p-Index From 2021 - 2026
14.719
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Jurnal Indo-Islamika BERKALA SAINSTEK DE JURE Al-Ahkam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Islamic Ecomonics Journal JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Yustitiabelen Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Ikonomika : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Manajemen Pelayanan Publik International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Media Ilmiah Teknik Sipil Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran Jurnal Jatiswara JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Malay Islamic Studies Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Al-Adl : Jurnal Hukum SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis dan Manajemen) BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Accounting and Business Journal Jurnal Ilmiah ASET Ulumuna Majalah Ilmiah Pelita Ilmu Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Iqtisaduna Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Muẚṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam Educenter: Jurnal Ilmiah Pendidikan An-Nur : Jurnal Studi Islam Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu Kawanua International Journal of Multicultural Studies Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Jurnal Hukum dan Peradilan Abdimas Indonesian Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Millah: Journal of Religious Studies al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Jurnal Kajian Pendidikan Islam Margin : Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah Journal of Research and Development on Public Policy Journal of Accounting Research, Organization and Economics (JAROE) Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi IDARAH : Jurnal Pendidikan dan Kependidikan Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Research Horizon Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Meambo USRATY : Journal of Islamic Family Law Jurnal Hukum Islam Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS) Berasan: Journal of Islamic Civil Law SASI EDUCENTER JURNAL PENDIDIKAN Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia (Jibeka) Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam Media of Law and Sharia Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIKes BBM Mengabdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madania: Jurnal Kajian Keislaman Servqual: Jurnal Ilmu Manajemen Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

The Transformation of Judicial Ijtihad in the Indonesian Judiciary in Response to the Escalation of Law: A Maqasid ash-Sharia Perspective Siddiq, Ahyar; Asmuni, Asmuni
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v13i2.3945

Abstract

The advancement of human civilization has revealed one of the inherent weaknesses of positive law in fulfilling its function as a framework for social life. Consequently, transformation within the legal system is imperative as a means of enhancing legal certainty within judicial institutions. Judges required to engage in ijtihad (independent reasoning) to facilitate legal transformation and to ensure that the legal order remains responsive and relevant. This study is a literature research study using a qualitative approach. The data used in this study include statutory regulations, books, prior research, and other relevant literatures. The primary objective of this research is to examine how judicial discovery, regarded as a representation of truth in court proceedings, must be interconnected with various supporting instruments to achieve substantive justice in accordance with the framework of Maqasid ash-Sharia. The findings indicate that the incorporation of Maqasid ash-Sharia within judicial ijtihad plays a pivotal role in legal reform aimed at responding to the evolving needs of society. Despite its theoretical significance, the application of this concept in judicial decisions must also be accompanied by the judge’s moral conscience, as both elements collectively guide the judge toward rulings that could realize the public welfare (maslahah). However, this study acknowledges its limitations regarding the practical implementation of its findings. Therefore, future research employing empirical methods within judicial institutions is recommended. Kemajuan peradaban manusia menunjukkan salah satu kelemahan hukum positif dalam memenuhi fungsinya sebagai kerangka kerja bagi kehidupan sosial. Oleh karena itu, transformasi dalam sistem hukum menjadi sangat penting sebagai sarana untuk meningkatkan kepastian hukum dalam lembaga peradilan. Hakim dituntut untuk terlibat dalam ijtihad (penalaran independen) untuk memfasilitasi transformasi hukum dan memastikan bahwa tatanan hukum tetap responsif dan terkini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penemuan hukum yang dianggap sebagai representasi kebenaran dalam proses peradilan, harus saling berhubungan dengan berbagai instrumen pendukung untuk mencapai keadilan substantif sesuai dengan kerangka Maqasid al-Syariah. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penggabungan Maqasid al-Syariah dalam ijtihad yudisial memainkan peran penting dalam reformasi hukum yang bertujuan untuk merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Terlepas dari signifikansi teoretisnya, penerapan konsep ini dalam putusan pengadilan juga harus disertai dengan hati nurani moral hakim, karena kedua elemen tersebut secara kolektif memandu hakim untuk menghasilkan putusan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (maslahah). Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan dalam hal implementasi praktis dari temuan-temuannya. Oleh karena itu, penelitian di masa depan yang menggunakan metode empiris di dalam lembaga peradilan direkomendasikan.
Strategi Pelaksanaan Akad Pembiayaan Syariah di Era Tantangan COVID-19 Lukito, Panji; Asmuni, Asmuni; Wahyudi, Ahmad
Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah Volume 2 Nomor 1 Februari 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Ma`arif Kalirejo Lampung Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58561/margin.v2i1.66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Syariah Di Era Covid 19 (Studi Analisis Di Bank Syariah Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2020) Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Way Kanan pada khususnya. Merujuk pada kondisi krisis 1998, bank syariah melakukan konversi pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pengelolaan produk-produk Bank Syariah Way Kanan di era covid-19. Bagaimana akad pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Way Kanan di era pandemi covid-19. Dan apakah implikasi akad pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah Way Kanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder, data ini diperoleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan model deskriptif analitik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Sistem pengelolaan produk pembiayaan syariah di Bank Syariah ada 6 akad yaitu, Ijarah multi jasa (Sewa), Mudharobah (Bagi Hasil), Musyarokah (Kemitraan), Murabahah (Jual Beli), Rahn (Gadai) dan Qard. Pelaksanaan akad pembiayaan syariah dibank Syariah Way Kanan di era covid 19 tidak berbeda dengan pelaksanaan akad pembiayaan syariah sebelum covid 19. Nasabah pembiayaan di Bank Syariah Way Kanan yang terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah mendapatkan restrukturisasi sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah.
Hermeneutika Keadilan dalam Ayat Poligami: Antara Ideal Moral Dan Pratik Sosial Novika, Fatchiyah Ayu; Asmuni, Asmuni
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v4i1.1689

Abstract

The Quranic verses 3 and 129 of Surah An-Nisa, which discuss polygamy, remain a hot topic of debate in Islamic Family Law studies. This is particularly true regarding the justice intended as a prerequisite for the permissibility of polygamy. In social reality, polygamy is often practiced solely in accordance with formal law without considering the deeper aspects of justice, namely the ethical and humanitarian aspects that constitute the primary objectives of the Quran. This article aims to analyze the meaning of justice in the verses on polygamy through a hermeneutical approach and examine the gap between the moral ideals outlined in the Quranic verses and the practice of polygamy in society. The research method employed is descriptive-normative, analyzing Quranic verses through classical and contemporary interpretations as well as literature related to hermeneutical theory and Islamic family law. The results indicate that justice in the Quranic verses 3 and 129 of Surah An-Nisa encompasses not only material justice but also justice in substance, psychology, and human dignity. From a hermeneutical perspective, polygamy is interpreted as a limited and conditional social solution, rather than a goal. Thus, the ethical principles of the Quran consider monogamy as the form of relationship closest to the principle of justice. This article examines the significance of understanding polygamy in relation to substantive justice, the protection of women, and the social dynamics of modern society.
MELAYU PATTANI THAILAND: MUSLIM MINORITY RELIGION EXPRESSION IN THE MIDDLE OF NON MUSLIM MAJORITY Arismunandar, Arismunandar; Afriantoni, Afriantoni; Asmuni, Asmuni
Journal of Malay Islamic Studies Vol. 3 No. 1 (2019): Journal of Malay Islamic Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jmis.v3i1.4576

Abstract

Pattani Province in southern Thailand is the only province with the majority of the Muslim population. Besides Pattani the majority of Thai residents (67 million people) are Buddhists. Only 10% of Thai people are Muslims, including Pattani's Muslim Malay minority. Some data suggest that the Thai government made policies that often discredited and did not accommodate the interests of Malay Muslims. This became one of the reasons for the emergence of opposition to Thai government and ethnicity. For example, must use the Thai language (thaification Program) reinforced by the prohibition of the use of Malay language and nationalization of Thai society culture through language and customs. The cultural policies relating to the use of Thai language and customs are intended to promote Thai nationalism, while they erode the identity (religion and culture) of Pattani Malay. The Malay minority resistance was led by the scholar Tuan Guru Haji Sulong Al-Fathani. He also acted as negotiator with the Thai government in order to fight for Malay Muslim aspirations. His negotiations resulted in a policy of the enactment of Malay language education as a curriculum material at Pattani National School.
Peningkatan Kesadaran Orang Tua dalam Pencegahan Anak Putus Sekolah Melalui Sosialisasi dan Pendampingan Edukatif di Desa Kemiri Aftoni, Ahmat; Duwi, Desi; Intan, Bella; Aprilian, Vito; Ayu Oktaviana, Winda; Sholeh, Bekham; Fitriawati, Ida; Asmuni, Asmuni; Rohim, Rohim
Abdimas Indonesian Journal Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.v5i2.1264

Abstract

The problem of school dropouts remains a significant issue in educational development in rural areas. The contributing factors include family economic limitations, low parental awareness of the importance of education, and a social environment that inadequately supports children's learning continuity. A study conducted in Sodong and Kantong Hamlets, Kemiri Village, Panti District revealed a school dropout risk rate of 45% before intervention. This community service program aims to reduce the risk of school dropouts through strengthening the role of families and enhancing student learning motivation. The implementation methods include field observation, program planning, socialization with parents through community groups, student mentoring through an educational roleplay approach, as well as monitoring and evaluation. The program was implemented collaboratively, involving students, village officials, school staff, and local community members. Evaluation results demonstrated significant improvements: learning motivation levels and commitment to continuing school increased from 45% to 80%, accompanied by increased parental understanding of the importance of education, positive behavioral changes in students, enhanced learning motivation, improved discipline, and increased self-confidence. The community empowerment approach combined with interactive communication proved effective in strengthening collective awareness regarding the importance of education. This initiative is expected to serve as a sustainable community service model that can be replicated in other rural areas.
Operationalizing Zakat as A Social Welfare Instrument: A Normative–Sociological Analysis of Pancasila Values in Indonesia Orlando, Galih; Sebyar, Muhamad Hasan; Irham, M. Iqbal; Asmuni, Asmuni
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 29, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v29i2.9275

Abstract

Zakat, as a central pillar of Islamic socio-economic justice, serves not only as a religious obligation but also as a mechanism for redistributing wealth and promoting social welfare. In Indonesia, where Pancasila functions as the national ideology and moral compass of development, the implementation of zakat reflects a convergence between faith-based ethics and state-based welfare ideals. This study examines zakat as a social welfare instrument that operationalizes the philosophical values of Pancasila within Indonesia’s pluralistic welfare system. While existing studies largely focus on the economic or administrative dimensions of zakat, this research contributes by conceptualizing zakat as an ideological and ethical mechanism that bridges Islamic moral economy and state-based welfare principles. Employing a qualitative normative–sociological approach, the study analyzes Islamic legal sources, national zakat regulations, particularly Law No. 23 of 2011 on Zakat Management, and institutional practices of the National Zakat Agency (BAZNAS) through document analysis and institutional interpretation. The findings demonstrate that zakat implementation in Indonesia embodies Pancasila values through three integrative dimensions: spiritual justice grounded in belief in One Almighty God, social solidarity reflecting humanitarian and communal ethics, and distributive justice aligned with the fifth principle of Pancasila—social justice for all Indonesian people. This study argues that the zakat–Pancasila nexus offers an inclusive and ethically grounded welfare model, providing both theoretical insights for Islamic legal studies and practical implications for public welfare governance in Indonesia. Zakat, sebagai salah satu pilar utama keadilan sosial-ekonomi Islam, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, di mana Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional sekaligus pedoman moral pembangunan, pelaksanaan zakat mencerminkan titik temu antara etika berbasis keagamaan dan cita-cita kesejahteraan yang dibangun oleh negara. Penelitian ini mengkaji zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang mengoperasionalkan nilai-nilai filosofis Pancasila dalam sistem kesejahteraan Indonesia yang bersifat pluralistik. Sementara penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada dimensi ekonomi atau administratif zakat, studi ini memberikan kontribusi dengan memposisikan zakat sebagai mekanisme ideologis dan etis yang menjembatani ekonomi moral Islam dengan prinsip-prinsip kesejahteraan berbasis negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif–sosiologis dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam, regulasi nasional tentang zakat—khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta praktik kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui analisis dokumen dan interpretasi institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat di Indonesia merefleksikan nilai-nilai Pancasila melalui tiga dimensi integratif, yaitu: keadilan spiritual yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, solidaritas sosial yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan, serta keadilan distributif yang selaras dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa relasi zakat dan Pancasila menawarkan model kesejahteraan yang inklusif dan berlandaskan etika, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi kajian hukum Islam serta implikasi praktis bagi tata kelola kesejahteraan publik di Indonesia
SIDAS (SINERGITAS DESA CERDAS) UPAYA PENINGKATAN SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) MELALUI, UMKM, PERTANIAN DAN PAMDES DI DESA KEMBANG KERANG Pratama, Aji Wahyu; Asmuni, Asmuni
Majalah Ilmiah "PELITA ILMU" Vol 8 No 2 (2025): PELITA ILMU (DESEMBER 2025)
Publisher : STIA Pembangunan Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37849/mipi.v8i2.492

Abstract

Program KKN Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Lombok 2025 merupakan program pengabdian masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Program ini berfokus pada tiga sektor utama, yaitu pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes).Dalam sektor pertanian, program ini mencakup pendampingan petani dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pembuatan pupuk organik cair (POC), serta peluncuran website pertanian desa untuk mempermudah akses informasi harga komoditas dan teknik pertanian. Sementara itu, di sektor UMKM, dilakukan pendampingan branding usaha, edukasi pentingnya legalitas usaha, serta bimbingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) guna meningkatkan daya saing produk lokal. Pada sektor BUMDes, kegiatan yang dilakukan mencakup pemetaan jaringan distribusi air menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) dan pendampingan teknisi PAMDes dalam penyusunan peta persebaran saluran air.Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program ini meliputi observasi, survei lapangan, wawancara dengan masyarakat, serta pendampingan dan pelatihan secara langsung. Hasil yang dicapai dari program ini mencakup peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam bidang pertanian dan UMKM, serta adanya sistem pemetaan data PAMDes yang lebih akurat. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kembang Kerang secara berkelanjutan.
Implementation Of Buy Back Guarantee By The Bank Against The Developer As A Guarantee For Completion Bad Credit Problems Radityo, Mochammad Erwin; Asmuni, Asmuni; Harahap, Arifuddin Muda
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4855

Abstract

Purchase Back Guarantee is an agreement made by the bank and developer to provide collateral for the mortgage to the developer. Article 8 Paragraph (1) of Law Number 7 of 1992 concerning Banking as Amended by Law Number 10 of 1998 (Banking Law) stipulates that bank credit distribution must be based on confidence in the debtor, which in the provisions explaining this confidence refers to the existence of credit guarantee. In addition, Article 11 of the Banking Law regulates the provisions for providing guarantees by Bank Indonesia. However, these articles do not further regulate the collateral that can be provided for bank credit. This shows that this regulation is still rigid and many problems arise due to the implementation and execution of the Buy Back Guarantee. The aim of this study is to examine and analyze the validity of the implementation of the Buy Back Guarantee and efforts to resolve disputes. This study uses normative legal research methods with a legislative and decision approach. The study results show that the implementation of the Buy Back Guarantee is valid if it is carried out in accordance with applicable regulations and the agreements made relating to the implementation of the Buy Back Guarantee are valid and made before a Notary. Dispute resolution can be done through litigation and non-litigation. Litigation can be taken through the courts, and non-litigation can be done through Alternative Dispute Resolution, namely arbitration, negotiation or mediation. 
Analysis of Determinants for the Optimization of Restaurant Tax Revenue in North Sumatra Province (Study on Regencies/cities in North Sumatra from 2018 to 2022) Lubis, Mei Linda Suryanti; Asmuni, Asmuni; Nurlaila, Nurlaila; azhar, Murdifin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.5115

Abstract

According to Law No. 28 of 2009, taxes are contributions from the community used for national purposes to ensure the prosperity of the people. This law also explains the existence of Regional Taxes and Levies (PDRD such as the Restaurant Tax. Each year, the Regional Tax and Levy Management Agency sets targets, but many of these targets are not achieve. For example, in 2020 and 2021, many tapping box devices were installed to optimize tax collection, but the targets were still not achieved. Therefore, the purpose of this study is to assess other factors that can optimize tax revenue through the analysis of determinants for the optimization of restaurant tax revenue in North Sumatra Province. This research will take samples from five cities and regencies in North Sumatra Province: Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Batu Bara, and Serdang Bedagai. The study will use a quantitative method with primary data collected through surveys. The results of this research indicate that tax audits, tapping box applications, and tax regulations significantly influence taxpayer compliance in paying restaurant taxes in North Sumatra Province. Additionally, tax audits and tapping box applications have a substantial impact on tax optimization, whereas tax regulations do not have a significant impact on the optimization of restaurant taxes in North Sumatra Province. Furthermore, taxpayer compliance does not significantly affect the optimization of restaurant taxes in North Sumatra Province. Finally, tax audits, tapping box applications, and tax regulations do not significantly influence the optimization of restaurant taxes through taxpayer compliance in paying restaurant taxes in North Sumatra Province.
Reinventing Public Service Delivery through Digital Civil Registration in Jember Regency, Indonesia Mayasiana, Nur Aini; Asmuni, Asmuni
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2026): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v10i1.67799

Abstract

Digital transformation in public administration has become a strategic priority to enhance efficiency, inclusivity, and service quality. In Indonesia, geographic dispersion and socio-economic disparities require innovative approaches that integrate technological advancement with governance reform. This study examines a strategic model for strengthening digital civil registration services in Jember Regency through the J-Lahbako application, framed within the concepts of Society 5.0 and the Reinventing Government paradigm. A qualitative method was employed using document analysis, field observations, and stakeholder interviews. The findings show that J-Lahbako improves service accessibility, reduces bureaucratic inefficiencies, and enhances inclusivity, particularly for rural communities. The analysis applies five interrelated governance dimensions: institutional readiness, performance outcomes, citizen orientation, accountability mechanisms, and organizational culture. The interaction of these dimensions demonstrates that sustainable digital transformation depends on the alignment between institutional structures, technological systems, and community participation. This study offers a novel contribution by proposing a contextual village-based digital governance model. Practically, the findings provide guidance for policymakers and practitioners in developing inclusive, adaptive, and sustainable public service reforms in rural areas.
Co-Authors Adrian Adrian Adrian, Muhammad Fikri Afriantoni Afriantoni Aftoni, Ahmat Agus, Rizal Ahmad Afnan Anshori Ahmad Wahyudi Ahmad Zainuri Ahmatnijar, Ahmatnijar Almuhaimin, Almuhaimin Amalia, Annisa Riskiyatus Andika Persada Putera Andri Soemitra Aprilian, Vito Arifai, Ahmad Arini Indika Arifin Arini, Nusra Arisandy, Danil Putra Arismunandar Arismunandar Arkanudin, Ari Arrizall, Fasih Asriadi, Ari Ayu Oktaviana, Winda azhar, Murdifin Azhari, Doni Azhari, Doni Azhari Baehaqi Bahroni Bahroni, Bahroni Bastomi, Bastomi Beko Ahmad, Hendro BUDI PRAMONO cahyadi cahyadi Chomariyah, Chomariyah Daulay, Ahmad Harun Deni Saputra Duwi, Desi Dwimahendrawan, Andrias Dzulkurnain, Iskandar Edo Segara Gustanto Edo Segara Gustanto Evi Wulandari Faisal Faisal Farkhan, Farkhan Fausi, Achmad Firman, Agus Firzhal Arzhi Jiwantara Fitriawati, Ida Fuad, Zainul Fuadi, Moh Harahap, Arifuddin Muda Harahap, Purnama Hidayah Harahap, Rafnitul Hasanah Harahap, Raja Sakti Putra Hasanah, Mauidatul Ihsa Restu Alifin, Ahmad Imsar, Imsar Intan, Bella Irawan, Harry Irham, M. Iqbal Ishaq Ishaq Islamawan, Arip Isnaini Harahap Jamil Jamil Januariansyah Arfaizar Juwita, Denita Windasari Kahar, Aisyah Kamsi Kamsi, Kamsi Kasinyo Harto Katarina Katarina, Katarina Keumala Hayati Khoiri, Nisful Khoiruddin Nasution Khuluq, M. Khusnul KS, Muslich Kurniawan, Wahyu Riski Kusyaeni, Kusyaeni Lailatul Munawaroh, Lailatul Laismono, Stephanie Glory Lenny Menara Sari Saragih Listari, Listari Lubis, Ismul Fakhri Lubis, Mei Linda Suryanti Lubis, Rusdi Rizki Lukito, Panji Manik, M. Rikwan ES. Mansyur Mansyur Mappiasse, Achmad Habibul Alim Mardiah Astuti Masruroh, Siti Naimatul Matsum, Hasan Mia Audina, Mia MOCHAMMAD ERWIN RADITYO, MOCHAMMAD ERWIN Mohammad Yusuf, Mohammad Muhamad Hasan Sebyar Muhammad Amrul Irsyadi Muhammad Andi Prayogi Muhammad Jahri Muhammad Syukri Albani Nasution Muhammad, Hasman Mujahid, Ahmad Zarkasyi Mukharrom, Tamyiz Mukhtar*, Muh. Riezky Pradana Mulizar Mulizar Munawarsyah, Munawarsyah Mustapa  Khamal  Rokan Nabella, Tamima Izzat Najma, Siti Nasution, Adelina Nawawi, Muhammad Latif Nawir Yuslem, Nawir Ni'mah, Nafisatu Roudlotin Ningtyas, Sikta Juniarti Noor, Tauchid Novi Andriani, Novi Novika, Fatchiyah Ayu Nugraha, Alfajar Nugraha, Alifian Nugroho, Yulianto Agung Nungky Viana Feranita Nur Aini Mayasiana Nurhudawi, Nurhudawi Nurlaila Nurlaila Orlando, Galih Pagar, Pagar Pamungkas, Teguh Karya Panulisan, Bambang Setyo Permana, Ayus Pratama, Aji Wahyu Rafianti, Fitri Rezha Nur Adikara , Rezha Nur Adikara Rifngah, Dewi Idadir Rohim Rohim, Rohim Rusdi Rizki Lubis Safitri, Izza Afkarina Sakti Putra Harahap, Raja Sampurnwati, Sampurnawati Saparuddin Siregar Sarwoto Sarwoto, Sarwoto Septia Maharani, Ivana Seroza, Candra Boy Sholeh, Bekham Sibron, Ahmad Siddiq, Ahyar Sihombing, Mhd. Syukur Simahatie, Mai Sinaga, Istiqomah Siregar, Bismar Siswahyudianto Siti Aisyah Subha, Rahman Suharto, Tentiyo Sumawati, Elza Farida Sunarto, Imam Suparmin, Sudirman Suryadinata, Ningrum Sutarno Sutarno Suzanti, Wiwien Syahnan, Muhammad Syahputra, Akmaluddin Tanjung, Dhiauddin Tantri Widiastuti Tenrilawa, Dian Furqani Tiara Nofiana Titien Agustina Triana, Winda Triyono, Nur Tuti Anggraini Ulfa Jamilatul Farida, Ulfa Jamilatul ulum, ziadil Umi Nurhayati, Umi Umikaromah, Umikaromah Upix, Desif Venny Fraya Hartin Nst Wakhyunia, Emi Wibawa, Oxfas Winingsih, Hesti YENNI SAMRI JULIATI NASUTION, YENNI SAMRI JULIATI Yuliandari, Susi Yulianto Yulianto Yusdani Yusdani Zainal Berlian Zainul F, Phil. zaldi, Zaldi Zalukhu, Rika Surianto zulfikar, Zulfikar