Articles
Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum
Zainudin Hasan;
Azzahra Bunga Cantika;
Hermita Liana Sari;
Putu Nanda Karenita Indiana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1334
Penelitian ini membahas terkait benturan Sumber Hukum yang ada di Indonesia. Dijelaskan pada Pasal 7 tentang Hirarki Perundang-Undangan bahwa UUD 1945 ialah sebagai acuan Dasar Hukum tertinggi di Indonesia. Namun di Indonesia dikenal dengan budaya dan adat istiadat, untuk itu adanya Hukum Adat di Indonesia yang dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Akan tetapi diketahui bahwa peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dimana yang dimaksud dengan peraturan lebih tinggi ialah UUD 1945. Adanya permasalahan-permasalahan yang masih sering terjadi bahwa pelaksanaan Hukum Adat bertentangan dengan UUD 1945, lalu bagaimana langkah yang perlu diambil apabila Hukum Adat tersebut bertentangan dengan UUD 1945, pertentangan yang disebabkan oleh adanya perkembangan zaman dan peradaban. Oleh sebab itu perlu adanya perharmonisasian terkait kedua sumber hukum tersebut. Maka penelitian ini dibuat menggunakan metode empiris dengan teknik pengumpulan data secara langsung dan normatif dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), hukum adat, teori, buku, untuk dapat dibaca dan kita pelajari bersama.
Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy
Rizka Amallia;
Zainudin Hasan;
Udea Tri Yunita;
Dwi Sinta Wati
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59582/sh.v16i02.724
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diciptakan di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi kejahatan serta menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat. Salah satu contoh kasus dalam penulisan jurnal ini yang memanfaatkan fungsi KUHP ialah kronologi Mario Dandy. Nama Mario Dandy menjadi perbincangan hangat semenjak ia melalukan kasus penganiayaan yang memakan korban demi membela sang kekasihnya yang belum tentu benar. Alasan Mario Dandy tega melakukan itu semua kepada orang yang sebenarnya tidak ia kenal adalah karena ia merasa sang kekasihnya telah diperlakukan tidak sewajarnya oleh sang korban yang dianiaya. Peristiwa tersebut membuat pelaku terjerat hukuman dari beberapa pasal yang ada di KUHP. Kata Kunci: Perkara, Tindak pidana, Penganiayaan
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Memberikan Keterangan Palsu Demi Kepentingan Diri
Zainab Ompu Jainah;
Zainudin Hasan;
Gusti Wahyu Triyadi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2326
Witness testimony according to Article 1 number 27 of the Criminal Procedure Code is one of the means of evidence in a criminal case which is in the form of information originating from a witness regarding a criminal event which the incident was witnessed, heard by oneself, and experienced by oneself accompanied by mentioning reasons and knowledge. That. A false statement under oath is that a person has sworn before giving a false statement or it can also be interpreted that under oath a person gives a statement first and then it is confirmed by oath. There is a case of perjury and perjury that occurred in the jurisdiction of Pesawaran, Lampung province. A defendant has committed the crime of giving false information for his own sake. Factors causing the defendant to commit the crime of providing false information for his own benefit based on court decision number 20/Pid.B/2023/PN Gdt which provided false information in making a report that the loss of 1 (one) motorbike at the Tegineneng Police was a false report. The Defendant was afraid that he would not be able to continue with the monthly installments because the Defendant's motorcycle was still on leasing credit and the Defendant intended that the police report that the Defendant made could be used as a basis for disbursing insurance.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online
Zainudin Hasan;
Incik Daffa Apriano;
Yunika Sari Simatupang;
Amanda Muntari
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 2 No 3 (2023): Juli
Publisher : Universitas Dehasen Bengkulu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37676/mude.v2i3.4153
The current development of information technology has brought people into the era of globalization which gives freedom to everyone in the world to socialize with anyone and wherever they are. The development of misused information technology has led to more modern crimes, namely online gambling using the internet as a means of committing crimes. Gambling is still one of the crimes in Indonesia and is increasingly widespread in cyberspace through online media. The community really supports law enforcement against this online gambling crime. With that in mind, this study aims to find a way out for law enforcement in combating online gambling crimes from the perspective of criminal law and legal responsibility for perpetrators of online gambling crimes based on the perspective of criminal law.
PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MEMAHAMI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Aldi Wiratama;
Ajie Haikal;
Zainudin Hasan
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 14 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8170320
Indeed, regulation has become a hot topic of discussion in recent years. Laws and regulations, which are essentially a collection of regulatory systems designed to maintain a regulated society, frequently result in conflicts—internal conflicts between regulations and external conflicts involving community members and government agencies. Because society is at the beginning and end of a regulation, the study of legal science from the perspective of sociological jurisprudence is a scientific tool that makes sense for analyzing the phenomenon of legal problems in Indonesia. The findings demonstrate that regulatory conflicts arise as a result of the fact that, in practice, procedural and substantive due process of law are frequently ignored when laws and regulations are drafted. One of the main points is that as much public input as possible is required when drafting regulations. Due to a mismatch between the regulations' substance and the community's conditions and requirements, numerous regulations frequently result in conflicts.
Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)
Bambang Hartono;
Zainudin Hasan;
Ismi Rahmawati
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i2.928
AbstrakPra peradilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Sekretariat DPRD Tulang Bawang oleh Polda Lampung yaitu pada tahap pertama dalam pemeriksaan yaitu lidik atau yang disebut juga penyelidikan. Jika sudah terdapat cukup bukti dan diketahui tindak pidananya maka dilanjutkan dengan tahap sidik atau penyidikan. Dalam sidik adapun kewenangan yang dimiliki Kepolisian yaitu yang pertama langkah penindakan, pemeriksaan, dan pemberkasan.Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan yaitu bahwa hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Akibat hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk adalah Proses pengajuan gugatan ke lembaga Praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka telah menghambat proses peradilan, karena pengajuan gugatan Praperadilan yang dilakukan sebelum tahap penuntutan atau Pra-penuntutan Kata Kunci :Akibat Hukum, Putusan, Pra Peradilan, Penetapan Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.
Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT.Tjk)
deska rivaldo;
Bambang Hartono;
Zainudin Hasan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v2i1.550
Pengeroyokan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab pengeroyokan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk pengeroyokan. Pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di masyarakat.Mengingat pengeroyokan ini sudah merajalela dan sering terjadi, di kalangan masyarakat yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu memberikan efek jerah bagi si pelaku. Terkait pengeroyokan terdapat sebuah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Bapak dan Anak kandungnya yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana telah diputus Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 61/Pid/2020/PT.Tjk. Permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka berdasarkan Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan dua pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) Tahun berakhir.
Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum
Zainudin Hasan
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i03.833
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme dan terjadi ketidakmauan penegak hukum, Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis, Hasil analisa menunjukan bahwa faktor faktor yang memengaruhi rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme dan terjadi ketidakmauan penegak hukum adalah faktor internal, seperti adanya tindakan pungli yang dilakukan oleh beberapa oknum penegak hukum untuk mencari keuntungan pribadi dengan alasan agar laporan. dari pelapor dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh oknum penegakhukum tersebut. Penelitian ini bertujuan agar semua penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum sesuai tanggung jawabnya tanpa pandang bulu dan tidak memungut biaya dari pelapor yang sedang mengalami permasalahan hukum. Selain itu diperlukannya peningkatan profesionalisme oleh penegak hukum agar penegak hukum tetap dipercaya oleh masyarakat.
Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung
Zainudin Hasan;
Refi Shely Ristianti;
Elin Novita;
Sarah Uli Ferianti
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 4 (2023): Volume 3 Nomor 4, Juni 2023
Publisher : Faculty of Law Pattimura University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/tatohi.v3i4.1798
Introduction: Silver man is widespread in big cities in Indonesia, such as Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, and Lampung, and is expected to breed in 2020.Purposes of the Research: The purpose of this study is to describe one form of child exploitation, namely the silver man in the city of Bandar LampungMethods of the Research: The research methodology used is a normative legal research methodology.Results of the Research: Based on the results of the study, several children who became silver humans in Bandar Lampung City were reported to have done it on their own accord. Some claim that silver men have agencies that actively recruit them from various regions and place them in specific locations, usually at urban red lights. There are more silver age people who are children than those who drop out of school because these people cannot continue their education because of the weak economy. Some of them are still in school.
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PARKIR SEMBARANGAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA AKES JALAN UMUM
Zainudin Hasan;
Andora Febi Utami;
Yopi Maharani
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1231
Meningkatnya laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kemampuan pemerintahdalam menyiapkan ruang publik memberikan dampak kepada berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah parkir sembarangan di jalan umum. Parkir sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Penggunaan badan jalan untuk tempat parkir yang mengganggu fungsi jalan dilarang oleh undang-undang dan merupakan perbuatan atau tindak pidana yang harus ditegakkan oleh penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi yuridis terhadap parkir sembarangan yang mengakibatkan terganggunya akses jalan umum. Jalanan umum merupakan hak semua masyarakat umum, tidak dapat dikuasai seseorang atau sekumpulan orang. Tindakan merintangi jalanan, menghalangi penggunaan jalan bagi orang lain termasuk sebagai kejahatan dengan diancam pidana. Pemilik kendaraan yang parkir sembarangan dapat di gugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH Perdata, di pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran. Dinas Perhubungan sebagai pengelola perparkiran tertinggi sudah berupaya memperbaiki sistem perparkiran yang ada dengan lebih menyediakan lahan parkir yang bersifat off street, menciptakan palang pintu parkir otomatis, membina masing masing UPT masing masing kecamatan dalam menjalankan tugas, mendata setiap tukang parkir yang ada serta pula menindak parkir sembarangan dengan menderek kendaraan tanpa pandang bulu dan petugas parkir liar sehingga dengan dilakukanya sistem ini dapat menghindari segala penyalahgunaan wewenang