p-Index From 2021 - 2026
8.997
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal Cita Hukum As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Musamus Law Review Cepalo Progressive Law Review ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of International Law Pancasila and Law Review AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Muhammadiyah Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Journal of Law, Education and Business Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Accounting Law Communication and Technology Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah Lex Scientia Law Review JPM (Jurnal Pengabdian Masyarakat) Ruwa Jurai Nemui Nyimah Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Claim Missing Document
Check
Articles

Perspektif Kebijakan Formulasi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP Nasional Fabiola Rezulina Fabiani Putri; Ahmad Irzal Fardiansyah; Emilia Susanti; Diah Gustiniati; Aisyah Muda Cemerlang
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8977

Abstract

Pengaturan tindak pidana aborsi merupakan salah satu persoalan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan perlindungan hak hidup janin dan perlindungan hak perempuan atas kesehatan, keselamatan, serta integritas tubuhnya. Perubahan pengaturan aborsi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menunjukkan adanya perkembangan kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional, mengkaji formulasi pengecualian terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif perlindungan hak hidup janin dan hak perempuan, serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan dan perempuan yang mengalami kondisi kedaruratan medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan kriminalisasi yang cenderung bersifat absolut menuju pendekatan yang lebih proporsional dan kontekstual. KUHP Nasional tetap menempatkan aborsi sebagai tindak pidana, tetapi memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, khususnya kehamilan akibat perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual tertentu serta adanya indikasi kedaruratan medis. Formulasi tersebut mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak hidup janin dengan perlindungan terhadap hak, kesehatan, keselamatan, dan martabat perempuan. Namun, pengaturan tersebut masih menghadapi persoalan normatif terkait harmonisasi antara KUHP Nasional, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum yang konsisten agar kebijakan formulasi tindak pidana aborsi mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap perempuan sebagai korban, serta tetap menjamin penghormatan terhadap nilai kehidupan dan perlindungan anak sejak dalam kandungan.
Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Ahmad Irzal Fardiansyah
Jurnal Hukum Progresif Vol 3, No 2 (2007): Oktober 2007
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.043 KB) | DOI: 10.14710/hp.3.2.77

Abstract

Dalam perkembangannya, penegakan hukum pidana telah banyak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan.  Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan tersebut, dalam rancangan perubahan KUHP (konsep KUHP baru) banyak hal yang mengalami perubahan, penambahan ataupun juga aturan berupa pengakuan yang mengembalikan hukum pada jati dirinya, yakni tertulis dan tidak tertulis. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam konsep KUHP baru adalah pengaturan tentang mediasi pidana, yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa pidana di luar proses formal seperti yang biasa dilakukan. Penyelesaian sengketa diluar proses tentunya akan membuka ruang bagi hidupnya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Permasalahannya adalah belum ada pengaturan bagi mediasi dalam bidang hukum pidana di dalam hukum positif di Indonesia saat ini. Kemudian sejauh mana peluang dapat terimplementasikannya mediasi dalam bidang hukum pidana ini  di dalam masyarakat Indonesia. Mengingat di Indonesia berkembang nilai-nilai yang hidup dan menjadi acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan  persoalan yang dihadapinya, maka dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sudah dimasukan untuk dijadikan hukum positif, aturan mengenai penyelesaian sengketa di luar proses. Tentunya dengan berkembangnya nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia, maka sudah barang tentu mediasi pidana merupakan  salah satu alternatif yang dapat berkembang dengan baik, karena sejalan dengan appa yang diinginkan oleh masyarakat.
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Pergeseran Sanksi dari Pidana Penjara ke Pidana Administratif Armanda Armanda; Fristia Berdian Tamza; Ahmad Irzal Fardiansyah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4594

Abstract

This research analyzes the paradigm shift in corporate criminal liability following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), which replaces the old Criminal Code. The new KUHP brings significant changes to the punishment of corporations, particularly by introducing and strengthening administrative criminal sanctions as an alternative or addition to conventional criminal sanctions. Previously, the imposition of imprisonment on corporate management was often the main focus, which was considered less effective in comprehensively addressing corporate crime and less oriented toward restoration.This shift reflects a global trend to focus on compliance, prevention, and restoration of losses caused by corporate crime. The 2023 KUHP facilitates the imposition of more specific and adaptive sanctions, such as fines with more detailed calculations, freezing of business licenses, and restoration obligations. This reconstruction aims to ensure the effectiveness of corporate criminal law enforcement that is more targeted, by prioritizing the liability of the corporation itself and not solely its management.
Tujuan Hukum Penerapan Asas Ultimum Remedium pada Tindak Pidana Cukai Razes Ronal Pasaribu; Fristia Berdian Tamza; Ahmad Irzal Fardiansyah; Maudina Hutagalung
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4688

Abstract

This study will analyze whether the application of the legal principle of ultimum remedium in resolving excise crimes has fulfilled the objectives of the law. According to Gustav Radbruch, "the legal purpose of law is to realize a sense of justice, legal certainty, and benefit". The results of the analysis indicate that the application of ultimum remedium has fulfilled some of the objectives of the law, namely achieving benefit and legal certainty. However, this principle has not fully fulfilled the sense of justice, so improvements are needed in its implementing regulations.
INTEGRATED ENVIRONMENTAL LAW POLICIES AND SPATIAL CONTROL FOR FLOOD MITIGATION Refi Meidiantama; Ahmad Irzal Fardiansyah; Maya Shafira; Bhanu Prakash Nunna; Dita Trijayanti
Journal of Constitutional Law Society Vol. 5 No. 2 (2026): September
Publisher : Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jcls.v5i2.160

Abstract

Flooding in Bandar Lampung City stems not only from natural factors but also from environmental crime and weak spatial utilization control. This study contributes originally by situating environmental crime policy and spatial control within a constitutional and administrative law framework, an angle not yet developed in existing flood-mitigation literature on the city. It analyzes environmental crime control and spatial utilization policies in flood mitigation and normatively examines their enforcement effectiveness, focusing on how penal and non-penal measures address environmental crime, spatial violations, and administrative violations, and how enforcement functions in spatial control. This normative legal research applies statutory and conceptual approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials qualitatively. Results show penal measures apply criminal provisions in environmental and spatial planning law while adhering to the ultimum remedium principle under Article 613 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, treating criminal sanctions as a last resort applied only after administrative instruments prove ineffective, consistent with the state's constitutional duty under Article 28H(1) of the 1945 Constitution to guarantee every person's right to a good and healthy environment. Non-penal measures involve strengthening spatial planning policy, licensing supervision, conservation-area protection, environmental rehabilitation, and community participation. Applying Soerjono Soekanto's theory of law enforcement effectiveness, normative-documentary analysis finds enforcement of environmental crime and spatial control in Bandar Lampung City has not been optimal, with the law enforcement factor as the most problematic dimension, particularly due to persistent obstacles in monitoring and in consistently imposing sanctions against environmental and spatial utilization violations.
Pemberdayaan Masyarakat Desa Bersinar melalui Focus Group Discussion serta Edukasi bagi Pemuda dan Ibu-Ibu dalam Pencegahan Narkoba di Desa Batanghari Ogan Ahmad Irzal Fardiansyah; Ta Larasati; Erna Dewi; Maya Safira; Zahara Nurfatihah Z
Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 4 (2026): Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/ba-jpm.v6i4.5651

Abstract

Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga nasional sebagai wilayah rawan peredaran narkotika, dengan Desa Batanghari Ogan termasuk salah satu dari 1.460 desa berkategori siaga narkoba di provinsi ini. Sekitar 20% penduduk desa tersebut berusia remaja, kelompok yang secara empiris rentan terhadap penyalahgunaan zat akibat pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, dan minimnya akses informasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberdayakan masyarakat Desa Batanghari Ogan menuju status “Bersinar” (Bersih Narkoba) melalui tiga kegiatan yang saling melengkapi, yaitu focus group discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan desa, edukasi bagi pemuda desa, dan edukasi bagi kelompok ibu-ibu. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif, diawali FGD yang dihadiri aparatur desa, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan pihak sekolah, dilanjutkan edukasi pemuda dan edukasi ibu-ibu. Hasil kegiatan menunjukkan tersusunnya komitmen bersama berupa deklarasi “TEKAD Masyarakat Batanghari Ogan Bersih Narkoba” yang memuat empat poin kesepakatan mengenai peningkatan akses informasi, penguatan peran keluarga, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan fasilitasi pelaporan ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Kegiatan edukasi pemuda dan ibu-ibu menunjukkan partisipasi dan antusiasme yang tinggi secara kualitatif. Simpulan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif tiga sasaran membangun modal sosial dan komitmen awal pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.
SINERGI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM PENGENDALIAN PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA HIDROLOGIS DI SUMATRA Muhamad Amin Tohari; Fristia Berdian Tamza; Ahmad Irzal Fardiansyah
AS-SALAM Vol 15 No 1 (2026): As-Salam : Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v15i1.1040

Abstract

Forest degradation in Sumatra due to illegal logging has reached a critical stage, not only destroying biodiversity but also triggering hydrological disasters such as flash floods, landslides, and water crises. This study aims to analyze the limitations of enforcing positive law in addressing this issue and explore the potential of integrating Maqashid Sharia values as a complementary approach to build social compliance. The method used is library research with a descriptive-analytical approach, examining Law No. 18 of 2013 in conjunction with the Job Creation Law, ecological literature, and the concept of Maqashid Sharia. The findings indicate that a purely coercive legal approach has fundamental weaknesses, such as limited enforcement capacity, corruption, and implementation gaps at the ground level. On the other hand, the universal principles of Maqashid Sharia particularly the protection of life (hifzh an-nafs), property (hifzh al-mal), and the prohibition of corruption (fasad fil ardh) offer an ethical foundation for environmental conservation that aligns with the objectives of state forestry law. This normative convergence forms the basis for formulating a synergistic model involving value harmonization, institutional collaboration (government, religious leaders, indigenous communities), mosque/pesantren-based ecological education, and law enforcement reinforced by collective moral pressure. The study concludes that integrating religious values is not meant to replace state law but to root legal compliance through value internalization and strengthened social control. This synergy model is expected to enhance the effectiveness of hydrological disaster mitigation by fostering voluntary and sustainable compliance, thereby positioning forest conservation not merely as a legal obligation but also as a moral and religious responsibility.
Implementasi Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian: Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim Anggun Rahma Dewi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Fristia Bardian Tamza
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): October : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i4.1137

Abstract

The application of restorative justice by the police in cases of assault is based on Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. This regulation provides a basis for investigators in resolving criminal cases by exploring the values ​​of justice that exist in society. This study aims to analyze the application of restorative justice by the police in cases of assault and the inhibiting factors. The research method uses a normative juridical and empirical juridical approach, with secondary data through library research and primary data through field studies. The results indicate that the resolution of cases of assault complies with the provisions of the regulation, as both formal and material requirements are met, and a peace agreement exists between the perpetrator and victim. This process adopts local wisdom values ​​by involving the perpetrator, victim, their respective families, and community leaders. However, obstacles to its implementation exist, including third-party intervention from the victim's family, the perpetrator's limited financial capacity, external interests, lack of community understanding, and communication barriers between the perpetrator and victim. Therefore, specific regulations regarding restorative justice are needed, incorporated into criminal procedural law provisions, for example through the Criminal Procedure Code (RKUHAP), to provide a strong legal basis and ensure legal certainty.
Gagalnya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan: Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk) Azizah Ramayani; Tri Andrisman; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Aisyah Muda Cemerlang
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7969

Abstract

Setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak pada dasarnya menuntut perilaku yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun pihak lain. Namun, dalam realitas sosial ditemukan adanya anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Pendekatan yang digunakan meliputi yuridis normatif dan yuridis empiris dengan narasumber Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dengan mengacu pada KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta fakta yang terungkap di persidangan. Hakim juga mempertimbangkan usia, latar belakang sosial, peran anak dalam tindak pidana, dan tujuan pembinaan. Putusan pidana penjara selama empat bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dinilai telah mencerminkan tujuan pemidanaan, terutama dalam aspek pembinaan, pencegahan, dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menjaga keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan ultimum remedium, penguatan regulasi Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan anak.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Agnesia Mutiara Sani Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Al Akayleh, Shaker Suleiman Ali Angelica Angelica Anggun Rahma Dewi Armanda Armanda Arsyah Ferdinand Tampati Aura Rifanya Maharani Azelia Nusa Dewiarti Azizah Ramayani Bhanu Prakash Nunna Br Meliala, Chetrine Budi Rizki Husin Budiyono Dela Septiana Deni Achmad Dermawan, Rian Rizky Dewi, Erna Diah Gustiniati Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diana Nurtika Diansyah P, Ramadani Fitra Dita Trijayanti Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Emilia Susanti Enggar Sukmawardahni Erika Henidar Utami Erna Dewi Erna Dewi . F.X. Sumarja Fabiola Rezulina Fabiani Putri Fariza Raisa Rafania Fauzan Yudha Hadi Putra Febri Anggraini Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firmansyah, Ade Arif Fristia Bardian Tamza Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Ginting, Mamanda Syahputra Gustiniati, Diah Heni Siswanto Khaoeirun Nissa Larasati, T.A Lies Sulistiani M. Fadel Alfarabi Maharanny, Fegita Malicia Evendia Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Marpaung, Indra Joseph Maudina Hutagalung Maya Safira Maya Shafira Maya Shafira Meidiantama, Refi Mien Rukmini Miftahuddin, Muhammad Alfi Moh. Farhan Aditya Putra Muhamad Amin Tohari Muhammad Akbar Muhammad Akib Muhammad Akib Muhammad Fadel Izha Leondra Muhammad Fakih Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin MUHAMMAD ILHAM MUHAMMAD RENDI Muhtadi Muhtadi Muhtadi Nanda Salsabila Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nur Jihaan Fauziyyah Nurul Mutiara Aisyah Nusadewiarti, Azelia Pratama, Aldi Yoga Putri Augustine PUTRI WULANDARI Putri, Citra Mutiara Putri, Sarah Adinda Rasika Alivia Razes Ronal Pasaribu Refi Meidiantama Refi Meidiantama Refly Setiawan Regita Surya Prameswari Ria Wierma Putri Rifanya Maharani, Aura Rika Lisiswanti Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Risti Graharti Rizki Maulana Yudi Ronaldo Rukmini, Mien Sahril Fadillah Saketi, Dwi Sani, Agnesia Mutiara Sari, Linda Sari, Sintia Aprilia Sheshilia Regina Salim Sigid Suseno Siti Nikmah Al Azizah Sitorus, Jono Parulian Sri Riski Syuryadi, Paksi Aan TA Larasati Ta Larasati Tamza, Fristia Berdian Tiara Utami Tri Andrisman Tri Andrisman Trijayanti, Dita Ulia Tirafike Arbalen Vannya Quinta Husin Vita Hestiningrum Yanita, Leli Yolanda Fitria Salma Yusdiyanto Zahara Nurfatihah Z Zainudin Hasan Zulkarnain Ridlwan