Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
18.023
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Geo Media: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian Jurnal Kesehatan Lingkungan indonesia Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA) Jurnal Pendidikan Indonesia Majalah Geografi Indonesia IJOG : Indonesian Journal on Geoscience Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology JPG (Jurnal Pendidikan Geografi) Edu Geography Jurnal Riset Fisika Edukasi dan Sains Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi Majalah Pembelajaran Geografi JURNAL SWARNABHUMI JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Forest and Society Awang Long Law Review IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) Unnes Journal of Public Health Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Media Iuris Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai JURNAL ILMIAH ADVOKASI EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis Jurnal Sains Riset JPPS (Jurnal Penelitian Pendidikan Sains) Jurnal Paedagogy JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indonesia Berdaya Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Masjiduna : Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Case Law JPIG Jurnal Al-Qiyam Jurnal Tana Mana Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Semarang Law Review Natural Science Education Research (NSER) Honai Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Pendidikan Geosfer Indonesia of Journal Business Law JUDGE: Jurnal Hukum Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Law and Economics Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Ipso Jure Indonesian Jurnal of Nursing Sciences and Practice Future Space: Studies in Geo-Education Rechtsvinding RUKASI: Jurnal Ilmiah Perkembangan Pendidikan dan Pembelajaran Edu Geography Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan U-Teach: Journal of Young Physics Education Teacher Geosfera Indonesia Ipso Jure
SRI ASTUTIK
UPT BKT Kebun Raya Cibodas, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 163 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 163 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Perum Damri tentang Pengoperasian Trans Jatim sebagai Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan Koridor I (Rute Sidoarjo-Surabaya-Gresik) Rachmad, Firdaus Nur; Handayati, Nur; Astutik, Sri
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum dan tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perum DAMRI terkait pengoperasian layanan angkutan massal Trans Jatim Koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik). Fokus utama penelitian adalah pada kewajiban penyediaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana halte sebagai prasarana pendukung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data dianalisis dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen PKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Dishub Jatim dan Perum DAMRI adalah kemitraan strategis dengan skema Buy The Service (BTS), di mana Dishub berperan sebagai pembeli jasa dan penanggung jawab penuh atas infrastruktur, sementara DAMRI sebagai operator layanan. Tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan halte secara eksplisit dibebankan kepada Dishub Jatim berdasarkan PKS dan dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlambatan perbaikan halte yang terjadi karena kendala birokrasi anggaran dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi, karena alasan internal pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran hukum untuk menunda pemenuhan kewajiban kontraktual. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan dan penganggaran program Trans Jatim, salah satunya dengan mempertimbangkan model Badan Layanan Umum (BLU) untuk menciptakan fleksibilitas anggaran dan responsivitas yang lebih cepat terhadap kebutuhan operasional di lapangan.Kata Kunci : Perjanjian Kerja Sama, Wanprestasi, Pelayanan Publik.
PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA Rizal, Moh; Cornelis, Vieta Imelda; Astutik, Sri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan pada sektor pertambangan batu bara di Indonesia, serta kerangka hukum yang mengatur sanksi terhadap korporasi tersebut. Penelitian ini didasari oleh banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan batu bara, yang mencakup pencemaran udara, air, kerusakan lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan regulasi yang digunakan untuk menanggulangi masalah ini. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa korporasi seringkali mengabaikan peraturan lingkungan yang ada, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan. Kasus penting yang menjadi sorotan adalah putusan Mahkamah Agung 4068 K/Pid.Sus/2023 yang menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi mereka. Keputusan ini menunjukkan adanya langkah positif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan struktur perusahaan yang kompleks dan pengaruh politik serta keuangan yang besar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana korporasi, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan batu bara di Indonesia.
The Validity of Agreements Made Without Authority: A Juridical Study on the Principle of Legitimacy in Civil Law Suhendi, Muhammad Pradikta; Astutik, Sri; Widodo, Ernu
International Journal on Advanced Science, Education, and Religion Vol 8 No 1 (2025): IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan, Makassar - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33648/ijoaser.v8i1.1129

Abstract

This article explores the legal consequences of agreements entered into by individuals or entities lacking proper legal authority to act on behalf of another party. Within the framework of Indonesian civil law, especially as outlined in the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code), the validity of such agreements is subject to strict requirements concerning consent, authority, and legal competence. The study highlights the distinction between void and voidable contracts, emphasizing the legal implications of agreements made ultra vires or without representation. By examining doctrinal legal principles and relevant case studies, this paper demonstrates how the absence of authority affects the binding power of a contract, and under what conditions a third party may be held liable. The analysis also touches upon the principle of good faith, apparent authority, and ratification as possible legal remedies. This research contributes to a clearer understanding of the boundaries of legal representation and the protection of contractual rights in civil transactions.
The Validity of Agreements Made Without Authority: A Juridical Study on the Principle of Legitimacy in Civil Law Suhendi, Muhammad Pradikta; Astutik, Sri; Widodo, Ernu
International Journal on Advanced Science, Education, and Religion Vol 8 No 1 (2025): IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan, Makassar - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33648/ijoaser.v8i1.1129

Abstract

This article explores the legal consequences of agreements entered into by individuals or entities lacking proper legal authority to act on behalf of another party. Within the framework of Indonesian civil law, especially as outlined in the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code), the validity of such agreements is subject to strict requirements concerning consent, authority, and legal competence. The study highlights the distinction between void and voidable contracts, emphasizing the legal implications of agreements made ultra vires or without representation. By examining doctrinal legal principles and relevant case studies, this paper demonstrates how the absence of authority affects the binding power of a contract, and under what conditions a third party may be held liable. The analysis also touches upon the principle of good faith, apparent authority, and ratification as possible legal remedies. This research contributes to a clearer understanding of the boundaries of legal representation and the protection of contractual rights in civil transactions.
MODEL PBL BERBANTUAN MEDIA KOKAMI UNTUK MENINGKATKAN HOTS PADA MATERI BUMI DAN TATA SURYA Astutik, Sri; Hartiningsih, Try; Ahied, Mochammad; Wulandari, Ana Yuniasti Retno; Rais, M. Amien
Natural Science Education Research Vol 8, No 2 (2025): Natural Science Education Research
Publisher : Program Studi Pendidikan IPA, Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/nser.v8i2.30913

Abstract

This study was conducted because students' HOTS is still relatively low because students are still unable to follow the HOTS learning pattern. The purpose of this study was to determine the increase in students' HOTS after the application of the PBL model assisted by KOKAMI media on the Earth and Solar System material. This study used a quasi-experimental design method and was carried out at SMPN 1 Pasean. The study population was all grade VII students in the 2024/2025 Academic Year. Sampling used a purposive sampling technique. The sample used was class VII-A. The analysis technique for increasing students' HOTS used the N-gain test. The results of the study showed that there was an increase in students' HOTS after the application of the PBL model assisted by KOKAMI with an average n-gain result of 0.71 in the high category.
KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PENERAPAN PASAL 27A JO. PASAL 45 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Febrananda, Ilham Bayu Aldian; Astutik, Sri; Subekti, Subekti; Marwiyah, Siti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.736

Abstract

The level of digital technology development has changed the pattern of communication in society and opened up a wide space for expression in the public sphere. However, the freedom of expression guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia often conflicts with the application of Article 27A in conjunction with Article 45 of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). This provision is considered to be open to multiple interpretations, potentially leading to criminalisation and causing a negative deterrent effect that reduces public participation in democracy. This study aims to answer the main question: how does the application of this article affect the protection of freedom of expression in Indonesia, and to what extent is it consistent with the principles of legality, proportionality, and human rights standards? The research method uses a normative legal approach with a qualitative design. Data was collected through a literature study of legislation, legal doctrine, court decisions, and academic literature. The analysis was conducted deductively and comparatively to assess the conformity of legal norms with enforcement practices and international standards such as the ICCPR. The results of the study show that the application of Article 27A in conjunction with Article 45 of the ITE Law still causes legal uncertainty and is often used as a repressive instrument. The cases of Jerinx SID, Baiq Nuril, and Muhammad Kace illustrate how this article is used inconsistently, sometimes ignoring the principles of legality and proportionality. These findings confirm that there is a serious gap between the constitutional protection of freedom of expression and law enforcement practices. The conclusion of this study emphasises the need for restrictive interpretation and reformulation of the articles of the ITE Law to be more in line with the principles of a democratic state based on the rule of law. Theoretically, this study enriches the discourse on digital criminal law, while in practical terms, it provides recommendations for policymakers and law enforcement officials to prioritise substantive justice and a restorative justice approach. Further research is needed to explore the empirical practices of officials in implementing Constitutional Court decisions, as well as comparisons with other countries in regulating freedom of expression in the digital space.conflicts.
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA EDUKASI HUKUM: STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM SPRIPIM POLDA JATIM (@spripimpoldajatim) Febriyanu, Baskara; Marwiyah, Siti; Astutik, Sri; Subekti, Subekti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.748

Abstract

The level of legal literacy among Indonesians is still relatively low, requiring more effective educational strategies that are closely related to everyday life. In the digital age, social media has become a communication channel that can reach a wide audience quickly, interactively, and participatively. One initiative that has been undertaken is the use of the Instagram account @spripimpoldajatim by the East Java Regional Police as a means of legal education. The urgency of this research lies in the importance of understanding the effectiveness of police social media in increasing public legal awareness. The main questions of this research are how the account is used as an instrument of legal education, what types of content are used, and to what extent it is effective in building public legal literacy. This study uses a descriptive qualitative approach with a combination of sociological and juridical perspectives. Data were collected through observation of the Instagram account content, interviews with account managers and active followers, documentation of uploaded archives, and literature studies. Data validity was strengthened through source triangulation, while data analysis was conducted using inductive, deductive, and comparative methods. The results show that @spripimpoldajatim actively presents legal education content in the form of infographics, short videos, and narratives of actual cases with a humanistic communication style. Visual and narrative strategies have been proven to increase public interaction, as evidenced by the high number of likes, comments, and shares. Content based on current issues and storytelling is the most effective format for attracting audience attention. These findings confirm that police social media can be an instrument of participatory digital legal literacy, although there are still limitations in reaching non-digital communities and risks of misperceptions of information. The conclusion of the study emphasises that the use of social media by the police contributes theoretically to the development of digital legal communication studies and provides practical benefits for legal education strategies in the information age. Further research using a mixed-method approach and comparisons between police accounts is recommended to strengthen the generalisation of the results.
Application of Ethical Sanctions for Abuse of Influence by Members of The Corruption Eradication Commission Gengki Zulfikar, M Haidar Hanif; Hartoyo, Hartoyo; Astutik, Sri
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.993

Abstract

The establishment of the Republic of Indonesia as a State of Law requires that all actions must be based on the Law, this is also done in the Corruption Law Enforcement institution which is regulated in Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, although in its journey there are violations such as those committed by the deputy chairman of the Corruption Eradication Commission, namely brother NG, who has been sanctioned by the KPK Supervisory Board with moderate sanctions as stipulated in the Regulation of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Number 3 of 2021 concerning Enforcement of the Code of Ethics and Code of Conduct of the Corruption Eradication Commission, but this does not reflect justice considering NG's position as KPK Leader. In this case, the problem formulation is used, namely 1) How is the application of ethical sanctions against abuse of influence by members of the Corruption Eradication Commission? 2) Can Ethical Sanctions be Used as a Foundation in Law Enforcement of Corruption Crimes? By using the Normative Juridical research method and 2 (two) Approach Methods, namely the statute approach, conceptual approach, several conclusions were drawn that the sanctions imposed on Ng as KPK Leader did not reflect justice and fulfill the theory of punishment, namely the deterrent effect, where NG should have been imposed with severe sanctions considering his position as KPK Leader
Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana bagi Pengguna Jasa Prostitusi Anak Berdasarkan Teori Keadilan Dayana, Puspita Sandra; Cornelis, Vieta Imelda; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 9 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i9.4611

Abstract

The development of information technology has facilitated the rise of online child prostitution cases in Indonesia; however, the application of criminal sanctions against perpetrators has yet to fully reflect the principle of justice. This study aims to analyze the application of criminal sanctions for users of child prostitution services based on the theory of justice, through a case study of Decision Number 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby. The research employs a normative legal approach with normative juridical techniques. The research population includes all legal materials related to criminal sanctions for child prostitution, with the sample consisting of court decisions, statutory regulations, and legal literature selected through purposive sampling. The research instruments include a document analysis guide, with data analyzed using normative descriptive-analytical qualitative techniques. The findings show that the judge imposed a prison sentence of 4 years and a fine of IDR 120,000,000 under the Human Trafficking Law, rather than the Child Protection Law as demanded by the prosecutor. The judge's considerations emphasized mitigating factors more than the protection of the child victim. The study concludes that the application of criminal sanctions has not been optimal in providing a deterrent effect and delivering justice to victims, thus highlighting the need for policy reform with stricter sanctions and sentencing guidelines that prioritize the best interests of the child.
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pada Perusahaan X yang Dirumahkan dan di PHK Secara Sepihak [Legal Protection for Employees of Company X Subjected to Temporary Layoff and Unilateral Termination] Suryani, Larastati Putri; Prawesthi, Wahyu; Astutik, Sri; Widodo, Ernu
Indonesia Berdaya Vol 6, No 4 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251267

Abstract

Abstrack. The main problem in this thesis concerns legal protection for workers who are laid off and experience unilateral termination of employment which occurred at company X in general, there are several workers’ rights that must be protected, and by protecting these rights is hoped that it can create a better and fairer environment and provide welfare for all workers. Legal protection for workers is regulated in Law No. 13 of 2003 concerning employment and Law No.11 of 2020 concerning job creation. The purpose of this study is so that everyone knows that workers have rights that must be protected by legal protection without any discriminatory treatment under employment laws and regulations. The discussion of this study is: 1. The basis of the regulation of legislation from the Termination of Employment. 2. Legal protection for workers who are laid off and experience unilateral termination of employment. The research method used is empirical/juridical sociological research, utilizing observation, interviews, and literature studies. The results of this study prove that company X laid off or terminated its employees due to a decrease in income. Therefore, Company X  decided to reduce the number of employees as a last step to reduce losses. Abstrak. Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubunngan kerja (PHK) secara sepihak yang terjadi di perusahaan X. Secara umum ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi, dengan melindungi hak-hak ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan adil serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja.  Perlindungan hukum tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah agar setiap orang mengetahui bahwa pekerja memiliki hak yang harus dilindungi oleh perlindungan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan. Pembahasan penelitian ini adalah: 1. Dasar pengaturan Perundang-Undangan dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja. 2. Perlindungan hukum bagi para pekerja yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Metode penelitian yang digunakan adalah  penelitian empiris/yuridis sosiologis, yang memanfaatkan observasi, wawancara, serta studi pustaka. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan X merumahkan atau mem PHK pegawainya adalah dikarenakan adanya penurunan penghasilan yang didapatkan. Oleh karena itu perusahaan X memutuskan untuk mengurangi jumlah karywan sebagai langkah terakhir untuk mengurangi kerugian.
Co-Authors Abdillah, Akhmad Rezaldi Fahd Abdul Aziz Abdul Basid Abidin, Izzah Khalif Raihan Adensya, Titania Ady, Wulandari Afandi, Wahyu Eko Agung Prabowo, Pidie Agung, Bima Putra Agustin, Herviona Agustina Ekasari Ahimbisibwe, Vianny Al Musafiri, M. Rizqon Albertus Djoko Lesmono, Albertus Djoko Amalia, Cindy Nurul Amanda, Yollan Aditya Amrullah, Muhammad Jiddan Ana Susianti, Ana Ana Susiati Ana Susiati, Ana Ana Wahyu Lestari, Ana Wahyu Anam, Hoiril Anda, Alfany Restu Anderson, Kevin Andriyan, Ricky Anggara, Dimaz Rifki Anggraeni, Defita Dwi Anggraini, Putri Anggun Purborini Apriyanto , Bejo Apriyanto, Bejo Ardiansyah, Moch. Ali Riski Aristya, Pramudy Dwi Ashari Wicaksono Asih, Eka Nurhema Ning Asmi, Nadiyah Annisa Tsabitul Asyafin, Tafarrosa Aqda Miena Azmi, Devi Tri Ulul Bachrul Amiq Bejo Apriyanto Bella, Syintia Binar Kurnia Prahani Borman, Syahrul Cahyani, Dika Humairah Candrakusuma, Shandy Dwisaksana Aditya Chistella, Chalia Cornelis , Vieta Imelda Cornelis, Vieta I Cornelis, Vieta Ilmelda Cornelis, Vieta Imelda Dayana, Puspita Sandra Dea, Anak Agung Istri Sinta Dhake, Anselmus Diartika, Firda Dirgantoro, Balok Dwi Septiana Dyah Ochtorina Susanti Eas, Adi Sylvia Intan Pramesti Edi Priyono Elan Artono Nurdin Erna Yayuk Ernu Widodo, Ernu Eva Banowati Fahmi Arif Kurnianto Fani, Salvi Dwi Fardadinata, Wahyu Farid Irfan Siddik Farid, Mahfud Nur Farida Fauziah, Jihan Ratna Febrananda, Ilham Bayu Aldian Febriyanu, Baskara Fernanda Tasya, Raden Roro Fitra, Audina Anugra Fitriyah Fitriyah Gemilang, Rahayu Gengki Zulfikar, M Haidar Hanif Gilang Ramadhan Hablana Rizka Halimatus, Nur Handayani, Angel Ika Siswi Handayati, Nur Harliantara Harliantara Hartiningsih, Try Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hermanu Joebagio Himmah, Elok Faiqotul Himmi, Setiawan Khoirul Hintz, Kendisha Soekardjo I Ketut Mahardika Ibnu Nadzir, Ibnu Idrina, Mustika Ike Lusi Meilina Imelda Cornelis, Vieta Indartin, Tri Rafika Diyah Indra , Silvester Novalino Indrawati Indrawati Indriyani, Amalia Rosyida Ingkiriwang, Frando Ismail, Heriadi Isnawati Isnawati Jannah, S.D.N. Juwono, Stefanus Budi K.Mahalieng, Abdul Kalosian, Stenley Ade Karina, Yunia Dwi Kartika Dewi Khanafi, Akhmad Khodijjah, Ida Khotimah, Nur Kodradjaja, Fenny Koerniawan, Joenus Kurnia Maulidi Noviantoro, Kurnia Maulidi Kurnia, Saidah Intan Kurnianto, Fahmi Arif Kurniawan, Yudistira Tri Kusumaningayu, Arini Dwi Lailaty, Intani Quarta Latipah, Latipah Luqmanul Hakim M. Amien Rais Maghfiroh, Amanda Maulida Makhdalena Makhdalena Maria Ulfa Marianna, Siswani Maryani Masidi, Masidi Mochammad Ahied Muarifa, Ilahil Dwi Muhammad Alie Humaedi, Muhammad Alie Muhammad Asyroful Mujib Muhammad Imam Surya Muhammad Saparuddin Muhammad, Ikhlas Nur Mujib, Muhammad Asyrofu Mujib, Muhammad Asyrofula Munasir, Aco Ardi Andi Nasoetion, Deddi Wrdana Nasution, Dedi Wardana Negara, Athalla Verdiansyah Prawira Njoo, Walujo Nugroho, Rio Nur Handayani Nurdika, Shanti Nurdin, Elan Arton Nurhayati Nurhayati Nur’annafi Farni Syam Maella Pahlevy, Fahrizal Novan Pamuji, Riski Indah Pangastuti, Era Iswara Paravita, Eka Yulia Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Prakastiwi, Dianti Pramananda, Aditya Riza Pramesty, Dinda Ayu Pratama, Romadhony Putra Purwanto Purwanto Puteri, Syafira Alifah Oktivia Putra, Bagus Sukma Pradana Putra, Milenio Januar R. Rusli Rachmad, Firdaus Nur Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmadani, Okta Dewi Tryshita Rahmadi Indra Tektona Ramadhan, Haryo Bagus Wahyu Ramadhanti, Annisa Ramadhanty, Venta Ananda Ramli, Syafruddin Rif’ati Dina Handayani Riska Anggraeni, Riska Anggraeni Riyanti, Novitasari Sudar Rizal, Moh Rosida, Anisa Suci Galuh Rosita Novi Andari, Rosita Novi Rosyid, Khoir Irur Rozikan, Rozikan Saputri, Dita Ayu Sari, Nurmania Irmala Sari, Ratih Prawita Seftiani, Mustika Ayu Sholichah, Sayidati Siahaan, Luis Enrico Pratama Sidharta, Dudik Djaja Singgih Bektiarso Siti Marwiyah Soekarini, Nonik Soekarno, Dwi Teguh Soekorini, Noenik Soekorini, Noniek Subekti Subekti Subekti Subiki Subiki Suci, Ivida Dewi Amrih Sudarti Sudarti Sudrajat, Aang Sugiono Sugiono Suhendi, Muhammad Pradikta Sukanto Supeno Suratno Suratno Suratno Suryani, Larastati Putri Susanti, Devi Ayu Julia Susuati, Ana Syafitri, Anggi Wahyu Tessa, Adhis Titik Indrawati Tobing, Rudyanti Dorotea Tobing, Ully Amalia Tul’Ulum, Aprilia Wulan Iza Umkabu, Talabudin Wachju Subchan Wahana, Angga Sukma Wahyu Prawesthi, Wahyu Wahyudi, Mohammad Arif Walujo, Christian Rico Wangka, Adolf Wati, Galuh Eka Wibowo, Nanang Prastiyo Wicaksana, Agus Arief Wicaksono, Bagus Putra Widiantoro, Andri Widjayanti, Octavia Dwi Wulandari, Ana Yuniasti Retno Yagus Wijayanto Yanto, Bejo Apri Yunianto, Wahyu Agus Yunta, Bima Delas Yushardi Yushardi Yushardi, Yushardi Yuwono, Andini Inka Zahroh, Faidatuz Zain, Reyvaldi Zamroh, Alifatul Renawati Zevi Hofifah, Zevi Zubaidah R, Zubaidah Zulaikha Zulaikha Zulaikha