Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
14.426
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Panorama Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Pepatudzu : Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM Collegium Studiosum Journal Jurnal Communitarian Journal Evidence Of Law POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Begawan Abioso JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Research Horizon Journal of Progressive Law and Legal Studies Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Batavia Journal Social Sciences and Humanioran Review Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Rechtsvinding International Journal of Education, Vocational and Social Science Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan SIYASI: Jurnal Trias Politica J-CEKI Siber International Journal of Advanced Law LANCAH Jurnal Inovasi dan Tren Journal of Political and Governance Studies
Triadi, Irwan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 128 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 128 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Dinamika Hubungan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Hamdi, Muhammad Naufal Razzan; Kumoro, Muhammad Damar Setyo; Aritonang, Christian Daniel; Triadi, Irwan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran, fungsi, dan interaksi antara tiga cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Trias Politica)–dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana setiap cabang pemerintahan beroperasi dan berkontribusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, serta bagaimana interaksi mereka mempengaruhi implementasi hukum dan keadilan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal dan karya hukum yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan, dalam prakteknya sering terjadi ketergantungan dan pengaruh antar lembaga yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Eksekutif memiliki pengaruh dominan terhadap legislatif, yang dapat mengakibatkan ketergantungan legislatif pada kebijakan eksekutif. Selain itu, independensi yudikatif seringkali terganggu oleh tekanan politik dari eksekutif dan legislatif, yang mempengaruhi keadilan dalam proses peradilan. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana sistem hukum tata negara Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum dalam keputusan-keputusan pemerintahan. Implementasi prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Diperlukan upaya untuk memperkuat independensi dan kemandirian setiap cabang pemerintahan serta menjaga keseimbangan kekuasaan agar implementasi hukum dan keadilan dapat berjalan secara optimal.
Dinamika Perkembangan Sejarah Konstitusi Indonesia: dari Masa Kolonial Hingga Reformasi Triadi, Irwan; Hamdi, Muhammad Naufal Razzan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi dinamika perkembangan sejarah konstitusi Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi, serta dampaknya terhadap struktur dan fungsi pemerintahan. Melalui pendekatan analisis historis, penelitian ini menguraikan perubahan signifikan yang terjadi dalam konstitusi Indonesia seiring waktu, memperhatikan konteks politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi proses tersebut. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan pendekatan studi perpustakaan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum serta norma-norma yang berlaku melalui pendekatan teoritis dan analisis dokumen hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah mengalami transformasi yang mencolok dari masa kolonial yang dipengaruhi oleh kepentingan kolonial Belanda hingga masa reformasi yang dipicu oleh tuntutan masyarakat akan perubahan demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap periode dalam sejarah konstitusi Indonesia mencerminkan kondisi politik dan sosial yang berbeda, yang tercermin dalam struktur pemerintahan dan nilai-nilai yang ditegakkan dalam konstitusi. Perubahan konstitusi telah memengaruhi struktur pemerintahan Indonesia melalui pembentukan lembaga-lembaga baru, redistribusi kekuasaan, dan peningkatan keterbukaan dalam pengambilan keputusan publik. Di samping itu, perubahan dalam fungsi pemerintahan tercermin dalam peningkatan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan dan penegakan hak asasi manusia sebagai fokus utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk memahami evolusi konstitusi Indonesia dan implikasinya terhadap struktur dan fungsi pemerintahan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah konstitusi, upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, dan melindungi hak asasi manusia dapat lebih efektif dilaksanakan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.
Transformasi Politik Indonesia: Konversi NKRI Menjadi Serikat dan Penerapan Sistem Electoral College Kumoro, Muhammad Damar Setyo; Triadi, Irwan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif transformasi sistem politik Indonesia, dengan fokus pada dua aspek utama: konversi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bentuk negara serikat, serta implementasi gabungan antara sistem Electoral College dan Popular Vote dalam pemilihan umum. Alasan utama memilih dua aspek ini adalah karena mereka mewakili solusi potensial untuk masalah yang ada dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia saat ini. Bentuk negara serikat dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang Java Centrist atau berpusat di pulau tertentu saja.Banyak orang beranggapan bahwa Indonesia tidak cocok menjadi negara serikat karena pengalaman Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 yang gagal. Namun, kegagalan RIS lebih disebabkan oleh pengaruh Belanda, bukan karena bentuk serikatnya. Negara serikat yang baru dapat dirancang dengan perjanjian yang melarang gubernur negara bagian mengganggu politik multilateral pemerintah pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis perundang-undangan. Berdasarkan tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem politik Indonesia menuju negara serikat dan penggabungan Electoral College dengan Popular Vote dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada dalam struktur politik dan pemerintahan saat ini.Namun, di sisi lain terdapat pertimbangan lain yang dapat menghambat, seperti potensi menyulitkan masyarakat dalam memahami sistem ini, menurunkan kepuasan masyarakat, dan proses yang rumit. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah. Gagasan untuk mengubah Indonesia menjadi negara serikat muncul dari keinginan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah dan memastikan pemerataan sumber daya. Konversi ini dipandang sebagai solusi untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer dalam Hukum Tata Negara Rizky, Gerry Putra; Triadi, Irwan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam konteks hukum tata negara. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pemahaman terhadap karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing sistem pemerintahan, serta implikasinya terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai perbedaan dan persamaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta implikasi hukum dari penerapan kedua sistem tersebut, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta bahan-bahan hukum lainnya yang relevan. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan karakteristik dan implikasi hukum dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem presidensial menawarkan stabilitas eksekutif jangka panjang dan pemisahan kekuasaan yang jelas, namun rentan terhadap kebuntuan politik. Sistem parlementer, di sisi lain, memungkinkan fleksibilitas dalam perubahan pemerintahan dan kolaborasi dalam pembuatan kebijakan, namun dapat mengalami ketidakstabilan politik terutama dalam pemerintahan koalisi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa baik sistem presidensial maupun parlementer memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dikelola dengan hati-hati melalui desain konstitusional yang tepat, peraturan yang efektif, dan praktik politik yang baik.
TNI AL Authority as Maritime Crime Investigator in Securing Indonesian Waters Triadi, Irwan; Ardian, Muhammad Fadhil
Rechtsvinding Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v2i1.355

Abstract

This article aims to determine the authority of the Indonesian Navy as investigators of criminal offenses at sea, in line with their role in law enforcement in Indonesian waters. It examines the constraints faced by the Navy in law enforcement efforts and explores government measures to streamline these duties. The research method is normative legal research, which includes collecting, processing, and analyzing legal materials. The descriptive nature of this study connects factors with statutory regulations, theories, and expert opinions. A normative juridical approach is utilized, focusing on literature examination. The research concludes that the Indonesian Navy's authority as investigators in securing Indonesian waters is attributive, inherent to their office. From a constitutional law perspective, this attribution reflects the power of government organs to operate based on authority established by lawmakers, grounded in the constitution or legislation. According to the Law of the Republic of Indonesia Number 34 Year 2004 on the Indonesian National Armed Forces, Article 9, the Navy's role as law enforcement and security officers in Indonesian waters is hampered by unclear regulations. The Navy lacks authority to investigate all legal violations at sea, leading to overlapping law enforcement due to conflicting regulations that grant attributive authority.
Pengaruh Teknologi Dan Media Sosial Dalam Tata Negara Dan Proses Pemilihan Presiden: Tinjauan Pada Pemilihan Presiden 2024 Ramadhan, Adam; Rasya, Harlin Sabrinda; Joe, Cleo Patricia; Triadi, Irwan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10205

Abstract

Pengaruh media sosial dan teknologi terhadap tata negara dan pemilihan presiden dibahas dalam jurnal ini, dengan penekanan khusus pada Pemilihan Presiden 2024. Jurnal ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana teknologi telah mengubah dan memengaruhi interaksi politik dalam konteks pemilihan presiden dengan menganalisis peran Media Sosial dalam kampanye politik, strategi komunikasi kandidat, dan dinamika politik di dunia digital. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis-Normatif atau Studi Kepustakaan yang berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Dalam era digital yang didominasi oleh teknologi dan media sosial, hubungan antara Hukum Tata Negara dengan peran teknologi menjadi semakin penting dan kompleks. Meskipun teknologi memberikan manfaat besar dalam meningkatkan partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan transparansi pemerintahan, mereka juga menimbulkan tantangan baru dalam hal keamanan, privasi, dan penegakan hukum. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial telah membuat warga negara lebih terlibat dalam politik dan proses pengambilan keputusan. Hasil dari Penelitian ini ialah Pemerintah berupaya membuat kebijakan agar tidak adanya kejahatan terselubung dari perkembangan Teknologi dan Media Sosial, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi menurut penulis kebijakan tersebut isinya multitafsir, jadi harus di perjelas lagi, agar tidak terjadi berbagai penafsiran
Strategi Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bidang Kelautan Triadi, Irwan; Ardian, Muhammad Fadhil
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11387

Abstract

Indonesia is an archipelago that has abundant natural resources, especially in the Indonesian sea area. The importance of marine functions often leads to various violations of the law. The research entitled “The Role of The Maritime Security Agency in Law Enforcement of Maritime Crimes” has the formulation of the problem, namely how law enforcement is carried out by the maritime security agency to minimize criminal acts in Indonesian sea areas. The purpose of this study is to determine the role of The Maritime Security Agency in law enforcement against marine criminal offenses. The method used in this study is normative legal research. Conclusions on the research is The Maritime Security Agency has a function to synergize law enforcement in the Indonesian sea area. The Law Number 32 of 2014 about maritime affairs has a weakness because The Maritime Security Agency is not mandated to have a state-flagged ship to do hot pursuit and also the Maritime Security Agency is not overwritten with investigative authority. This resulted in the law enforcement process not being in line with the principle of justice which is fast, simple, and low cost.
Hukum Tata Negara Dan Pemberantasan Korupsi Tinjauan Terhadap Strategi Hukum Dan Kebijakan Anti Korupsi Ramadhan, Adam; Triadi, Irwan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12131

Abstract

AbstrakPemerintah Indonesia sedang mencanangkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Hal ini dikarenakan kasus korupsi yang masih merajalela di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif atau studi kepustakaan yang didasarkan pada bahan hukum utama, dengan meninjau teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah Indonesia saat ini juga memiliki strategi hukum untuk memberantas korupsi yaitu adanya rancangan undang-undang mengenai perampasan aset tindak pidana. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini dalam memberantas korupsi sudah lumayan bagus, tetapi penulis memberikan saran dalam Strategi Hukum dan Kebijakan Anti-Korupsi, yaitu memiskinkan para terpidana korupsi, memblokir nama para terpidana korupsi, menuntaskan sampai ke akarnya pada setiap kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dan sedang giat dalam melakukan pendidikan Anti Korupsi yang dimulai dari Tingkat Sekolah untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa Anti Korupsi. Sehingga Tindak Pidana Korupsi dapat berkurang sampai tidak ada lagi.Kata Kunci: Korupsi, Pemerintahan, dan Strategi Hukum.
POLUSI UDARA DI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA Furqon, Abdil Azizul; Pardomuan, Jaury Douglas; Joseph, Michael Geovani; Triadi, Irwan
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus utama pembahasan pada tulisan ini adalah polusi udara yang sedang melanda DKI Jakarta. Namun dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan perspektif dari konsep pertahanan negara dan bela negara. Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Berdasarkan hasil analisis yang sudah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter. Sebab dengan terjadinya polusi udara, masyarakat di DKI Jakarta menyebabkan kerugian, baik itu secara fisik hingga kesehatan. Sementara dalam perspektif bela negara, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh Pemerintah.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA LAHAN SEBAGAI ALASAN PEMBENAR TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN BERUPA KEALPAAN ATAS LAHAN GARAPAN PERKEBUNAN BERSERTIFIKAT : Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung) Joseph, Michael Giovanni; Pratama, Daya Nur; Triadi, Irwan
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembenar terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat: Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis terkait analisis yuridis terhadap sengketa lahan sebagai alasan pembenar terhadap kejahatan lingkungan. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian pendekatan kepustakaan yang mengambil dasar dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan Metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa permasalahan yang ada serta analisis yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembenar terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat. Analisis yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembenar terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat: Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung) ditegaskan dalam Asas dan tujuan dari pengelolaan perkebunan diatur didalam ketentuan Pasal 2 j.o 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
Co-Authors A, Annisa Adam Ramadhan Adam, Chelsea Kairadinda Adilla Putri, Sefrina Linda Afdhali, Dino Rizka Agus Ridwan Aini, Hanifah Qurrotu al anshari, Muhammad Faqih Ali, Jovansyah ali, yusuf Alwan Davis Apriansyah, Mohammad Amanda, Nur Septiana Andreas Ramadhani, Renald Anshari, Muhammad Faqih Al Arafah, Rasya Ardian, Muhammad Fadhil Arfah, Azizah Aria, Muhammad Gustaf Ariapramuda, Cassis Aritonang, Christian Daniel Athallah, Rafli Akmal Audra, Rasyanda Aulia Adek Putri, Nabila Az Zanubiya, Siti Syafa Azra, Muhammad Arya Azzahra, Novita Fitria Butar Butar, Frans Samuel Junero C, Chatrine Cahyono, Marsha Putri Damareka, Muhammad Darrell Danardono Darmawan, Abqary Faraz Darsono Darsono Darsono, Leandra Aurelrio Putra Dewi Rosalina, Maria Dewo Dharmawan, Nugroho Dhaniswara, Puandita Douglas, Jaury Elvira, Olga Fadhila, Rasya Aika Faidzuddin, Achmad Fattah, Akhmad Kautsar Febrian Rizky Akbar Febrian, Fazl Mawla Fiandie, Ursula Jacqueline Firda Amalia Fitriani, Maulida Furqon, Abdil Azizul Gubawan, Endy Hadi, Ilman Hafizar, Achmad Hafizhah, Nur Raima Haikal, Raka Hamdi, Muhammad Naufal Razzan Hantoro, Charissa Aulia Harahap, Aura Nasya Madhani Hariati, Retno Hasanah Pane, Khofifah Hia, Imelda Indah Putri Hudaya, Chintya Rachma Huurun Salma, Athifa Ikwanto, Mahia Albar Ilyas, Levi Christopher Indah, Reviana Mutiara Irawan Irawan IRVANDI, IRVANDI Istimeisyah, Dian Joe, Cleo Patricia Joseph, Michael Geovani Joseph, Michael Giovanni Julio, Christopher Elia Julius, Tambok Justicyo, Rifky Kaban, Divany Harbina Emzilena Karimah, Nabila Kasih, Osihanna Meita Kayla Sidabutar, Jesamine Margareth Khairunnisa, Nasywa Khoiril Anam, Ahmad Kumor, Muhammad Setyo Damar Kumoro, Muhammad Damar Setyo Ledewedjo, Jessica Leonita Anabel Lewerissa, Samuel Suiq Lidowati, Alvina Maretia Limbong, Albert S. Liztha Maharani, Nabilah Lodewijk Peter, Daniel Lubis, Rachel Lubis, William Haposan Lufthi, Al Daffa Naufal Maaruf, Nefrisa Maharani, Aulia Cantika MALA HAYATI, MALA Manggala, Bayu Suryadi Maniari, Elsa Maretia Lidowati, Alvina Maryanto - Mawene, Marcha Jeanne Melati, Sekar Nabilla, Anissa Nafis, Abdul Haris Naibaho, Aldhy Wicaksana Nasir, Tomi Khoyron Nathaniella, Angelica Naufal Nabil, Tamam Naufaldho, Faiz Nur Pratama, Daya Oktaviani, Eka Putri Paksi, Arif Pujawangsa Pangaribuan, Kevin Angelo Panjaitan, Rachel Netanya Paradita, Silvi Aryana Paramesti, Nirwasita Zada Pardomuan, Jaury Douglas Parluhutan Sagala Parulian, Hendra Pradana, David Pratama, Daya Nur Pratistita, Made Wipra Priambodo, Rio Prihantono, Pradipta Priyantoro, Lucky Pujo Widodo, Pujo Purba, Diana Febri Nauli Purnama, Ismarini Della Puspitasari, Isti Putra Syawal Al Mahdi, Muhammad Putra, Gilang Putri, Keshia Annisa Rahardi, Andriyan Rahayu, Cantika Tresna Rahmadhany, Vania Zachra Rahman, Hafizh Aulia Rahman, Naila Kamila Ramadhan, Nawal Athaillah Ramelan, Michael Sanrio Rangoraja, Amudi Panigori Rasya, Harlin Sabrinda Reyhan, Maulana Arfidata Rifky Trihandoko, Ronaldindo Rilya, Muhammad Avin Athalla Rizka Afdhali, Dino Rizkisyah, Renofadli Rizky Akbar, Febrian Rizky, Gerry Putra Roring, Edward Benedictus Rosmaida, Erviyanti Rubianti, Vaganti Safa Sukma Ruli Agustin, Ruli Safira, Ishma Salsabila, Marsha Isnaini Satino Satino Setyawibawa, Rachmat Sianturi, Catherine Rosalina Siregar, Adhito Martogi Natanael Situmorang, Christian Immanuel Sofyan Sauri, Sofyan Sukendro, Achmed Sukrisno, Adi Sulaeman, Akhfa Kamilla Sumertha KY, I Gede Supadmo, Darto Suwarno, Panji Suwarsoyo, Namira Azzahra Syahputra, Rifky Justicyo Syahuri, Taufiqqrohman Syahuri Syaid, Ishma Safira Syalsabila, Khairunisa Syauqina, Naumy Syihab, M. Alvin Tambunan, Joy Catherine Carina Tampubolon , Imagrace Triamorita Tampubolon, Imagrace Triamorita Tampubolon, Vernandito Sudharta Raftua Tarmizi, Rasyid Taufiqurrohman Syahuri Uksan, Arifuddin Wadi, Raines Wahdah, Azzhara Nikita Wicaksono Adi, Satrio Yarly, Erfina Zahra Ajrina, Denanda Zahra, Devyta Ardiyaning Azz Zahratu, Nazwa Salsabila Zaki, Akmal Zevanya, Cristella Zybila, Agista