Articles
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Remote atau Tenaga Kerja Digital di Indonesia
Dahlan, Dahlan;
Sodikin, Sodikin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14725
Fenomena pekerja remote telah menjadi transformasi signifikan dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia, yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital dan dipercepat oleh pandemi Covid-19. Namun, realitas kerja yang fleksibel ini berhadapan dengan kerangka hukum ketenagakerjaan yang masih bersifat konvensional. Penelitian normatif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan hukum antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan karakteristik kerja digital serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diperlukan. Melalui metode studi dokumen dan analisis kesenjangan (gap analysis), penelitian ini mengungkap bahwa definisi “tempat kerja”, pengaturan “waktu kerja dan lembur”, serta tanggung jawab “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)” dalam regulasi yang ada tidak lagi relevan dan menciptakan kerentanan hukum bagi pekerja remote. Kerentanan utama teridentifikasi dalam aspek K3 digital (ergonomi dan kesehatan mental), status hubungan kerja yang ambigu, serta akses terhadap jaminan sosial. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu sengketa hubungan industrial dan mengikis kepastian hukum. Meskipun terdapat respons awal dari beberapa kebijakan parsial dan praktik terbaik di tingkat perusahaan, temuan penelitian menegaskan urgensi harmonisasi hukum secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan amendemen terbatas terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan atau penerbitan peraturan khusus yang mencakup redefinisi konsep kerja, pengaturan K3 digital, skema jaminan sosial inklusif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi tenaga kerja digital di Indonesia.
Penerapan Business Judgment Rule dalam Penilaian Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi
Efendi, Efendi;
Sodikin, Sodikin;
Azis, Muhammad Abdul
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15095
Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) dalam konteks tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara di indonesia. Konflik antara kewenangan bisnis direksi korporasi dan batas hukum pidana korupsi, sehingga kerugian keuangan negara dari kebijakan bisnis sering dipertanyakan status hukumnya. Tujuan penelitian adalah untuk menilai relevansi business judgment rule sebagai prinsip hukum korporasi yang membedakan risiko bisnis normal dengan unsur tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan untuk menganalisa doktrin business judgment rule dalam hukum perusahaan dan mekanisme penetapan kerugian negara menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa business judgment rule yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) menegaskan perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bebas sari konflik kepentingan. Mahkama konstitusi juga menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata (actual loss), sehingga kerugian potensial semata tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, keputusan bisnis yang dibuat secara profesional dan rasional tidak boleh dikriminalisasi tanpa adanya kerugian aktual. Pentingnya memperkuat pehaman dan penerapan business judgment rule untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi direksi dalam pengambilan keputusan korporasi.
Penerapan Keterampilan “Foot Care Mandiri” Penyandang DM Tipe 2 sebagai Preventif Luka Kaki pada Kelompok Prolanis di Fasilitas Kesehatan Primer
Sodikin, Sodikin;
Saputra, Bejo Danang;
Aziz, Mufarikhan;
Ardhani, Fatah Yodha
JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia Vol 6 No 2 (2025): Desember
Publisher : UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36308/jabi.v6i2.897
Diabetes Melitus adalah sindrom hiperglikemia kronis akibat defisiensi insulin relatif, resistensi, atau keduanya. Sekitar 10-15% pasien diabetes mengalami ulkus/luka kaki. Masalah kaki diabetes bertanggung jawab atas hampir 50% dari semua pasien yang dirawat di rumah sakit terkait diabetes. Banyak pasien lebih rentan karena mereka tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan yang tepat. Kemiskinan meningkatkan risiko terkena diabetes, komplikasi dan kematian akibat diabetes. Dampak diabetes jika tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan komplikasi. Salah satu komplikasi mikrovaskular yang signifikan dan sering kali terabaikan adalah luka kaki diabetes. Luka ini timbul akibat gangguan neuropati perifer yang menyebabkan penurunan sensasi rasa sakit, serta gangguan sirkulasi darah di ekstremitas bawah. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan kemampuan perawatan diri khususnya perawatan kaki diabetik untuk mencegah luka kaki. Hasil pengabdian menunjukkan pengetahuan sebelum diberikan ketrampilan perawatan rata-rata skor 6,25 dan setelah diberi tindakan rata-rata skor 7,33. Kesimpulan pengetahuan dan ketrampilan perawatan kaki penyandang DM tipe 2 dapat ditingkatkan dengan pemberian edukasi dan praktek secara langsung, sehingga preventif luka kaki dapat dicegah secara dini.
Unpacking Hidden Learning Networks Among Adolescents in Community-Driven Educational Spaces
Sodikin, Sodikin;
Khermarinah, Khermarinah;
Fahrisani, Antaris;
Hasan, Aliah Bagus Purwakania
Asian Journal of Applied Education (AJAE) Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/ajae.v5i1.15935
Informal learning in community-based education spaces plays a vital role in adolescent development, yet the structure of learning networks within these spaces is often overlooked. This qualitative case study explores learning networks and community dynamics shaping adolescent learning experiences in a community education space in South Tangerang City. Data from interviews, observations, and document analysis reveal that learning occurs through organically formed social networks characterized by key connecting actors, interest-based collaboration, and spontaneous knowledge sharing. Community spaces function as supportive ecosystems that strengthen adolescent agency, creativity, and social capital, complementing formal education and contributing to more adaptive and inclusive non-formal education models.
Consumer Position Theory in Relation to Criminal Law Policies on Glue Abuse
Widarsono, Widarsono;
Sodikin, Sodikin
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jiss.v7i2.2209
This study discusses the legal vacuum surrounding the abuse of addictive substances, particularly in cases of illegal glue use among young people, which has become increasingly concerning for society. Across Indonesia, there have been several cases of death resulting from the misuse of addictive substances contained in glue. The main issue examined concerns criminal law policy as part of state legal politics and the theory of consumer position in relation to the abuse of glue containing addictive substances. The research method employed is normative descriptive, utilizing both legislative and conceptual approaches. The results of the study explain that, according to the Consumer Position Theory, a contract is not a prerequisite for imposing an obligation on business actors to protect consumers. This obligation exists regardless of whether a contractual relationship is established. Therefore, with or without a contract between business actors and consumers, the responsibility of business actors to protect their consumers remains. Business actors must not prioritize profit alone. Moreover, even if a business actor has informed consumers about the potential hazards of a product to life or health, this does not automatically exempt the business actor from criminal liability. Each case must instead be examined individually based on its specific circumstances.
Implementation of Social and Environmental Responsibility in Business Practices in Indonesia
Miskun, Miskun;
Sodikin, Sodikin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13545
Social and environmental responsibility is a vital aspect of sustainable business practices, where companies play a significant role in fostering social progress while also protecting the environment. In Indonesia, the importance of implementing social and environmental responsibility is becoming increasingly clear, spurred by rising public awareness and regulations that promote the active participation of the business sector in social and environmental initiatives. This article examines how social and environmental responsibility is integrated into Indonesian business practices by reviewing relevant legal foundations, such as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. It also assesses how companies are executing social and environmental programs. The methodology used in this study is normative, focusing on the analysis of social and environmental responsibility as outlined in the Limited Liability Company Law. The findings indicate that, despite some progress, there are still challenges, including limited transparency, insufficient accountability, and inconsistencies in reporting. To strengthen social and environmental responsibility in sustainable development in Indonesia, greater collaboration is needed among the government, the business sector, and the community.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Remote atau Tenaga Kerja Digital di Indonesia
Dahlan, Dahlan;
Sodikin, Sodikin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14725
Fenomena pekerja remote telah menjadi transformasi signifikan dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia, yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital dan dipercepat oleh pandemi Covid-19. Namun, realitas kerja yang fleksibel ini berhadapan dengan kerangka hukum ketenagakerjaan yang masih bersifat konvensional. Penelitian normatif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan hukum antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan karakteristik kerja digital serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diperlukan. Melalui metode studi dokumen dan analisis kesenjangan (gap analysis), penelitian ini mengungkap bahwa definisi “tempat kerja”, pengaturan “waktu kerja dan lembur”, serta tanggung jawab “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)” dalam regulasi yang ada tidak lagi relevan dan menciptakan kerentanan hukum bagi pekerja remote. Kerentanan utama teridentifikasi dalam aspek K3 digital (ergonomi dan kesehatan mental), status hubungan kerja yang ambigu, serta akses terhadap jaminan sosial. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu sengketa hubungan industrial dan mengikis kepastian hukum. Meskipun terdapat respons awal dari beberapa kebijakan parsial dan praktik terbaik di tingkat perusahaan, temuan penelitian menegaskan urgensi harmonisasi hukum secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan amendemen terbatas terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan atau penerbitan peraturan khusus yang mencakup redefinisi konsep kerja, pengaturan K3 digital, skema jaminan sosial inklusif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi tenaga kerja digital di Indonesia.
Penerapan Business Judgment Rule dalam Penilaian Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi
Efendi, Efendi;
Sodikin, Sodikin;
Azis, Muhammad Abdul
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15095
Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) dalam konteks tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara di indonesia. Konflik antara kewenangan bisnis direksi korporasi dan batas hukum pidana korupsi, sehingga kerugian keuangan negara dari kebijakan bisnis sering dipertanyakan status hukumnya. Tujuan penelitian adalah untuk menilai relevansi business judgment rule sebagai prinsip hukum korporasi yang membedakan risiko bisnis normal dengan unsur tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan untuk menganalisa doktrin business judgment rule dalam hukum perusahaan dan mekanisme penetapan kerugian negara menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa business judgment rule yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) menegaskan perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bebas sari konflik kepentingan. Mahkama konstitusi juga menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata (actual loss), sehingga kerugian potensial semata tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, keputusan bisnis yang dibuat secara profesional dan rasional tidak boleh dikriminalisasi tanpa adanya kerugian aktual. Pentingnya memperkuat pehaman dan penerapan business judgment rule untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi direksi dalam pengambilan keputusan korporasi.
Akad Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Lunas dan Status Kepemilikannya dalam Perspektif Hukum Islam
Ilyas, Muhammad;
Sodikin, Sodikin
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 2 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v8i2.1979
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas dalam kaitannya dengan peralihan hak kepemilikan menurut perspektif hukum Islam. PPJB kerap digunakan sebagai perjanjian pendahuluan dalam transaksi properti, namun menimbulkan persoalan ketika pembeli telah melunasi pembayaran tetapi belum memperoleh pengakuan hak milik secara hukum. Dengan menggunakan metode normatif yuridis, penelitian ini menelaah ketentuan hukum positif, dan prinsip hukum Islam (fiqh muamalah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, pelunasan pembayaran belum otomatis menyebabkan peralihan hak milik tanpa penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan notaris. Dalam hukum Islam, kepemilikan (milkiyyah) dapat dianggap berpindah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli (akad bai’ sahih), meskipun belum disahkan secara formal oleh negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PPJB lunas merupakan janji yang mengikat (wa’d mulzim) yang perlu diintegrasikan antara prinsip hukum Islam dan hukum nasional agar tercapai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah, terutama dalam perlindungan harta dan hak kepemilikan.
MENINJAU KEMBALI ILMU MAKKI-MADANI (REFLEKSI FILOSOFIS)
Sodikin, Sodikin;
Fauzi, Fauzi;
Muthalib, Salman Abdul
HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences Vol 4 No 02 (2025): HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62668/hypothesis.v4i02.2213
Efforts to study the Qur’an comprehensively have been a strong motivation for Muslim scholars since the early generations and continue to the present day. The various branches of knowledge that support a holistic understanding of the Qur’an have received serious attention and development, including the science of Makki and Madani verses. As a branch of ‘ul?m al-Qur’an, this discipline can be examined through the framework of philosophy of science, which is based on three main branches: ontology, epistemology, and axiology. Ontology relates to one’s understanding of reality, epistemology provides insight into the sources and means of human knowledge, and axiology concerns the values and purposes underlying the relationship between the subject and the object of knowledge. This study finds that although the science of Makki and Madani does not possess a single, definitive definition in theory, this very condition constitutes its uniqueness and undeniable usefulness. Consequently, the study of Makki and Madani verses remains relevant and significant to this day.