings of Art & Design Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Jurnal Review Politik Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Peternakan Integratif Carmin: Journal of Community Service Lentera Karimah Tauhid Jurnal Kesehatan Kartika Jurnal Imu Pendidikan dan Keagamaan Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Jurnal Harmoni: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Marketing and Business Strategy AGRIWANA: Jurnal Pertanian dan Kehutanan Hayak Bamara: Jurnal Pengabdian Masyarakat Seminar Nasional Riset dan Teknologi (SEMNAS RISTEK) IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Educompassion: Jurnal Integrasi Pendidikan Islam Dan Global Jurnal Cendekia Ilmiah AL-ADABIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Serina Abdimas INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)
Claim Missing Document
Check
Articles

PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia; Sulistiyono, Adi
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10279

Abstract

Abstrak               Pembangunan ekonomi nasional memerlukan iklim investasi yang kondusif, namun minat investor seringkali terhambat oleh lemahnya penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan risiko usaha tinggi. Di Indonesia, tantangan ini diperburuk oleh tumpang tindih regulasi dan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah faktor sentral dan prasyarat mutlak untuk menciptakan kepastian investasi. Penegakan hukum yang baik, mencakup aspek publik (pemberantasan korupsi) dan privat (jaminan eksekusi sengketa), berfungsi mengurangi risiko dan biaya operasional bisnis. Efektivitas penegakan hukum ini terhambat oleh beberapa faktor, yaitu: tumpang tindih regulasi, korupsi dan lemahnya integritas aparat, rendahnya kompetensi aparat terhadap hukum ekonomi modern, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Disimpulkan bahwa penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten bukan hanya instrumen keadilan, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang menentukan kepercayaan investor dan daya saing nasional.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Iklim Investasi, Pertumbuhan Ekonomi
PENINGKATAN PENJUALAN UMKM MELALUI DIGITAL MARKETING DENGAN MENGGUNAKAN WHATSAPP BUSINESS DI KALURAHAN MERDIKOREJO Ariyanti, Dwi Oktafia; Ramadhan, Muhammad; Aji, Lukman Windu; Safitri, Lisna; Wulandari, Risma Diah Ayu; Rahmawati, Lutfiana Maulida; Hermawan, Bagus; Tulak, Marselino Andrianto; Rahmawan, Ricco; Rahakbauw, Raflly Srohlymuddin; Putri, Friska Amelia; Tampubolon, Luckeysa Maslia
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i2.10288

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian, namun sering kali menghadapi tantangan dalam meningkatkan suatu penjualan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Digital marketing menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini. Artikel ini membahas bagaimana penggunaan WhatsApp Business dapat membantu UMKM dalam strategi digital marketing untuk meningkatkan penjualan. WhatsApp Business menyediakan berbagai fitur seperti profil bisnis, pesan otomatis, balas cepat, dan label chat yang dirancang untuk mempermudah komunikasi dengan pelanggan secara profesional dan efisien. Dengan memisahkan penggunaan WhatsApp untuk kebutuhan pribadi dan bisnis, UMKM dapat lebih optimal dalam melayani pelanggan dan mengatur waktu operasional. Fitur-fitur seperti pengaturan profil bisnis, pesan di luar jam kerja, dan pesan salam memungkinkan UMKM untuk memberikan layanan yang lebih responsif dan personal. Studi kasus pada dalam artikel ini menunjukkan bahwa implementasi WhatsApp Business dapat meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, memperluas jangkauan pasar, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan bagi UMKM di wilayah Merdikorejo, Bangunrejo, dan Gesikan. 
Menyalakan Kembali Nadi Hutan: Revitalisasi Kelompok Tani Hutan untuk Pemberdayaan dan Keberlanjutan Desa Mayanau Kabupaten Balangan Fadillah; Ni'mah; Ramadhan, Muhammad; Al-Huda, Muhammad Hafiz; Amalia, Dinda Fitri; Nazwa, St Azizah; Nabila; Cahyani, Indah; Alifa, Aniq; Zarifa, Nur Amanda; Fauziah, Haya
Hayak Bamara: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP ULM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/hb.v3i2.700

Abstract

Community service in Mayanau Village, Tebing Tinggi Subdistrict, Balangan Regency, was carried out to revitalize the Forest Farmers Group (KTH) as a forum for sustainable forest management. Although Mayanau Village has vast forest potential with leading commodities in the form of non-timber forest products (NTFPs) such as rattan, forest honey, and medicinal plants, the two previous KTHs had become dormant. Weak management capacity, lack of legality, low community participation, and minimal synergy with external actors were the main causes of the institutional dysfunction. In addition, the institutional dysfunction of the Forest Farmers Group (KTH) has resulted in stagnant management of the village's natural resources. To that end, the service team implemented the “Revitalization of the Mayanau Village KTH Institution” program, which includes enabling, empowering, and protecting, using a live-in method for two months. This program was carried out through several activities, namely: 1) Mapping the root causes and potential problems; 2) Community awareness raising; 3) Joint discussions with the Forest Management Unit (KPH); 4) Formation of the KTH; 5) Institutional legalization process; and 6) Capacity building for administrators. The results of the program show the formation of a new KTH with an official structure, increased capacity of administrators, and initial community awareness of the importance of collective forest management. The revitalization program of the Forest Farmers Group (KTH) in Mayanau Village has succeeded in reviving the previously paralyzed institution through an enabling, empowering, and protecting approach. The relationship built with the Balangan Forest Management Unit (KPH) ensured the sustainability of the program through technical assistance and policy access. Through this program, it is believed that institutional strengthening, capacity building, and ecological awareness will become the foundation for the realization of sustainable community-based forest management in Mayanau Village.
Technology Acceptance Model (TAM) of TELE-ECG to Screen Cardiovascular Disease in Jayapura Regency, Papua Oktaviono, Yudi Her; Isfandiari, Muhammad Atoillah; Dharmadjati, Budi Baktijasa; Ramadhan, Muhammad; Prabowo, Emil; Ludfy Avianto, Achmad Tri; Muhammad, Raditya Rizki; Tri Saputra, Pandit Bagus
Cardiovascular and Cardiometabolic Journal (CCJ) Vol. 6 No. SI (2025): Cardiovascular and Cardiometabolic Journal Special Issue (ACSA 2024)-In Press
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ccj.v6iSI.2025.13-22

Abstract

Background: The cardiovascular mortality rate in Papua is still relatively high. This study aims to assess the readiness and benefits of telescreens with tele-ECG on high-risk population based on the Technology Acceptance Model (TAM) theory in Jayapura Regency, Papua. Material and Methods: This cross-sectional study was made based on the Technology Acceptance Model (TAM) questionnaire which was distributed to health workers using a validated Likert scale and analyzed using the Structural Equation Model with LISREL. Result: The results show that the total internet connection is 71% good or very good. Around 77% of respondents felt that telescreening for high-risk cardiovascular disease would be beneficial, with 76% of respondents having the intention to commit to using the telescreening. Conclusion: Internet access in the Jayapura Regency area is quite good and is not an obstacle to providing telescreening with with tele-ECG services. This TAM can be the basis for the development of telescreening for the early detection of high-risk populations so that cardiovascular death can be prevented. - Highlights: This study demonstrates high readiness among healthcare workers in Jayapura Regency to adopt tele-ECG–based cardiovascular screening, with adequate internet connectivity reported in most primary health centers. A majority of respondents perceived tele-ECG as useful, easy to use, and relevant to their clinical practice. Technology Acceptance Model analysis indicates strong intention to use tele-ECG for screening high-risk cardiovascular populations. These findings support tele-ECG telescreening as a feasible and scalable approach for early cardiovascular disease detection in geographically remote and underserved regions
Utilization of technology as a strategic tool for developing BPRS in North Sumatra in the digital era Yanti, Tri Auri; Sugianto, Sugianto; Ramadhan, Muhammad; Yafiz, Muhammad
al-Uqud : Journal of Islamic Economics Vol. 9 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/al-uqud.v9n1.p110-127

Abstract

This study examines the use of technology as a development strategy for Islamic Rural Banks (BPRS) in North Sumatra in the context of the digital era. Employing a qualitative approach, it explores the adoption of digital tools—including mobile banking, management information systems, and digital payment platforms—by six BPRS operating in the region. The findings reveal that while several BPRS have initiated digital transformation through the implementation of mobile banking applications, digital risk management systems, and integration with Islamic fintech, the extent of adoption varies significantly, largely influenced by each bank’s financial capacity and strategic orientation. Other institutions remain in the early stages of digital development. Despite these initial efforts, major challenges persist, including inadequate technological infrastructure, limited capital, and a shortage of skilled human resources. Furthermore, collaboration with fintech companies and the application of digital marketing strategies remain underutilized. This study underscores the need to strengthen technological infrastructure, enhance capital capacity, and invest in human resource development to improve the competitiveness of BPRS in an increasingly competitive Islamic finance landscape. The findings offer practical insights for BPRS management in formulating technology-driven development strategies and promoting financial literacy within North Sumatra's communities.
The Impact of the Administrative System on the Effectiveness of Retribution Collection and Its Contribution to the Local Own-Source Revenue of Tapin Regency Ramadhan, Muhammad; Ifransyah, Rosyid
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 2 (2025): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i2.144

Abstract

Market service retribution, particularly from the market sector, is one of the strategic sources of Local Own-Source Revenue (PAD) in supporting regional development financing. However, in Tapin Regency, the management of market retribution receivables still faces various challenges, particularly related to a suboptimal administrative system. This study aims to analyze the influence of the administrative system on the effectiveness of market retribution collection and its contribution to increasing PAD in Tapin Regency. The research uses a qualitative descriptive approach, with data collected through in depth interviews with stakeholders at the Department of Trade and the Market Technical Implementation Unit (UPT Pasar). The findings indicate that limitations in the number of collectors, suboptimal distribution of retribution bills (SKRD), and the continued use of manual systems in billing and record keeping are major obstacles in retribution management. Additionally, disorganized archiving and the lack of an integrated digital system reduce the effectiveness of monitoring and accountability. Despite ongoing reform efforts through human resource development and digital application initiatives, implementation still requires careful planning and strong policy support. The study concludes that a well structured administrative system significantly influences the effectiveness of retribution collection and the realization of PAD from the market sector. Recommendations include accelerating the digitalization of the retribution system, increasing the number of collection personnel, and formulating comprehensive technical regulations for retribution implementation.
IMPLIKASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN TINJAUAN AL-MASLAHAH Rizky Khoir, Muhammad; Ramadhan, Muhammad
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i2.4438

Abstract

Budget efficiency is a government policy aimed at optimizing state financial management amidst fiscal constraints. The issuance of Presidential Instruction Number 1 of 2020 concerning Budget Efficiency has raised concerns about the education sector due to its potential impact on the fulfillment of basic community rights. This study aims to analyze education budget efficiency policies from a maslahah (benefit) perspective. This research uses a normative juridical method with a conceptual approach and statutory regulations. Data were obtained through literature review and analyzed descriptively and analytically. The results indicate that budget efficiency policies can be considered maslahah ‘ammah (benefit) if their implementation does not reduce the substance of the education budget and still ensures the sustainability of strategic programs such as the School Operational Assistance (BOS), the Public Service Program (PIP), and the Public Service Program (KIP Kuliah). However, budget efficiency has the potential to cause maslahah (benefit) if implemented without considering regional fiscal conditions and capacity, particularly regarding the reduction of Regional Transfers (TKD). Therefore, budget efficiency policies can be justified selectively, proportionally, and oriented towards the public good.
The Impact of the Administrative System on the Effectiveness of Retribution Collection and Its Contribution to the Local Own-Source Revenue of Tapin Regency Ramadhan, Muhammad; Ifransyah, Rosyid
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 2 (2025): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i2.144

Abstract

Market service retribution, particularly from the market sector, is one of the strategic sources of Local Own-Source Revenue (PAD) in supporting regional development financing. However, in Tapin Regency, the management of market retribution receivables still faces various challenges, particularly related to a suboptimal administrative system. This study aims to analyze the influence of the administrative system on the effectiveness of market retribution collection and its contribution to increasing PAD in Tapin Regency. The research uses a qualitative descriptive approach, with data collected through in depth interviews with stakeholders at the Department of Trade and the Market Technical Implementation Unit (UPT Pasar). The findings indicate that limitations in the number of collectors, suboptimal distribution of retribution bills (SKRD), and the continued use of manual systems in billing and record keeping are major obstacles in retribution management. Additionally, disorganized archiving and the lack of an integrated digital system reduce the effectiveness of monitoring and accountability. Despite ongoing reform efforts through human resource development and digital application initiatives, implementation still requires careful planning and strong policy support. The study concludes that a well structured administrative system significantly influences the effectiveness of retribution collection and the realization of PAD from the market sector. Recommendations include accelerating the digitalization of the retribution system, increasing the number of collection personnel, and formulating comprehensive technical regulations for retribution implementation.
KODE ETIK GURU INDONESIA PGRI KAJIAN PUSTAKA TENTANG PROFESIONALISME GURU DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL Miranda, Irawati; Irawati, Irawati; Zalzabilah, Nurul Fadila; Akmal, Muhammad; Nahdayana, Nurul; Khaeriah, Ummul; Faidah, Nur; Hamid, Eka Hardianti; Nur, Ainun Rafita; Hermawan, Fachrul; Khatimah, Khusnul; Ramadhan, Muhammad; Aril, Muhammad; Nisa, Hasniyatun
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 9 No. 1 (2026): Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1 Tahun 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v9i1.56693

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep, urgensi, dan penerapan Kode Etik Guru Indonesia melalui pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Tujuan penelitian adalah menganalisis peran kode etik dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan mutu pendidikan berdasarkan kajian literatur. Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang mengatur tanggung jawab guru terhadap peserta didik, orang tua, rekan sejawat, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Penerapan kode etik memperkuat karakter moral guru, meningkatkan praktik pedagogik, mencegah pelanggaran etika, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara prinsip ideal dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan penerapan yang konsisten sangat diperlukan untuk membangun budaya pendidikan yang profesional dan berintegritas.
IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN REGULASI SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Sektor UMKM di Provinsi Sumatera Utara) Batubara, Zulfa Khairina; Nawawi, Zuhrinal M; Ramadhan, Muhammad
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5784

Abstract

Abstract: Halal certification is a strategic public policy instrument for strengthening the national Islamic economic ecosystem. Following the enactment of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance, the Indonesian government has intensified the mandatory implementation of halal certification, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Nevertheless, policy implementation at the regional level continues to face various structural, administrative, and socio-cultural challenges. This study aims to analyze the implementation of halal certification regulation for MSMEs in North Sumatra Province using a descriptive qualitative approach. The analytical framework integrates Edwards III’s policy implementation theory with the maqāṣid al-sharī‘ah perspective and Islamic economic values as articulated by Chapra and Asutay. Research data were collected through document analysis, secondary data from the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), and exploratory interviews with three key informants, namely a regional BPJPH official, a halal facilitator (LP3H), and an MSME actor. The findings indicate that the implementation of halal certification in North Sumatra has improved significantly following the Halal Certification Facilitation Program (SEHATI). However, major constraints remain, including limited human resources, low digital literacy among MSMEs, and weak inter-institutional coordination. This study contributes theoretically by proposing an integrative maqāṣid-based halal policy implementation model and offers practical insights for strengthening Islamic public policy and halal governance at the regional level. Keywords: Halal Certification, MSMEs, Policy Implementation, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Sharia Economics. Abstrak: Sertifikasi halal merupakan instrumen kebijakan publik strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah Indonesia berupaya mendorong kewajiban sertifikasi halal, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi regulasi sertifikasi halal pada UMKM di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Edwards III dengan perspektif maqāṣid al-sharī‘ah serta nilai ekonomi Islam sebagaimana dikembangkan oleh Chapra dan Asutay. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi, analisis data sekunder BPJPH, serta wawancara eksploratif dengan tiga informan kunci, yaitu pejabat BPJPH daerah, pendamping halal (LP3H), dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal di Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan pasca penerapan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), namun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Studi ini berkontribusi secara teoretis melalui pengembangan model konseptual implementasi kebijakan halal berbasis maqāṣid al-sharī‘ah serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan kebijakan publik Islam di tingkat daerah. Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Implementasi Kebijakan, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Ekonomi Syariah.
Co-Authors A. Sadeli Abdillah, Kais Abdul Karim Achmad Saeful Fasa Ade Khadijatul Z Harahap Adi Sulistiyono Adliakbar, Adliakbar Agustina, Elzha Ahmad Taufik Aisyi, Marshalina Rahadatul Aji, Lukman Windu Al Khalidi, Ahmed Al-Huda, Muhammad Hafiz Alfira Alifa, Aniq Alrum, Armid Amalia, Dinda Fitri Amalia, Mifta Amrullah Amrullah Andri Soemitra Andrianto Andrianto Andrina, Raissa Puan Anggraini, Nur Marliana ANIDA Anida Anida Anida Anida, Anida Anisa Mawaddah Nst Ardilla, Septiya Arifin, Nur Alam Aril, Muhammad Ariyani , Nita Ariyani, Nita Ariyanti , Dwi Oktafia Ariyanti, Dwi Oktafia Ariyanti, Dwi Oktafia Arlianur Mahyaningsih, Manda Azamsyah, Tajdid Khoirul Azhari Akmal Tarigan Baehaqi Barri, Muhammad Batubara, Maryam Batubara, Zulfa Khairina Buntaram, Buntaram CAHYANI, INDAH Candra, Rifqi Dwi Chuzaimah Batubara Chuzaimah Batubara, Chuzaimah Cici Hamidah Damayanti, Duwi Agustina Darmadi DAYU, Wulan Dedi Andrianto Devi Andani Dewi Safitri Dhana, Ilham Dharmadjati, Budi Baktijasa Dharmawan, Robby Dhea Ayuni Rahmah Difa Intannia E. Mirwandhono Eddy Noviana Euis Salbiah Fadillah Fahmiati Fahmiati Faisal Akbar Nasution Farhati, Muthia Zahra Fauziah, Haya Fitri, Mutia Fitriandita, Adinda Rahma Fitriyani, Agus Fuadi Fuadi Hamid, Eka Hardianti Hamidah, Cici Haries, Muhammad Haris Al Amin Hasim, Sitronella Nurfitriani hasnudi Hedian, Haniifa Helmina Wati Henry Arianto Hepni, Aswari Hermawan, Bagus Hermawan, Fachrul Herni Justiana Astuti Hery Syahrial Hidayat, Ziaulhaq Hidayat, Ziaulhaq Hikmat, Muhammad Hikmatullah, Muhammad Rizky Hurriyaturrohman Hurriyaturrohman Husnah Nur Laela Ermaya I Putu Axl Akbar Kurniawan Ifransyah, Rosyid Ihyani Malik Ikhsani, Mastur Mujib Ikhwan Rizki, Muhammad Indupurnahayu Irawati Irawati Irma Suryani Lubis Irmawati Irmawati Isfironi, Muhammad Iskandar, Syah Isnaini Harahap Iswan Izma, Hayatun Juliana Nasution Juliana Nasution Juliana, Wanda Julianti, Yenni Samri Kamilah, Kamilah Katerin Dewi Ed Khaeriah, Ummul Khatimah, Khusnul Kumala, Dinna Fitria La Ode Muhammad Zuhdi, Mulkiyan Lesmana, Jesse LINA, MAR Ludfy Avianto, Achmad Tri Ma'arif, Syamsul Mahendra, Idha Mahindra, Muhammad Pradhiki MAHMUDI Mahmudi Mahmudi Mapindra, Muhammad Pradhika Marianti Meha Mariyani, Kristin Marliyah, Marliyah Martunisr Maulana, Mizan Midranisiah Miranda, Irawati Mobit Mobit Mohamad Fadel Syahputra mohmad razali , Hasrul affendi bin Muchtar, Azmy Ali Muhammad Muhammad Akmal Muhammad Atoillah Isfandiari Muhammad Fadhil Muhammad Ikhsan Harahap MUHAMMAD NAUFAL HASANI Muhammad Setya Pratama Muhammad Yafiz, Muhammad Muhammad, Raditya Rizki Mulyana, Moch Munjiatun Munjiatun, Munjiatun Mursyidah, Nelly Muslim Muslim N. Ginting Nabil Shawab al-Mujaddid Nabila Nadilla Susanto, Devika Nafik Umurul Hadi Nahdayana, Nurul Nazwa, St Azizah Ni'mah Nisa, Hasniyatun Novalia Pertiwi Nur Fadilah, Ariska Nur Faidah, Nur Nur, Ainun Rafita Nur, Mukhlish Muhammad Nurcahyo, Aji Pamungkas Tri Nurhakiki, Ahmad Nurhayati Nurhayati Nurhayati, Immas Nuri Aslami Nurusshofa, Zahra Nurwijayanti Otang Kurniaman Pinangkis, Anggrit Dewangkara Yudha Prabowo, Emil Prasetiyo, Bagus Purwowiyoto, Sidhi Laksono Puspa Kania, Adinda Putri Carissa, Respati Putri, Apriska Mega Sutowo Putri, Friska Amelia Rachman, Alief Radianto, Denny Oktavina Rahakbauw, Raflly Srohlymuddin Rahayu, Katherina Eda Rahmadhani, Layla Rahmah, Husni Rahmani, Nur Ahmadi Bi Rahmawan, Ricco Rahmawati, Erny Rahmawati, Lutfiana Maulida Raiyan, Raiyan Ramadhan, Ghalib Ramadhani, Dhiva Justicia Ramdani, Dimas Razali, Hasrul Affendi Bin Mohmad Retnawati Siregar Rianto, Saga Ridha, Dian Annisa Nur Ridwan Arifin Riki Afriansyah Ristawati Ristawati Rizky Khoir, Muhammad Safitri, Lisna Samri Julianti, Yenni saraswati, angeli Sardjono septiana, Muhammad Prayoga Setiawan, Reksa Shinta Permatasari, Dewi Sholahudin, Farhan Sidhiq Andriyanto Sidiq Permono Nugroho Silviana, Mega Sri Handayani Retna Wardani Sri Sudiarti Sucidha, Irma Sugianto Sugianto Suhailah, Suhailah Susanti, Risa Susanti, Yulanda Retno Syamsir Syamsir Syawal Harianto, Syawal Syuja, Dhia Nadhira Tampubolon, Luckeysa Maslia Titing Suharti Tri Saputra, Pandit Bagus Ulfa, Anis Ummu Aulia Nur Sitorus Utami, Tanti Ventani, Embun Wahyu Syarvina Wahyudin, Cecep Wulandari, Risma Diah Ayu Yang Agita Rindri Yanti, Tri Auri YENNI SAMRI JULIATI NASUTION, YENNI SAMRI JULIATI Yoga Pujiraharjo Yudi Her Oktaviono, Yudi Her Yusril Firmansyah, Ziyan Zainal Zawir Simon Zalzabilah, Nurul Fadila Zarifa, Nur Amanda Zhafiraah, Nazma Riska Zuhrinal M. Nawawi Zulfikar