Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU SEBAGAI OBJEK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Nafis, Abdul Haris; Fattah, Akhmad Kautsar; Rahardi, Andriyan; Prihantono, Pradipta; Sauri, Sofyan; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.154

Abstract

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan industri teknologi. Perlindungannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan desain secara ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi perbandingan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum perlindungan telah tersedia, efektivitas implementasi masih terbatas akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pendaftaran, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi kelembagaan. Selain itu, belum tersedia sistem verifikasi desain yang komprehensif serta sumber daya teknis yang memadai untuk menangani sengketa. Strategi yang disarankan meliputi penguatan edukasi publik, reformasi prosedur pendaftaran, pemberian insentif bagi inovator, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta perluasan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan agar perlindungan desain tata letak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ditopang oleh sistem yang responsif dan kolaboratif guna mendukung ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG PRODUKSI KOPI BUBUK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332K/PID.SUS/2013 Arfah, Azizah; Haikal, Raka; Parulian, Hendra; Limbong, Albert S.; Fitriani, Maulida; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.155

Abstract

Apresiasi atas HKI di Indonesia tergolong masih rendah dan tak sedikit masyarakat menganggap bahwa HKI bukan hal yang penting dan bahkan banyak masyarakat awam yang tidak memahami tentang HKI. Salah satunya adalah perlindungan rahasia dagang yang berperan penting baik untuk kepentingan pribadi maupun publik. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan analisis data bersifat preskriptif. Rahasia dagang mencakup aspek pra-produksi hingga pasca produksi, termasuk pemasaran dan penjualan. Penggunaan rahasia dagang tanpa izin dan persetujuan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penggunaan informasi meliputi metode produksi, penggorengan, penggilingan, hingga pemasaran dan penjualan kopi bubuk CV. Tiga Putra Berlian menyerupai CV. Bintang Harapan dengan merekrut karyawan, menawarkan produk kopi yang telah diproduksi kepada pelanggan CV. Bintang Harapan sehingga menyebabkan kerugian dan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
Penerapan Nilai Etik, Norma, dan Disiplin Kesehatan dalam Praktik Pelayanan Kesehatan dengan Penyelesaian Sengketa Etik Maryanto, Maryanto; Triadi, Irwan
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i4.4520

Abstract

This study aims to analyze the application of ethical values, norms, and professional discipline in healthcare practice, with particular emphasis on ethical dispute resolution mechanisms. Using a qualitative approach, this research combines normative legal analysis with case studies by reviewing laws and regulations, professional codes of ethics, guidelines, and documented cases of ethical disputes resolved through mediation and ethics committees. The study highlights the central role of ethical principles such as respect for patient autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice in ensuring the protection of patient rights and maintaining the integrity of healthcare professionals. The findings reveal that the healthcare sector often faces complex ethical dilemmas arising from conflicts of interest, resource limitations, and professional accountability. Non-litigation mechanisms, particularly mediation reinforced by Article 310 of Law Number 17 of 2023 on Health, have proven effective in resolving conflicts fairly, transparently, and constructively. These mechanisms not only provide immediate solutions but also contribute to rebuilding trust between healthcare providers and patients while promoting restorative justice. The study concludes that integrating ethical principles with effective dispute resolution and fostering an institutional culture of ethics are crucial to strengthening professionalism, accountability, and public trust. Continuous ethical education, leadership commitment, and institutional support are key to building a sustainable healthcare system oriented toward patient welfare and social justice.
The Role Of Visum Et Repertum As Evidence In Rape Cases Sukrisno, Adi; Triadi, Irwan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.13178

Abstract

Visum and repertum is one of tool very important evidence in the process of enforcement law criminal, especially in case rape in general own difficulty proof consequence lack of witness eyes and often occurs in the space private. In context this, visa functioning as proof scientific that can confirm existence act violence sexual through findings medical objective, such as wound physical, damage to the reproductive organs, or footsteps biological perpetrators. Research This aiming for analyze in a way deep role strategic visa and report in proof law to case rape in Indonesia, as well as identify obstacles that affect its effectiveness. Method research used​ is approach legal normative and juridical empirical. Approach legal normative done with analyze provision law positive laws in force, such as the Criminal Code (KUHP) and the Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP), while approach legal empirical done through studies field, including interview with apparatus enforcer law like police and prosecutors, as well as power medical forensics involved​ direct in the process of making visa. Research results show that visa and report own position strategic in proof elements act criminal rape, especially in prove element violence or threat violence as well as the occurrence connection sexual without victim's consent. Although thus, the effectiveness visa often hampered by various​ factors, including delays​ reporting by victims due to trauma or shame, lack of victim's understanding of urgency inspection medical quick after events, and limitations power experts and means infrastructure forensics in the regions isolated.
Perluasan Objek Praperadilan Sebagai Bentuk Rechtsvinding (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dan Perbandingan dengan Judicial Review di Malaysia) Ariapramuda, Cassis; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4897

Abstract

Praperadilan merupakan salah satu inovasi penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai instrumen perlindungan hak-hak tersangka terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun, sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, kewenangan praperadilan mengalami perkembangan signifikan melalui perluasan objek yang mencakup penetapan tersangka. Putusan tersebut menandai terjadinya penemuan hukum (rechtsvinding)oleh hakim, yang menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara progresif dengan berlandaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas due process of law. Fenomena ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai legitimasi dan implikasi perluasan objek praperadilan, terutama terkait kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk rechtsvinding dalam Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, mengkajiimplikasi perluasan objek praperadilan, serta membandingkan mekanisme praperadilan di Indonesia dengan judicial review di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer berupa KUHAP, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dipadukan dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut menerapkan rechtsvinding progresif dengan menafsirkan KUHAP secara teleologis, menempatkan hak konstitusional sebagai the higher law. Implikasinya adalah peningkatan perlindungan hak tersangka, sekaligus memunculkan ketidakpastian hukum akibat disparitas putusan antar-pengadilan. Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa judicial review berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial yang konsisten melalui High Court, dengan fokus pada legalitas prosedural dan habeas corpus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik rechtsvinding di Indonesia memperlihatkan inovasi yudisial yang signifikan, sementara Malaysia menawarkan stabilitas dan konsistensi prosedural, sehingga keduanya memiliki kelebihan masing-masing dalam perlindungan hak asasi manusia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT INDUSTRI PELEBURAN LIMBAH DAUR ULANG ALUMINIUM Pratistita, Made Wipra; Triadi, Irwan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.90

Abstract

Aluminum is a metal that is used as a basic material for making human equipment products. Aluminum products that are not used often become rubbish or waste that can be recycled. Recycling of aluminum waste is carried out by smelting. The aluminum smelting process of course produces gas emissions which, when released into the wild, have an impact on reducing the quality of clean air. This research discusses the extent to which legal protection can be provided for the behavior of the aluminum smelting industry which disposes of waste gas from its smelting into the wild when viewed from statutory regulations. In this research the author uses normative legal research methods using legal sources from primary legal materials in the form of environmental law legislation and secondary legal materials in the form of books and articles regarding the management of hazardous and toxic waste. The conclusion obtained in this paper is that the disposal of gas resulting from smelting aluminum waste that exceeds air quality standards can be subject to law enforcement processes based on applicable statutory provisions.
Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma Indah, Reviana Mutiara; Triadi, Irwan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 4 (2025): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17333088

Abstract

This research is motivated by the gap between static positive law and the continuously evolving dynamics of society, which often creates a legal vacuum (rechts vacuum). This condition requires judges to abandon the old paradigm of being merely the "mouthpiece of the law" (la bouche de la loi) and to take an active role as law-creators. The objective of this research is to thoroughly analyze the concept, theoretical position, urgency, mechanism, and methods of legal discovery (rechtsvinding) conducted by judges as a solution to overcome normative gaps and to realize substantive justice. Using a normative juridical research method through statutory and conceptual approaches, and analyzed qualitatively, this study examines primary and secondary legal sources. The research findings indicate that legal discovery is a central function and a judicial obligation for judges to respond to legal vacuums, vague norms (vage normen), and conflicting norms (antinomy). Judges, as the sole authority, apply legal discovery through a systematic mechanism (konstatir, kualifisir, konstituir) using methods of interpretation and construction, although their authority is limited by the principle of legality, jurisprudence, and the judicial hierarchy. It is concluded that the practice of legal discovery in Indonesia shows a shifting trend towards a progressive approach, which is essential for keeping the law alive, adaptive, and capable of balancing the values of certainty, utility, and justice in every decision.
Esensi Moralitas Demokrasi Keadilan: Kriminalisasi Aktivis Dalam Demonstrasi di Indonesia Rahman, Hafizh Aulia; Triadi, Irwan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 4 (2025): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17361232

Abstract

The criminalization of pro-democracy activists in demonstrations in Indonesia is a crucial issue that reveals the paradox between the spirit of democracy and the practice of state power. Normatively, the right to express opinions is guaranteed in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public, and is even reinforced by international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). However, reality shows that there is a practice of criminalization through the use of vague articles in criminal law directed at pro-democracy activists. This study aims to examine this phenomenon using a normative research approach and critical legal philosophy analysis, specifically Critical Legal Studies (CLS) theory and Michel Foucault's theory of power. The results of the study show that criminalization is not merely a legal deviation, but a strategy of power to discipline society and narrow the public sphere. CLS reveals that the law often functions as an ideological instrument that maintains the dominance of the political elite, while Foucault's analysis shows how the law, apparatus, and discourse of the state work as technologies of power that shape obedience and stigmatize opposition. This phenomenon contradicts the principles of democracy, the rule of law, and substantive justice, which demand equality and respect for citizens' rights. Thus, this study emphasizes that the criminalization of pro-democracy activists must be understood not only as a legal problem, but also as a philosophical and political problem.
POLITICAL WILL PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN DEMI TERCAPAINYA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 Az Zanubiya, Siti Syafa; Triadi, Irwan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.658

Abstract

Political will pemerintah sebagai Prinsip utama yang dikembangkan dalam rangka membentuk Pengadilan khusus lingkungan Ialah independensi.  Dalam konteks ini, kapasitas hakim, jaksa maupun pembuat undang-undang harus diperkuat. Itu sebabnya, pengadilan khusus lingkungan perlu dibentuk. Tujuan Penegakan Hukum lingkungan adalah penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Penegakan   hukum   di   bidang   lingkungan   saat   ini   dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada pengkajian bahan Pustaka serta pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menilai Pengadilan khusus lingkungan tidak akan bisa dibentuk dalam waktu dekat. Pasalnya, sangat bergantung pada Political will Pemerintah. Harapannya seperti apa yang telah disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait Pembentukan Pengadilan khusus. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Urgensitas Political Will Pemerintah terhadap pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan di Indonesia dan Pemenuhan Langkah Penegakkan Hukum demi menunjang tercapainya amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2009.
PEMBANGUNAN WADUK BENER DI DESA WADAS: KONSEP DEEP ECOLOGY ARNE NAESS DALAM PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN Afdhali, Dino Rizka; Az Zanubiya, Siti Syafa; Syaid, Ishma Safira; Triadi, Irwan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Waduk yang terletak di Desa Wadas merupakan salah satu Proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam konsep Deep Ecology, perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan manusia pada dasarnya beranjak dari kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan keberlanjutan lingkungan hidup diperuntukan bagi seluruh komunitas ekologis. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan yakni apakah terdapat Polemik terhadap Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas Sebagai Proyek Strategi Nasional dan Konsep Deep Ecology Arne Naess dengan Pengaturan Hukum Lingkungan jika dikaitkan pada Pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada pengkajian bahan Pustaka serta pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi hal ini sejalan dengan Konsep Deep Ecology Arne naess sebagai usaha yang sifatnya strategis guna pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Co-Authors A, Annisa Adam Ramadhan Adam, Chelsea Kairadinda Adilla Putri, Sefrina Linda Afdhali, Dino Rizka Aini, Hanifah Qurrotu al anshari, Muhammad Faqih ali, yusuf Alwan Davis Apriansyah, Mohammad Amanda, Nur Septiana Andreas Ramadhani, Renald Anshari, Muhammad Faqih Al Arafah, Rasya Ardian, Muhammad Fadhil Arfah, Azizah Aria, Muhammad Gustaf Ariapramuda, Cassis Aritonang, Christian Daniel Athallah, Rafli Akmal Audra, Rasyanda Aulia Adek Putri, Nabila Az Zanubiya, Siti Syafa Azzahra, Novita Fitria Butar Butar, Frans Samuel Junero C, Chatrine Cahyono, Marsha Putri Damareka, Muhammad Darrell Danardono Darmawan, Abqary Faraz Darsono Darsono Darsono, Leandra Aurelrio Putra Dewi Rosalina, Maria Dewo Dharmawan, Nugroho Dhaniswara, Puandita Douglas, Jaury Elvira, Olga Fadhila, Rasya Aika Faidzuddin, Achmad Fattah, Akhmad Kautsar Febrian, Fazl Mawla Fiandie, Ursula Jacqueline Firda Amalia Fitriani, Maulida Furqon, Abdil Azizul Gubawan, Endy Guntoro, Weko Satya Hafizar, Achmad Haikal, Raka Hamdi, Muhammad Naufal Razzan Hantoro, Charissa Aulia Harahap, Aura Nasya Madhani Hia, Imelda Indah Putri Hudaya, Chintya Rachma Huurun Salma, Athifa Ikwanto, Mahia Albar Ilyas, Levi Christopher Indah, Reviana Mutiara Irawan Irawan Irena Puspa Mega IRVANDI, IRVANDI Istimeisyah, Dian Joe, Cleo Patricia Joseph, Michael Geovani Joseph, Michael Giovanni Julio, Christopher Elia Julius, Tambok Justicyo, Rifky Kaban, Divany Harbina Emzilena Karimah, Nabila Kasih, Osihanna Meita Kayla Sidabutar, Jesamine Margareth Khairunnisa, Nasywa Khoiril Anam, Ahmad Kumor, Muhammad Setyo Damar Kumoro, Muhammad Damar Setyo Ledewedjo, Jessica Leonita Anabel Lewerissa, Samuel Suiq Lidowati, Alvina Maretia Limbong, Albert S. Liztha Maharani, Nabilah Lubis, Rachel Lubis, William Haposan Lufthi, Al Daffa Naufal Maaruf, Nefrisa Maharani, Aulia Cantika MALA HAYATI, MALA Manggala, Bayu Suryadi Maniari, Elsa Maretia Lidowati, Alvina Maryanto - Mawene, Marcha Jeanne Melati, Sekar Nabilla, Anissa Nafis, Abdul Haris Naibaho, Aldhy Wicaksana Nasir, Tomi Khoyron Nathaniella, Angelica Naufal Nabil, Tamam Naufaldho, Faiz Nur Pratama, Daya Oktaviani, Eka Putri Paksi, Arif Pujawangsa Pangaribuan, Kevin Angelo Panjaitan, Rachel Netanya Paradita, Silvi Aryana Paramesti, Nirwasita Zada Pardomuan, Jaury Douglas Parluhutan Sagala Parulian, Hendra Pradana, David Pratama, Daya Nur Pratistita, Made Wipra Priambodo, Rio Prihantono, Pradipta Priyantoro, Lucky Pujo Widodo, Pujo Purba, Diana Febri Nauli Puspitasari, Isti Putra, Gilang Putri, Agita Asmara Pratama Putri, Keshia Annisa Rachmat Setiawibawa Rahardi, Andriyan Rahayu, Cantika Tresna Rahmadhany, Vania Zachra Rahman, Hafizh Aulia Rahman, Naila Kamila Ramadhan, Nawal Athaillah Ramelan, Michael Sanrio Rangoraja, Amudi Panigori Rasya, Harlin Sabrinda Reyhan, Maulana Arfidata Rifky Trihandoko, Ronaldindo Rilya, Muhammad Avin Athalla Rizka Afdhali, Dino Rizkisyah, Renofadli Rizky, Gerry Putra Roring, Edward Benedictus Rosmaida, Erviyanti Ruli Agustin, Ruli Safira, Ishma Salsabila, Marsha Isnaini Satino Satino Setyawibawa, Rachmat Sianturi, Catherine Rosalina Siregar, Adhito Martogi Natanael Situmorang, Christian Immanuel Situmorang, May Laura Thecci Sofyan Sauri, Sofyan Sukendro, Achmed Sukrisno, Adi Sulaeman, Akhfa Kamilla Sumertha KY, I Gede Supadmo, Darto Suwarno, Panji Suwarsoyo, Namira Azzahra Syahputra, Rifky Justicyo Syahuri, Taufiqqrohman Syahuri Syaid, Ishma Safira Syalsabila, Khairunisa Syauqina, Naumy Syihab, M. Alvin Tambunan, Joy Catherine Carina Tampubolon , Imagrace Triamorita Tampubolon, Imagrace Triamorita Tampubolon, Vernandito Sudharta Raftua Taufiqurrohman Syahuri Uksan, Arifuddin Utama, Anang Puji Wadi, Raines Wahdah, Azzhara Nikita Wicaksono Adi, Satrio Yanuarsyah, Dimas Zahra Ajrina, Denanda Zahra, Devyta Ardiyaning Azz Zahratu, Nazwa Salsabila Zaki, Akmal Zevanya, Cristella Zybila, Agista