Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
15.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HAYATI Journal of Biosciences Hemera Zoa Jurnal Sain Veteriner Buletin Peternakan Jurnal Veteriner LAW REFORM Novum : Jurnal Hukum Journal of Politic and Government Studies El-Hayah : Jurnal Biologi Teknobuga : Jurnal Teknologi Busana dan Boga Arena Hukum STOMATOGNATIC- Jurnal Kedokteran Gigi Indonesian Journal of Biotechnology Jurnal Kesehatan Gigi REFLEKSI EDUKATIKA OPERATION EXCELLENCE: Journal of Applied Industrial Engineering Food Science and Culinary Education Journal Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Padjadjaran Journal of Dentistry Animal Production : Indonesian Journal of Animal Production JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis) Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Sciences) JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Jambura Law Review Abdimas Universal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jamak; jurnal administrasi manajemen dan kepemimpinan Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Jurnal Hukum Lex Generalis Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development (IJECSED) Jurnal Sains Boga Unram Journal of Community Service (UJCS) JURNAL TEKNIK INDUSTRI JURNAL ABDI MASYARAKAT INDONESIA (JAMIN) Jurnal Kedokteran Hewan Rumphius Pattimura Biological Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Innovative and Creativity Journal of Law and Legal Reform
PUDJI ASTUTI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 184 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 184 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implementasi Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya ABID BUDIMAN, ZAKI; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30192

Abstract

Abstrak Penyandang Disabilitas diberi Regulasi khusus terkait SIM D untuk berkendara dan berlalu lintas. namun dalam praktiknya masih ditemui hambatan dan kendala dalam proses perolehan SIM D, sehingga sebagian dari mereka masih belum memiliki SIM D sebagai lisensi untuk berkendara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Implementasi Perolehan SIM D bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya, dan 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam proses Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yuridis empiris karena meneliti perilaku Penyandang Disabilitas dalam memeperoleh SIM D dan hambatan dalam prosesnya. Lokasi penelitian berada di Satpas Colombo Surabaya. Pengumpulan Data menggunakan Teknik wawancara dengan informan terkait dengan penelitian yang diteliti. Selanjutnya hasil data di analisis secara kualitatif untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembuatan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya relatif sama dengan proses pembuatan SIM umum. 2) hambatan yang ditemui dalam perolehan SIM D di wilayah Surabaya adalah: a) minimnya pengetahuan mengenai tata tertib berlalu lintas dari pihak Disabilitas, dan b) kendaraan dari pihak Disabilitas dianggap belum memenuhi spesifikasi yang ditentukan pihak satpas Colombo. Kata kunci: implementasi, disabilitas, Perolehan SIM D
Studi Putusan Nomor 273/PID.B/2018/PN BJN Tentang Tindak Pidana Pencurian Terhadap Faktor Yang Memepengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Satu Tahun ANGESTI RAHAYU, DIAN; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30198

Abstract

Tindak pidana pencurian di Bojonegoro semakin marak terjadi. Mulai dari kerugian terbesar hingga kerugian terkecil. Di Bojonegoro hakim dalam memutus tindak pidana pencurian rata-rata menjatuhkan hukuman di bawah satu tahun. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah satu tahun terhadap tindak pidana pencurian di Bojonegoro. Hakim di Indonesia dalam menjatuhkan pidana menganut asas “the persuasive of presedent“ yang menurut asas ini hakim diberi kebebasan dalam memutus suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim terdahulu, dan juga menganut asas “the binding force of presedent“ dimana seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konsep. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya.Teknik analisis adalah teknik dokumenter yaitu dengan mengumpulkan telaah arsip atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian, berdasarkan pertimbangan pada pokoknya memperhatikan kesalahan terdakwa serta niat terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian, menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana selama 10 bulan tersebut adanya unsur yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain, dan unsur meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menikmati hasil perbuatannya. Kata Kunci: Pencurian, Pertimbangan hakim, Pidana ≤ 1 Tahun
Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban) HAWA, SITI; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30199

Abstract

Narapidana Lansia yang menjadi warga binaan di dalam Lapas Kelas IIB di Tuban Jawa Timur termasuk cukup banyak.Ada sekitar 114 orang narapidana lansia yang masuk sejak tahun 2016-2018. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Lapas Tuban, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada narapidana Lansia termasuk pidana penjara jangka pendek. Yaitu rata-rata enam bulan atau enam bulan kebawah. Dilihat dari segi usia yang sudah tidak muda lagi dan ditambah dengan kondisi fisik lansia tersebut maka dengan dijatuhinya pidana penjara pada mereka, mereka mampu melaksanakan pembinaan secara maksimalatau tidak sehingga tujuan pemidanaan menjadi tercapai. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas IIB Tuban dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan tersebut sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, bahwa pembinaan yang dilakukan pada narapidana lansia di Lapas Kelas IIB tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan kendala yang dihadapi petugas Lapas dalam melakukan pembinaan pada narapidana lansia yaitu faktor fisik narapidana lansia itu sendiri dan faktor petugas yang kurang mencukupi sehingga pelaksanaan beberapa program pembinaan tidak dilaksanakan. Pidana penjara yang dijatuhkan menjadi kurang bermanfaat karena narapidana lansia tidak merasakan penjeraan dan perubahan dalam dirinya. Saran bagi pemerintah agar menentukan suatu program pembinaan khusus bagi narapidana lansia.Untuk penegak hukum, lansia yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diberi hukuman lain seperti pidana bersyarat atau denda. Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana Lansia, Pidana Penjara Jangka Pendek
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKAITAN DENGAN PUNGUTAN DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA SURABAYA Calista, Winna Dhara; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30887

Abstract

Salah satu tujuan negara Indonesia yaitu memajukan pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun masa depan generasi muda penerus bangsa. Sesuai dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional apabila pemerintah dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menimbulkan adanya berbagai macam bentuk pungutan seperti biaya bulanan, biaya remedial, dan sebagainya yang terjadi dalam lingkungan sekolah di kota Surabaya. Hal ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pungutan yang terjadi dalam lingkungan sekolah pada proses belajar mengajar di wilayah Surabaya termasuk dalam pungutan liar serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif. Pungutan pada saat proses belajar mengajar yang terjadi dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya dapat dikatakan sebagai pungutan liar dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pengawasan pungutan dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya tidak berjalan maksimal akibat sistem pengawasan dilaksanakan apabila diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang pengawasan pungutan dalam lingkungan sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kata Kunci: Sekolah, Pengawasan, Pungutan, Pelanggaran
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 153/PID.B/2016/PN.JBG DIKAITKAN DENGAN PERKARA PENCURIAN DENGAN KERUGIAN DI BAWAH RP.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) handoyo, setyo medy; astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30945

Abstract

Abstrak Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG sudah sesuai dengan proses acara pemeriksaan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG yang tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG sudah sesuai dengan proses acara pemeriksaan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan untuk mengetahui juga bagaimana konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG yang tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau doktrinal karena penelitian ini menganalisis putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan peraturan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah dan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hokum primer, sekunder dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif . Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bawa Putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Karena dari awal pihak kepolisian dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan ketua pengadilan memproses kasus tersebut sebagaimana layaknya acara pemeriksaan biasa dikarenakan aparat penegak hukum kurang mempertimbangkan unsur peraturan yang relevan dan unsur nilai kerugian sehubungan dengan kasus pada Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG. Kemudian status Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG tetap berkekuatan inkrah dan sah walaupun tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Hal ini didasarkan pada Pasal 234 KUHAP yang berbunyi apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat 2  telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tersebut. Karena pada asasnya sebuah perkara yang telah diputuskan oleh hakim harus tetap dianggap benar, berdasarkan asas hukum res judicata pro veritate habeteur yang memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Kecuali  para pihak yang berpekara mengajukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan tersebut. Kata kunci : Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG, kerugian, Pencurian ringan,Acara Cepat, Upaya Hukum. Abstract The problem raised in this study is whether the decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is in accordance with the examination process in PERMA Number 2 of 2012 and how the juridical consequences of the decision Number 153 / PID.B / 2016 / PN. JBG who did not pay attention to the provisions of PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and Fines in the Criminal Code. The purpose of this study is to determine whether Decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is in accordance with the examination process in PERMA Number 2 of 2012 and also to find out how the juridical consequences of the decision Number 153 / PID.B / 2016 / PN.JBG who did not pay attention to the provisions of PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code.This type of research used in this study is the type of normative or doctrinal research because this study analyzes court decisions that are not in accordance with regulations. The approach used is the statutory, historical and case approach. The types of legal materials used are primary, secondary and other legal materials. This study uses prescriptive analysis techniques.The results of the discussion in this study indicate that the Decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is not in accordance with the provisions of the Supreme Court Regulation No. 2/2012 concerning the Adjustment of Limits on Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code. Because from the beginning the police in this case were investigators, public prosecutors and court chiefs to process the case as is the case for an ordinary examination because law enforcement officials did not consider the relevant regulatory elements and the element of loss value in connection with the case in Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG. Then the status of Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG is still valid and valid although it does not pay attention to the provisions of PERMA Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and Amount of Fines in the Criminal Code This is based on Article 234 of the Criminal Procedure Code which reads if the period of time referred to in Article 233 paragraph 2 has passed without a request for appeal being filed by the person concerned, the person concerned shall be deemed to have accepted the decision. Because in principle, a case that has been decided by a judge must still be considered true, based on the principle of legal res judicata pro veritate habeteur which means that the judge's decision must be considered true. Unless the parties who filed the case filed a legal effort to correct the decision. Keywords: Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG, loss, light theft, fast show, legal remedy.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Manipulasi Hasil Pertandingan Dalam Persepakbolaan Indonesia Erganto Jai, Alfansyi Maximilano; Astuti, Pudji; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31108

Abstract

AbstrakSepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak penggemar di setiap negara, termasuk di Indonesia. Sepakbola di Indonesia pada saat ini telah menjadi salah satu sarana komoditas ekonomi dengan diselenggarakannya kompetisi-kompetisi sepakbola oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia sebagai induk organisasi persepakbolaan di Indonesia. Sepakbola sebagai salah satu cabang olahraga yang populer mengakibatkan munculnya pihak-pihak yang memanfaatkannya sebagai ladang untuk menghasilkan keuntungan pribadi dengan mengesampingkan prinsip fair play atau kejujuran dalam berolahraga yang biasa disebut dengan manipulasi hasil pertandingan. Manipulasi hasil pertandingan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan agar salah satu tim yang sedang bertanding bermain untuk kalah atau dikalahkan. Perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dilakukan oleh bandar judi bermodal besar yang memiliki tujuan untuk dapat memenangkan pasar taruhan. Bandar Judi dalam melakukan perbuatan manipulasi hasil pertandingan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu menemui langsung para target atau meminta bantuan kepada agen yang dapat membantunya dalam menemukan para target. Para agen ini yang nantinya akan mencari target yang dapat membantunya melakukan manipulasi hasil pertandingan dengan cara menawarkan atau menjanjikan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis kepada seseorang yang memiliki wewenang dalam persepakbolaan di Indonesia dan/atau seseorang yang terlibat secara langsung dalam sebuah pertandingan, seperti wasit, pemain, pelatih, dan lain-lain.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana suap dan untuk mengetahui apakah hukum pidana yang berlaku di Indonesia dapat diberlakukan kepada para pelaku manipulasi hasil pertandingan sepakbola  yang berasal dan berada di luar Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Permasalahan pada penelitian ini dianalisa dengan menggunakan cara preskriptif.Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindak pidana suap dengan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan hukum pidana di Indonesia dapat diberlakukan kepada para pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang berasal dan berada dari luar Indonesia berdasarkan asas teritorial, asas nasional pasif, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana SuapKata kunci: Manipulasi hasil pertandingan, Suap, Berlakunya hukum pidana
ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR (599/PID.B/2018/PN.JKT UTR) TENTANG PERJUDIAN Lelana, Madya Daka; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31159

Abstract

Abstrak Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang di Indonesia. Pengaturan perjudian terdapat dalam Pasal 303 ayat (1), KUHP. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kiat pesat, Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Contohnya adalah perjudian online. pengaturan tentang perjudian online ada di Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Pengaturan tentang tindak pidana perjudian konvensional diatur di KUHP sedangkan perjudian online diatur dalam UU ITE. Setiap proses pemidanaan harus dijalankan sesuai dengan KUHAP. Salah satu prosesnya adalah penuntutan sesuai pasal 1 butir 7 KUHAP. Dalam penuntutan terdapat Penyusunan surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Sesuai dengan perbuatan dan peraturan yang berlaku agar prosesnya berjalan dengan benar dan menghasilkan putusan yang tepat tidak merugikan semua pihak. Kasus perjudian terjadi dalam putusan pengadilan negeri Jakarta utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr kasus perjudian ini harus dibedakan antara perjudian online dan perjudian konvensional persoalannya apakah dakwaan dalam putusan sudah sesuai dengan perbuatan dan peraturan ? serta bagaimana konsekuensi yang terjadi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dakwaan dalam putusan pengadilan negeri Jakarta utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr. Sudah sesuai dengan perbuatan dan peraturan perundang-undangan. Serta mengetahui bagaimana konsekuensi yuridisnya.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan pada penelitian ini dianalisis secara preskriptif. Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa dakwaan tidak sesuai dengan perbuatannya karena dakwaannya pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sedangkan perbuatannya adalah pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dakwaan juga tidak sesuai dengan pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengandung makna lex specialis derogate legi generalis perbuatan yang khusus menyampingkan perbuatan yang umum. Konsekuensi yuridisnya adalah putusan pengadilan negeri Jakarta utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap (inkrachrt van gewijsde) meskipun terdakwa dirugikan karena terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan sesuai dengan perbuatannya. Kata Kunci: Perjudian, Surat Dakwaan, Putusan Pidana Abstract Gambling is a crime that is prohibited in Indonesia. Gambling arrangements are contained in Article 303 paragraph (1), of the Indonesian Criminal Code. Along with the rapid development of technology and information, crimes are committed using computers or other electronic media. An example is online gambling. the regulation on online gambling is in Article 27 paragraph (2) of Law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions (UU ITE). The regulation of conventional gambling crime is regulated in the Criminal Code while online gambling is regulated in the ITE Law. Every criminal process must be carried out in accordance with the Criminal Procedure Code. One of the processes is prosecution in accordance with article 1 point 7 of the Criminal Procedure Code. In the prosecution there is the preparation of the indictment must be arranged carefully, clearly and completely. In accordance with applicable actions and regulations so that the process runs properly and produces the right decision does not harm all parties. Gambling cases occur in the decision of the North Jakarta Court number 599 / pid.b / 2018 / pn.jkt. This gambling case must be distinguished between online gambling and conventional gambling. The question is whether the charges in the decision are in accordance with the deeds and regulations? and how the consequences that occur? The purpose of this study was to determine whether the indictment in the Decision of the North Jakarta Court number 599 / pid.b / 2018 / pn.jkt utr. It is in accordance with the actions and regulations. And find out how the juridical consequences. This study uses a normative juridical method by using a statutory approach and a case approach. The problems in this study were analyzed prescriptive. The results of this study indicate that the indictment is not in accordance with his actions because the indictment of article 303 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code while the act is article 27 paragraph (2) of the ITE Law. The indictment is also not in accordance with Article 63 Paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code which contains the meaning of lex specialis derogate legi generalis that acts specifically to exclude general acts. The juridical consequence is the decision of the North Jakarta Court number 599 / pid.b / 2018 / pn.jkt utr is still considered valid and has permanent legal force (inkrachrt van gewijsde) even though the defendant is harmed because the defendant should get a lighter sentence according to his actions. Keywords: Gambling, Indictment, Criminal Decision
FAKTOR PENGHAMBAT DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BLITAR Agustiana Putri, Erwinda Dekaria; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31316

Abstract

Abstrak   Dalam menangani perkara anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghadirkan konsep diversi dan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam sistem peradilan pidana. Namun pada faktanya, upaya diversi masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut menyebabkan upaya diversi belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar dan upaya apa yang dilakukan hakim dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversi tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar disebabkan karena faktor substansi hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, dan dari faktor masyarakat. Dan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan diversi tersebut, hakim belum mengupayakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diversi, sehingga jika diversi gagal dilaksanakan maka perkara anak dilanjutkan ke dalam proses persidangan.   Kata Kunci: Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Diversi, Pengadilan Negeri Blitar   Abstract In handling child cases, it has been specifically regulated in Law Number 11 Year 2012 Regarding the Criminal Justice System for Children. Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System has introduced the concept of divergence and restorative justice aimed at providing protection to perpetrators of crime, victims and society as a form of resolution. Implementation of diversion is motivated to avoid negative effects on the soul and development of children in the criminal justice system. But in fact, diversionary efforts still have many obstacles in their implementation. These obstacles cause diversion efforts have not been effective. This study aims to analyze the factors that inhibit diversion for children who are in conflict with the law in the Blitar District Court and what efforts are made by judges in overcoming obstacles to the implementation of the diversion. This research is a sociological juridical research. The source of the data used is the result of interviews with informants relating to the problem being studied, as well as data obtained from other library materials using qualitative analysis methods. The results of this study indicate that the diversion inhibiting factor for children in conflict with the law in the Blitar District Court is due to its legal substance, law enforcement factors, facility and facility factors, and from community factors. And to overcome the obstacles in implementing the diversion, the judge has not tried to overcome the obstacles in the implementation of the diversion, so if the conversion failed to take effect then the matter of the child proceeded to trial.   Keywords: Children in Conflict with Law, Diversion, Blitar District Court   
Penyelesaian Problematika Muncikari Di Kota Surabaya (Studi Kasus Gang Dolly) Sihombing, Berkam Triputra Tulus Pangidoan; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31333

Abstract

Kejahatan dari waktu ke waktu semakin berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan tersebut yaitu kejahatan perdagangan orang dan salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang yaitu prostitusi. Salah satu pelaku kejahatan perdagangan orang dalam bentuk prostitusi adalah muncikari dimana dalam hal ini memiliki peran sebagai penjual atau perantara dari Pekerja Seks Komersial atau PSK kepada pembeli. Berkaitan dengan perdagangan orang tersebut, di Surabaya sejak tahun 2014 lalu gang dolly sebagai tempat prostitusi terbesar di Asia resmi ditutup oleh Wali Kota Surabaya. Namun demikian pada saat peneliti melakukan observasi awal tanggal 14 Februari 2019 mendapati masih terjadi prostitusi di Gang Dolly padahal telah 5 tahun gang dolly resmi ditutup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perdagangan orang yang dilakukan oleh muncikari di Kota Surabaya Khususnya gang dolly dan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam upaya pengawasan muncikari yang berada di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakana metode penelitian yuridis sosiologis dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan yang akan dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang masih menjadi penyebab adanya muncikari melakukan perdagangan orang di gang dolly adalah atas dasar jumlah permintaan yang banyak, gang dolly masih mempunyai nama yang melekat, faktor ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, pendidikan yang rendah mengakibatkan susahnya mencari pekerjaan, pendapatan sebulan yang besar dan merupakan pekerjaan mudah karena ditunjang dengan kemajuan teknologi. Proses penyelesaian muncikari yang dilakukan kepolisian yaitu dari upaya preventif untuk membangun moralistik dengan memberikan sosialisasi pekerjaan kemudian upaya preventif abilisionistik untuk memberantas sebab timbulnya yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan tempat yang strategis dengan cara sosialisasi dan patroli, meskipun patroli gagal akibat muncikari memiliki preman untuk memberitahu keadaan ketika kepolisian melakukan patroli. Proses penyelesaian represif dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan dan diproses oleh penuntut umum dianggap gagal karena kurangnya peran masyarakat untuk membantu kepolisian yang mengakibatkan setahun terakhir tidak ada muncikari yang diproses. Oleh karena itu patroli lebih baik diganti dengan menugaskan seorang atau pun dua orang polisi dengan menjadi pembeli untuk melakukan penyidikan dan masyarakat seharusnya lebih  ikut andil peran untuk memberantas kegiatan prostitusi. Kata Kunci: Muncikari, Prostitusi, Kota Surabaya, Gang Dolly, Penyelesaian
Penyelesaian Perkelahian antar Sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto Ambarsari, Nila; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32669

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani hukumannya. Pembinaan dilakukan agar senantiasa narapidana menjadi pribadi yag jauh lebih baik, namun seiring dengan berjalannya waktu banyak sekali Lembaga Pemasyarakatan yang justru belum bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan Lembaga Pemasyarakatan yang tentram justru masih banyak narapidana yang melakukan perkelahian di dalam kamar sel. Narapidana yang Melakukan Perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto memang cukup banyak, Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sudah dilakukan secara maksimal oleh petugas dan bahkan hukuman bagi narapidana yang berkelahi di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga sudah sesuai dengan porsinya yang memang seharusnya membuat narapidana itu menjadi jera dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi, namun memang tidak semua narapidana merasa jera akan hukuman yang sudah di berikan oleh para petugas Lapas bahkan tidak sedikit juga diantara mereka yang masih mengulangi perbuatannya bertengkar dengan sesama narapidana. Berdasarkan dari data yang saya peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto kebanyakan dari mereka yang berkelahi dikarenakan faktor internal yaitu dari diri mereka sendiri yang memang sensitif mudah marah dan kebetulan ada masalah hutang-piutang antar sesama narapidana yang mengakibatkan saling tidak terima satu sama lain pada saat ditagih hutangnya yang akhirnya menimbulkan rasa emosi dan berkelahi. namun bukan hanya itu saja ada faktor eksternal juga yaitu dengan kondisi lapas yang mengalami Over kapasitas mengakibatkan narapidana merasa kurang nyaman dan kurangnya tempat untuk bergerak sehingga sering menimbulkan salah faham seperti salah bicara saja satu sama lain mudah tersulut emosinya pada akhirnya juga dapat menimbulkan sebuah perkelahian yang terjadi antar sesama narapidana itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan dari hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, bahwa terdapat 2 faktor penyebab yang menjadi pemicu narapidana melakukan perkelahian yaitu faktor internal dan eksternal yang mana fakor internal berasal dari diri mereka sendiri yang mudah marah terhadap situasi sekitarnya dan mudah terpancing emosinya dan faktor eksternal dari luar yaitu mengenai over kapasitas yang bukan hanya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto namun juga Lembaga pemasyarakatan yang lainnya. Sedangkan penyelesaian perkelahian antar sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto narapidana yang melanggar tata tertib akan diberitahu secara lisan namun jika dirasa cukup berbahaya maka akan diselesaikan dengan peraturan yang telah ada  sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kata Kunci : Perkelahian, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana
Co-Authors . Harimurti . Sumartono A.A. Ketut Agung Cahyawan W AA Sudharmawan, AA ABID BUDIMAN, ZAKI Achmad Gunadi Adi Sucipto, Adi Afandi, Muhammad Arif Affandi, Mohamad Arif Agung Sasongko Agustiana Putri, Erwinda Dekaria Agustin Wulan Suci Dharmayanti Agustin, Eny Widhia Agustin, Lidya Ayu AHMAD HAFIDZ JIMMY PRASETYO Ahmad, Gelar Ali Aimim-Tham, Sukanya Alfarisa Nururrozi Amal Witonohadi Amalia Marom, Amalia Amandia Dewi Permana Shita Ambarsari, Nila Amelia Dewi, Elyna Amelia Hana Amelia Hana Amelia Hana Amelia Hanna Amin, Izat Rolibi Putra Aminah Aminah Amir Husni Amrullah Anindito Amrulloh, Dimas Syahrul Andhika Dwi Nugroho ANGESTI RAHAYU, DIAN Aranggraeni, Renda Arda Ariani Ardhana, Mahardhika Achmad Ardyan, Fitrada Ridlo Aries Andjar Sulistyono Aris Junaidi Arnes Faradilla Asih Kuswardinah Asmarani Kusumawati Asyhari . Atmojo, Tomy Tri Audito, Yudhistira Yovi Bachrul Amiq Badru Tamam, Ahmad Agus Bambang Sugeng Suryatna, Bambang Sugeng Baskoro, Moch Idham Betha Ariandini Bimantara, Gesa Bin Awang, Mohd Badrol Borman, M. Syahrul Cahyanti, Selvy Calista, Winna Dhara Calude Mona Airin Claude Mona Airin ClaudeM Mona Airin Dadan Umar Daihani Dadang Surjasa, Dadang Danang Dwi Saputro Dedy Sugiarto Dewi Erowati, Dewi Diah Tri Widayati Dian Mardi Safitri Didien Suhardini Didik Wahyudi DIKA CHANDRA, WIDYA Dina Mutia Sari1 DITA PERWITASARI Diyah Ayu Sari Arum Dasih Docki Saraswati Dondin Sajuthi Dorina Hetharia Dwi Budi Santoso DWINDA SAPUTRA, ADHITYA Dyah Nurani Setyaningsih Emelia Sari EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA Erganto Jai, Alfansyi Maximilano ERIC HAYES Erika Yuliana Ernie Maduratna Setiawatie Fanino Jati Maulana, Fanino Jati Farhan Firdiansyah Fathin, Sulafah Fauziyah, Atika Nur Febryanti, Ikka Ferdinal, Yan Fijay Sakti Pranata Fitriyah Fitriyah FRISTANTO, WIRANDA Gabriella Mistissy Galau, Argha Sirna Gumilar, Mikhael Cahyo GUSTI AYU KOMANG NOVIANI, I Habyba, Anik Nur Hakim, Muhammad Abdul handoyo, setyo medy Hanum, Maulida Selma Harahap, Elfira Febriani HEMALINI HARAHAP, BUTET Hendra Setyo Haryadi Hendy Hendarto HERA MAHESHWARI Hermawati, Rr. Lilis Hilmi , Hafidz El I GUSTI AYU KOMANG NOVIANI Idriwal Mayusda Indah Permata Sari Indiati Indiati, Indiati Indra Surjati Indriani, Rizka Ira Larasati Irkham Widiyono Ismaya (Ismaya) isnaini, surya novinda Iveline Anne Marie Iwan Purwanto Jimny Suryo Pamungkas Kholidiya, Wulan Ratna Nur khusnul khotimah Koko Kurniawan Konara, Thamasi Kresno Suharto Laili Rachmawati Laiyan, Macaria Theresia Larasati Rizky Putri Lelana, Madya Daka Lestari, Alda Tri Lutfia, Eka LUTHFIRALDA SJAHFIRDI Luthfiralda Sjahfirji Lydia Sari M. Khoirul Anam Mahardhika, Vita Marie Curie Habibah Maulida Selma Hanum Maulidya , Rahmi Meddiati Fajri Putri MEGA DEWI KARTIKA Merina, Bresca Michael Setiawan Miftah Farid Milanisa, Septia Atma millah, lutfia widatul Moh. Afif Widi Agung MOHAMMAD ALI FIKRI Mohammad Ali Wafa Mose, Windi Muflikhah, Dewi Muhamad, Fajar muhamad Muhammad Ansori Muhammad Ilham Nafila, Dwita Nanik Setyowati Nasman, Nasman Nikki Aldi Nilla Nilla Nilla, Nilla Nora Azmi Novyanti, Heny Nugroho, Haryo Yudhistira Hamengku Nugroho, Mohammad Alvian Adi Nur Azizah, Syifa Nadia Nuraini Rahmawati Nurvina Septi Adifa Octavianti Paramita Oktadina Sekarwangi Oktaviani, Salsabila Pane, Muhammad Alwiadi Paramita, Nenci Yuniar Pardede, Sarah Berliana Parwadi Moengin Parwadi Moengin Penny Humaidah Hamid Permatasari, Sabania Dinar Prabowo Purwono Putro Prabowo Purwono Putro Pradika, Alvin Pradityo Yoga Wibowo Prameswari, Galuh Ayu Prasetyaningrum, Andania Ulfa Yuga Prasetyowati, Fitria Nur Purwoko . Puspoayu, Elisabeth Septin Putri, Sendy Uda Cantika R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Rachmadi, Moch Faizal Rachmania, Adinda Hilda Raden Ilham Akbar Ramadhan, Muchamad Firman Ramadhani, Anindya Ramadhani, Mitha Annisa Ramadhani, Poppy Sagita RAMADHANI, WISNU Ramadhani, Yudhistira Wahyu Ramadhanti, Wita Ramadhanti Ramadhanty, Debby Rarastoeti Pratiwi Ratna Dewanti, I Dewa Ayu REFTI HANDINI LISTYANI Risa Ummami RIZKA LUTFITANINGTYAS ROHMAWATI, SITI ELVINA Rosagita, Anindya Aurin Rosandra, Befiria Meike Rosita Dwiana Prayudawisi Rositayanti Hadisoebroto RUHKAYAH, SITI Rujianto, Vinanda Ayu Putri Sakinata, Ariyanti Lady salafi, syafara alifia Sally Cahyati Salmawati, Mimi Saptariana Saptariana - saputri, vista purnama Saragi, Simon Jansen Sari Setyaningsih Sarmin - Sarmin . Sarmin Sarmin Sarmin Sarmin SEPTIK PRIANDA, NISYA Shelina Putri Kurniadi Shihsalamadhina , Fahma Sigit Wahyu Sihombing, Berkam Triputra Tulus Pangidoan Siti Fathonah Siti Hawa Siti Maghfiroh Siti Qotimah Situmorang, Marwan Bilton Slamet Widiyanto Soemanto, Rizki Anggerda Lopez Sulafah Fathin Khannanah Sulistyowati . Sunendar - Suroya, Zahrotus Susilo, Agung Hendro Syah Alam Syah Putri, Veronica Vidia Syahran Wael Taufik, Moh Teguh Budipitojo Tiena Gustina Amran Tiena Gustina Amran, Tiena Tri Wahyu Pangestiningsih TRIANTO, HIZKIA Triwulandari Satitidjati Dewayana Triwulandari SD, Triwulandari Tuty Laswardi Yusuf Ummah, Maslakhatul Laila Utami, Gayung WAHYUNING RATRI, ROOSDIANA PUSPITA Wahyuningsih Wahyuningsih Widianti, Alifia Widodo, Alaya Dwi Salvahira Wijaya, Lutfi Winnie Septiani Winnie Septiani Winnugroho Wiratman, Manfaluthy Hakim, Tiara Aninditha, Aru W. Sudoyo, Joedo Prihartono Yojana, Ratna Mira Yuda Heru Fibrianto Yuli Kurnia Ningsih Yuliana, Fenty Dwi Yunianti, Ervisya Nandya Zahara Meilawaty zain, rona suroya Zidan, Muhammad Faris