Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.736
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Journal of International Law Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Positum Journal of Law Science Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Hukum Bisnis JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Visi Sosial Humaniora International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Indonesian Journal of International Law Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Jurnal Ilmu Multidisplin EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Journal Publicuho Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal of Law & Policy Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences PESHUM ULJLS Proceedings International Conference on Economic Business and Social Science
MAHMUL SIREGAR
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 229 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 229 Documents
Search

 14   15   16   17   18 
Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sihombing, Deus Levolt; Nasution, Bismar; Nasution, Faisal Akbar; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2023): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i1.38

Abstract

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan naskah akademik yang baik dan tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Untuk itu, tujuan penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; serta fungsi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah demi tercapainya cita-cita hukum, demi terwujudnya asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Fungsi naskah akademik adalah sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif. Kata kunci: Naskah Akademik, Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan. Abstract Academic texts are research results or legal assessment and other research results are subject to a particular problem that can be scientifically accounted for by setting a short problem, Draft Provincial Regulations, or the District / City Regional Regulation Draft as a solution to the problem and legal requirements of the statutory regulations. To achieve good legislation for people who like and don't know what to do. For this reason, the purpose of this study will be to discuss the background of academic texts in legislation; and the function of academic texts in the formation of legislation. Based on having background research the need for academic texts in the drafting of legislation is for the sake of achieving legal ideals, for the sake of adjudicating the principles of establishing good legislation. The function of an academic text is as a responsible scientific text containing the background, purpose of preparation, goals to be realized, members of the description of the substanti, the material and scope of a safe waters are made, and members of consideration in the context of bathe for the ex-executive and legislative parties. Keywords: Academic Manuscripts, Establishments, Legislation Regulations.
Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia Ciptawan, Ciptawan; Ginting, Budiman; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2023): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i1.39

Abstract

SNI merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara jelas standard dan syarat apa yang harus dipenuhi pelaku usaha, penerapan dan pemberlakuan standar tidak diuraikan secara jelas dan lengkap pengaturannya. Kewajiban SNI secara garis besar diatur dalam UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sedangkan Pengaturan lanjutan diterapkan melalui Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah pertanggungjawaban produk (product liability), sehingga pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mengatur perihal pertanggungjawaban perdata pelaku usaha. Upaya hukum penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (BPSK) atau diajukan langsung kepada peradilan umum berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur perihal penyelesaian sengketa, tetapi UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mengatur perihal tersebut. Kata kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum, SNI. Abstract Indonesian Compulsory Standard (SNI) is the government action to give protection to consumers. Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection does not clearly mention what kind of standard and requirement should be fulfilled by business practitioners, the implementation of standard are not clearly explained, as well with its arrangementCompulsory standards are highlighted under Law No. 20 Year 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, for the further arrangement is implemented under Ministry Regulations and Technical Instructions. Products that do not fulfil compulsory standards can be exposed with product liability, and therefore business practitioners must bear the criminal and the civil liability. The attempt of dispute settlement with the business practitioners as a result of loss caused by products that do not fulfil compulsory standard can be advised through National Dispute Settlement Body or directly to the tribunal court based on voluntarily choices by the conflicted parties. Law No 9 Year 1999 about Consumer Protection regulate the issues of dispute settlement, but Law No. 20 Year 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment does not regulate such issues. Keywords: Consumer, Legal Responsibility, Legal Protection, SNI.
Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Bank Sebagai Instrumen Kejahatan Simamora, Daniel; Mulyadi, Mahmud; Marlina, Marlina; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i1.236

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peranan otoritas jasa keuangan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan bank sebagai instrumen kejahatan, oleh sebab kejahatan pencucian uang (money laundering) mempunyai kaitan yang erat dengan perbankan, dimana harta hasil tindak pidana (predicate crime) ditempatkan pada institusi perbankan, sehingga proses penyamaran hasil kejahatan dapat menjadi clean money secara cepat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara garis otoritas jasa keuangan berperan sebagaimana kewenangannya yang diatur berdasarkan undang- undangri nomor 21 tahun 2011 meliputi kewenangan memberikan izin (right to license), kewenangan untuk mengatur (right to regulate), kewenanganuntuk mengawasi (right to control), kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction) serta kewenangan melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan.
Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Putra, Hadian Indrawan; Purba, Hasim; Siregar, Mahmul; Harianto, Dedi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.297

Abstract

Pengadaan barang dan jasa merupakan elemen penting dalam pembangunan, baik itu untuk program pemerintah, perusahaan, maupun individu guna mendorong pertumbuhan nasional. Proses ini meliputi tahapan persiapan, penentuan, pelaksanaan tender, dan administrasi yang luas. Sumber dana dapat berasal dari APBN atau non-APBN, dengan regulasi yang berbeda untuk BUMN dan perusahaan swasta seperti PT. X. Kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi kunci dalam proses ini, namun sering terjadi ketidakseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, memberikan masukan bagi pemerintah, BUMN, masyarakat, dan kontraktor agar kontrak yang dibuat dapat mencerminkan keadilan sehingga kontrak tersebut menjadi terjamin keabsahannya.
PROTECTION LAW TO VENDORS RELATED TO THE USE OF BEAUTY CONTESTS IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES BY BUMN Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah; Ginting, Budiman; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul
NOMOI Law Review Vol 4, No 2 (2023): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v4i2.17390

Abstract

KPPU stated that 80 percent of tender problems in Indonesia related with beauty contest . Lots of it report as well as case proves that there are no clear rules regarding the implementation of beauty contests in tender arrangements in Indonesia, giving rise to allegations of collusion within them. Example, PT. Pertamina (Persero) and PT. Medco Energi International, Tbk, suspected of having committed collusion. In case According to KPPU, it is a tender process. In its decision, the KPPU stated that PT Pertamina and PT Medco Energi Internasional and Mitsubishi Corporation were proven to be the winners of the beauty contest. This research uses normative juridical research methods that are qualitative in nature. The beauty contest method is vulnerable to irregularities and collusion due to its closed nature and each provider of goods or services/vendors cannot know who their competitors are. And No There is reject measuring Which clear related appointment winner beauty contest Position vendors in beauty contest in BUMN Not yet Enough protected, because there is no clear legal basis for the implementation of procurement of goods and services by BUMN using a beauty contest .
APPLICATION OF ADMINISTRATIVE LAW AS PRIMUM REMEDIUM IN ERADICING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION Maha, Rinto; Ginting, Budiman; Supandi, Supandi; Siregar, Mahmul
NOMOI Law Review Vol 4, No 2 (2023): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v4i2.17413

Abstract

Research on administrative law as the main instrument in eradicating criminal acts of corruption, because of several interesting things, including, the sanctions of imprisonment for special offenses of office crimes in the Dutch Criminal Code since it came into force on March 3 1881 where the law was initially lighter. In the course of more than a hundred years of its use in Indonesia, especially in office crimes (Tipikor), the criminal sanctions applied have become increasingly irrational. Historically, the use of the Dutch Criminal Code began to be applied to colonial territories, with several reconditions to colonial territories which had different sociological aspects, both Suriname and the Dutch East Indies . Hoekoeman Baroe Boewat Indies-Ollanda. This research is normative legal research or what is also known as library research and study of decision documents . The type of approach used in this research is a statutory approach ( statute approach ) carried out by examining all court decisions . The application of State administrative law as the Primum Remedium for eradicating corruption in Indonesia should be implemented in accordance with the spirit of the UNCAC Ratification (United Nations Convention). Against Corruption, 2003) Article 53 that Non-Conviction Based (NCB) Asset Confiscation or Action to return wealth directly can be carried out without punishment.
ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM SURAT PERINTAH KERJA DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH: (Studi Putusan Nomor : 190/PDT.G/2017/PN.BTM dan Putusan Kasasi Register Nomor : 2091 K/PDT/2011) Angga, Suheri; Natasya Sirait, Ningrum; Purba, Hasim; Siregar, Mahmul
Jurnal Hukum Positum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v9i1.7711

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK adalah adalah surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kulitatif. SPK merupakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia. Kata Kunci : Kekuatan Hukum Mengikat dan Surat Perintah Kerja
PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH DAN RUKO TANPA JANGKA WAKTU KAITANNYA DENGAN PENJUALAN OBJEK SEWA MENYEWA OLEH PEMILIK (Studi Kasus Putusan Nomor 362/Pdt.G/2013/PN.Mdn) Ujung, Lolonta Gabriella Exaudita; Purba, Hasim; Siregar, Mahmul
Yustitia Vol. 10 No. 2 (2024): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v10i2.286

Abstract

Land lease agreements and shophouses without a term in Indonesia often cause complex legal problems, especially when the lease object is sold by the owner. This study analyses the case in Decision Number 362/Pdt.G/2013/PN Mdn, which highlights the conflict between the new owner and the tenant in an indefinite lease situation. Using normative juridical research methods with a descriptive approach and qualitative analysis, this study explores the validity and legal protection of indefinite lease agreements, as well as the application of the law by the panel of judges in the case. The results of the study show that although the Civil Code justifies indefinite lease agreements, this practice has the potential to create legal uncertainty. The principle of "koop breekt geen huur" that is supposed to protect tenants is not always applied consistently, especially in the case of indefinite agreements. Court rulings tend to favour new owners' rights over tenants, raising questions about the balance of legal protection. This situation emphasises the need for further legal clarity and a more balanced approach in resolving conflicts between the rights of tenants and new owners in the context of a transition of ownership of leased property.
Juridical Review of the Criminal Act of Corruption in Selling Subsidized Fertilizer to Unauthorized Recipients According to the Definitive Plan for Group Needs by Subsidized Fertilizer Retailers (Case Study in Karo Regency) Sitepu, Deni Randa; Siregar, Mahmul; Alsa, Abdul Aziz
Jurnal Hukum Replik Vol 12, No 2 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v12i2.12838

Abstract

This study examines the problem of misuse of subsidized fertilizers in Indonesia, especially in Karo Regency, with a focus on the distribution mechanism, the application of elements of corruption, and legal protection for disadvantaged farmers. Using a descriptive empirical legal research method, this study found that the distribution of subsidized fertilizers is regulated by Permentan No. 10/2022 and Permendag No. 04/2023, with sales by retail kiosks to unauthorized parties categorized as a criminal act of corruption based on Law No. 31/1999 in conjunction with Law No. 20/2001. Legal protection for disadvantaged farmers includes the right to report cases, file civil lawsuits, and obtain legal assistance from the government. This study concludes that although the distribution mechanism is strictly regulated, irregularities still occur, so that system improvements and stricter law enforcement are needed to ensure that subsidies are on target and protect farmers' rights
RESOLUTION OF DISPUTES IN APPLICATIONS FOR POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS BY EMPLOYEES AGAINST COMPANIES FAILING TO FULFILL THEIR OBLIGATIONS (A Case Study of Decision Number: 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn) Aziz, Muhammad Fauzan; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Robert, Robert
Jurnal Hukum Replik Vol 12, No 2 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v12i2.12839

Abstract

This research examines the use of Postponement of Debt Payment Obligations as an alternative mechanism for resolving disputes between employees and companies that fail to fulfill employees' normative rights. Using a normative legal research method and qualitative analysis, the study explores the legal framework for filing Postponement of Debt Payment Obligations, the dispute resolution process in the Commercial Court, and an analysis of Decision Number 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn. The findings demonstrate that Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations provides a legal mechanism for employees to claim their rights. The Postponement of Debt Payment Obligations process includes debt verification, creditors' meetings, and reconciliation efforts. The analyzed decision highlights the effectiveness of Postponement of Debt Payment Obligations in resolving disputes, resulting in the full payment of employees' rights while giving companies an opportunity to fulfill their obligations. This suggests that Postponement of Debt Payment Obligations can serve as a fair and efficient solution for safeguarding employees' rights.Keywords: Dispute Resolution, Application for Postponement of Debt Payment Obligations, Employees, Companies
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Abdul Rauf Abdullah, Fauzi Adi Gunawan Adi Saputra Adli Fahmi Lubis, Muhammad Adryansyah, Dony Aflah, Aflah Agnest Elga Margareth Agusmidah Agusmidah Aida Nur Hasanah Aldi Subartono Aloysius Dewanto Handoko Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amala, Sri Rizky Amanda Serena Amrizal Fahmy Fahmy Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Rian Djajadi Andreas Iriando Napitupulu Angga, Suheri Anthonius Ginting Antonius Leonard Tarigan Aprilyana S., Idha Ardiantha Putera Sembiring Arifiyanto, Joiverdia Ariq Ablisar Ashri Azhari Baeha Aulia, Kevin Aurelia Berliane Aziz, Muhammad Fauzan Azwar, Tengku Keizerina Devi Binsar Parulian Sitanggang Bismar Nasution BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bismar Nasution Bismar Siregar, Bismar Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BUDIMAN GINTING Cahya Wijaya Calvin Calvin Chairiyah Ella Sari Siregar Chairuna, Tengku Mita Chaniago, Alfajri Muhammad Charles Silalahi Cherdina Efenti Choirun Parapat Choky Permana Hutagalung Chrisintia Sitompul Churairah, Abu Cindy Theresia Br Manurung Ciptawan, Ciptawan CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA Dede Aquari Irawan Surbakti Dedi Harianto Delfani Febryana Lubis Dezky Muji Setyo Diah Ayu Oktriningsih Dwi Putri Rezky Sihite Dwi Rahmawati Ebenezer Simanullang Edy Ikhsan Efendi Tambunan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Elbert, Elbert Elikson Rumahorbo Emya Pratidina Sembiring Endame Suranta Ginting Eri Lukmanul Hakim Pulungan Eric Tanaka Erlinda Vivi Yusanti Evlin Yosephin Natazza Simanjuntak Faisal Akbar Nasution Faisal Anshari Dwana Faradila Yulistari Ferawati Br.Tarigan Fernando Enrico Fermi Partahi Fidelis Haposan Silalahi Fitri Yanni Dewi Siregar Fitri Yanni Dewi Siregar Floraulina Theadora Tarigan Frans Affandhi Fransiska Harahap Freddy VZ. Pasaribu Glen Charlie Karo Sekali Gunawan, Andrie Gusnia Hanako Hady, Faisal Handoko, A.D Hani Riadho Nasution Hanie, Meidina Zulfa Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hendra Adiwijaya Herbert Rumanang Herianto Herianto Herman Brahmana Hery Widijanto Hilbertus Sumplisius M. Wau Hutagalung, Jessica Imelda Putri Idha Aprilyana Sembiring Idris, Siti Hafsyah Ika Wahyuni ILHAM FAUZI Ilham Rohjadina Imanuel Sembiring Imastian Chairandy Siregar Isnaini Isnaini, Maulida Jannah, Rizki Nurul Jelly Leviza John Bert Christian Joiverdia Jonathan Arga Simbolon, Berry Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Julia Agnetha Br. Barus Julisman Julisman Junandar Indra Tongam Panggabean Jusak Tarigan Kaban, Maria Kamaluddin Pane Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Keizerina Devi Azwar, T Khair, Azizan Khairin Ulyani Tarigan Khairul Khairul, Khairul Khoiriah Pane, Melyda Koeswoyo, Josephine Kristi Emelia Pasaribu Laurentia Ayu Kartika Putri Lemmy, Muhammad Ilham Akbar Leonard Pandapotan Sinaga Leslie, Marco Fernaldy Lesly Saviera Lidia Sinaga Limbong, Henman Lubis, Ikhsan Lubis, Muhammad Abdul Ali Lubis, Tri Murti Lubis, Yeti Meliany Lumban Tobing, Ruth Yiska M Febriyandri Satria M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus M. Iqbal Asnawi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Maha, Rinto Mahmud Mulyadi Malto S. Datuan Manambus Pasaribu Manurung, Doni Freddi Marcella Lee Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina, Marlina Marpaung, Ladyta Tahany Reformita Matondang, Edy Syahputra Meisy Kartika Putri Sianturi Melati Fitri Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mona Lamtiur Es. Cape Muhammad Aulia Rizki Agsa Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Haris Muhammad Hendra Razak Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mulhadi, Mulhadi Muniifah, Nur Mutiara Panjaitan Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Anggi Nasution, Zaid Perdana Natasya Sirait, Ningrum Nindyo Pramono NINGRUM NATASYA SIRAIT Nugroho, Nur Nurjannah Siregar Nurjannah, Lia O.K Saidin Oki Basuki Rachmat Omar Akbar Aldian Pinem Parinduri, Hamdani Pendastaren Tarigan Popon Rabia Adawia Pratiwi Damanik, Maristella Puput Dini Lestari Purba, M Hadyan Yunhas Puspa Melati Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Putra, Boni Putra, Hadian Indrawan Putri Angginamora Putri Ayu Pratiwi Putri Nesia Dahlius Putri Pertiwi S, Santika Putri, Zelika Annisa R, Robert Rabithah Nazran Rachmat, Oki Basuki Rafiqi Raissa Avila Nasution Raymond Adytia Depari Rendra Alfonso Sitorus Resmioma Purba Riadhi Alhayyan Riamor Bangun Ridho Pamungkas Riswan Munthe Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman Rizal, Asyraful Rizki Alisyahbana Rizki Putra, Rahmat Rizkita, Cindy Robert Robert Robert Robert, Robert Robinson Sihombing Roli Harni Yance S. Garingging Romadhon, Sasro Mulya Rosmalinda Rosnidar Sembiring Runtung Runtung Runtung Ryandava Rizky, Tengku Muhammad S, Sunarmi Saddam Shauqi Sagala, Liwarny Saidin Saidin Sandrawati, Erna Sandy, Mahmud Isyac Kurnia Sari Rezeki Indra Saryo Saryo Shawina Widyandarie Sheila Miranda Hasibuan Sherhan Sherhan Siahaan, Gerald Partogi Sihombing, Deus Levolt Sihombing, Harafuddin Silitonga, Elia Fransisco SIMAMORA, DANIEL Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Simbolon, Elsa Daniella Simon Simon Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso SINAGA, HENRY SINAGA, SUDARMAN Sinulingga, Tommy Aditia Sitepu, Deni Randa Sitepu, Runtung Sitorus, Chrismo H Sugirhot Marbun Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Suherman Nasution Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, S Sunarmi, Sunarmi Supandi Surbakti, Evan Seprianta Surtan Harista Muda Hasibuan Surung Aritonang Aritonang Suryani, Rafika Susi Muliyanti Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tan Kamello Tanjung, Muhamamd Dafi Tarigan, Christina Margaretha br Tarigan, Hans Joy Tarigan, Vita Cita Emia Tarsisius Murwadji Taufik Hasudungan Sihotang Taufik Hidayat Lubis Taufik Siregar Tiyana Br. Situngkir, Anggis Tony Tony Tri Murti Lubis Trisna, Wessy Tumpal Utrecht Napitupulu Ucok Yoantha Ujung, Lolonta Gabriella Exaudita Utary Maharany Barus Vina Trinanda Dewi Warhan Wirasto Wibowo, Bagus Firman Widodo Ramadhana Wina Wina Windha Yahya Ziqra Yessi Serena Rangkuti Yohana Yohana Yulida, Devi Yuriandi, Agung ZULFAH, INDANA