Articles
Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)
Bambang Hartono;
Zainudin Hasan;
Ismi Rahmawati
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i2.928
AbstrakPra peradilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Sekretariat DPRD Tulang Bawang oleh Polda Lampung yaitu pada tahap pertama dalam pemeriksaan yaitu lidik atau yang disebut juga penyelidikan. Jika sudah terdapat cukup bukti dan diketahui tindak pidananya maka dilanjutkan dengan tahap sidik atau penyidikan. Dalam sidik adapun kewenangan yang dimiliki Kepolisian yaitu yang pertama langkah penindakan, pemeriksaan, dan pemberkasan.Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan yaitu bahwa hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Akibat hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk adalah Proses pengajuan gugatan ke lembaga Praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka telah menghambat proses peradilan, karena pengajuan gugatan Praperadilan yang dilakukan sebelum tahap penuntutan atau Pra-penuntutan Kata Kunci :Akibat Hukum, Putusan, Pra Peradilan, Penetapan Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.
Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum
Zainudin Hasan
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i03.833
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme dan terjadi ketidakmauan penegak hukum, Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis, Hasil analisa menunjukan bahwa faktor faktor yang memengaruhi rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme dan terjadi ketidakmauan penegak hukum adalah faktor internal, seperti adanya tindakan pungli yang dilakukan oleh beberapa oknum penegak hukum untuk mencari keuntungan pribadi dengan alasan agar laporan. dari pelapor dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh oknum penegakhukum tersebut. Penelitian ini bertujuan agar semua penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum sesuai tanggung jawabnya tanpa pandang bulu dan tidak memungut biaya dari pelapor yang sedang mengalami permasalahan hukum. Selain itu diperlukannya peningkatan profesionalisme oleh penegak hukum agar penegak hukum tetap dipercaya oleh masyarakat.
Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung
Zainudin Hasan;
Refi Shely Ristianti;
Elin Novita;
Sarah Uli Ferianti
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 4 (2023): Volume 3 Nomor 4, Juni 2023
Publisher : Faculty of Law Pattimura University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/tatohi.v3i4.1798
Introduction: Silver man is widespread in big cities in Indonesia, such as Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, and Lampung, and is expected to breed in 2020.Purposes of the Research: The purpose of this study is to describe one form of child exploitation, namely the silver man in the city of Bandar LampungMethods of the Research: The research methodology used is a normative legal research methodology.Results of the Research: Based on the results of the study, several children who became silver humans in Bandar Lampung City were reported to have done it on their own accord. Some claim that silver men have agencies that actively recruit them from various regions and place them in specific locations, usually at urban red lights. There are more silver age people who are children than those who drop out of school because these people cannot continue their education because of the weak economy. Some of them are still in school.
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PARKIR SEMBARANGAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA AKES JALAN UMUM
Zainudin Hasan;
Andora Febi Utami;
Yopi Maharani
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1231
Meningkatnya laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kemampuan pemerintahdalam menyiapkan ruang publik memberikan dampak kepada berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah parkir sembarangan di jalan umum. Parkir sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Penggunaan badan jalan untuk tempat parkir yang mengganggu fungsi jalan dilarang oleh undang-undang dan merupakan perbuatan atau tindak pidana yang harus ditegakkan oleh penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi yuridis terhadap parkir sembarangan yang mengakibatkan terganggunya akses jalan umum. Jalanan umum merupakan hak semua masyarakat umum, tidak dapat dikuasai seseorang atau sekumpulan orang. Tindakan merintangi jalanan, menghalangi penggunaan jalan bagi orang lain termasuk sebagai kejahatan dengan diancam pidana. Pemilik kendaraan yang parkir sembarangan dapat di gugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH Perdata, di pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran. Dinas Perhubungan sebagai pengelola perparkiran tertinggi sudah berupaya memperbaiki sistem perparkiran yang ada dengan lebih menyediakan lahan parkir yang bersifat off street, menciptakan palang pintu parkir otomatis, membina masing masing UPT masing masing kecamatan dalam menjalankan tugas, mendata setiap tukang parkir yang ada serta pula menindak parkir sembarangan dengan menderek kendaraan tanpa pandang bulu dan petugas parkir liar sehingga dengan dilakukanya sistem ini dapat menghindari segala penyalahgunaan wewenang
KRIMINALITAS PENCURIAN SEPEDAH MOTOR DI DESA GANDRI KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Zainudin Hasan;
Dicky Arnanda AS;
Atika Febriyanti;
Selly Mariska
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3501
Pencurian merupakan Tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menguasai barang tersebut secara paksa, pencurian sepedah motor atau biasa warga setempat bilang “Begal” merupakan Tindakan yang dilarang oleh hukum dengan banyaknya motif pembegalan dari mulai berpura menanyakan alamat, kehabisan bensin, dan meminta tolong untuk di antarkan ke suatu tempat, dll. Situasi jalanan di Desa Gandri sangat mendukung aksi para oknum nakal yang ingin menjalankan aksinya, dengan membawa senjata tajam lalu menodongkan senjata tajam tersebut ke si korban membuat korban ketakutan, bahkan ada masyarakat yang ingin mencoba melawan oknum pencurian sepedah motor itu namun dia di bunuh oleh oknum tersebut, tidak jarang masyarakat yang terkena begal di Desa tersebut tidak terselamatkan jika dia melawan aksinya. Maka dari permasalahan itu penulis meneliti kasus ini agar masyarakat yang tinggal di desa tersebut lebih hati-hati dan selalu waspada karena kejahatan akan selalu mengancam nyawanya. Dengan meningkatkan keamanan di daerah tersebut dan peran kepolisian setempat akan kasus pembegalan di desa Gandri ini harus lebih di tekankan, agar masyarakat merasa aman dan nyaman Ketika hendak bepergian di malam hari.
UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Zainudin Hasan;
Tegar Priananda;
Dian Ari Kurniawan;
Firmansyah Firmansyah
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3507
Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah akibat tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan mengalami peningkatan secara signifikan di wilayah Bandar Lampung pada saat ini, hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat dan oleh karena itu perlu suatu upaya yang nyata di lakukan oleh kepolisian resort Bandar Lampung. Adapun pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Yang menjelaskan pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor, pengahambat pihak kepolisian dalam penangulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor serta upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Hasil penelitian di lakukan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan,yaitu faktor Ekonomi, lingkungan, kenakalan remaja, dan Faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yaitu masyarakat yang tidak mau melapor, situasi wilayah, kurangya jumlah personil polisi.Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yaitu dengan telah membuat Call Center 110, membentuk tim Khusus, melakukan patrol.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR BAGI PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL BAMBU KUNING KOTA BANDAR LAMPUNG
Bari Saputra;
Zainudin Hasan;
Dimas Fajar A;
Muhammad Rayhan Avryandilla
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 15 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8219088
Community development is also followed by increased crime or criminality, as do illegal levies. The need for law enforcement against illegal levies that occurred in community life, because illegal levies occur in various sectors of community life including the trade sector which also includes trades that exist in traditional markets that can involve traders and civil servants. Criminalization of illegal levies is limited to the offenders, so that not all offenders can be charged and punished for illegal levies, because only civil servants or state officials can be given criminal charges against illegal levies. In this research will discuss the implementation of law enforcement on cases of illegal levies that occurred in Bambu Kuning Market conducted by the Head of Market which is a Civil Servants along with factors affecting the occurrence of illegal levies. The research method used is empirical juridical method, a study that examines the behavior of the community arising from interacting with the system of existing norms. So in this research of law to examine the behavior of society, especially merchants will their awareness of the act of illegal levies with primary data collection methods and secondary data through literature and field studies. The method of presenting the data qualitatively in a description of illegal levies and methods of data analysis using descriptive analysis method. The process of law enforcement against the head of Bambu Kuning Market through several parts which is a system that is investigation, investigation and prosecution as well as the judiciary. The system in Lampung State Prosecutor as the party receiving direct reports from the complainants, immediately take action by conducting an investigation in advance, after proven the existence of illegal charges after it conducted an investigation to determine the suspect after the investigation and investigation. This can certainly give effect to prevent further illegal levies by civil servants or state officials.
Analisi Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Kendaraan Bermotor
Muhammad Abi Febriansyah;
Zainudin Hasan;
Ryan Justicia;
Edi Prayitno
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 17 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8321794
Agreement by the parties as a basis for the legal relationship of the agreements that have been approved, which give rise to rights and obligations of the parties. With the expected agreement all of what has been agreed to function normally, but in practice in certain circumstances the exchange of achievement does not always work as it should so that it appears what is called a default. Default is: "A situation where a debtor (debt) does not fulfill or implement the achievements as stipulated in an agreement". A person is declared in default because: Absolutely not meet achievement; achievements which are not perfect; Late meet achievement; and do what is in the agreement are forbidden to do. Default cause problems, such as: When a debtor is declared in default, what the result of a default and how efforts for settlement of default may provide protection for the parties. In order to create what is the purpose of making the agreement, needed a solution that could provide protection for the parties, especially the injured party.
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP UNDANG UNDANG BAGI MASYARAKAT DI LAMPUNG
Zainudin Hasan;
Adinda Nurmaretha Azzahra;
Puput Noviana
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/adv.v1i5.69
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 lalu merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Putusan MK tersebut antara lain memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perpu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Pengolahan data melalui seleksi data, klarifikasi data, dan penyusunan data. Data yang diperoleh ditafsirkan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja tidak efektif untuk di implementasikan terhadap masyarakat beberapa fraksi dan pihak kepolisian pun menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja karena dianggap hanya untuk kepentingan elit saja bukan rakyat.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce
Zainudin Hasana;
Icha Ifa Afifah
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/adv.v1i5.91
In this ever-evolving digital era, consumers can easily purchase goods and services online with just a few clicks. E-commerce transactions offer convenience and accessibility. However, consumers are often exposed to various risks such as product discrepancies, fraud, unauthorized disclosure of personal data, and injustice in dispute resolution. The purpose of this research is to discuss legal protection in e-commerce transactions for consumers. The results of this study are that the provisions in UUPK do not fully accommodate consumer rights in e- commerce transactions. This is because e-commerce has different characteristics from conventional transactions. Some of these characteristics include the absence of direct meetings between sellers and buyers, the use of internet media as a means of transaction, etc.