p-Index From 2020 - 2025
16.418
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Journal of International Law Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Positum Journal of Law Science Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Hukum Bisnis JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Visi Sosial Humaniora International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Indonesian Journal of International Law Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Jurnal Ilmu Multidisplin EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Recht Studiosum Law Review Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal of Law & Policy Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Acta Law Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Branchless Banking Adi Gunawan; Nasution, Bismar; Sunarmi; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2021): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.527 KB) | DOI: 10.56128/jkih.v1i1.11

Abstract

Branchless Banking dalam penelitian ini akan berfokus pada layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) Versi OJK. Tujuannya untuk mengetahui hubungan hukum dan tanggung jawab BRI dan agen, perlindungan hukum terhadap agen dan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier serta didukung oleh data primer. Tehnik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan dengan alat berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. POJK No. 19/POJK.03/2014 telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah branchless banking. Namun POJK tersebut belum efektif dinilai berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana serta budaya masyarakat yang belum mendukung. Praktik Laku Pandai di BRILink pada Bank BRI Unit Gebang Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa masyarakat ataupun agen tidak mengetahui tentang perlindungan hukum yang mereka dapatkan melalui POJK tersebut, sehingga tidak pernah ada laporan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan terkait keluhan nasabah atas layanan branchless banking. Kata Kunci: branchless banking, nasabah, keuangan inklusif , perlindungan hukum Abstract Branchless banking in this research will focusing for branchless banking of Otoritas Jasa Keuangan (Laku Pandai) from OJK. Purpose are for knowing about legal relations and responsibility of the parties, legal protection. This research using methods of normative law that are descriptive analytical. Data consist of secondary data consisting of primary, secondary and tetrtier legal materials and supported by secondary data. Data collection techniques using library study technique and field studies. Collected data is analyzed by qualitative data analysis methods. POJK No. 19/POJK.03/2014 about branchless banking for financial inclusion has provided legal protection for customers of branchless banking. But the POJK is not yet effective assessed based legal substance, legal structure, facilities and infrastructure as well as the culture of society that does not support. Research on practice branchless banking (Laku Pandai) of BRILink at BRI Unit Gebang, show that people or agents do not know about the legal protections they have through the POJK. So there is never a report received by the financial services authority regarding customer complaints of branchless banking services. Keywords: branchless banking, customer, financial inclusion, legal protection
Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan: Analisis Putusan No.915 K/Pdt/2017 dan No.83/Pdt.G/2016/PN.Sby Silitonga, Elia Fransisco; Sunarmi; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2022): Juni
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i2.25

Abstract

Abstrak Peranan Direksi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penghasilan perusahaan sesuai tujuan dan maksud perusahaan. Sebagai organ Perusahaan, direksi dalam menjalankan tugasnya seringkali mengambil keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang dapat terjadi sebagai akibat dari adanya kelalaian dan/atau kesengajaan. Hal ini membawa dampak kepada pertanggungjawaban perdata direksi. Penerapan business judgment rule terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915K/Pdt/2017 terhadap Direksi PT Pegadaian tidak dapat diterima sebab Direksi PT. Pegadaian tidak melaksanakan prinsip good corporate governance yang baik kepada pegawainya sehingga direksi PT Pegadaian wajib memberikan hak pegawainya atas pemutusan hubungan kerja dan melakukan pertanggungjawaban perdata dengan mengganti kerugian pegawainya. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/PN.Sby menjadi legitimasi terhadap penerapan business judgment rule terhadap Direksi PT Santos Sanjaya, dimana penerapan prinsip ini juga tidak dapat diterima oleh pemegang saham minoritas disebabkan Direksi telah melanggar prinsip kepercayaan (fiduciary duty) yang diberikan padanya dan tidak bertindak dengan hati-hati. Kata kunci: Direksi, Business Judgment Rule, Perusahaan, Pertanggungjawaban. Abstract Director plays a very necessary role to improve the company’s profit related to the company purpose and objective. As a company organ, a director might conduct decisions which is not in accordance with its task and function. It could be qualified as a violation which is possibly happen as a result of intentionality and/or negligence. It subsequently would lead the director to personal liability. The application of Business Judgment Rule to the Supreme Court of Indonesian Repubic Decision No. 915K / Pdt / 2017 against the Director of PT Pegadaian is unacceptable because he did not implement the Principles of Good Corporate Governance to his employees so that the Director of PT Pegadaian was obliged to give their employees right as the consequence of the unemployment and to perform civil liability by indemnifying their employees. The District Court of Surabaya Decision No. 83/Pdt.G/2016/PN. Sby became a legitimacy to the application of the Business Judgment Rule against the Director of PT Santos Sanjaya, where the application of this principle was also unaccepted by the minority shareholders because the Director violated the principle of trust (fiduciary duty) given to him and did not act with caution. Keywords: Director, Business Judgement Rule, Company, Liability.
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso; Siregar, Bismar; Siregar, Mahmul; Mahmud Mulyadi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 3 (2022): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i3.30

Abstract

Kejahatan pencucian uang adalah suatu kejahatan yang berdimensi internasional sehingga penaggulangannya harus dilakukan secara kerja sama internasional, prinsip dasar pencucian uang adalah menyembunyikan sumber dari segala pencucian uang dari aktivitas ilegal dengan melegalkan uang tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut uang diisyaratkan disalurkan melalui suatu penyesatan (imaze) guna menghapus jejak peredarannya dan orang-orang yang mempunyai uang tersebut menyalurkan bisnis yang fiktif yang tampaknya sebagai sumber penghasilan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan pencucian uang/money laundering di Pasar Modal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan pencucian uang/money laundering di Pasar Modal adalah melakukan pengaturan dan pengawasan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU OJK. Kata kunci: Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Pencucian Uang. Abstract Money laundering crime is a crime of international dimensions so countermeasures must be made in intemational cooperation, the basic principle of money laundering is to hide the source of all money laundering from illegal activities by legalizing the money. To implement it hinted money channeled through a misdirection (imaze) in order to remove the traces of its circulation and people who have the money to distribute fictitious business appears to be a source of income. For this reason, this study aims to analyze the authority of the Financial Services Authority in handling money laundering in the Capital Market. Based on the results of the study, it was found that the authority of the Financial Services Authority in the handling of money laundering /money laundering in the capital market is regulated and supervised and investigations as provided for in Article 49 paragraph (1) of the FSA. Keywords: Authority Financial Services Authority, Capital Market, Money Laundering.
Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sihombing, Deus Levolt; Nasution, Bismar; Nasution, Faisal Akbar; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2023): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i1.38

Abstract

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan naskah akademik yang baik dan tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Untuk itu, tujuan penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; serta fungsi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah demi tercapainya cita-cita hukum, demi terwujudnya asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Fungsi naskah akademik adalah sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif. Kata kunci: Naskah Akademik, Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan. Abstract Academic texts are research results or legal assessment and other research results are subject to a particular problem that can be scientifically accounted for by setting a short problem, Draft Provincial Regulations, or the District / City Regional Regulation Draft as a solution to the problem and legal requirements of the statutory regulations. To achieve good legislation for people who like and don't know what to do. For this reason, the purpose of this study will be to discuss the background of academic texts in legislation; and the function of academic texts in the formation of legislation. Based on having background research the need for academic texts in the drafting of legislation is for the sake of achieving legal ideals, for the sake of adjudicating the principles of establishing good legislation. The function of an academic text is as a responsible scientific text containing the background, purpose of preparation, goals to be realized, members of the description of the substanti, the material and scope of a safe waters are made, and members of consideration in the context of bathe for the ex-executive and legislative parties. Keywords: Academic Manuscripts, Establishments, Legislation Regulations.
Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia Ciptawan, Ciptawan; Ginting, Budiman; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2023): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i1.39

Abstract

SNI merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara jelas standard dan syarat apa yang harus dipenuhi pelaku usaha, penerapan dan pemberlakuan standar tidak diuraikan secara jelas dan lengkap pengaturannya. Kewajiban SNI secara garis besar diatur dalam UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sedangkan Pengaturan lanjutan diterapkan melalui Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah pertanggungjawaban produk (product liability), sehingga pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mengatur perihal pertanggungjawaban perdata pelaku usaha. Upaya hukum penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (BPSK) atau diajukan langsung kepada peradilan umum berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur perihal penyelesaian sengketa, tetapi UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mengatur perihal tersebut. Kata kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum, SNI. Abstract Indonesian Compulsory Standard (SNI) is the government action to give protection to consumers. Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection does not clearly mention what kind of standard and requirement should be fulfilled by business practitioners, the implementation of standard are not clearly explained, as well with its arrangementCompulsory standards are highlighted under Law No. 20 Year 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, for the further arrangement is implemented under Ministry Regulations and Technical Instructions. Products that do not fulfil compulsory standards can be exposed with product liability, and therefore business practitioners must bear the criminal and the civil liability. The attempt of dispute settlement with the business practitioners as a result of loss caused by products that do not fulfil compulsory standard can be advised through National Dispute Settlement Body or directly to the tribunal court based on voluntarily choices by the conflicted parties. Law No 9 Year 1999 about Consumer Protection regulate the issues of dispute settlement, but Law No. 20 Year 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment does not regulate such issues. Keywords: Consumer, Legal Responsibility, Legal Protection, SNI.
Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Bank Sebagai Instrumen Kejahatan Simamora, Daniel; Mulyadi, Mahmud; Marlina, Marlina; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i1.236

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peranan otoritas jasa keuangan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan bank sebagai instrumen kejahatan, oleh sebab kejahatan pencucian uang (money laundering) mempunyai kaitan yang erat dengan perbankan, dimana harta hasil tindak pidana (predicate crime) ditempatkan pada institusi perbankan, sehingga proses penyamaran hasil kejahatan dapat menjadi clean money secara cepat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara garis otoritas jasa keuangan berperan sebagaimana kewenangannya yang diatur berdasarkan undang- undangri nomor 21 tahun 2011 meliputi kewenangan memberikan izin (right to license), kewenangan untuk mengatur (right to regulate), kewenanganuntuk mengawasi (right to control), kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction) serta kewenangan melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan.
Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Putra, Hadian Indrawan; Purba, Hasim; Siregar, Mahmul; Harianto, Dedi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.297

Abstract

Pengadaan barang dan jasa merupakan elemen penting dalam pembangunan, baik itu untuk program pemerintah, perusahaan, maupun individu guna mendorong pertumbuhan nasional. Proses ini meliputi tahapan persiapan, penentuan, pelaksanaan tender, dan administrasi yang luas. Sumber dana dapat berasal dari APBN atau non-APBN, dengan regulasi yang berbeda untuk BUMN dan perusahaan swasta seperti PT. X. Kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi kunci dalam proses ini, namun sering terjadi ketidakseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, memberikan masukan bagi pemerintah, BUMN, masyarakat, dan kontraktor agar kontrak yang dibuat dapat mencerminkan keadilan sehingga kontrak tersebut menjadi terjamin keabsahannya.
PROTECTION LAW TO VENDORS RELATED TO THE USE OF BEAUTY CONTESTS IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES BY BUMN Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah; Ginting, Budiman; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul
NOMOI Law Review Vol 4, No 2 (2023): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v4i2.17390

Abstract

KPPU stated that 80 percent of tender problems in Indonesia related with beauty contest . Lots of it report as well as case proves that there are no clear rules regarding the implementation of beauty contests in tender arrangements in Indonesia, giving rise to allegations of collusion within them. Example, PT. Pertamina (Persero) and PT. Medco Energi International, Tbk, suspected of having committed collusion. In case According to KPPU, it is a tender process. In its decision, the KPPU stated that PT Pertamina and PT Medco Energi Internasional and Mitsubishi Corporation were proven to be the winners of the beauty contest. This research uses normative juridical research methods that are qualitative in nature. The beauty contest method is vulnerable to irregularities and collusion due to its closed nature and each provider of goods or services/vendors cannot know who their competitors are. And No There is reject measuring Which clear related appointment winner beauty contest Position vendors in beauty contest in BUMN Not yet Enough protected, because there is no clear legal basis for the implementation of procurement of goods and services by BUMN using a beauty contest .
APPLICATION OF ADMINISTRATIVE LAW AS PRIMUM REMEDIUM IN ERADICING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION Maha, Rinto; Ginting, Budiman; Supandi, Supandi; Siregar, Mahmul
NOMOI Law Review Vol 4, No 2 (2023): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v4i2.17413

Abstract

Research on administrative law as the main instrument in eradicating criminal acts of corruption, because of several interesting things, including, the sanctions of imprisonment for special offenses of office crimes in the Dutch Criminal Code since it came into force on March 3 1881 where the law was initially lighter. In the course of more than a hundred years of its use in Indonesia, especially in office crimes (Tipikor), the criminal sanctions applied have become increasingly irrational. Historically, the use of the Dutch Criminal Code began to be applied to colonial territories, with several reconditions to colonial territories which had different sociological aspects, both Suriname and the Dutch East Indies . Hoekoeman Baroe Boewat Indies-Ollanda. This research is normative legal research or what is also known as library research and study of decision documents . The type of approach used in this research is a statutory approach ( statute approach ) carried out by examining all court decisions . The application of State administrative law as the Primum Remedium for eradicating corruption in Indonesia should be implemented in accordance with the spirit of the UNCAC Ratification (United Nations Convention). Against Corruption, 2003) Article 53 that Non-Conviction Based (NCB) Asset Confiscation or Action to return wealth directly can be carried out without punishment.
ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM SURAT PERINTAH KERJA DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH: (Studi Putusan Nomor : 190/PDT.G/2017/PN.BTM dan Putusan Kasasi Register Nomor : 2091 K/PDT/2011) Angga, Suheri; Natasya Sirait, Ningrum; Purba, Hasim; Siregar, Mahmul
Jurnal Hukum Positum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v9i1.7711

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK adalah adalah surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kulitatif. SPK merupakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia. Kata Kunci : Kekuatan Hukum Mengikat dan Surat Perintah Kerja
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Abdul Rauf Adi Gunawan Adi Saputra Adli Fahmi Lubis, Muhammad Adryansyah, Dony Aflah, Aflah Agnest Elga Margareth Agusmidah Agusmidah Aida Nur Hasanah Aldi Subartono Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amala, Sri Rizky Amanda Serena Amrizal Fahmy Fahmy Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Rian Djajadi Andreas Iriando Napitupulu Angga, Suheri Anggraini, Rivo Tri Anthonius Ginting Antonius Leonard Tarigan Antonius, Hendri Aprilyana S., Idha Ardiantha Putera Sembiring Arifiyanto, Joiverdia Ariq Ablisar Ashri Azhari Baeha Aulia, Kevin Aziz, Muhammad Fauzan Azwar, Tengku Keizerina Devi Bagus Firman Wibowo Berliane, Aurelia Binsar Parulian Sitanggang Bismar Nasution Bismar Nasution Bismar Nasution BISMAR NASUTION Bismar Siregar, Bismar Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BUDIMAN GINTING Cahya Wijaya Calvin Calvin Chairiyah Ella Sari Siregar Chairuna, Tengku Mita Chaniago, Alfajri Muhammad Charles Silalahi Cherdina Efenti Choirun Parapat Choky Permana Hutagalung Churairah, Abu Cindy Theresia Br Manurung Ciptawan, Ciptawan CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA Dede Aquari Irawan Surbakti Dedi Harianto Delfani Febryana Lubis Dezky Muji Setyo Diah Ayu Oktriningsih Dwi Putri Rezky Sihite Dwi Rahmawati Ebenezer Simanullang Edy Ikhsan Efendi Tambunan Eka Husnul Hidayati Ekaputra, Mohammad Elbert, Elbert Elikson Rumahorbo Emya Pratidina Sembiring Endame Suranta Ginting Eri Lukmanul Hakim Pulungan Eric Tanaka Erlinda Vivi Yusanti Es. Cape, Mona Lamtiur Faisal Akbar Nasution Faisal Anshari Dwana Faradila Yulistari Ferawati Br.Tarigan Fernando Enrico Fermi Partahi Fidelis Haposan Silalahi Fitri Yanni Dewi Siregar Fitri Yanni Dewi Siregar Floraulina Theadora Tarigan Frans Affandhi Fransiska Harahap Freddy VZ. Pasaribu Hady, Faisal Hanako, Gusnia Handoko, A.D Hani Riadho Nasution Hanie, Meidina Zulfa Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hendra Adiwijaya Herbert Rumanang Herianto Herianto Herman Brahmana Hery Widijanto Hilbertus Sumplisius M. Wau Hutagalung, Jessica Imelda Putri Idha Aprilyana Sembiring Idris, Siti Hafsyah ILHAM FAUZI Ilham Rohjadina Imanuel Sembiring Imastian Chairandy Siregar Isnaini Isnaini Isnaini, Maulida Jannah, Rizki Nurul Jelly Leviza John Bert Christian Jonathan Arga Simbolon, Berry Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Julia Agnetha Br. Barus Julisman Julisman Junandar Indra Tongam Panggabean Jusak Tarigan Kaban, Maria Kamaluddin Pane Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Keizerina Devi Azwar, T Khair, Azizan Khairin Ulyani Tarigan Khairul Khairul, Khairul Khoiriah Pane, Melyda Koeswoyo, Josephine Kristi Emelia Pasaribu Laurentia Ayu Kartika Putri Lemmy, Muhammad Ilham Akbar Leonard Pandapotan Sinaga Lesly Saviera Lidia Sinaga Limbong, Henman Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Ikhsan Lubis, Muhammad Abdul Ali Lubis, Tri Murti Lubis, Yeti Meliany Lumban Tobing, Ruth Yiska M Febriyandri Satria M. Ekaputra M. Ichsan Rouyas Sitorus M. Iqbal Asnawi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Maha, Rinto Mahmud Mulyadi Malto S. Datuan Manambus Pasaribu Manurung, Doni Freddi Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina, Marlina Marpaung, Ladyta Tahany Reformita Matondang, Edy Syahputra Meisy Kartika Putri Sianturi Melati Fitri Melva Theresia Simamora Muhammad Aulia Rizki Agsa Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Haris Muhammad Hendra Razak Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mulhadi, Mulhadi Muniifah, Nur Mutiara Panjaitan Namora*, Ola Fatimah Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Anggi Nasution, Zaid Perdana Natasya Sirait, Ningrum Nindyo Pramono NINGRUM NATASYA SIRAIT Nugroho, Nur Nurjannah Siregar O.K Saidin Oki Basuki Rachmat Omar Akbar Aldian Pinem Parinduri, Hamdani Pendastaren Tarigan Popon Rabia Adawia Pratiwi Damanik, Maristella Puput Dini Lestari Purba, M Hadyan Yunhas Puspa Melati Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Putra, Boni Putra, Hadian Indrawan Putri Angginamora Putri Ayu Pratiwi Putri Nesia Dahlius Putri Pertiwi S, Santika Putri, Zelika Annisa Rabithah Nazran Rachmat, Oki Basuki Rafiqi Raissa Avila Nasution Raymond Adytia Depari Rendra Alfonso Sitorus Riadhi Alhayyan Riamor Bangun Ridho Pamungkas Riswan Munthe, Riswan Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman Rizal, Asyraful Rizki Alisyahbana Rizki Putra, Rahmat Rizkita, Cindy Robert Robert Robert Robert, Robert Robinson Sihombing Roli Harni Yance S. Garingging Rosmalinda Rosnidar Sembiring Runtung Runtung Runtung S, Sunarmi Saddam Shauqi Sagala, Liwarny Sagala, Rumanty Fitriana Saidin Saidin Sandrawati, Erna Sandy, Mahmud Isyac Kurnia Sari Rezeki Indra Saryo Saryo Shawina Widyandarie Sheila Miranda Hasibuan Sherhan Sherhan Siahaan, Gerald Partogi Siegfried, Irene Elfira Dewi Sihombing, Deus Levolt Sihombing, Harafuddin Silitonga, Elia Fransisco SIMAMORA, DANIEL Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni Simbolon, Elsa Daniella Simon Simon Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso SINAGA, HENRY SINAGA, SUDARMAN Sinulingga, Tommy Aditia Siregar, Nopi Aryani Siregar, Putra R Sitepu, Deni Randa Sitepu, Runtung Sitompul, Chrisintia Sitorus, Chrismo H Sugirhot Marbun Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Suherman Nasution Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, S Sunarmi, Sunarmi Supandi Surbakti, Evan Seprianta Surtan Harista Muda Hasibuan Surung Aritonang Aritonang Suryani, Rafika Susi Muliyanti Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tan Kamello Tanjung, Muhamamd Dafi Tarigan, Christina Margaretha br Tarigan, Hans Joy Tarigan, Vita Cita Emia Tarsisius Murwadji Taufik Hasudungan Sihotang Taufik Hidayat Lubis Taufik Siregar Tiyana Br. Situngkir, Anggis Tony Tony Tri Murti Lubis Trisna, Wessy Tumpal Utrecht Napitupulu Ucok Yoantha Ujung, Lolonta Gabriella Exaudita Utary Maharany Barus Viena, Viena Vina Trinanda Dewi Vita Cita Emia Tarigan Warhan Wirasto Widodo Ramadhana Wina Wina Windha Yahya Ziqra Yessi Serena Rangkuti Yohana Yohana Yosephin Natazza Simanjuntak, Evlin Yulida, Devi Yuriandi, Agung ZULFAH, INDANA