Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.771
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Jurisprudentie PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Unram Law Review Hasanuddin Law Review Jurnal Panorama Hukum TANJUNGPURA LAW JOURNAL Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DE'RECHTSSTAAT Jambura Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Hukum Volkgeist Veteran Law Review Jurnal Hukum Positum Pusaka : Jurnal Khazanah Keagamaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris Borneo Law Review Journal Jurnal Medika Hutama Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Judicial Review Amsir Law Jurnal (ALJ) Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat KESANS : International Journal of Health and Science Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Lead Journal of Economy and Administration Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurnal KALANDRA Media Hukum Indonesia (MHI) Journal Social Sciences and Humanioran Review Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Asian Journal of Social and Humanities Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Journal of Law and Legal Reform HUMANIORASAINS Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Sociology and Law Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik International Journal of Social Science and Humanity Pemuliaan Keadilan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Hukum Statuta Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan IPSSJ J-CEKI Jurnal Dinamika Hukum Abdurrauf Science and Society JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Indonesia Media Law Review International Journal of Social Welfare and Family Law HOKI : Journal of Islamic Family Law
Handar Subhandi Bakhtiar
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 100 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 100 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pembuktian Ilmiah VS Alibi: Bagaimana Ilmu Forensik Mengatasi Tantangan Pembelaan pada Kasus Raden Adante Adiatma Nugroho; Handar Subhandi Bakhtiar
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i4.955

Abstract

Scientific evidence has become an important element in modern criminal justice, especially in complex cases such as Raden Adante, where alibis are used as the main defense strategy to undermine forensic evidence. In this case, scientific methods such as DNA analysis, digital traces, and toxicology examination succeeded in breaking the defendant's alibi. This research examines how scientific evidence can overcome the challenges of alibi strategies which are often used to confuse the investigative process. This study shows that accurate and standardized forensic evidence is able to objectively confirm the presence of the defendant at the scene of the crime, thereby strengthening fair and effective law enforcement efforts. The research uses a juridical-normative approach with qualitative analysis, examining regulations, legal doctrine, and expert views to assess the role of scientific evidence in dealing with alibi defenses.
Peran Digital Forensik dalam Upaya Melacak Hasil Tindak Pidana Korupsi yang diubah dalam Bentuk Bitcoin Riyanto Riyanto; Handar Subhandi Bakhtiar
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v1i4.324

Abstract

The rapid development of technology has facilitated daily human activities, one of which is the existence of digital financial systems for transactions and investments, with Bitcoin being one of the products of digital currency. The purpose of this research is to carefully examine and analyze the role of digital forensics in efforts to trace the proceeds of corruption crimes that have been converted into Bitcoin. The legal research method used is a normative juridical approach, conducting research on library materials and utilizing the Statute Approach and Case Approach. The results of the research conclude that digital forensics is an important process in legal investigations involving the identification, collection, analysis, and preservation of digital evidence from electronic devices.
PEMBUKTIAN ILMIAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: PERAN ILMU FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM Rakhbir Singh; Handar Subhandi Bakhtiar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6721

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dan sering kali menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran ilmu forensik dalam pembuktian ilmiah terhadap kasus korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kualitatif terhadap studi kasus serta wawancara dengan ahli forensik dan penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik-teknik forensik, seperti analisis data keuangan, pemeriksaan dokumen, dan pengumpulan bukti digital, dapat meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam proses penyidikan. Selain itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan ahli forensik terbukti efektif dalam mengungkap fakta-fakta yang sulit teridentifikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ilmu forensik dalam penegakan hukum tidak hanya memperkuat pembuktian dalam kasus korupsi tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan kapasitas SDM dan memanfaatkan teknologi modern untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERANAN ALAT BUKTI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH: (Study Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN RGT) Tulus Mampetua Lumban Gaol; Handar Subhandi Bakhtiar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i3.7321

Abstract

Pemalsuan merupakan tindak kejahatan yang melibatkan unsur ketidakjujuran atau kepalsuan terhadap sesuatu, yang terlihat seakan-akan benar, padahal kenyataannya bertentangan dengan dakta sebenarnya. Pemalsuan ijazah merupakan tindakan kejahatan yang tidak hanya merugikan individu maupun institusi pendidikan, tetapi juga dapat merusak integritas sistem pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, tindak pidana pemalsuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memerlukan pembuktian yang kuat agar pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai. Pembuktian dapat dilakukan dengan menyertakan alat bukti yang sesuai, salah satunya adalah bukti forensik. Alat bukti forensik, seperti pemeriksaan dokumen secara ilmiah, dapat membantu mengidentifikasi unsuk kepalsuan dalam ijazah yang dipalsukan. Adapun tujuan dan sekaligus sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana peran alat bukti forensik dalam proses penyelidikan dan pengadilan, serta relevansinya dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah. Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peranan alat bukti forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan ijazah sangat penting dan relevan untuk dapat di pergunakan dalam proses penyelidikan dan pengadilan.
Breaking The Cycle: Reforming Indonesia’s Justice System to Prioritize Victim-Centered Solutions Amriyanto, Amriyanto; Alting, Husen; Bakhtiar, Handar Subhandi; Putra, Grahadi Purna
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24, No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.3.5129

Abstract

This study examines the role and position of crime victims within Indonesia's criminal justice system, highlighting their marginalization and the limitations of the current framework. Victims are often relegated to the role of evidence providers, sidelining their rights and needs while exposing them to risks such as retaliatory actions and psychological trauma. The system's emphasis on punitive measures for offenders fails to adequately address the suffering of victims, perpetuating their exclusion from meaningful participation in justice processes. The research employs a normative legal method, drawing on statutory and conceptual approaches alongside legislative analyses and secondary data, to explore restorative justice as a viable solution. Restorative justice offers a balanced, inclusive model that involves victims, offenders, and their families in collaborative decision-making. This approach not only addresses victims’ needs and aspirations but also reflects Indonesia’s cultural values of kinship and social harmony. It emphasizes fairness by holding offenders accountable in a manner proportionate to their capacity, while promoting victim rehabilitation and community reconciliation. Findings demonstrate the potential of restorative justice to mitigate systemic challenges, enhance victim involvement, and create outcomes aligned with societal values. The novelty lies in advocating for restorative justice as a culturally congruent and legally viable alternative to the prevailing adversarial system. By prioritizing victim-centered justice, this approach fosters a more humane and effective criminal justice process, ensuring that justice serves all stakeholders equitably.Keywords: Criminal Justice System; Restorative Justice; Victims.
Peranan Bukti Digital Forensik dalam Pembuktian Penganiayaan Berat Berencana Kasus Terdakwa Mario Dandy Satriyo Dkk Terhadap David Ozora Alawiyah, Suryani; Bakhtiar, Handar Subhandi
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2407

Abstract

Kasus Mario Dandy Satriyo memperlihatkan kehadiran bukti digital / elektronik membuat terang perkara tersebut sehingga meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Bukti digital forensik menjadi salah satu alat penting dalam proses pembuktian kasus-kasus kriminal, termasuk penganiayaan berencana sebagaimana asus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satriyo dan rekannya terhadap David Ozora menjadi contoh nyata bagaimana bukti digital dapat berperan dalam proses peradilan pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana peranan bukti digital forensik dalam pembuktian penganiayaan berencana? dan bagaimana bukti digital dapat membantu dalam membangun konteks dan kronologi kejadian. Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan mengumpulkan data dari bahan hukum yang berisi berbagai aturan hukum normati kemudian didapatkan hasil bukti digital forensik memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian, terutama dalam kasus penganiayaan berencana seperti yang terjadi pada terdakwa Mario Dandy Satriyo dkk terhadap David Ozora yakni dalam kasus ini, analisis terhadap bukti digital seperti pesan teks, rekaman video, dan jejak digital lainnya menjadi kunci dalam mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Pentingnya Digital Forensik sebagai Upaya untuk Menganalisa Barang Bukti Elektronik Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Rosmaida, Erviyanti; Bakhtiar, Handar Subhandi
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2521

Abstract

The purpose of this study is to review and analyze digital forensic regulations in the process of proving criminal acts in court, and to review and analyze how the implementation of digital forensic examinations as an effort to analyze electronic evidence against the process of proving criminal acts of information and electronic transactions. Then the research method used is the normative legal method. Normative legal research is carried out by examining the regulations in positive law which are researched normatively to be used as a source of legal material. In its preparation, the author obtained data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary legal materials are obtained from laws and regulations and other regulations in force in Indonesia, secondary legal materials are obtained from books, journals, and the internet as supporting materials, and tertiary legal materials are obtained from the Big Indonesian Dictionary (KBBI), encyclopedias, and others. The results of the study show that digital forensic science plays an important role in the proof process. Regarding valid evidence, it is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which stipulates 5 (five) types of valid evidence in criminal procedure law, namely: witness statements, expert statements, letters, clues, and statements from the accused. Then, digital forensics has an important role in the process of proving a crime. With this, its position not only strengthens the charges that have been filed against the accused, but is also intended to catch the perpetrators of the crime. Digital forensics plays an important role in the process of proof. In the process of proof, in general, digital forensics has five stages, namely: Identification, preservation, analysis, data reduction and filtering, and reporting. Identification is the first stage carried out in order to find out the location of the evidence and how the evidence is stored. After going through these stages, the next stage is preservation. Data preservation is a step taken to ensure that the data that has been obtained has been stored and secured to maintain the authenticity of the evidence. After the data has been successfully obtained, the next step is to analyze the data. The analysis stage in this case refers to interpretation and reconstruction in order to draw conclusions about the evidence that has been collected. After conducting the analysis, the next stage is data reduction and filtering.
Tindak Pidana Pencurian Anak Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak : Studi Kasus Putusan Nomor : 9/PID SUS.A/2019/PN.BKL Erva Yunita; Handar Subhandi Bakhtiar
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i1.651

Abstract

The author in writing raised the case on Decision Number: 9/Pid.Sus.A/2019/PN.Bkl, where the defendant Ropik Bin Sukkur was found guilty of committing the crime of theft of a blue and white Beat motorcycle for his actions, the defendant was sentenced to 3 (three) years. three) months and did not get a diversion attempt. For this reason, the author will examine how the criminal imposition of criminal acts of theft of article 363 of the Criminal Code committed by minors in terms of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and how the judge's considerations in imposing a crime against the perpetrators of the crime of theft of article 363 of the Criminal Code in terms of the perspective of restorative justice, the research method used in this author is the normative juridical method of library law research carried out by researching library materials or secondary data, sentencing refers to the theory of relative punishment where the purpose of sentencing is as a means of improvement for the accused. itself, while the judge's considerations refer to two aspects, namely juridical and non-juridical aspects, juridical aspects refer to Article 362 of the Criminal Code and noin juridical refers to mitigating and aggravating matters.
Peranan Bukti Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang Ishma Safira; Handar Subhandi Bakhtiar
Pemuliaan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): October : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v1i4.192

Abstract

The crime of counterfeiting counterfeit money often occurs in Indonesia. Various policies through laws and implementing regulations have been issued, but these crimes always occur. One of the processes of proving the crime of counterfeiting money is using forensic science, therefore, the author is interested in analyzing what is the role of forensic evidence in proving the crime of counterfeiting money? In this research, the type of research used is normative research using a conceptual approach (conceptual approach) and legislation (legislative approach) related to forensic science. The results of the research explain that forensic evidence plays an important role in the investigation process and ultimately the judge can determine what crime the defendant deserves, forensic evidence is one of the pieces of evidence that perfects previous or other evidence as explained in Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 187 letter c KUHAP. The author's suggestion from the conclusions obtained is that investigations into criminal cases of money counterfeiting should always use forensic laboratory tests to obtain accurate evidence.
ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Yuliana, Adelia; Tuasalamony, Adzra Ardelia; Al Fath; Parhusip, Alizcia Dora; Febriani, Anggie; Bakhtiar, Handar Subhandi
Jurnal Hukum Statuta Vol 3 No 2 (2024): Volume 3, Nomor 2, April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v3i2.9095

Abstract

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 is considered to have a conflict of interest due to the involvement of Chief Justice Anwar Usman's family with one of the parties, raising doubts about the court's independence and integrity. This study aims to examine the impact of this decision on public perception and trust in the Constitutional Court. Using empirical legal research with an interdisciplinary and conflict approach, the study distributed online questionnaires through Google Forms to explore the impact of that Decision on public perception and trust. The results indicate that the decision to set the minimum age limit for presidential and vice-presidential candidates at 40 years old has a significant impact on the level of public trust in the Constitutional Court. The Spearman correlation test shows a very strong and significant relationship, with a coefficient of determination of 0.780, indicating that 78% of the variability in the level of public trust can be explained by this decision. However, there is still 22% variability influenced by other factors that need to be studied further to get a more complete picture of public trust in the Constitutional Court.
Co-Authors A, Biyandra Timothee Abdul Haris Nafis Abdul Kholiq Abdul Kholiq Abdul Kolib Abidahsari, Irma Achmad, Dirga Adfiyanti Fadjar Adhyarsa, Bayu Aji Adiatma Nugroho Adiesty S.P. Syamsuddin Adinda Kusumaning Ratri Aditama Candra Kusuma Adityarahman, Dimas Afifa, Erina Nur Agustanti, Rosalia Dika Aisyah Nurhalizah Aji Lukman Ibrahim Al Fath Al Fath Alawiyah, Suryani Albert Sintong Limbong Amriyanto Ananta, Muhammad Daffa Angel Evelin Saragih Sitio Anggita Fitriyani, Jeanny Anni Alvionita Simanjuntak Ariel Lois Arofah, Muhammad Nouval Asriadi Asriadi Atik Winanti Aulyanti, Davina Dewi Ayu Diah Rahmani Azizah Arfah Bachrong, Faizal Bakhtiar, Handina Sulastrina Bambang Waluyo Barlean, Sereno Khalfan Beniharmoni Harefa Budiman, Jodhy Farrel Cahyaningsih, Rohmah Dwi Cahyasabrina, Ghea Tyagita Christiansen, Nicholas Christloy Totota Karo-Karo Cynthia, Agnes Darmawati Darmawati Davina Dewi Daya Nur Pratama Desthabu, Meurina Deviana Cahya Fitri Diah Ayu Wulandari, Diah Ayu Diani Sadiawati Dwiastuti, Winda Enina Wika Vetricha Wulandari Erlyani, Rizka Erva Yunita Fakhrurrozi Fakhrurrozi Falevi, Yunizar FANDY GULTOM Fattah, Akhmad Kautsar Febriani, Anggie Feby Welgaputri, Feby x Fil'Awalin, Hanif Geraldine, Mohammad Al Rainer Gilang Bhaswara, Nadhif Halomoan, Febrian Hamid, Abd. Haris Handoyo Prasetyo Hanifa Muslimah, Rifa’at Hanna Wijaya Hanna Wijaya Hendra Parulian Heru Suyanto Hilda Novyana Husen Alting Ibrahim, Kayode Muhammed Ilyas Rahman Imran Imran Indiyarto, Fadhil Muhammad Irwan Triadi Ishma Safira Iwan Erar Joesoef Jeanny Anggita Fitriyani Jimmi Dohar Pandapotan Kayode Muhammed Ibrahim Khoyron Nasir, Tomi Kunthi Tridewiyanti Ligina Tesalonika M. Rizki Yudha Prawira Maddussila, Samsu Alam Manga Patila Maniari, Elsa Maria Yohana Marif Marif, Marif Marito, Eugina Evita Maryanto Maryanto Marzuki, Fathur Masse, Syukri Maulida Fitriani Michelle Angelika S Milda, Nofi Mochammad Ferdinan Adzhani Muhammad Fauzan Muhammad fauzan Muhammad Ikbal Muhammad Naufal, Muhammad Muhammad Yunus Idy Musran, Andi Mustawa, Mustawa Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nada Syifa Nurulhuda Naufal Nabiil Ridwansyah Novianti Novianti Nurhaedah Nurhaedah Nurhaedah Nurhayati Mardin Nurul Miqat Parhusip, Alizcia Dora Phuoc, Jeong Chun Pradipta Prihantono Prayitno Imam Santosa Purba, Hotmaita Arta Putra, Grahadi Purna Putri Eriana, Nadhifa Rafif Sani Rafika Nur Raka Haikal Anfasya Rakhbir Singh Ratu Ratna Korompot Respati, Adnasohn Aqilla Rio Wirawan Riyanto Riyanto Riyanto Riyanto Rosita Miladmahesi Rosmaida, Erviyanti Safa Mutiara, Ayu Safitri, Nadila Safrin Salam Salma Agustina Salma Agustina Samsu Alam Maddussila Sandra Amelia Setya Abrilrizky, Haryadian Siregar, Karina Josephine Situmeang, Zefanya Angelica Slamet Tri Wahyudi Sofyan Sauri Suci Maharani, Asari Suherman, Suherman Sulthoni Ajie Sahidin Sunardi Purwanda Suyanto, Heru Syabilal Ali SYAHRUL RAMADHAN, MUHAMMAD Syamsuddin, Adiesty Septhiany Prihatiningsih Syamsul Hadi Tarisa Sabrina, Fadiah Tasya Darosyifa Tri Bowo Hersandy Febrianto Tuasalamony, Adzra Ardelia Tulus Mampetua Lumban Gaol Vedita Akbar Virna Amalia Nur Permata Welgaputri, Feby Witasya Aurelia Sulaeman Wulandari, Vidia Ayu Yana Sylvana Yohanes Firmansyah Yuliana Yuli Wahyuningsih Yuliana, Adelia Zahra, Lintang Aulia Zain, Abyan Zanubiya, Siti Syafa Az