Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.022
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Panorama Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Pepatudzu : Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM Collegium Studiosum Journal Jurnal Communitarian Journal Evidence Of Law Begawan Abioso Research Horizon Journal of Progressive Law and Legal Studies Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Batavia Journal Social Sciences and Humanioran Review SIYASI: Jurnal Trias Politica Siber International Journal of Advanced Law LANCAH Jurnal Inovasi dan Tren
Triadi, Irwan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Tantangan Penegakan Hukum pada Tindak Kejahatan Transnasional di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia Hariati, Retno; Triadi, Irwan
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia dan kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegakan hukum skala nasional dan internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan metode pengumpulan data yang akan digunakan (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kerjasama seperti Bantuan Hukum Timbal Balik masih ada hambatan, termasuk perselisihan batas laut yang belum terselesaikan. Selain itu, meskipun sejumlah negara ASEAN mengadopsi strategi khusus untuk mengatasi kejahatan transnasional, terutama dalam kasus peredaran narkotika, perbedaan persepsi mengenai bahaya narkoba dapat menjadi tantangan. Kerjasama regional di kawasan perbatasan laut Indonesia menjadi kunci dalam menangani masalah keamanan lintas batas. Melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan maritim dan memerangi kejahatan transnasional. Kerjasama antarnegara, seperti yang terjadi dalam Rapat Koordinasi antara BAKAMLA dan Delegasi TIM Perencana Operasi Maritim (TPOM) Malindo Malaysia, menjadi kunci dalam meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim.
Shooting of Indonesian Migrants by Malaysian Authorities in the Perspective of International Human Rights Law Aini, Hanifah Qurrotu; Triadi, Irwan
Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL) Vol. 2 No. 4 (2025): Siber International Journal of Advanced Law (April - June 2025)
Publisher : Siber Nusantara Review & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sijal.v2i4.231

Abstract

The incident of the shooting of five Indonesian migrant workers (PMI) by the Malaysian Maritime Enforcement Agency (APMM) in the waters of Tanjung Rhu, Selangor, on January 24, 2025, which resulted in two deaths and three injuries, highlights violations of human rights (HAM) and international legal norms.This research examines the actions of the Malaysian Maritime Enforcement Agency (APMM) that allegedly used excessive force and committed extrajudicial killings, violating Article 3 of the UDHR, Article 6 of the ICCPR, and Article 104 of Law No. 39/1999.The driving factors of illegal migration, such as the lack of job opportunities in Indonesia and the allure of high wages in Malaysia, are exacerbated by labor trafficking syndicates.The Indonesian government has sent diplomatic notes and provided legal assistance, but the weakness of bilateral agreements poses a challenge.This normative legal research recommends a systematic approach to law enforcement, eradication of labor trafficking, and protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) to prevent the recurrence of tragedy.
Legal Review of States Financial Assistance for Political Parties According Democracy Perspective Lewerissa, Samuel Suiq; Syahuri, Taufiqqrohman Syahuri; Triadi, Irwan
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 02 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i02.1721

Abstract

The financial sources of political parties as stated in Article 34 paragraph (1) of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties are, membership fees, legally valid donations and financial assistance from the state. Financial assistance from the state through the State Budget/Regional Budget. Assistance from the state based on Article 34 paragraph (3) is given only to political parties that get seats in the legislative institution. This study aims to analyze financial assistance from the state to political parties in accordance with the principles of ideal democracy. With a normative legal approach, this study found that although regulations have regulated financial assistance to political parties, this assistance is only given to political parties that get seats in the legislative institution. Therefore, in order to realize an ideal democracy, financial assistance from the state should also be given to political parties that do not get seats in the legislative institution but participate in the general election contest, because all political parties have the same rights, obligations and functions without exception, as mandated in the laws and regulations. With this step, it is hoped that a democratic system will be realized for each political party.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU SEBAGAI OBJEK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Nafis, Abdul Haris; Fattah, Akhmad Kautsar; Rahardi, Andriyan; Prihantono, Pradipta; Sauri, Sofyan; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.154

Abstract

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan industri teknologi. Perlindungannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan desain secara ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi perbandingan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum perlindungan telah tersedia, efektivitas implementasi masih terbatas akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pendaftaran, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi kelembagaan. Selain itu, belum tersedia sistem verifikasi desain yang komprehensif serta sumber daya teknis yang memadai untuk menangani sengketa. Strategi yang disarankan meliputi penguatan edukasi publik, reformasi prosedur pendaftaran, pemberian insentif bagi inovator, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta perluasan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan agar perlindungan desain tata letak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ditopang oleh sistem yang responsif dan kolaboratif guna mendukung ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG PRODUKSI KOPI BUBUK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332K/PID.SUS/2013 Arfah, Azizah; Haikal, Raka; Parulian, Hendra; Limbong, Albert S.; Fitriani, Maulida; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.155

Abstract

Apresiasi atas HKI di Indonesia tergolong masih rendah dan tak sedikit masyarakat menganggap bahwa HKI bukan hal yang penting dan bahkan banyak masyarakat awam yang tidak memahami tentang HKI. Salah satunya adalah perlindungan rahasia dagang yang berperan penting baik untuk kepentingan pribadi maupun publik. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan analisis data bersifat preskriptif. Rahasia dagang mencakup aspek pra-produksi hingga pasca produksi, termasuk pemasaran dan penjualan. Penggunaan rahasia dagang tanpa izin dan persetujuan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penggunaan informasi meliputi metode produksi, penggorengan, penggilingan, hingga pemasaran dan penjualan kopi bubuk CV. Tiga Putra Berlian menyerupai CV. Bintang Harapan dengan merekrut karyawan, menawarkan produk kopi yang telah diproduksi kepada pelanggan CV. Bintang Harapan sehingga menyebabkan kerugian dan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
Penerapan Nilai Etik, Norma, dan Disiplin Kesehatan dalam Praktik Pelayanan Kesehatan dengan Penyelesaian Sengketa Etik Maryanto, Maryanto; Triadi, Irwan
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i4.4520

Abstract

This study aims to analyze the application of ethical values, norms, and professional discipline in healthcare practice, with particular emphasis on ethical dispute resolution mechanisms. Using a qualitative approach, this research combines normative legal analysis with case studies by reviewing laws and regulations, professional codes of ethics, guidelines, and documented cases of ethical disputes resolved through mediation and ethics committees. The study highlights the central role of ethical principles such as respect for patient autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice in ensuring the protection of patient rights and maintaining the integrity of healthcare professionals. The findings reveal that the healthcare sector often faces complex ethical dilemmas arising from conflicts of interest, resource limitations, and professional accountability. Non-litigation mechanisms, particularly mediation reinforced by Article 310 of Law Number 17 of 2023 on Health, have proven effective in resolving conflicts fairly, transparently, and constructively. These mechanisms not only provide immediate solutions but also contribute to rebuilding trust between healthcare providers and patients while promoting restorative justice. The study concludes that integrating ethical principles with effective dispute resolution and fostering an institutional culture of ethics are crucial to strengthening professionalism, accountability, and public trust. Continuous ethical education, leadership commitment, and institutional support are key to building a sustainable healthcare system oriented toward patient welfare and social justice.
The Role Of Visum Et Repertum As Evidence In Rape Cases Sukrisno, Adi; Triadi, Irwan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.13178

Abstract

Visum and repertum is one of tool very important evidence in the process of enforcement law criminal, especially in case rape in general own difficulty proof consequence lack of witness eyes and often occurs in the space private. In context this, visa functioning as proof scientific that can confirm existence act violence sexual through findings medical objective, such as wound physical, damage to the reproductive organs, or footsteps biological perpetrators. Research This aiming for analyze in a way deep role strategic visa and report in proof law to case rape in Indonesia, as well as identify obstacles that affect its effectiveness. Method research used​ is approach legal normative and juridical empirical. Approach legal normative done with analyze provision law positive laws in force, such as the Criminal Code (KUHP) and the Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP), while approach legal empirical done through studies field, including interview with apparatus enforcer law like police and prosecutors, as well as power medical forensics involved​ direct in the process of making visa. Research results show that visa and report own position strategic in proof elements act criminal rape, especially in prove element violence or threat violence as well as the occurrence connection sexual without victim's consent. Although thus, the effectiveness visa often hampered by various​ factors, including delays​ reporting by victims due to trauma or shame, lack of victim's understanding of urgency inspection medical quick after events, and limitations power experts and means infrastructure forensics in the regions isolated.
Perluasan Objek Praperadilan Sebagai Bentuk Rechtsvinding (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dan Perbandingan dengan Judicial Review di Malaysia) Ariapramuda, Cassis; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4897

Abstract

Praperadilan merupakan salah satu inovasi penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai instrumen perlindungan hak-hak tersangka terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun, sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, kewenangan praperadilan mengalami perkembangan signifikan melalui perluasan objek yang mencakup penetapan tersangka. Putusan tersebut menandai terjadinya penemuan hukum (rechtsvinding)oleh hakim, yang menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara progresif dengan berlandaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas due process of law. Fenomena ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai legitimasi dan implikasi perluasan objek praperadilan, terutama terkait kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk rechtsvinding dalam Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, mengkajiimplikasi perluasan objek praperadilan, serta membandingkan mekanisme praperadilan di Indonesia dengan judicial review di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer berupa KUHAP, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dipadukan dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut menerapkan rechtsvinding progresif dengan menafsirkan KUHAP secara teleologis, menempatkan hak konstitusional sebagai the higher law. Implikasinya adalah peningkatan perlindungan hak tersangka, sekaligus memunculkan ketidakpastian hukum akibat disparitas putusan antar-pengadilan. Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa judicial review berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial yang konsisten melalui High Court, dengan fokus pada legalitas prosedural dan habeas corpus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik rechtsvinding di Indonesia memperlihatkan inovasi yudisial yang signifikan, sementara Malaysia menawarkan stabilitas dan konsistensi prosedural, sehingga keduanya memiliki kelebihan masing-masing dalam perlindungan hak asasi manusia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT INDUSTRI PELEBURAN LIMBAH DAUR ULANG ALUMINIUM Pratistita, Made Wipra; Triadi, Irwan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.90

Abstract

Aluminum is a metal that is used as a basic material for making human equipment products. Aluminum products that are not used often become rubbish or waste that can be recycled. Recycling of aluminum waste is carried out by smelting. The aluminum smelting process of course produces gas emissions which, when released into the wild, have an impact on reducing the quality of clean air. This research discusses the extent to which legal protection can be provided for the behavior of the aluminum smelting industry which disposes of waste gas from its smelting into the wild when viewed from statutory regulations. In this research the author uses normative legal research methods using legal sources from primary legal materials in the form of environmental law legislation and secondary legal materials in the form of books and articles regarding the management of hazardous and toxic waste. The conclusion obtained in this paper is that the disposal of gas resulting from smelting aluminum waste that exceeds air quality standards can be subject to law enforcement processes based on applicable statutory provisions.
Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma Indah, Reviana Mutiara; Triadi, Irwan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 4 (2025): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17333088

Abstract

This research is motivated by the gap between static positive law and the continuously evolving dynamics of society, which often creates a legal vacuum (rechts vacuum). This condition requires judges to abandon the old paradigm of being merely the "mouthpiece of the law" (la bouche de la loi) and to take an active role as law-creators. The objective of this research is to thoroughly analyze the concept, theoretical position, urgency, mechanism, and methods of legal discovery (rechtsvinding) conducted by judges as a solution to overcome normative gaps and to realize substantive justice. Using a normative juridical research method through statutory and conceptual approaches, and analyzed qualitatively, this study examines primary and secondary legal sources. The research findings indicate that legal discovery is a central function and a judicial obligation for judges to respond to legal vacuums, vague norms (vage normen), and conflicting norms (antinomy). Judges, as the sole authority, apply legal discovery through a systematic mechanism (konstatir, kualifisir, konstituir) using methods of interpretation and construction, although their authority is limited by the principle of legality, jurisprudence, and the judicial hierarchy. It is concluded that the practice of legal discovery in Indonesia shows a shifting trend towards a progressive approach, which is essential for keeping the law alive, adaptive, and capable of balancing the values of certainty, utility, and justice in every decision.
Co-Authors Adam, Chelsea Kairadinda Adilla Putri, Sefrina Linda Afdhali, Dino Rizka Aini, Hanifah Qurrotu al anshari, Muhammad Faqih Amanda, Nur Septiana Anshari, Muhammad Faqih Al Arafah, Rasya Arfah, Azizah Aria, Muhammad Gustaf Ariapramuda, Cassis Athallah, Rafli Akmal Audra, Rasyanda Az Zanubiya, Siti Syafa Azzahra, Novita Fitria Butar Butar, Frans Samuel Junero C, Chatrine Cahyono, Marsha Putri Damareka, Muhammad Darrell Danardono Darmawan, Abqary Faraz Darsono Darsono Darsono, Leandra Aurelrio Putra Dhaniswara, Puandita Douglas, Jaury Elvira, Olga Fadhila, Rasya Aika Faidzuddin, Achmad Fattah, Akhmad Kautsar Febrian, Fazl Mawla Fiandie, Ursula Jacqueline Firda Amalia Fitriani, Maulida Hafizar, Achmad Haikal, Raka Hantoro, Charissa Aulia Harahap, Aura Nasya Madhani Hariati, Retno Hudaya, Chintya Rachma Ikwanto, Mahia Albar Ilyas, Levi Christopher Indah, Reviana Mutiara Julius, Tambok Justicyo, Rifky Kaban, Divany Harbina Emzilena Karimah, Nabila Kasih, Osihanna Meita Kayla Sidabutar, Jesamine Margareth Kumor, Muhammad Setyo Damar Ledewedjo, Jessica Leonita Anabel Lewerissa, Samuel Suiq Lidowati, Alvina Maretia Limbong, Albert S. Lubis, Rachel Lubis, William Haposan Lufthi, Al Daffa Naufal Maaruf, Nefrisa Maharani, Aulia Cantika Manggala, Bayu Suryadi Maryanto - Mawene, Marcha Jeanne Melati, Sekar Nafis, Abdul Haris Nasir, Tomi Khoyron Nathaniella, Angelica Nur Pratama, Daya Oktaviani, Eka Putri Paksi, Arif Pujawangsa Pangaribuan, Kevin Angelo Panjaitan, Rachel Netanya Paradita, Silvi Aryana Parulian, Hendra Pradana, David Pratama, Daya Nur Pratistita, Made Wipra Prihantono, Pradipta Priyantoro, Lucky Pujo Widodo, Pujo Purba, Diana Febri Nauli Puspitasari, Isti Putri, Keshia Annisa Rahardi, Andriyan Rahayu, Cantika Tresna Rahmadhany, Vania Zachra Rahman, Hafizh Aulia Rahman, Naila Kamila Ramadhan, Nawal Athaillah Ramelan, Michael Sanrio Rangoraja, Amudi Panigori Rasya, Harlin Sabrinda Reyhan, Maulana Arfidata Rizka Afdhali, Dino Rizkisyah, Renofadli Roring, Edward Benedictus Rosmaida, Erviyanti Ruli Agustin, Ruli Safira, Ishma Salsabila, Marsha Isnaini Sianturi, Catherine Rosalina Siregar, Adhito Martogi Natanael Situmorang, Christian Immanuel Sofyan Sauri, Sofyan Sukendro, Achmed Sukrisno, Adi Sulaeman, Akhfa Kamilla Supadmo, Darto Suwarno, Panji Suwarsoyo, Namira Azzahra Syahputra, Rifky Justicyo Syahuri, Taufiqqrohman Syahuri Syaid, Ishma Safira Tampubolon , Imagrace Triamorita Tampubolon, Vernandito Sudharta Raftua Taufiqurrohman Syahuri Wadi, Raines Wicaksono Adi, Satrio Zahra, Devyta Ardiyaning Azz Zahratu, Nazwa Salsabila Zevanya, Cristella