p-Index From 2021 - 2026
17.625
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE YUSTISI Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Jurnal Darma Agung Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Cahaya Mandalika Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal EduHealth Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Jurnal Hukum Sehasen East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) JURNAL JUSTIQA Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan JUDGE: Jurnal Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Dinamika Hukum Dan Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Journal of Progressive Law and Legal Studies MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice International Journal of Society and Law PESHUM Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara International Journal of Social Welfare and Family Law Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Sciences, and Multidisciplinary Studies Dialogia Iuridica Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora
Claim Missing Document
Check
Articles

Implikasi Politik Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Negara di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Lasma Sinambela; Ismaidar; Tamaulina Br Sembiring
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dokumen negara dalam konteks kasus yang terjadi di Imigrasi Polonia, Medan. Dokumen negara, sebagai instrumen resmi yang memiliki kekuatan hukum, sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji regulasi hukum yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta pendekatan empiris melalui studi kasus di Kantor Imigrasi Polonia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dokumen negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melibatkan pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran prosedural. Pelaku penyalahgunaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen atau pasal lain yang relevan, tergantung pada konteks kasus. Studi kasus di Imigrasi Polonia mengungkap adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan kurangnya pemahaman petugas terhadap prosedur yang benar, yang berkontribusi pada terjadinya penyalahgunaan dokumen.Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan internal, peningkatan pelatihan petugas imigrasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, integritas dokumen negara dapat terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat ditingkatkan.
Peran Politik dalam Pembentukan Hukum Kaaisar Romolus Deo Sianipar; Ismaidar; Tamaulina Br Sembiring
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas hubungan antara politik dan hukum di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme politik yang memengaruhi pembentukan hukum dan faktor-faktor politik yang signifikan dalam proses legislasi. Hukum dipahami sebagai cerminan nilai-nilai sosial dan produk dari proses kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan dan ideologi politik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen dan literatur untuk mengevaluasi sumber-sumber hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran sentral dalam inisiasi, negosiasi, dan pengesahan undang-undang, di mana proses legislasi mencerminkan dinamika kekuasaan antara berbagai fraksi politik. Selain itu, ideologi politik, meskipun perannya semakin terbatas, tetap memengaruhi cara rezim politik menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan. Intervensi politik juga berpengaruh terhadap penegakan hukum, dengan konfigurasi politik suatu rezim menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan politik, yaitu hukum determinan politik, politik determinan hukum, dan hubungan saling seimbang antara keduanya. Kesimpulannya, hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas netral, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kekuasaan politik dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana politik dan hukum saling memengaruhi dalam konteks kebangsaan.
Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ryan fadli; Ismaidar; Tamaulina Br Sembiring
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses pembentukan UU Cipta Kerja telah ditetapkan serangkaian asas baik secara formil maupun materil. Pembentukan UU Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formal maupun asas materil. Politik hukum merupakan instrumen strategis dalam pembentukan dan penegakan hukum yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan negara. Artikel ini berdasarkan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga integritas dan independensi proses legislasi serta penegakan hukum akibat intervensi politik. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam politik hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel. Penambahan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Untuk mengatasi jumlah peraturan perundang-undangan yang berlebihan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan langkah langkah untuk memangkas peraturan yang tumpang tindih dan menyelaraskan aturan yang menghambat pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Salah satu jalan yang dipilih oleh pemerintah yaitu memasukan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundangundangan yang memiliki karakteristik multisektor dan melibatkan banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau korelasi yang erat.
Criminal Law Analysis of the Role of Influencers in Online Gambling Promotion in Indonesia Muhamad Ilham; Sumarno; Ismaidar
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2346

Abstract

The phenomenon of online gambling in Indonesia involving influencers as promoters through social media raises complex criminal law issues. This normative research with a statutory approach analyzes legal regulations and criminal liability of influencers in online gambling promotion. The results indicate that this practice is regulated through Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law No. 1/2024 with a maximum criminal threat of 10 years and/or a fine of IDR 10 billion, Article 426 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code with a maximum imprisonment of 9 years or a category VI fine, as well as the Consumer Protection Law. Criminal liability requires accountability capacity, intent, and absence of justification reasons, accompanied by consequences in the form of criminal sanctions, asset seizure, and social media account blocking.
RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILDREN IN CONFLICT BY LAW REVIEWED LAW NUMBER 11YEAR2012ABOUT THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Aruf Bahirra; Ismaidar; Aulia Rahman Hakim Hasibuan
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21723496

Abstract

This study examines the application of restorative justice to children in conflict with the law from the perspective of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law). The purpose of the study was to analyze the application of restorative justice principles, identify obstacles to their implementation, and assess the extent to which the juvenile justice system in Indonesia has prioritized the best interests of children. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and conceptual approach, supported by secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and previous research results. The results of the study show that normatively, the SPPA Law has provided a strong legal basis for the application of restorative justice through the Diversion mechanism as stipulated in Articles 6-15. The main principle of the juvenile justice system emphasizes protection, justice, the best interests of children, and makes detention and punishment as the last resort (ultima ratio) as stated in Article 2 letters i and j. However, empirically, the implementation of this principle is not optimal. Diversion often fails to be carried out due to the lack of understanding of the authorities of Article 9 and Article 10 which regulate the consent of victims and the limits of minor crimes. In addition, the implementation of child protection as stipulated in Articles 30-38 has not been maximized, because children are still often detained even though they do not meet the conditions of detention.
CRIMINAL LIABILITY OF A MOTHER FOR THE MURDER OF HER CHILD: A COMPARATIVE PERSPECTIVE BETWEEN THE OLD CRIMINAL CODE AND THE NEW CRIMINAL CODE (LAW No. 1 Of 2023) Sari Sania Tampubolon; Suci Ramadani; Ismaidar
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 1 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of a biological mother who commits the murder of her child, as well as to compare the regulation and sentencing approaches between the former Criminal Code (KUHP) and the new KUHP under Law No. 1 of 2023. The research questions include: first, how criminal liability for a biological mother who kills her child is assessed from the elements of fault (mens rea) and capacity for responsibility (toerekeningsvatbaarheid) under Indonesian criminal law; and second, what are the differences in regulation and sentencing approaches for the crime of child murder by a biological mother in the former and new KUHP. The research method used is normative legal research with a comparative approach, through the study of statutory regulations, legal literature, and jurisprudence. The results show that the criminal liability of a biological mother who commits child murder is highly influenced by the analysis of the elements of fault and capacity for responsibility, including considerations of psychological disorders and social factors. The new KUHP under Law No. 1 of 2023 provides significant changes in the classification of offenses, sentencing limits, and a restorative justice approach that emphasizes the protection of children and victim recovery, compared to the former KUHP, which is more formalistic and retributive. Thus, this study emphasizes the need for a comprehensive understanding of the psychological aspects of the perpetrator and the harmonization of the application of criminal law in the context of child protection in Indonesia.
Asesmen Risiko Sebagai Instrumen Kebijakan Pemasyarakatan Dalam Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai Nadia Novitri Hasibuan; Suci Ramadani; Ismaidar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2533

Abstract

Pemberian hak bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kebijakan pemasyarakatan yang bertujuan mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat. Dalam praktiknya, pemberian hak bersyarat memerlukan asesmen risiko sebagai instrumen untuk menilai tingkat risiko narapidana serta kelayakannya memperoleh hak integrasi. Namun, implementasi asesmen risiko masih menghadapi berbagai kendala akibat overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, dan dominannya orientasi administratif dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan implementasi asesmen risiko sebagai instrumen kebijakan pemasyarakatan dalam pemberian hak bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan sifat preskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta didukung data empiris yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif asesmen risiko telah diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis risiko, proporsional, dan akuntabel dalam pemberian hak bersyarat. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena penilaian lebih berfokus pada indikator perilaku dan kepatuhan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, sedangkan faktor eksternal seperti keterlibatan dalam jaringan narkotika, kesiapan sosial, dan potensi residivisme belum dianalisis secara komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan asesmen risiko cenderung berfungsi sebagai prosedur administratif daripada instrumen substantif kebijakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi asesor, penyempurnaan instrumen asesmen, serta integrasi data antarinstansi agar asesmen risiko mampu mendukung kebijakan pemberian hak bersyarat yang lebih objektif, efektif, dan berorientasi pada keseimbangan antara rehabilitasi narapidana dan perlindungan masyarakat.
Efektivitas Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Dan Kekerasan: Tantangan Dan Strategi Lucas Medianov Grand; Ismaidar; Lidya Rahmadhani Hasibuan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2536

Abstract

Anak merupakan bagian penting dalam keberlangsungan suatu bangsa dan memerlukan perlindungan baik secara fisik, psikis, sosial, maupun hukum. Namun realitanya masih banyak anak di Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam pengaturan dan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus perdagangan dan kekerasan anak di Indonesia, serta mengkaji secara komprehensif tentang kebijakan dalam melindungi anak dan memperkuat sistem perlindungan hukum anak di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan dan kekerasan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena meski substansi dan struktur hukum kuat, namun budaya hukumnya rendah kesadaran sehingga menyebabkan hak korban seperti rehabilitasi dan reintegrasi sering terabaikan. Kebijakan untuk melindungi anak dan memperkuat sistem perlindungan hukum anak di Indonesia dilakukan dalam bentuk kebijakan penal yaitu menggunakan instrumen hukum pidana dalam menindak kejahatan, serta kebijakan non-penal sebagai bentuk antisipasi atau mencegah terjadinya perdagangan dan kekerasan terhadap anak.
Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Betsyeda Valentina Tarigan; Dodi Sampe Malem Tarigan; Kezia Novrianti Goknauli Br. Sitanggang; M. Tegar Pratama; Ismaidar
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Menulis - Juli
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i7.1316

Abstract

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak. Berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, serta tindakan yang merugikan secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi masih kerap dialami oleh anak dan perempuan, sehingga diperlukan jaminan perlindungan hukum yang efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dan perempuan. Meskipun demikian, penerapan berbagai ketentuan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti belum optimalnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kurang efektifnya koordinasi antarinstansi dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dan perempuan di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai dalam memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kualitas penegakan hukum, optimalisasi koordinasi antar lembaga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penyediaan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban yang lebih efektif.
Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan dalam Menentukan Pelaku Tidak Langsung pada Korupsi Dana Desa (Studi Putusan No. 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn) Frendy Sihotang; Mhd Azhali Siregar; Ismaidar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2254

Abstract

Korupsi dana desa merupakan masalah serius di Indonesia. Keputusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tentang Kepala Desa Sorimanaon yang menggelapkan Rp741,6 juta memberikan perspektif penting tentang doktrin keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif ini menganalisis regulasi hukum terhadap pelaku tidak langsung melalui Pasal 55 KUHP, peran lembaga penegak hukum yang masih terhambat oleh masalah koordinasi dan keterbatasan sumber daya manusia, serta pertimbangan yudisial dalam menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan pembayaran restitusi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi terhadap pelaku tidak langsung, pembentukan gugus tugas terpadu, dan pedoman pidana subsidiaritas proporsional untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi dana desa.
Co-Authors , Rahul Ardian Fikri Abdul Rahman Abdul Rahman Maulana Abdul Rahman Maulana Siregar Abdul Rahman Maulana Siregar Agus Adhari Ahmad Irham Tajhi Ali Sam'un Alimal Yusro Siregar Amartila, Luna Kendis Amos Harita Andi Gultom Andit Toto Damenta Pinem Andreas Nainggolan Andry Syafrizal Tanjung Angga Sahputra Sirait Annur, Rahmi Mailiza Ansori Maulana Anwar Ibrahim Arda Gerdana Purba Aritonang, Timotius Arnovan Pratama Surbakti Aruf Bahirra Asmarawati, Elly Asmawiah Nainggolan Aswindari Harahap August Saut Maringan Sihombing Aulia Rahman Hakim Hasibuan Azhali Siregar Azhar AR Azhar. AR Bahirra, Aruf Bambang Fitrianto Barus, Enda Leginta Batubara, Muhammad Miftahur Rizki Berlian Evi Yenni Pakpahan Betsyeda Valentina Tarigan Bonar Yudhistira Bonari Tua Silalahi Br Barus, Mika Vinsensia Br. Barus, Juita Novalia Briski Viktor H. Sinaga Bukit, Efraim Abigail Chairuni Nasution Christine Natalia Pangaribuan Daniel Edward Hernando Situmorang Denny Prabowo Devi Nur Anisa Dewi, Fatia Sari Dhillon, Erick Singh Dio Dera Darmawan Dodi Sampe Malem Tarigan Efermin Gulo Efraim Abigail Bukit Elisabeth Saragih Erwin Efendi Rangkuti Fadillah Aditya Pratama Fadillah Aditya Prtama Fahdi, Achmad Faruq Rozy Faruq Rozy Firman Halawa Fitria Ramadhani Siregar Fitrianto, Bambang Frendy Sihotang Frendy Sihotang Gea, Alex Sokhian Gemilang, Gilang Graha Ananda Zugusti Lubis Habeahan, Delianto Habibi, Haris Haharap, Rizki Nanda Fauzi Hairi Putra, Azfar Hamdi Armaoyuda, Ihsan Hanafian, Hanafian Harahap, M. Emirsyah Hussein Haris Putra Utama Limbong Hartama, Hartama Harun Firman Kurniansyah Hasibuan, Ongku Sapna Fella Heru Suhendro Hutabarat, Samuel Ibrahim Ibrahim Iman Irdian Saragih Irfan Rizky Pradya Jesslyn Elisandra Harefa Joko Christopher Samosir Jona Wira Karya Kaaisar Romolus Deo Sianipar Kasim Kasim Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa Kezia Novrianti Goknauli Br. Sitanggang Kharisda Novtri Gratia Gulo Kospiyandi Krismanto Manurung Lasma Sinambela Lasma Sinambela Lidya Rahmadani Hasibuan, Lidya Rahmadani Lidya Rahmadhani Hasibuan Lindawati Br Surbakti Lucas Medianov Grand Lumbanbatu, Bima Lume Hetty Alphani Simbolon Lusy Ayumas M. Luqmannul Hakim Siregar M. Tegar Pratama Majidah Pohan Mangara Hutagalung Manihuruk, Yani Indah Sari Manullang, Dasdo Parlindungan Maya Sari Novita Meliala, Nugraha Manuella MHD AZHALI Siregar Mhd Azhali Siregar Mhd.Ihwanuddin Hasibuan Muhamad ilham Muhamad Ilham Muhammad Aldin Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Daud Tarigan Muhammad Fadly Abdina Muhammad Faiz Hadi Muhammad Harimanka S Harahap Muhammad Haykal Muhammad Mujahidin Za Muhammad Reza Triangga Triangga Muhammad Safar Muhammad safar Mula Sihombing Mus Mulyadi Musmulyadi, Musmulyadi Nadia Novitri Hasibuan Nasution, Ahmad Ridwan Nasution, Chairuni Nasution, Sudarno Hariadi Netty br Siahaan Netty BR. Siahaan Netty BR. Siahaan Nugraha Manuella Meliala Nurdiana, Citra Ongku Sapna Fella Hasibuan Pakpahan, Andika Kelvin Franata Panenggaran, Nuke PERMAI YUDI Purnomo, Sagita Putriani Ndruru Putriani Nduru Rahmah Hayati Sinaga Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Raja arsyadil fiqry siregar Ramadani, Suci Ramayanti, Ramayanti Restika Ndruru Rhea Ditya Aulawi Rifki, Mhd. Rifqi Fairuz Ula Rika Suryana Surbakti Robby Yusuf S Sembiring Rohasiholan Doloksaribu Rohasiholan Doloksaribu Roland Sahat Uli Banjarnahor Rudi Salam Tarigan Ryan fadli Safar, Muhammad Saputra, Defri Dwi Saragih, Elisabeth Sari Sania Tampubolon Sayaharani, Nabilah Servasius Edwin Telaumbanua Sihite, Ireny Natalia Putri Sihombing, Yossri Mantaw Silaen, Reinhard Mark Luhut Sinaga, Rahmah Hayati Sinambela, Lasma Sindi Aulia Sirait, Abdur Rahman Siti Annisa, Siti Sitorus, Deskia Renata Suci Ramadani Sukardi Sukardi Sulaiman Sumarno Sumarno Sumarno . Suramin Suramin Suramin, Suramin Surbakti, Arnovan Pratama Susanti, Rulita SUSANTO Syaharani, Nabilah Syahranuddin, Syahranuddin T. Ikhsan Ansyari Husny Tamaulina Br Sembiring Tamaulina Br. Sembiring Tamaulina Br.Sembiring Tamaulina Tamaulina Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Tengku Riza Zarzani Tengku Riza Zarzani N Tri Sandi Triangga, Muhammad Reza Triangga Welli Nirpa Pasaribu Wildan Fahriza Wirandi Dalimunthe Yasmirah Mandasari Saragih Yasmirah Mandasari Saragih Yoldy Israq Yossri Mantaw Sihombing Yudhistira, Bonar Yulia Christy Shintara Aruan YUSUF AFANDI, MUHAMMAD Zahra Syavica Zahrana Syavica Zakiy, Alfathin Zefri Ansari Zendrato, Ferawati Zeno Eronu Zalukhu Zeno Eronu Zalukhu Zufarnesia Zulfa Almira Zulkarnain, Rifa