Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
17.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE YUSTISI Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Jurnal Darma Agung Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Cahaya Mandalika Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal EduHealth Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Jurnal Hukum Sehasen East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) JURNAL JUSTIQA Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan JUDGE: Jurnal Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Dinamika Hukum Dan Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Journal of Progressive Law and Legal Studies MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities Blantika : Multidisciplinary Journal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Mesada: Journal of Innovative Research Journal Juris Sinergi International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial International Journal of Society and Law PESHUM Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara International Journal of Social Welfare and Family Law Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Sciences, and Multidisciplinary Studies Dialogia Iuridica Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora
Ismaidar I, Ismaidar
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 156 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 156 Documents
Search

 12   13   14   15   16 
Peran Advokasi Serta Bantuan Hukum Dalam Perlindungan Santri yang Mendapatkan Kekerasan di Pondok Pesantren Ismaidar, Ismaidar; Nasution, Ahmad Ridwan; Dhillon, Erick Singh
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.15710

Abstract

Violence against students in Islamic boarding schools (pesantren) is a phenomenon that requires serious attention, considering that Islamic boarding schools are religious-based educational institutions that are supposed to uphold moral values, ethics, and the protection of human rights. This study aims to analyze the role of advocacy and legal aid in providing legal protection for students who are victims of violence in Islamic boarding schools. The research method used is normative juridical research with a legislative approach and a sociological approach, through literature study and field data collection in the form of interviews and documentation. The results of the study indicate that advocacy and legal aid play a crucial role in ensuring the fulfillment of the rights of students as victims, both in the reporting process, legal assistance, and psychological recovery. However, their implementation still faces various obstacles, including a lack of legal understanding in Islamic boarding schools, the existence of strong power relations, and stigma against victims. Therefore, it is necessary to strengthen the role of legal aid institutions, increase legal awareness, and synergy between Islamic boarding schools, law enforcement officials, and the community to realize effective and equitable legal protection for students who are victims of violence.
PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM DALAM PENYETARAAN PENDIDIKAN LUAR NEGERI DENGAN PENDIDIKAN SLTA/SMA ATAU SEDERAJAT UNTUK PENCALONAN LEMBAGA EKSEKUTIF MENURUT UU PEMILU Ismaidar, Ismaidar; Fitrianto, Bambang; Gea, Alex Sokhian; Anisa, Devi Nur; Fahdi, Achmad
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22692

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penemuan dan penalaran hukum dalam proses penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/SMA atau sederajat sebagai salah satu syarat pencalonan dalam lembaga eksekutif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Persoalan muncul ketika calon peserta pemilu memiliki ijazah luar negeri yang belum atau tidak disetarakan oleh instansi berwenang di Indonesia, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan syarat administratif pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat pendidikan bagi calon lembaga eksekutif serta menelaah bentuk penemuan dan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait kesetaraan ijazah luar negeri terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan syarat pendidikan dalam Undang-Undang Pemilu masih bersifat umum dan memerlukan penafsiran terhadap ijazah luar negeri. Hakim dalam praktiknya menggunakan penemuan hukum melalui interpretasi sistematis dan argumentasi hukum berbasis asas keadilan serta kepastian hukum untuk menentukan kesetaraan ijazah luar negeri dengan pendidikan SLTA/SMA atau sederajat. Temuan ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara peraturan penyetaraan pendidikan dengan ketentuan hukum pemilu agar tidak terjadi ketidakpastian dalam proses pencalonan lembaga eksekutif. Kata kunci: Penemuan Hukum, Penalaran Hukum, Penyetaraan Ijazah.
PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM DALAM PENYETARAAN PENDIDIKAN LUAR NEGERI DENGAN PENDIDIKAN SLTA/SMA ATAU SEDERAJAT UNTUK PENCALONAN LEMBAGA EKSEKUTIF MENURUT UU PEMILU Ismaidar, Ismaidar; Fitrianto, Bambang; Gea, Alex Sokhian; Anisa, Devi Nur; Fahdi, Achmad
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22692

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penemuan dan penalaran hukum dalam proses penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/SMA atau sederajat sebagai salah satu syarat pencalonan dalam lembaga eksekutif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Persoalan muncul ketika calon peserta pemilu memiliki ijazah luar negeri yang belum atau tidak disetarakan oleh instansi berwenang di Indonesia, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan syarat administratif pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat pendidikan bagi calon lembaga eksekutif serta menelaah bentuk penemuan dan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait kesetaraan ijazah luar negeri terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan syarat pendidikan dalam Undang-Undang Pemilu masih bersifat umum dan memerlukan penafsiran terhadap ijazah luar negeri. Hakim dalam praktiknya menggunakan penemuan hukum melalui interpretasi sistematis dan argumentasi hukum berbasis asas keadilan serta kepastian hukum untuk menentukan kesetaraan ijazah luar negeri dengan pendidikan SLTA/SMA atau sederajat. Temuan ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara peraturan penyetaraan pendidikan dengan ketentuan hukum pemilu agar tidak terjadi ketidakpastian dalam proses pencalonan lembaga eksekutif. Kata kunci: Penemuan Hukum, Penalaran Hukum, Penyetaraan Ijazah.
Legal Review of the Evidence System in Handling the Criminal Act of Ordinary Theft Manullang, Dasdo Parlindungan; Ismaidar, Ismaidar; Ramayanti, Ramayanti
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 4 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i4.595

Abstract

That theft is stated in Article 362 of the Criminal Code that "Anyone who takes something, which belongs wholly or partly to another person, with the intention of possessing it unlawfully, is threatened with theft, with a maximum prison sentence of five years or a maximum fine of nine hundred rupiah . This research is normative law, namely research that refers to legal norms contained in laws and regulations, literature, legal norms that exist in society and data obtained are then analyzed to answer the problems in this research. The research is straightforward to analyze the application of land laws, the type of research used is qualitative research, namely research that is carried out by examining library materials in the field of law and laws and regulations related to the problem. Legal Review of the Evidence System in Handling Ordinary Theft Crimes . One of the objectives of issuing Perma No. 2 of 2012 is to make the criminal fines more effective. The regulation of the crime of theft both in the Criminal Code and in the 2012 Draft Criminal Code, all regulate the issue of criminal fines which are threatened either cumulatively or alternatively with imprisonment, therefore in this sub-chapter discusses the suitability of criminal punishment (especially criminal fines) with the purpose of punishment in law enforcement against the crime of petty theft. Police obstacles in handling the crime of theft are internal and external constraints, lack of evidence and witnesses, witnesses who are also needed to obtain information related to a criminal act of theft are lacking or even non-existent There is an operational budget in the field which has been very low and carries out special operations against perpetrators of theft and makes arrests of perpetrators who are proven to be caught red-handed committing the crime of theft
Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan dalam Menentukan Pelaku Tidak Langsung pada Korupsi Dana Desa (Studi Putusan No. 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn) Frendy Sihotang; Mhd Azhali Siregar; Ismaidar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2254

Abstract

Korupsi dana desa merupakan masalah serius di Indonesia. Keputusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tentang Kepala Desa Sorimanaon yang menggelapkan Rp741,6 juta memberikan perspektif penting tentang doktrin keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif ini menganalisis regulasi hukum terhadap pelaku tidak langsung melalui Pasal 55 KUHP, peran lembaga penegak hukum yang masih terhambat oleh masalah koordinasi dan keterbatasan sumber daya manusia, serta pertimbangan yudisial dalam menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan pembayaran restitusi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi terhadap pelaku tidak langsung, pembentukan gugus tugas terpadu, dan pedoman pidana subsidiaritas proporsional untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi dana desa.
Problematika Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai Rujukan Dasar Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar di Lingkungan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional II Triangga, Muhammad Reza Triangga; Ismaidar; Abdul Rahman Maulana Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2260

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 dikeluarkan untuk menyesuaikan ambang batas kerugian dalam kasus pidana ringan, termasuk pencurian kecil, untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun, penerapannya sebagai dasar hukum untuk kasus pencurian Tandan Buah Segar (FFB) di perkebunan kelapa sawit menimbulkan masalah hukum dan sosial. Di satu sisi, nilai ekonomi FFB yang dicuri seringkali di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh Perma, sehingga pelaku hanya menerima sanksi ringan. Di sisi lain, tindakan tersebut secara sistematis, berulang, dan terorganisir menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan berdampak pada stabilitas sosial di daerah sekitar perkebunan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menguji relevansi, efektivitas, dan dampak penggunaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Denda untuk Tindak Pidana Ringan di HUKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), khususnya dalam menangani kasus pencurian FFB. Hasil penelitian menunjukkan ketidakseimbangan antara pendekatan formal berdasarkan nilai kerugian dan kerugian substantif yang dialami oleh perusahaan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang problematis antara penegakan hukum yang adil dan perlindungan kepentingan industri strategis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih kontekstual yang mempertimbangkan karakteristik lokal dan nilai kumulatif dari tindakan kriminal berulang dalam kasus serupa.
Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Agus Adhari; Ismaidar I
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 1 (2017): Volume 9 Nomor 1 November 2017
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i1.728

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber pendapatan asli desa guna menciptakan desa yang mandiri. Permasalahan pendirian BUMDES diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek kuantitas, namun juga kualitas, sehingga BUMDES dapat berjalan dengan efektif dan memiliki kontribusi yang baik bagi pendapatan asli daerah khususnya, dan bagi penciptaan lapangan perkerjaan secara umum. Pembentukan badan usaha milik desa saat ini di Kabupaten langkat sudah terbentuk, namun masih memiliki kelemahan dari sisi orientasi dan jenis usahanya, sehingga menimbulkan potensi ketidakefektifan dan berpotensi tidak dapat bertahan lama, karena kurang mempertimbangkan aspek kebutuhan dan sinergi antar BUMDES pada kecamatan lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dimulai dengan menginventarisasi potensi desa dan jenis pekerjaan masyarakat tiap desa di kecamatan Babalan, dan menyesuaikannya dengan RPJMDES di Kecamatan Babalan, sehingga pembangunan desa khususnya dalam hal meningkatkan pendapatan asli desa dapat bersinergi dengan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan proses pembentukan BUMDes di Kecamatan Babalan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pembentukan dilakukan secara tergesa-gesa dikarenakan “paksaan” dalam peraturan perundang-undangan tentang BUMDes. Pembentukan BUMDes terlihat lebih disebabkan adanya anggaran desa yang harus disertakan dalam BUMDes, sehingga bentuk BUMDes seakan dipaksakan tanpa ada musyawarah dari seluruh elemen masyarakat desa. Kemudian mekanisme penyertaan modal BUMDes masih belum menjadi perhatian sebagai sektor pendapatan asli desa. Lazimnya BUMDes terlebih dahulu mempresentasekan proposal dan mengusulkan jumlah yang dibutuhkan, namun praktiknya, besaran anggaran terlebih dahulu dijanjikan oleh kepala desa bahkan sebelum proposal diajukan oleh BUMDes kepada kepala desa. Akhirnya, Proposal BUMDes menyesuaikan anggaran proposal dengan jumlah yang dijanjikan oleh Kepala Desa. Selanjutnya BUMDes belum berperan signifikan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa, hal ini dapat dilihat dari APBDes Tahun 2016 dimana BUMDes belum menyetorkan deviden untuk dijadikan salah satu unsur pendapatan asli desa.
Implikasi Politik Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Negara di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Lasma Sinambela; Ismaidar; Tamaulina Br Sembiring
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dokumen negara dalam konteks kasus yang terjadi di Imigrasi Polonia, Medan. Dokumen negara, sebagai instrumen resmi yang memiliki kekuatan hukum, sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji regulasi hukum yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta pendekatan empiris melalui studi kasus di Kantor Imigrasi Polonia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dokumen negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melibatkan pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran prosedural. Pelaku penyalahgunaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen atau pasal lain yang relevan, tergantung pada konteks kasus. Studi kasus di Imigrasi Polonia mengungkap adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan kurangnya pemahaman petugas terhadap prosedur yang benar, yang berkontribusi pada terjadinya penyalahgunaan dokumen.Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan internal, peningkatan pelatihan petugas imigrasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, integritas dokumen negara dapat terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat ditingkatkan.
Peran Politik dalam Pembentukan Hukum Kaaisar Romolus Deo Sianipar; Ismaidar; Tamaulina Br Sembiring
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas hubungan antara politik dan hukum di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme politik yang memengaruhi pembentukan hukum dan faktor-faktor politik yang signifikan dalam proses legislasi. Hukum dipahami sebagai cerminan nilai-nilai sosial dan produk dari proses kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan dan ideologi politik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen dan literatur untuk mengevaluasi sumber-sumber hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran sentral dalam inisiasi, negosiasi, dan pengesahan undang-undang, di mana proses legislasi mencerminkan dinamika kekuasaan antara berbagai fraksi politik. Selain itu, ideologi politik, meskipun perannya semakin terbatas, tetap memengaruhi cara rezim politik menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan. Intervensi politik juga berpengaruh terhadap penegakan hukum, dengan konfigurasi politik suatu rezim menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan politik, yaitu hukum determinan politik, politik determinan hukum, dan hubungan saling seimbang antara keduanya. Kesimpulannya, hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas netral, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kekuasaan politik dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana politik dan hukum saling memengaruhi dalam konteks kebangsaan.
Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ryan fadli; Ismaidar; Tamaulina Br Sembiring
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses pembentukan UU Cipta Kerja telah ditetapkan serangkaian asas baik secara formil maupun materil. Pembentukan UU Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formal maupun asas materil. Politik hukum merupakan instrumen strategis dalam pembentukan dan penegakan hukum yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan negara. Artikel ini berdasarkan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga integritas dan independensi proses legislasi serta penegakan hukum akibat intervensi politik. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam politik hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel. Penambahan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Untuk mengatasi jumlah peraturan perundang-undangan yang berlebihan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan langkah langkah untuk memangkas peraturan yang tumpang tindih dan menyelaraskan aturan yang menghambat pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Salah satu jalan yang dipilih oleh pemerintah yaitu memasukan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundangundangan yang memiliki karakteristik multisektor dan melibatkan banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau korelasi yang erat.
Co-Authors , Rahul Ardian Fikri Abdul Rahman Maulana Abdul Rahman Maulana Siregar ABDUL RAHMAN MAULANA SIREGAR Agus Adhari Ahmad Irham Tajhi Ali Sam'un Alimal Yusro Siregar Amartila, Luna Kendis Amos Harita Andi Gultom Andreas Nainggolan Andry Syafrizal Tanjung Angga Sahputra Sirait Annur, Rahmi Mailiza Ansori Maulana Anwar Ibrahim Arda Gerdana Purba Aritonang, Timotius Arnovan Pratama Surbakti Aruf Bahirra Asmarawati, Elly Asmawiah Nainggolan August Saut Maringan Sihombing Aulia Rahman Hakim Hasibuan Azhali Siregar Azhar AR Azhar. AR Bahirra, Aruf Bambang Fitrianto Barus, Enda Leginta Batubara, Muhammad Miftahur Rizki Berlian Evi Yenni Pakpahan Betsyeda Valentina Tarigan Bonar Yudhistira Bonari Tua Silalahi Br Barus, Mika Vinsensia Br. Barus, Juita Novalia Bukit, Efraim Abigail Chairuni Nasution Christine Natalia Pangaribuan Dalimunthe, Wirandi Daniel Edward Hernando Situmorang Denny Prabowo Devi Nur Anisa Dewi, Fatia Sari Dhillon, Erick Singh Dodi Sampe Malem Tarigan Efermin Gulo Efraim Abigail Bukit Elisabeth Saragih Erwin Efendi Rangkuti Fadillah Aditya Pratama Fadillah Aditya Prtama Fahdi, Achmad Faruq Rozy Firman Halawa Fitria Ramadhani Siregar Fitrianto, Bambang Frendy Sihotang Frendy Sihotang Gea, Alex Sokhian Gemilang, Gilang Ginting, Enus Graha Ananda Zugusti Lubis Habeahan, Delianto Habibi, Haris Haharap, Rizki Nanda Fauzi Hairi Putra, Azfar Hamdi Armaoyuda, Ihsan Hanafian, Hanafian Harahap, M. Emirsyah Hussein Haris Putra Utama Limbong Hartama, Hartama Harun Firman Kurniansyah Hasibuan, Ongku Sapna Fella Heru Suhendro Hutabarat, Samuel Ibrahim Ibrahim Iman Irdian Saragih Irfan Rizky Pradya Jesslyn Elisandra Harefa Joko Christopher Samosir Jona Wira Karya Kaaisar Romolus Deo Sianipar Kasim Kasim Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa Kezia Novrianti Goknauli Br. Sitanggang Kharisda Novtri Gratia Gulo Kospiyandi Krismanto Manurung Lasma Sinambela Lasma Sinambela Lidya Rahmadani Hasibuan, Lidya Rahmadani Lidya Rahmadhani Hasibuan Lindawati Br Surbakti Lucas Medianov Grand Lumbanbatu, Bima Lume Hetty Alphani Simbolon Lusy Ayumas M. Luqmannul Hakim Siregar M. Tegar Pratama Majidah Pohan Mangara Hutagalung Manihuruk, Yani Indah Sari Manullang, Dasdo Parlindungan Marice Simarmata Maya Sari Novita Meliala, Nugraha Manuella MHD AZHALI Siregar Mhd Azhali Siregar Mhd.Ihwanuddin Hasibuan Muhamad ilham Muhamad Ilham Muhammad Aldin Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Daud Tarigan Muhammad Fadly Abdina Muhammad Faiz Hadi Muhammad Harimanka S Harahap Muhammad Mujahidin Za Muhammad Reza Triangga Triangga Muhammad Safar Muhammad safar Mula Sihombing Mus Mulyadi Musmulyadi, Musmulyadi Nadia Novitri Hasibuan Nasution, Ahmad Ridwan Nasution, Chairuni Nasution, Sudarno Hariadi Netty br Siahaan Netty BR. Siahaan Netty BR. Siahaan Nugraha Manuella Meliala Nurdiana, Citra Ongku Sapna Fella Hasibuan Pakpahan, Andika Kelvin Franata Panenggaran, Nuke PERMAI YUDI Purnomo, Sagita Putriani Ndruru Putriani Nduru Rahmah Hayati Sinaga Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Raja arsyadil fiqry siregar Ramadani, Suci Ramayanti, Ramayanti Restika Ndruru Rhea Ditya Aulawi Rifki, Mhd. Rifqi Fairuz Ula Rika Suryana Surbakti Riza Sirait Robby Yusuf S Sembiring Rohasiholan Doloksaribu Roland Sahat Uli Banjarnahor Rudi Salam Tarigan Ryan fadli Safar, Muhammad Saputra, Defri Dwi Saragih, Elisabeth Saragih, Romy Rohadi Sari Sania Tampubolon Sayaharani, Nabilah Sembiring , Tamaulina Br. Sembiring, Tamaulina Br. Servasius Edwin Telaumbanua Sihite, Ireny Natalia Putri Sihombing, Yossri Mantaw Silaen, Reinhard Mark Luhut Sinaga, Rahmah Hayati Sinambela, Lasma Sindi Aulia sinergilp, T Riza Zarzani Sirait, Abdur Rahman Siti Annisa, Siti Sitorus, Deskia Renata Suci Ramadani Sukardi Sukardi Sulaiman Sumarno Sumarno Sumarno . Suramin Suramin Suramin, Suramin Surbakti, Arnovan Pratama Susanti, Rulita SUSANTO Suwirza, Eka Syaharani, Nabilah Syahranuddin, Syahranuddin T. Ikhsan Ansyari Husny Tamaulina Br Sembiring Tamaulina Br. Sembiring Tamaulina Br.Sembiring Tamaulina Tamaulina Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Tengku Riza Zarzani Tengku Riza Zarzani N Tri Sandi Triangga, Muhammad Reza Triangga Welli Nirpa Pasaribu Wildan Fahriza Wirandi Dalimunthe Yasmirah Mandasari Saragih Yasmirah Mandasari Saragih Yoldy Israq Yossri Mantaw Sihombing Yudhistira, Bonar Yulia Christy Shintara Aruan YUSUF AFANDI, MUHAMMAD Zahra Syavica Zahrana Syavica Zakiy, Alfathin Zefri Ansari Zendrato, Ferawati Zeno Eronu Zalukhu Zeno Eronu Zalukhu Zufarnesia Zulfa Almira Zulkarnain, Rifa