p-Index From 2021 - 2026
14.973
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Jurnal Indo-Islamika BERKALA SAINSTEK DE JURE Al-Ahkam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Islamic Ecomonics Journal JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Yustitiabelen Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Ikonomika : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Media Ilmiah Teknik Sipil Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran Jurnal Jatiswara JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Al-Adl : Jurnal Hukum SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis dan Manajemen) BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Accounting and Business Journal Jurnal Ilmiah ASET Ulumuna Majalah Ilmiah Pelita Ilmu Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Iqtisaduna Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Muẚṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam Educenter: Jurnal Ilmiah Pendidikan An-Nur : Jurnal Studi Islam Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu Kawanua International Journal of Multicultural Studies Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Jurnal Hukum dan Peradilan Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Millah: Journal of Religious Studies al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Jurnal Kajian Pendidikan Islam Margin : Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah Journal of Research and Development on Public Policy Journal of Accounting Research, Organization and Economics (JAROE) Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi IDARAH : Jurnal Pendidikan dan Kependidikan Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Research Horizon Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Meambo USRATY : Journal of Islamic Family Law Jurnal Hukum Islam Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS) Berasan: Journal of Islamic Civil Law SASI EDUCENTER JURNAL PENDIDIKAN Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia (Jibeka) Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam Media of Law and Sharia Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIKes BBM Mengabdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madania: Jurnal Kajian Keislaman Servqual: Jurnal Ilmu Manajemen Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

THE Pemberdayaan Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Melalui Pengembangan Inovasi Produk dan Pemasaran Digital Dwimahendrawan, Andrias; Asmuni, Asmuni; Suryadinata, Ningrum
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4604

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberdayakan usaha mikro masyarakat. Usaha mikro mitra kami bergerak pada bidang makanan berupa cemilan keripik dari olahan tempe. Namun, keterbatasan dalam teknologi alat dan pemasaran menjadi hambatan dalam pengembangan usaha mereka. Program ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi rumah tangga melalui dua kegiatan utama yaitu inovasi produk dan pemasaran digital. Selain itu untuk membantu mereka agar lebih mandiri secara ekonomi guna meningkatkan nilai secara kuantitas dan kualitas. Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian terdiri observasi, sosialisasi inovasi pengolahan keripik tempe dengan teknologi peralatan dan pelatihan pemasaran secara digital. Selain itu, tim pelaksana memberikan pendampingan langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan usaha dalam mengaplikasikan ilmu yang diberikan. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa yang dikonversikan kedalam matakuliah kedalam SKS untuk mata kuliah terkait seperti Elektronik Bisnis, Bisnis Internasional, dan Lembaga Keuangan. Luaran dari kegiatan ini meliputi rekognisi SKS mahasiswa, pembuatan poster, publikasi artikel ilmiah, dan penyebaran informasi melalui media massa elektronik juga YouTube. Hasil kegiatan menunjukkan sosialisasi berjalan lancar dengan antusiasme peserta yang baik. Produk olahan keripik tempe tongkol dipasarkan melalui akun media sosial instagram. Produktivitas mereka akan meningkat karena adanya pengetahuan baru tentang cara mengolah produk tempe dengan alat teknologi dan pengemasan yang lebih menarik. Namun perlunya peningkatan Perlu melakukan inovasi produk dengan mencoba varian rasa yang berbeda dan perlu adanya perluasan pangsa pasar melalui tambahan toko yang ditawarkan.
Pelaksanaan Kurikulum Pesantren Dalam Membentuk Akhlak Santri : (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Sunan Muria Darul Falah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung) Bahroni, Bahroni; Asmuni, Asmuni
Jurnal Kajian Pendidikan Islam Volume 3 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Ma`arif Kalirejo Lampung Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58561/jkpi.v3i1.109

Abstract

Kurikulum yang digunakan dalam pondok pesantren tidak hanya mengacu pada pengertian kurikulum sebagai materi semata, melainkan jauh lebih luas dari itu, yakni menyangkut keseluruhan pengalaman belajar santri yang masih berada dalam lingkup koordinasi pondok pesantren. Pesantren Sunan Muria Darul Falah Baradatu adalah salah satu pondok pesantren dalam sistem pendidikannya memiliki muatan pendidikan agama dan pendidikan umum. Namun demikian sistem pendidikan yang dikembangkan pesantren itu adalah mengikuti kurikulum Kementerian Agama sebagaimana lembaga pendidikan madrasah pada umumnya. Di samping itu, kurikulum yang dikembangkan pesantren Sunan Muria Darul Falah juga memiliki muatan ke arah pembentukan akhlak santri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tujuan kurikulum, materi kurikulum, dan evaluasi kurikulum dalam pembentukan akhlak santri di Pesantren Sunan Muria Darul Falah Baradatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada penyelenggaraan pendidikan di Pesantren Sunan Muria Darul Falah Baradatu. Peneliti sebagai instrumen utama, dengan teknik pengumpul data melalui wawancara mendalam (dengan komponen pimpinan pengasuh pesantren, pengurus, ustadz, dan santri), observasi dan studi dokumen. seluruh data tersebut dianalisis dengan model interaktif dengan alur: pencatatan data, reduksi data, penyajian data, analisis data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, tujuan kurikulum pesantren dalam membentuk akhlak santri dilaksanakan melalui dua tujuan, yaitu tujuan khusus dan umum. Tujuan khususnya adalah mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat dan berpedoman pada Al- Qur‟an & Hadist. Sedangkan tujuan umumnya adalah membimbing santri untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi muslim yang berakhlak mulia dalam masyarakat melalui ilmu dan amalnya. Kedua, materi kurikulum pendidikan pesantren yang membuat pembentukan akhlak di antaranya adalah (1) Ta‟lim Muta‟alim karya syekh Zarnuji, (2) Adabul Alim wal Muta‟alim karya K.H. Hasyim Asy‟ari, (3) Washoya lil al aba karya Syekh Ahmad Subakir, (4) Aklak lil banin wal banat karya ahmad barja, (5) Ihya Ulumuddin karya Imam al-Ghazali. Dan ketiga, evaluasi pembelajaran dalam rangka pembentukan akhlak santri antara lain berupa ujian lisan yang dilakukan oleh kiai dan ustadz kepada santri setiap selesai pembelajaran satu bab pada kitab yang dipelajari. Bentuk evaluasi lisan ini dilakukan guna melatih berbicara dan mengemukakan pendapat agar terbiasa.
WHEN RELIGIOUS JUDGES PROTECT CHILDREN'S RIGHTS: Case of Divorce in Padangsidempuan Religious Court Ahmatnijar, Ahmatnijar; Tenrilawa, Dian Furqani; Asmuni, Asmuni; Matsum, Hasan; Subha, Rahman
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15204

Abstract

In a marriage, a parent is the primary party that fulfills children's rights, but in reality, not all marriages end in ideal conditions. In many divorces, children's rights are jeopardized. This paper aims to study how children's rights are fulfilled at the hands of the Padangsidimpuan Religious Courts. Data for this study were collected through in-depth interviews, while secondary data was obtained from the case register files at the Padangsidimpuan Religious Court. After conducting research, it was found that the majority of wives who filed for divorce at the Padangsidimpuan Religious Court mostly did not include the rights of the children in their petition. In deciding this case, the judge at the Padangsidimpuan Religious Court followed existing regulations. The verdict always refers to the posita. However, apart from that, many judges also advise the litigants to include children's rights in the posita lawsuit therefore their rights can be protected by a judge's decision.[Dalam sebuah perkawinan, orang tua seharusnya menjadi pihak utama yang memenuhi hak-hak anak, tetapi ternyata tidak semua pernikahan baik-baik saja. Banyak terjadi perceraian yang mengancam hak anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana terpenuhinya hak-hak anak di Pengadilan Agama. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancra mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari berkas-berkar register perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.  Setelah melakukan penelitian didapatkan fakta  bahwa mayoritas istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan hanya mengajukan gugat cerai belaka tanpa turut menyertakan hak anak yang di bawah pengasuhannya.Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam memutuskan hal tersebut konsisten dengan regulasi yang ada. Putusan selalu merujuk posita. Namun ternyata selain itu, banyak juga hakim yang menyarankan kepada pihak yang berperkara untuk memasukkan hak-hak anak dalam posita gugatan agar dapat dilindungi haknya oleh putusan hakim.]
CONVENTIONAL BANK CUSTOMER MIGRATION POST THE IMPLEMENTATION OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS QANUN NO. 11 YEAR 2018 IN ACEH Simahatie, Mai; Asmuni, Asmuni; Rokan, Mustapa Khamal; Umikaromah, Umikaromah
International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 7, No 1.1 (2023)
Publisher : Universitas Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29099/ijair.v7i1.1.1027

Abstract

The results of the study show that Perceived Behavioral Control formed by Control beliefs has no effect on Customer behavior with Intentions as an intervening variable on Banking Customers in Aceh Province After the Implementation of Qanun LKS NO. 11 of 2018, this again proves that banking customers in Aceh do not look at whether they are capable of carrying out a behavior or not, they also do not look at whether the experience given to them is good or not so far it has not influenced their behavior in choosing banking.
Klasifikasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Konteks Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Asmuni, Asmuni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2494

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara baik dalam pengertian yang luas yaitu negara, dan/atau dalam pengertian yang lebih sempit seperti badan, institusi, lembaga, kantor, kementrian, dewan, mahkamah, pengadilan, Desa atau dalam istilah apapun namanya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Didalam jabatan- jabatan tersebut ditempatkan pemangku-pemangku jabatan yaitu orang yang menduduki jabatan-jabatan yang disebut dengan pejabat pemerintahan. diatur dalam Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif. Metode pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat diketahui bahwa apakah suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti sudah diatur atau belum dala undang-undang lalu kesesuain antara regulasi dengan kenyataan yang terjadi. Setiap pemberian Wewenang kepada Pejabat Pemerintah selalu dengan maksud dan tujuan tertentu (asas Spesialitas). Tidak ada pemberian wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu, ketika wewenang tersebut digunakan, dialihkan diluar maksud dan tujuan tertentu yang dimaksud di dalam peraturan dasar yang menjadi dasar wewenangnya, maka telah apa yang disebut dengan perbuatan Penyalahgunaan Wewenang. Penyalahgunaan Wewenang merupakan suatu larangan oleh Undang-Undang akan diberi akibat hukum yaitu yang diberikan oleh hukum adanya suatu kenyataan, peristiwa hukum yang diberikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Keputusan yang dibuat yang telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum untuk dapat dibatalkan dan tidak sah.
The Reactualization of the Murder Payment of Fines (Diyah) in the Aceh Qānūn: A Sociological Perspective of the Islamic Law Munawarsyah, Munawarsyah; Asmuni, Asmuni; Matsum, Hasan
JURNAL INDO-ISLAMIKA Vol. 14 No. 1 (2024)
Publisher : Graduate School of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jii.v14i1.37649

Abstract

As the only province in Indonesia implementing Islamic Sharia law, Aceh has a rich historical and cultural context rooted in Islamic traditions. In the modern era, understanding how Sharia law interacts with diverse community demands is crucial. This study examines the actualization of diyah (compensation) in Aceh's Qānūn Jināyah (Crimes) using a sociological approach to Islamic law. The qualitative research method employed involves descriptive data collection. The findings reveal that the diyah law in Aceh’s Qānūn Jināyah illustrates the intricate interaction between social, cultural, legal, and religious aspects in the application and acceptance of Islamic law. Diyah serves not only as a formal legal instrument for justice but also as a reflection of the strong cultural values, religious traditions, and social norms within Acehnese society. Through sociological analysis, the study highlights how the mechanism for implementing diyah in the Qānūn Jināyah embodies the integration of Islamic law with the socio-cultural values of Acehnese society, offering insights into how Sharia law adapts to contemporary social challenges and changes.
Dynamics Response of Indonesian Islamic Law to the Protection of Intellectual Property Rights Asmuni, Asmuni; Yusdani, Yusdani; Arfaizar, Januariansyah
Ulumuna Vol 27 No 2 (2023): December
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ujis.v27i2.749

Abstract

Every work of innovation is a valuable intellectual property that should be protected by the state, according to Law No. 24 of 2014. However, Intellectual Property Rights are not adhered to by the public as there is much piracy. This is evident in the proliferation of websites providing pirated music, photocopies of books, and uploading songs that are sung again without permission from the creator. This necessitates a study related to the protection of Intellectual Property Rights (IPR) from the perspective of Islamic law. Building on the theory of maqasid sharia, the study shows that Islamic law views copyright as protected property because it is haq al-ibtikar containing the creator's exclusive, economic, and moral rights. From a fiqh perspective, the solution should be based on moral and economic demands. Therefore, it is necessary to strictly enforce the law against violations of Intellectual Property Rights because it is based on the appreciation and protection of creative rights, which signify professionalism.
Compensation to Ex-Wives for Domestic Violence in Indonesia Asmuni, Asmuni
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 2 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i2.9537

Abstract

This paper examines divorce lawsuits caused by domestic violence committed by husbands against wives, focusing on the rights of women as victims. In such cases, wives can file for divorce and demand compensation for the physical and psychological harm they have suffered. The study employs a qualitative approach with an analytical descriptive method, using the library method to gather and analyze both primary and secondary literature, including legal documents, laws, scientific articles, and case reports. The research aims to identify patterns, challenges, and solutions related to legal protection for victims of domestic violence in divorce proceedings. The findings reveal that while there are legal provisions for compensation, significant challenges remain, such as social stigma, economic dependence, and limited access to legal resources, which complicate women's ability to claim their rights. Additionally, societal attitudes and gaps in law enforcement further hinder the realization of justice for victims. The study concludes that public awareness campaigns and stronger advocacy are essential to empowering women and ensuring their rights are protected throughout the divorce process. It also emphasizes the need for stricter law enforcement to hold perpetrators accountable and provide justice for victims. This research contributes to improving legal and social frameworks for the protection of women facing domestic violence.
TESTIMONIUM DE AUDITU TELAAH PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DAN FIQH Asmuni, Asmuni
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 3 No 2 (2014)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.3.2.2014.191-202

Abstract

The witness is the person or party who hear and know themselves what the testimony. However, there are also witnesses called testimonium de auditu namely hearing the testimony of others, meaning that the information obtained from another person or not known directly. This testimony is called the Shahadah according fiqh al Istifāḍah and some are calling it the bi al-Shahada al-Tasâmu'i. Theoretically, testimonium de auditu be a problem as opposed to the actual meaning of the witness. Therefore in practice, especially among the jurists' disagreement occurs. Departing from this disagreement, the problems discussed in the testimony of the strength of the testimony of two perspectives: in civil law and jurisprudence. From this exploratory study found that testimonium de auditu can not be used as direct evidence in the trial, but a testimony de auditu can be constructed by a judge as an allegation by a judge. While Shahada al Istifāḍah in Islamic civil law has the power and strength are perfect even on specific issues such as ownership and determination of offspring. Even the jurists' further states that the strength of this testimonium stronger testimony of two witnesses who qualify formal and material requirements. Keywords: Testimonium de Auditu, Procedural Law, Fiqh
TEORI GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Asmuni, Asmuni
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 2 No 1 (2013)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.2.1.2013.45-66

Abstract

The idea of daman towards both criminal and justice victims, from early time, has been mentioned in the nash of both Al-Quran and Al-Hadith. From the nash, Ulemas have formulated various fiqh forms concerning daman (compensation). In fact, from early time the Islamic Jurists have not applied the terms masuliyah madaniyah for justice responsibility, and masuliyah al ina'iyah for criminal one. However, several thinkers of classical Islamic law mainly al-Qurafi and al- `Iz Ibn Abdi Salam have introduced the term al-jawabir for justice conpensation (read: daman) and al-zawajir for criminal compensation (read: 'uqubah diyat, arus, etc.). Although in its development, up to recent time, Islamic Jurists often use the term masuliyah that is because of the Western work influences. Daman could occur because of deviation on akad (agreement) namely daman al-aqdi, and could happen because of violation namely daman `udwan. In determining the compensation, the esential elements are darar or lost on the victims. Darar could occur on physical, material or things and service aspects; and it could also be on moral and emotional destruction or called darar adabi including name-reputation damage. The standard for the compensation either on quality or quantity must be similar to darar suffered by the victims. Although in certain cases, the multiplying compensation may happen based on the victims' condition. Keywords: Compensation Theory, Islamic Law, Law perspectives
Co-Authors Adrian Adrian Adrian, Muhammad Fikri Agus, Rizal Ahmad Afnan Anshori Ahmad Wahyudi Ahmad Zainuri Ahmatnijar, Ahmatnijar Almuhaimin, Almuhaimin Amalia, Annisa Riskiyatus Andika Persada Putera Andri Soemitra Arifai, Ahmad Arini Indika Arifin Arini, Nusra Arisandy, Danil Putra Arkanudin, Ari Arrizall, Fasih Asriadi, Ari azhar, Murdifin Azhari, Doni Azhari, Doni Azhari Bahroni Bahroni, Bahroni Bastomi, Bastomi Beko Ahmad, Hendro BUDI PRAMONO cahyadi cahyadi Chomariyah, Chomariyah Daulay, Ahmad Harun Deni Saputra Dwimahendrawan, Andrias Dzulkurnain, Iskandar Edo Segara Gustanto Edo Segara Gustanto Evi Wulandari Faisal Faisal Farkhan, Farkhan Fausi, Achmad Firman, Agus Firzhal Arzhi Jiwantara Fuad, Zainul Fuadi, Moh Harahap, Arifuddin Muda Harahap, Mhd Yadhi Harahap, Purnama Hidayah Harahap, Rafnitul Hasanah Harahap, Raja Sakti Putra Hasanah, Mauidatul Imsar, Imsar Irawan, Harry Ishaq Ishaq Islamawan, Arip Isnaini Harahap Jamil Jamil Januariansyah Arfaizar Juwita, Denita Windasari Kahar, Aisyah Kamsi Kamsi, Kamsi Kasinyo Harto Katarina Katarina, Katarina Keumala Hayati Khoiri, Nisful Khoiruddin Nasution Khuluq, M. Khusnul KS, Muslich Kurniawan, Wahyu Riski Kusyaeni, Kusyaeni Lailatul Munawaroh, Lailatul Laismono, Stephanie Glory Lenny Menara Sari Saragih Listari, Listari Lubis, Ismul Fakhri Lubis, Mei Linda Suryanti Lubis, Muhammad Syukran Yamin Lubis, Rusdi Rizki Lukito, Panji Mahardinata, Imam Manik, M. Rikwan ES. Mansyur Mansyur Mappiasse, Achmad Habibul Alim Mardiah Astuti Masruroh, Siti Naimatul Matsum, Hasan Mhd. Syahnan Mia Audina, Mia MOCHAMMAD ERWIN RADITYO, MOCHAMMAD ERWIN Mohammad Yusuf, Mohammad Muazzul, Muazzul Muhammad Amrul Irsyadi Muhammad Andi Prayogi Muhammad Jahri Muhammad Syukri Albani Nasution Muhammad, Hasman Mujahid, Ahmad Zarkasyi Mukharrom, Tamyiz Mukhtar*, Muh. Riezky Pradana Mulizar Mulizar Munawarsyah, Munawarsyah Munawwar, Hadi Mustapa  Khamal  Rokan Musthafa, Musthafa Nabella, Tamima Izzat Najma, Siti Nasution, Adelina Nasution, Alpun Khoir Nawawi, Muhammad Latif Nawir Yuslem, Nawir Ni'mah, Nafisatu Roudlotin Ningtyas, Sikta Juniarti Noor, Tauchid Novi Andriani, Novi Nugraha, Alfajar Nugraha, Alifian Nugroho, Yulianto Agung Nungky Viana Feranita Nur Aini Mayasiana Nurasiah Nurasiah Nurhudawi, Nurhudawi Nurlaila Nurlaila Pagar, Pagar Pamungkas, Teguh Karya Panulisan, Bambang Setyo Permana, Ayus Prihatin, Khristina Sri Rafianti, Fitri Rahmi, Atikah Rezha Nur Adikara , Rezha Nur Adikara Rifngah, Dewi Idadir Rohim Rohim, Rohim Rusdi Rizki Lubis Safitri, Izza Afkarina Sakti Putra Harahap, Raja Sampurnwati, Sampurnawati Saparuddin Siregar Saragih, Sokon Sarwoto Sarwoto, Sarwoto Septia Maharani, Ivana Seroza, Candra Boy Sibron, Ahmad Siddiq, Ahyar Sihombing, Mhd. Syukur Simahatie, Mai Sinaga, Istiqomah Siregar, Bismar Siti Aisyah Subha, Rahman Suharto, Tentiyo Sumawati, Elza Farida Sunarto, Imam Suparmin, Sudirman Suryadinata, Ningrum Sutarno Sutarno Suzanti, Wiwien Syahmedi Siregar, Muhammad Ramadhan Syahnan, Muhammad Syahputra, Akmaluddin Tanjung, Dhiauddin Tantri Widiastuti Tenrilawa, Dian Furqani Tiara Nofiana Titien Agustina Triana, Winda Triyono, Nur Tuti Anggraini Ulfa Jamilatul Farida, Ulfa Jamilatul ulum, ziadil Umi Nurhayati, Umi Umikaromah, Umikaromah Upix, Desif Venny Fraya Hartin Nst Wakhyunia, Emi Wibawa, Oxfas Winingsih, Hesti YENNI SAMRI JULIATI NASUTION, YENNI SAMRI JULIATI Yuliandari, Susi Yulianto Yulianto Yusdani Yusdani Zainal Berlian Zainul F, Phil. zaldi, Zaldi Zalukhu, Rika Surianto zulfikar, Zulfikar