Articles
KRIMINALITAS PENCURIAN SEPEDAH MOTOR DI DESA GANDRI KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Zainudin Hasan;
Dicky Arnanda AS;
Atika Febriyanti;
Selly Mariska
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3501
Pencurian merupakan Tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menguasai barang tersebut secara paksa, pencurian sepedah motor atau biasa warga setempat bilang “Begal” merupakan Tindakan yang dilarang oleh hukum dengan banyaknya motif pembegalan dari mulai berpura menanyakan alamat, kehabisan bensin, dan meminta tolong untuk di antarkan ke suatu tempat, dll. Situasi jalanan di Desa Gandri sangat mendukung aksi para oknum nakal yang ingin menjalankan aksinya, dengan membawa senjata tajam lalu menodongkan senjata tajam tersebut ke si korban membuat korban ketakutan, bahkan ada masyarakat yang ingin mencoba melawan oknum pencurian sepedah motor itu namun dia di bunuh oleh oknum tersebut, tidak jarang masyarakat yang terkena begal di Desa tersebut tidak terselamatkan jika dia melawan aksinya. Maka dari permasalahan itu penulis meneliti kasus ini agar masyarakat yang tinggal di desa tersebut lebih hati-hati dan selalu waspada karena kejahatan akan selalu mengancam nyawanya. Dengan meningkatkan keamanan di daerah tersebut dan peran kepolisian setempat akan kasus pembegalan di desa Gandri ini harus lebih di tekankan, agar masyarakat merasa aman dan nyaman Ketika hendak bepergian di malam hari.
UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Zainudin Hasan;
Tegar Priananda;
Dian Ari Kurniawan;
Firmansyah Firmansyah
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3507
Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah akibat tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan mengalami peningkatan secara signifikan di wilayah Bandar Lampung pada saat ini, hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat dan oleh karena itu perlu suatu upaya yang nyata di lakukan oleh kepolisian resort Bandar Lampung. Adapun pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Yang menjelaskan pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor, pengahambat pihak kepolisian dalam penangulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor serta upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Hasil penelitian di lakukan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan,yaitu faktor Ekonomi, lingkungan, kenakalan remaja, dan Faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yaitu masyarakat yang tidak mau melapor, situasi wilayah, kurangya jumlah personil polisi.Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yaitu dengan telah membuat Call Center 110, membentuk tim Khusus, melakukan patrol.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR BAGI PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL BAMBU KUNING KOTA BANDAR LAMPUNG
Bari Saputra;
Zainudin Hasan;
Dimas Fajar A;
Muhammad Rayhan Avryandilla
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 15 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8219088
Community development is also followed by increased crime or criminality, as do illegal levies. The need for law enforcement against illegal levies that occurred in community life, because illegal levies occur in various sectors of community life including the trade sector which also includes trades that exist in traditional markets that can involve traders and civil servants. Criminalization of illegal levies is limited to the offenders, so that not all offenders can be charged and punished for illegal levies, because only civil servants or state officials can be given criminal charges against illegal levies. In this research will discuss the implementation of law enforcement on cases of illegal levies that occurred in Bambu Kuning Market conducted by the Head of Market which is a Civil Servants along with factors affecting the occurrence of illegal levies. The research method used is empirical juridical method, a study that examines the behavior of the community arising from interacting with the system of existing norms. So in this research of law to examine the behavior of society, especially merchants will their awareness of the act of illegal levies with primary data collection methods and secondary data through literature and field studies. The method of presenting the data qualitatively in a description of illegal levies and methods of data analysis using descriptive analysis method. The process of law enforcement against the head of Bambu Kuning Market through several parts which is a system that is investigation, investigation and prosecution as well as the judiciary. The system in Lampung State Prosecutor as the party receiving direct reports from the complainants, immediately take action by conducting an investigation in advance, after proven the existence of illegal charges after it conducted an investigation to determine the suspect after the investigation and investigation. This can certainly give effect to prevent further illegal levies by civil servants or state officials.
Analisi Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Kendaraan Bermotor
Muhammad Abi Febriansyah;
Zainudin Hasan;
Ryan Justicia;
Edi Prayitno
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 17 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8321794
Agreement by the parties as a basis for the legal relationship of the agreements that have been approved, which give rise to rights and obligations of the parties. With the expected agreement all of what has been agreed to function normally, but in practice in certain circumstances the exchange of achievement does not always work as it should so that it appears what is called a default. Default is: "A situation where a debtor (debt) does not fulfill or implement the achievements as stipulated in an agreement". A person is declared in default because: Absolutely not meet achievement; achievements which are not perfect; Late meet achievement; and do what is in the agreement are forbidden to do. Default cause problems, such as: When a debtor is declared in default, what the result of a default and how efforts for settlement of default may provide protection for the parties. In order to create what is the purpose of making the agreement, needed a solution that could provide protection for the parties, especially the injured party.
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP UNDANG UNDANG BAGI MASYARAKAT DI LAMPUNG
Zainudin Hasan;
Adinda Nurmaretha Azzahra;
Puput Noviana
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/adv.v1i5.69
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 lalu merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Putusan MK tersebut antara lain memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perpu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Pengolahan data melalui seleksi data, klarifikasi data, dan penyusunan data. Data yang diperoleh ditafsirkan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja tidak efektif untuk di implementasikan terhadap masyarakat beberapa fraksi dan pihak kepolisian pun menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja karena dianggap hanya untuk kepentingan elit saja bukan rakyat.
FACTORS AFFECTING CRIME RATE IN BANDAR LAMPUNG
Erika Armadona;
Zainudin hasan;
Ratu Saka Ganta
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/adv.v1i5.87
The increasing prevalence of news about crime that occurs, both through electronic media and other media to perceptions from the public seems to never run out to be discussed. In the calculation of the Central Statistics Agency, in 1 minute 32 seconds there was 1 criminal act in Indonesia. Meanwhile, out of 100,000 people in Indonesia, 140 of them are at risk of crime. The high crime rate is influenced by several factors such as education, less strict laws, high unemployment and inadequate wages. The purpose of this study is to determine the motives that cause criminal acts in Bandar Lampung and to determine the factors that influence the occurrence of criminal acts in Bandar Lampung. This type of research is a type of qualitative descriptive and quantitative descriptive research with the nature of research, namely explanatory. The data used in this study is skunder data in the form of time series data from the Central Statistics Agency and other related institutions. While other data sources are primary data, namely observations made by researchers and interviews with several related parties. The analysis method used for secondary data is Ordinary Least Square (OLS) using multiple linear regression. The results of this study that partially each variable does not have an influence on crime that occurs in Bandar Lampung. But simultaneously together education, unemployment, GRDP and per capita income affect the occurrence of crime in Lampung. The result of Koefisen determination in this study was 74.7%.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce
Zainudin Hasana;
Icha Ifa Afifah
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/adv.v1i5.91
In this ever-evolving digital era, consumers can easily purchase goods and services online with just a few clicks. E-commerce transactions offer convenience and accessibility. However, consumers are often exposed to various risks such as product discrepancies, fraud, unauthorized disclosure of personal data, and injustice in dispute resolution. The purpose of this research is to discuss legal protection in e-commerce transactions for consumers. The results of this study are that the provisions in UUPK do not fully accommodate consumer rights in e- commerce transactions. This is because e-commerce has different characteristics from conventional transactions. Some of these characteristics include the absence of direct meetings between sellers and buyers, the use of internet media as a means of transaction, etc.
Implementation of Laws Number 8 of 2016 Concerning Disabilities Persons in Bandar Lampung City in 2022
Maya Zulvi Astarida;
Zainudin Hasan
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25273/ay.v1i2.12032
Philosophical and constitutional based on Pancasila and UUD 1945, each citizen had equal work opportunities, access public facilities, acquire a decent life, including those with disabilities. Law number 8 year 2016 on disabilities person emphasizes that "disability is part of the Indonesian people of equal position, right, obligation and role." The writing use a normative-qualitative juridical approach study method and a qualitative descriptive study method. The reality of fulfilling disability rights remains very limited. People with disability do not have a good level of education and often get a bad stigma from people in general. The implementation of policy has several adverse factors: implementation of policy failed because of the undisclosed nature of policy, the implementation of public policy is very difficult, for example because of communications disruption, the implementation of public policy will be difficult if not enough support, the sharing of potential among the perpetrators involved in implementation
Perbuatan Melawan Hukum Dilihat Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Pidana
Zainudin Hasan;
Rohizad Olivia Watuna
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 1 (2024): Perspektif Lingkungan Hidup, Hukum, Sosial, dan Hubungan Internasional
Publisher : Terekam Jejak Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.13377884
Unlawful acts are actions that are identified as violating the law or statute so that they have legal consequences. Therefore, it is important to understand the legal regulations and juridical theories regarding unlawful acts and how to resolve them, especially in court. Acts against the law can be seen from the perspective of criminal law and civil law. In criminal law, unlawful acts are known as wederrechtelijk, namely actions that violate the Criminal Code (KUHP). One of the elements of a criminal act is the element of unlawfulness which is included in the formulation of the offence and is the core part of the offence, which is specifically called unlawfulness (for example Article 372 of the Criminal Code). Meanwhile, breaking the law as an element that is not mentioned in the formulation of the offence but is the basis for imposing a crime is called breaking the law in general (for example Article 351 of the Criminal Code). In civil law, unlawful acts are known as onrechtmatigedaad, namely actions that violate the Civil Code (KUHPer). Article 1365 of the Civil Code states that every unlawful act that causes harm to another person requires the perpetrator to compensate for the loss. It is essential to identify the elements of an unlawful act to determine whether it is unlawful.
Implementasi Sertifikasi Produk Halal Pada Restoran di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Eko Setiawan;
Zainudin Hasan
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 2 (2024): Edisi Khusus Ilmu Sosial
Publisher : Terekam Jejak Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.13378331
Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees stipulates that every product circulating in Indonesia must have halal certification. However, in practice, many products circulating in the community do not have a halal guarantee. This writing aims to analyze the implementation of Halal Product Certification in Restaurants in Pekanbaru City in accordance with Law Number 33 of 2014. The research method used is a sociological method. The research results show that there are still many business actors in Pkanbaru City, especially eateries and restaurants, that do not have halal certificates. This is caused by the mindset of business actors, low levels of compliance, and lack of supervision and control. Efforts that can be made by the Pekanbaru City government are to increase awareness of business actors to obtain halal certification, change their mindset, increase compliance, and increase supervision and control.