Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.54
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Journal of International Law Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Positum Journal of Law Science Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Hukum Bisnis JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Visi Sosial Humaniora International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Indonesian Journal of International Law Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Jurnal Ilmu Multidisplin EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Journal Publicuho Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal of Law & Policy Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
MAHMUL SIREGAR
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 228 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 228 Documents
Search

 13   14   15   16   17 
Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi Siahaan, Gerald Partogi; Sunarmi, Sunarmi; Ginting, Budiman; Siregar, Mahmul
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.292

Abstract

Penelitian ini fokus pada kajian mengenai tanggungjawab Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas; dan analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 tentang Kepailitan Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Teknik studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas berupa segala hal perbuatan yang tidak melakukan kewajiban Direksi sebagai pengurus PT. Tanggungjawab Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas yaitu dapat dikategorikan dalam bentuk ganti kerugian. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 tentang Kepailitan Perseroan Terbatas terdapat kekeliruan dari sisi tidak diikusertakannya pertimbangan tentang penyebab utama dari terjadinya kepailitan PT. Rasico Industry adalah perbuatan melawan hukum Direksi, sehingga akhirnya persero tidak dapat membayarkan hutang kepada kreditor. Hakim lalai mempertimbangkan Pasal 97 ayat (3) jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang PT, untuk mengikutsertakan tanggungjawab Direksi di dalamnya.
Analissis Yuridis Kewenangan Pembina Memberhentikan Pengurus Dan Pengawas Yayasan Sewaktu-Waktu (Studi Putusan Nomor: 238/PDT/2022/PT SBY) Putri, Zelika Annisa; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania; Harianto, Dedi
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i4.8542

Abstract

Analisis Yuridis Persyaratan Kepemilikan Saham Asing Pada Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Daftar Negatif Investasi Siegfried, Irene Elfira Dewi; Ginting, Budiman; Sunarmi; Siregar, Mahmul
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11486

Abstract

Perkebunan kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Walaupun Indonesia membutuhkan modal asing, penanaman modal asing (PMA) harus tetap memperhatikan kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional adalah dengan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan, mengatur mengenai pembatasan kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit sebesar 95%. Padahal, usaha perkebunan kelapa sawit tidak membutuhkan teknologi tinggi, hanya lahan, pembibitan, dan pemupukan yang notabene sudah dikerjakan sejak zaman kolonial. Namun, dengan adanya Perpres DNI tersebut, Pemerintah membuka keran masuknya investasi asing yang begitu besar. Timbul permasalahan, 1) Persyaratan kepemilikan saham asing pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Daftar Negatif Investasi di Indonesia; dan 2) Dasar pertimbangan dalam menetapkan persyaratan pembatasan kepemilikan saham asing pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dengan kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perpres DNI No. 44 Tahun 2016 merupakan kebijakan pemerintah yang lebih mendukung Penanaman Modal Asing daripada Penanaman Modal Dalam Negeri; dan 2) Dasar pertimbangan dibukanya kepemilikan saham asing sampai dengan maksimal 95% berdasarkan Perpres DNI tersebut adalah kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya hanya dengan mengandalkan PMDN.
Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Kandung Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sagala, Rumanty Fitriana; Ablisar, Madiasa; Siregar, Mahmul; Nasution, Mirza
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11873

Abstract

Setiap suami/ayah dalam rumah tangga dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Suami/ayah atau karena persetujuan atau perjanjian, maka wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak-anak kandungnya tersebut. Secara hukum positif, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah bagi anaknya. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai :1) Pertanggungjawaban seorang ayah terhadap anak- anak kandungnya ditinjau dari hukum positif; dan 2) Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pertanggungjawaban ayah terhadap terhadap anak-anak kandungnya studi kasus putusan pengadilan tentang penelantaran anak. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Medan dan dikumpulkan dengan teknik studi lapangan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian: Dalam kacamata hukum perkawinan, batasan kewajiban dan tanggungjawab orang tua (termasuk ayah) terhadap anak kandungnya dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan. Dalam menerapkan tujuan pemidanaan, tidak semua hakim dapat menggali fakta-fakta hukum yang sebenarnya dalam suatu perkara. Direkomendasikan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interests for the child).
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kasus Kredit Macet pada Bank Bumn Menurut UU Tipikor Siregar, Putra R; Ablisar, Madiasa; Nasution, Mirza; Siregar, Mahmul
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11874

Abstract

Salah unsur pasal tindak pidana korupsi adalah unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks, Bank BUMN/D berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), sampai dengan saat ini masih terdapat 2 (dua) pendapat berbeda mengenai sumber keuangan dari Bank BUMN/D apakah termasuk ke dalam keuangan negara atau termasuk ke dalam keuangan Perseroan Terbatas (PT). Dengan adanya kerancuan tersebut, seyogyanya pihak penyidik tipikor memahami hal ini dengan tidak asal sidik terhadap Bank BUMN/D berbadan hukum PT. Lokasi penelitian dipilih di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena saat ini Kejati Sumut sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet pada Bank BTN Cabang Medan senilai Rp. 39,5 miliar. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai Pertama, pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D kaitannya dengan asas lex specialis derogat legi generalis; dan kedua, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum-normatif bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi lapangan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian: Berdasarkan lex specialis systematische, UU Perbankan harusnya digunakan terkait dengan kasus tindak pidana perbankan yang mengakibatkan kredit macet. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah dengan mengumpulkan barang bukti untuk dijadikan alat bukti yang sah guna dengan alat bukti tersebut ditemukan tersangkanya. Direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik Kejaksaan RI maupun hakim yang menerapkan hukum terhadap kasus-kasus yang dilimpahkan kepadanya, sebaiknya terhadap kredit macet diterapkan ketentuan UU Perbankan. Apabila dalam pemberian fasilitas kredit tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/2019: Bukti Arogansi Institusi Penegak Hukum Purba, M Hadyan Yunhas; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul; Harianto, Dedi
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.8226

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas peraturan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan yang dikaji dalam artikel ini adalah Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Peraturan KPPU No. 4/2019). Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan dengan menginventarisasi berbagai peraturan, jurnal, putusan mahkamah konstitusi, ensiklopedi, dan literatur lainnya untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh, diketahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang memberikan legitimasi kepada KPPU sebagai pembentuk hukum. Oleh karena itu, tindakan KPPU membentuk peraturan yang substansi normanya menganulir hak-hak subjek hukum dengan menentukan bahwa putusan KPPU bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun adalah tindakan yang melebihi kewenangannya (exceed the authority) dan menunjukkan sikap arogansi KPPU sebagai institusi penegak hukum. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi dan juga berbagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi bahwa peraturan KPPU tersebut dapat diajukan uji materi (judicial review) untuk dapat dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat.
Perbuatan Hukum Kurator Dalam Melakukan Penjualan Tanah Dan Rumah Atas Dasar PPJB Dan Menjadi Objek Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No 436/Pdt.Sus-Pailit/2019) Sagala, Liwarny; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Tony, Tony
Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 2 (2023): Journal of Law & Policy Review, December
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v1i2.322

Abstract

In 2009 PT. Sarwo Indah sold one of the housing units in Merapi Regency with Lie Anita (hereinafter referred to as LA). In the process of settling the bankruptcy assets of PT. Sarwo Indah experienced legal problems which later became the focus of this research. As in the Determination of the Supervisory Judge in case Number: 02/Pailit/2011/PN. Commerce. Smg, dated 13 June 2014, one of the contents was the determination of the Curator appointed by PT. Sarwo Indah (in bankruptcy) on behalf of Nasrullah Nawawi. The type of research in this research is normative juridical. This type of research was used because the researcher wanted to examine something related to the curator's legal actions in selling land and houses on the basis of PPJB and becoming the object of bankruptcy. As long as the house certificate that is the object of the PPJB agreement is still in the name of the bankruptcy debtor, the house becomes a bankruptcy debtor. This is based on Article 21 of the K-PKPU Law which explains that bankruptcy covers all of the debtor's assets at the time the decision to declare bankruptcy is pronounced. Application of the Law of the Panel of Judges in Supreme Court Decision No. 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 is appropriate considering the juridical aspect, namely referring to the applicable law, namely assessing the relationship between the function of the curator and the settlement of the bankruptcy estate's assets so that there is no obligation for the Curator to continue the agreement between the Buyer and Seller (in bankruptcy)
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Direksi Pada Kegagalan Pengelolaan Investasi PT. ASABRI Isnaini, Maulida; Sunarmi; Siregar, Mahmul; Lisa Andriati, Syarifah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2128

Abstract

The law gives great authority to directors so that directors have freedom in running the company in order to achieve the company's goals and objectives. For this reason, when running a company, directors are required to always be careful in making decisions. The principle of prudence is part of the board of directors' fiduciary duty which must be implemented by every member of the board of directors. This research is aimed at analyzing the limits of prudence of insurance company directors in placing investments in company funds, as well as the legal consequences and responsibilities of company directors for violating the precautionary principle by making the case of PT. ASABRI as an object of study. This research is descriptive normative legal research with a statutory approach and a case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials collected using literature study techniques and analyzed using qualitative analysis methods. The results of this research found and concluded that legislation does not regulate in detail the limits of the prudential principle of directors in managing investments. However, directors are required to prepare an investment management plan that reflects investment policies and strategies, through a careful and accountable risk analysis and feasibility study process. In the case of the decision of the directors of PT. ASABRI which resulted in losses to PT. ASABRI, can be qualified as an unlawful act because it violates the precautionary principle, which is indicated by the actions of the directors who knew and approved the placement of PT investment funds. ASABRI in a number of companies without going through a risk analysis process and feasibility study. As a result of this violation of the precautionary principle, the directors of PT. ASABRI is personally and jointly responsible for the company's losses.
Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2021: Bukti Mahalnya Keadilan di Indonesia Purba, M Hadyan Yunhas; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul; Dedi Harianto
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v10i2.8807

Abstract

Legal remedies for objections to the decision of the Business Competition Supervisory Commission ("KPPU") submitted to the Commercial Court (formerly the District Court) are the legal rights of the reported business actor who does not accept the decision. This right has been guaranteed in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("UU No. 5/1999") and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("Law No. 11/2020"). The rights guaranteed by the two regulations are human rights as regulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia ("1945 Constitution"), where these rights must, of course, be respected and upheld. This type of research is normative juridical research, which involves taking inventory of laws and regulations, journals, legal principles, encyclopedias, and other literature to be analyzed qualitatively. The results obtained made it known that the norms contained in Article 4 paragraph (1) letter D of Supreme Court Regulation Number 3 of 2021 concerning Procedures for Filing and Examination of Objections to Decisions of the Commission for the Supervision of Business Competition at the Commercial Court ("Perma No.3/2021") became an obstacle for the reported business actor in filing an objection against the KPPU's decision. This is not appropriate and is contrary to the concept of a rule of law.
PELINDUNGAN HUKUM KREDITUR ATAS PERLAWANAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK KETIGA Jannah, Rizki Nurul; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3 (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3.9811

Abstract

The existence of a counterclaim from a third party claiming ownership of the collateral is one of several challenges that are sometimes faced in implementing mortgage rights. The following analysis uses the case between PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk with a third party (Henny Susanti, et al.) as the main discussion to examine the bank's rejection of the implementation of mortgage rights obtained by the third party. With this case analysis, it is hoped that the decision ratio used by the panel of judges can be studied in depth. This research uses legislative and case methods to provide normative and prescriptive legal research. The results of this research result in the conclusion that the regulation of the burden of third party land rights used as collateral for the bank's mortgage rights is equivalent to the burden of the collateral provided by the debtor. The bank can file a police report against the party who misuses the credit application process, and the bank can also file a civil lawsuit as a creditor with mortgage rights who has been harmed by the bank's negligence in determining the mortgage rights of a third party. In its legal analysis, the Panel of Judges at the Tangerang District Court prioritized formal elements. This does not apply to the Panel of Judges who have applied positive law correctly at the appeal, cassation and PK levels.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Abdul Rauf Abdullah, Fauzi Adi Gunawan Adi Saputra Adli Fahmi Lubis, Muhammad Adryansyah, Dony Aflah, Aflah Agnest Elga Margareth Agusmidah Agusmidah Aida Nur Hasanah Aldi Subartono Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amala, Sri Rizky Amanda Serena Amrizal Fahmy Fahmy Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Rian Djajadi Andreas Iriando Napitupulu Angga, Suheri Anthonius Ginting Antonius Leonard Tarigan Aprilyana S., Idha Ardiantha Putera Sembiring Arifiyanto, Joiverdia Ariq Ablisar Ashri Azhari Baeha Aulia, Kevin Aziz, Muhammad Fauzan Azwar, Tengku Keizerina Devi Berliane, Aurelia Binsar Parulian Sitanggang Bismar Nasution Bismar Nasution BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bismar Siregar, Bismar Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BUDIMAN GINTING Cahya Wijaya Calvin Calvin Chairiyah Ella Sari Siregar Chairuna, Tengku Mita Chaniago, Alfajri Muhammad Charles Silalahi Cherdina Efenti Choirun Parapat Choky Permana Hutagalung Chrisintia Sitompul Churairah, Abu Cindy Theresia Br Manurung Ciptawan, Ciptawan CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA Daulay, Harmona Dede Aquari Irawan Surbakti Dedi Harianto Delfani Febryana Lubis Dezky Muji Setyo Diah Ayu Oktriningsih Dwi Putri Rezky Sihite Dwi Rahmawati Ebenezer Simanullang Edy Ikhsan Efendi Tambunan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Elbert, Elbert Elikson Rumahorbo Emya Pratidina Sembiring Endame Suranta Ginting Eri Lukmanul Hakim Pulungan Eric Tanaka Erlinda Vivi Yusanti Evlin Yosephin Natazza Simanjuntak Faisal Akbar Nasution Faisal Anshari Dwana Faradila Yulistari Ferawati Br.Tarigan Fernando Enrico Fermi Partahi Fidelis Haposan Silalahi Fitri Yanni Dewi Siregar Fitri Yanni Dewi Siregar Floraulina Theadora Tarigan Frans Affandhi Fransiska Harahap Freddy VZ. Pasaribu Gunawan, Andrie Gusnia Hanako Hady, Faisal Hafizhah, Annisa Handoko, A.D Hani Riadho Nasution Hanie, Meidina Zulfa Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hendra Adiwijaya Herbert Rumanang Herianto Herianto Herman Brahmana Hery Widijanto Hilbertus Sumplisius M. Wau Hutagalung, Jessica Imelda Putri Idha Aprilyana Sembiring Idris, Siti Hafsyah Ika Wahyuni ILHAM FAUZI Ilham Rohjadina Imanuel Sembiring Imastian Chairandy Siregar Isnaini Isnaini, Maulida Jannah, Rizki Nurul Jelly Leviza John Bert Christian Jonathan Arga Simbolon, Berry Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Julia Agnetha Br. Barus Julisman Julisman Junandar Indra Tongam Panggabean Jusak Tarigan Kaban, Maria Kamaluddin Pane Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Keizerina Devi Azwar, T Khair, Azizan Khairin Ulyani Tarigan Khairul Khairul, Khairul Khoiriah Pane, Melyda Koeswoyo, Josephine Kristi Emelia Pasaribu Laurentia Ayu Kartika Putri Lemmy, Muhammad Ilham Akbar Leonard Pandapotan Sinaga Lesly Saviera Lidia Sinaga Limbong, Henman Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Ikhsan Lubis, Muhammad Abdul Ali Lubis, Tri Murti Lubis, Yeti Meliany Lumban Tobing, Ruth Yiska M Febriyandri Satria M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus M. Iqbal Asnawi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Maha, Rinto Mahmud Mulyadi Malto S. Datuan Manambus Pasaribu Manurung, Doni Freddi Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina, Marlina Marpaung, Ladyta Tahany Reformita Matondang, Edy Syahputra Meisy Kartika Putri Sianturi Melati Fitri Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mona Lamtiur Es. Cape Muhammad Aulia Rizki Agsa Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Haris Muhammad Hendra Razak Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mulhadi, Mulhadi Muniifah, Nur Mutiara Panjaitan Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Anggi Nasution, Zaid Perdana Natasya Sirait, Ningrum Nindyo Pramono NINGRUM NATASYA SIRAIT Nugroho, Nur Nurjannah Siregar Nurjannah, Lia O.K Saidin Oki Basuki Rachmat Omar Akbar Aldian Pinem Parinduri, Hamdani Pendastaren Tarigan Popon Rabia Adawia Pratiwi Damanik, Maristella Puput Dini Lestari Purba, M Hadyan Yunhas Puspa Melati Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Putra, Boni Putra, Hadian Indrawan Putri Angginamora Putri Ayu Pratiwi Putri Nesia Dahlius Putri Pertiwi S, Santika Putri, Zelika Annisa R, Robert Rabithah Nazran Rachmat, Oki Basuki Rafiqi Raissa Avila Nasution Raymond Adytia Depari Rendra Alfonso Sitorus Riadhi Alhayyan Riamor Bangun Ridho Pamungkas Riswan Munthe Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman Rizal, Asyraful Rizki Alisyahbana Rizki Putra, Rahmat Rizkita, Cindy Robert Robert Robert Robert, Robert Robinson Sihombing Roli Harni Yance S. Garingging Romadhon, Sasro Mulya Rosmalinda Rosnidar Sembiring Runtung Runtung Runtung Ryandava Rizky, Tengku Muhammad S, Sunarmi Saddam Shauqi Sagala, Liwarny Sagala, Rumanty Fitriana Saidin Saidin Sandrawati, Erna Sandy, Mahmud Isyac Kurnia Sari Rezeki Indra Saryo Saryo Shawina Widyandarie Sheila Miranda Hasibuan Sherhan Sherhan Siahaan, Gerald Partogi Siegfried, Irene Elfira Dewi Sihombing, Deus Levolt Sihombing, Harafuddin Silitonga, Elia Fransisco SIMAMORA, DANIEL Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Simbolon, Elsa Daniella Simon Simon Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso SINAGA, HENRY SINAGA, SUDARMAN Sinulingga, Tommy Aditia Siregar, Nopi Aryani Siregar, Putra R Sitepu, Deni Randa Sitepu, Runtung Sitorus, Chrismo H Sugirhot Marbun Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Suherman Nasution Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, S Sunarmi, Sunarmi Supandi Surbakti, Evan Seprianta Surtan Harista Muda Hasibuan Surung Aritonang Aritonang Suryani, Rafika Susi Muliyanti Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tan Kamello Tanjung, Muhamamd Dafi Tarigan, Christina Margaretha br Tarigan, Hans Joy Tarigan, Vita Cita Emia Tarsisius Murwadji Taufik Hasudungan Sihotang Taufik Hidayat Lubis Taufik Siregar Tiyana Br. Situngkir, Anggis Tony Tony Tri Murti Lubis Trisna, Wessy Tumpal Utrecht Napitupulu Ucok Yoantha Ujung, Lolonta Gabriella Exaudita Utary Maharany Barus Vina Trinanda Dewi Vita Cita Emia Tarigan Warhan Wirasto Wibowo, Bagus Firman Widodo Ramadhana Wina Wina Windha Yahya Ziqra Yessi Serena Rangkuti Yohana Yohana Yulida, Devi Yuriandi, Agung ZULFAH, INDANA