Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
15.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HAYATI Journal of Biosciences Hemera Zoa Jurnal Sain Veteriner Buletin Peternakan Jurnal Veteriner LAW REFORM Novum : Jurnal Hukum Journal of Politic and Government Studies El-Hayah : Jurnal Biologi Teknobuga : Jurnal Teknologi Busana dan Boga Arena Hukum STOMATOGNATIC- Jurnal Kedokteran Gigi Indonesian Journal of Biotechnology Jurnal Kesehatan Gigi REFLEKSI EDUKATIKA OPERATION EXCELLENCE: Journal of Applied Industrial Engineering Food Science and Culinary Education Journal Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Padjadjaran Journal of Dentistry Animal Production : Indonesian Journal of Animal Production JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis) Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Sciences) JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Jambura Law Review Abdimas Universal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jamak; jurnal administrasi manajemen dan kepemimpinan Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Jurnal Hukum Lex Generalis Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development (IJECSED) Jurnal Sains Boga Unram Journal of Community Service (UJCS) JURNAL TEKNIK INDUSTRI JURNAL ABDI MASYARAKAT INDONESIA (JAMIN) Jurnal Kedokteran Hewan Rumphius Pattimura Biological Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Innovative and Creativity Journal of Law and Legal Reform
PUDJI ASTUTI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 184 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 184 Documents
Search

 14   15   16   17   18 
PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN DI KOTA SURAKARTA DIKA CHANDRA, WIDYA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.26872

Abstract

Abstrak Proses pemotongan anjing yang dijadikan sebagai konsumsi masyarakat faktanya memuat unsur penganiayaan terhadap hewan khsususnya anjing. Para penjagal memotong anjing tersebut dengan cara yang sadis, kejam dan tidak wajar. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat menunujukkan pula tingginya angka penganiayaan terhadap hewan di Kota Surakarta menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisis penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan. Tidak ada larangan mengkonsumsi daging anjing tetapi ada larangan mengenai penganiayaan hewan. Perbuatan penganiayaan hewan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan di Kota Surakarta, menganalis hambatan dan upaya dalam penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan dan memaparkan penelitian yang telah dilakukan, kemudian dianalisis secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penganiayaan hewan tidak pernah dilakukan, karena polisi bersikap pasif terhadap kasus penyiksaan hewan khususnya anjing serta polisi menunggu adanya laporan dari masyarakat. Hambatan dari penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan di Kota Surakarta yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai penjagal anjing tidak pernah memahami bahwa perbuatannya memuat unsur penganiayaan hewan dan aparat Kepolisian Resor Kota Surakarta menganggap tidak ada yang dirugikan terhadap keberadaan tindak pidana penganiayaan hewan. Selain itu, tidak ada upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani hambatan-hambatan penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan khususnya anjing. Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana penganiayaan hewan, Kota Surakarta.
PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN SECARA ILEGAL (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SIDOARJO) FARID, MIFTAH; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27000

Abstract

Abstrak Penjualan obat telah diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, sehingga semua penjualan harus memenuhi persyaratan atau prosedur sesuai dengan aturan tersebut. Praktiknya masih ada orang yang menjual obat penggugur kandungan tanpa izin, namun proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi hanya sampai penyidikan saja dan tidak diproses lebih lanjut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses penegakan Tindak Pidana terhadap pelaku penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal di Polresta Sidoarjo beserta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan informan dari anggota Polresta Sidoarjo. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum Tindak Pidana terhadap pelaku penjualan obat secara ilegal untuk penggugur kandungan di Polresta Sidoarjo tidak menggunakan sistem peradilan pidana pada umumnya, namun hanya dilakukan penyitaan barang bukti serta denda sejumlah uang yang nantinya akan masuk ke buku kas Polresta Sidoarjo dengan dasar hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) atasan. Di sisi lain, Faktor yang menghambat proses penegakan terhadap pelaku penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal ada antara lain aparat penegak hukumnya tidak memahami proses penyelesaian tindak pidana dan kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Kata Kunci: penjualan obat, penggugur kandungan, obat ilegal, penegakan hukum Abstract Drug sales are regulated in Article 196 of the Health Act, so that all sales must meet the requirements or procedures in accordance with these rules. The practice is that there are still people who sell abortion drugs without permission, but the process of resolving criminal cases that occur only until the investigation and is not processed further. The purpose of the study was to find out the process of enforcing the Criminal Act against the perpetrators of ilegal drug sales in the Sidoarjo Regional Police along with its inhibiting factors. This research is a qualitative descriptive study with informants from members of the Sidoarjo Regional Police. Data obtained by interview and documentation. The data collected is analyzed qualitatively. The results showed that the criminal law enforcement process against ilegal drug traffickers for the abortion in Sidoarjo Regional Police did not use the criminal justice system in general, but only confiscated evidence and fined a sum of money which would later enter the treasury book of the Sidoarjo Regional Police based on superior standard operating procedures (SOP) law. On the other hand, the factors that hinder the enforcement of ilegal ilegal drug sales agents include law enforcement officials who do not understand the process of resolving criminal acts and public legal awareness is still low. Keywords: drug sales, abortion, illegal drugs, law enforcement
EFEKTIFITAS PASAL 296 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH SURABAYA RAMADHANI, WISNU; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27024

Abstract

AbstrakKereta api merupakan moda transportasi yang tidak dapat melakukan pengereman secara mendadak sehingga ketika terdapat kereta api yang akan melintas, maka kendaraan lain harus berhenti (Pasal 114 UU LLAJ). Pelanggaran tersebut secara jelas diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 296 UU LLAJ. Faktanya pengendara masih banyak yang menerobos perlintasan ketika kereta api sedang akan melintas dan tidak mendapat tindakan dari aparat kepolisian dengan sanksi yang sudah diatur tersebut. Tujuan penelitian ini antara lain untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Pasal 296 UU LLAJ di wilayah Surabaya, serta untuk menganalisis upaya dalam mengefektifkan pelaksanaan Pasal 296 UU LLAJ di wilayah Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan jenis data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan semua perlintasan kereta api di Surabaya. Semua data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Penegakan hukum Pasal 296 UU LLAJ yang disebabkan tidak adanya aparat penegak hukum yang menjaga perlintasan. Saling lempar tanggung jawab antar institusi antara Kepolisian, PT Kereta Api Indonesia, dan Dinas Perhubungan Surabaya. Faktor lainnya adalah faktor sarana yang tidak dilengkapi dengan palang pintu, dan faktor masyarakat sendiri yang masih sering menerobos. Upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan Pasal 296 UU LLAJ terbagi dalam dua hal yaitu represif dan preventif. Kata kunci: penegakan hukum, palang pintu kereta api, perlintasan kereta api surabaya.AbstractTrain, is a transportation mode that cannot carry out sudden braking so that when there is a train that will pass, other vehicles must stop (Article 114 of the LLAJ Law). Violations of Article 114 of the LLAJ Law are clearly threatened with imprisonment sanctions for a maximum of 3 (three) months, or a fine of at most Rp. 750,000.00 (seven thousand and fifty thousand rupiahs), as stipulated in Article 296 of the LLAJ Law. In fact, there are still many motorists who break through the crossing when the train is going to pass, and it does not get action from the police with the sanctions that have been arranged. The purpose of this study was to analyze the factors that caused the ineffectiveness of Article 296 of the LLAJ Law in the Surabaya region, and to analyze the efforts to make effective the implementation of Article 296 of the LLAJ Law in the Surabaya Region. This type of research is juridical-sociological with the type of primary data and secondary data. Data was collected by interviews, observation, and documentation carried out by all train crossings in Surabaya. All data are then analyzed by qualitative methods. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that the ineffectiveness of law enforcement Article 296 of the LLAJ Law is caused by the absence of law enforcement officers who maintain crossings. On the contrary, there is actually a mutual throwing of responsibility between institutions between the Police, PT KAI, and Dishub Surabaya. Other factors, namely the factors of facilities that are not equipped with a doorstop, and the factors of the people themselves who still often break through. Efforts made to make Article 296 of the LLAJ Law effective are divided into two things, namely repressive and preventive. Keywords: law enforcement, railroad doorstop,surabaya railway crossing
PELAKSANAAN PENGAWASAN PUTUSAN PENGADILAN DI GRESIK JAWA TIMUR KHOTIMAH, KHUSNUL; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27215

Abstract

Institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan). Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, dan dalam huruf c pasal tersebut juga telah disebutkan terkait tugas jaksa untuk melaksanakan pengawasan putusan pengadilan, antara lain putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Penyimpangan dalam proses peradilan pidana juga dapat terjadi pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan (pasca ajudikasi), sehingga sangat diperlukan adanya pengawasan secara maksimal dan baik, serta adanya koordinasi antara pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan putusan pengadilan ini, antara lain jaksa, hakim pengawas dan pengamat, serta balai pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan di Gresik Jawa Timur dan koordinasi antara Hakim Wasmat, Jaksa Pengawas, dan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan di Gresik Jawa Timur tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya terkait koordinasi antara pihak-pihak tersebut juga tidak terlaksana sesuai aturan. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan yaitu tidak adanya aturan khusus yang jelas dan tegas yang mengatur hal tersebut. Kemudian dalam hal koordinasi yang tidak terlaksana, kendala yang ada yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan putusan pengadilan tidak paham akan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum.
PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO YANG MENGALAMI OVER CAPACITY (KELEBIHAN KAPASITAS) BERKAITAN DENGAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN DAN KESEHATAN Amelia Dewi, Elyna; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.27481

Abstract

Over Capacity merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Salah satunya di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. over capacity akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, hak tersebut berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,ketika hak-hak narapidana tidak terpenuhi karena tingginya tingkat over capacity berdampak kepada pemenuhan hak-hak narapidana seperti halnya kebutuhan makanan, pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kurang gizi sehingga dapat dengan mudah terserang penyakit. Kebersihan lingkungan sekitar lembaga pemasyarakatan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan karena banyaknya jumlah narapidana yang akan mengakibatkan kumuhnya lingkungan yang di huni narapidana tersebut,ruang gerak yang terbatas antara sesama narapidana sehingga sangat sulit untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan dan juga untuk mengetahui apa saja upaya dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis, Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara dan dokumentasi,Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,sedangkan untuk teknik analisis data pada kualitatif yakni menggunakan reduksi data,penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan tidak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi ( AKG ) oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004 dan penyelenggaraan pelayanan makanan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemsayarakatan kelas II A Sidoarjo sendiri adalah mencukupkan anggaran yang sudah ada dalam memenuhi hak mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang jumlahnya mengalami over capacity di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo. Kata kunci : Pemenuhan, Hak, Narapidana, Makanan, Kesehatan, Over Capacity
Penanganan Joki Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro (Studi Perkara Kasiyem) RUHKAYAH, SITI; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29068

Abstract

Abstrak Tindak Pidana Joki Narapidana atau pengganti narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang, melainkan melibatkan banyak pihak seperti Instansi Kejaksaan, instansi Lembaga Pemasyarakatan ataupun Pengacara . Tindak Pidana ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, dimana banyak pihak yang terlibat dalam kasus penggantian narapidana tersebut, pihak yang terlibat dalam kasus ini diantaranya adalah pengacara, kejaksaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini maka peneliti merasa permasalahan ini penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana joki narapidana, untuk mengetahui bagaimana penanganan joki narapidana, dan untuk mengetahui upaya dalam mencegah adanya joki narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan Analisa data yang dilakukan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dalam melakukan proses penerimaan narapidana kurang teliti dan kurang sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Penanganan joki narapidana melalui proses hukum acara pidana serta hukuman disiplin terhadap petugas Lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam kasus tersebut. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan teori moralitas dengan cara penyuluhan kesadaran hukum bagi petugas Lapas, penanaman rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagi petugas Lapas dan menggunakan teori abolisionis, dimana mencari penyebab pendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang kemudian penyebab tersebut diatasi untuk menyelesaikan masalah seperti peningkatan ketelitian dan kedisplinan petugas Lapas dalam menjalankan tugas, dan meningkatkan pengawasan dalam Lapas. Saran bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan hendaknya melakukan tugas penerimaan narapidana dengan teliti dan dengan koordinasi yang baik antar petugas yang lainnya. Kata Kunci : Joki Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Proses Penanganan Joki Napi
TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA MILITER BAGI PRAJURIT TNI-AU YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA HEMALINI HARAHAP, BUTET; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29879

Abstract

Pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Hukuman disiplin militer bagi prajurit TNI khususnya dilingkup TNI Angkatan Udara yang terlibat tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, yang mengatur bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan dan pemberhentian perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan berdasarkan hukum disiplin militer dan juga kendala atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam menegakkan pelanggaran disiplin militer bagi prajurit TNI-AU yang terlibat tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Pangkalan TNI-AU Muljono Surabaya, Oditur Militer III Surabaya, dan Pengadilan Militer III Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, studi literatur, jurnal, hasil penelitian, website, dan Peraturan Perundang-Undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penetian ini adalah Kepala Komando Lanud TNI AU Muljono Surabaya selaku Ankum Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa indormasi dan diklasifikasikan secara sitematis, serta mengolah hubungan data primer dan sekundr. Hasil pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala yang dihadapi dalam menegakan hukuman bagi Prajurit TNI-AU yang terlibat tindak pidana, belum bisa dilakukan dengan maksimal. Pemberian sanksi disiplin militer bagi prajurit TNI-AU terletak dari wewenang dari Ankum, karena Ankum yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin militer meski prajurit tersebut melakukan perbuatan tindak pidana. Ankum dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan putusannya. Salah satu atribut yang diutamakan oleh setiap komandan satuan dalam memutus sebuah hukuman bagi prajurit adalah kemampuan untuk menilai bagaimana kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit akan berdampak pada kohesi kesatuan. Penulis memiliki saran . Kepada aparat penegak hukum agar melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan diperintah dan Ankum diberi wewenang menyelesaikan perkara pelanggaran hukum pidana (tindak pidana) yang sedemikian ringan sifatnya cukup diselesaikan secara hukum disiplin, sehingga kecepatan penyelesaian suatu perkara dapat tercapai.Kata kunci :Hukum Pidana Militer, Disiplin Militer, TNI-AU
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALISME WARGA (CITIZEN JOURNALISM) TRIANTO, HIZKIA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30153

Abstract

Implementasi Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya ABID BUDIMAN, ZAKI; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30192

Abstract

Abstrak Penyandang Disabilitas diberi Regulasi khusus terkait SIM D untuk berkendara dan berlalu lintas. namun dalam praktiknya masih ditemui hambatan dan kendala dalam proses perolehan SIM D, sehingga sebagian dari mereka masih belum memiliki SIM D sebagai lisensi untuk berkendara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Implementasi Perolehan SIM D bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya, dan 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam proses Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yuridis empiris karena meneliti perilaku Penyandang Disabilitas dalam memeperoleh SIM D dan hambatan dalam prosesnya. Lokasi penelitian berada di Satpas Colombo Surabaya. Pengumpulan Data menggunakan Teknik wawancara dengan informan terkait dengan penelitian yang diteliti. Selanjutnya hasil data di analisis secara kualitatif untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembuatan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya relatif sama dengan proses pembuatan SIM umum. 2) hambatan yang ditemui dalam perolehan SIM D di wilayah Surabaya adalah: a) minimnya pengetahuan mengenai tata tertib berlalu lintas dari pihak Disabilitas, dan b) kendaraan dari pihak Disabilitas dianggap belum memenuhi spesifikasi yang ditentukan pihak satpas Colombo. Kata kunci: implementasi, disabilitas, Perolehan SIM D
Studi Putusan Nomor 273/PID.B/2018/PN BJN Tentang Tindak Pidana Pencurian Terhadap Faktor Yang Memepengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Satu Tahun ANGESTI RAHAYU, DIAN; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30198

Abstract

Co-Authors . Harimurti . Sumartono A.A. Ketut Agung Cahyawan W AA Sudharmawan, AA ABID BUDIMAN, ZAKI Achmad Gunadi Adi Sucipto, Adi Afandi, Muhammad Arif Affandi, Mohamad Arif Agung Sasongko Agustiana Putri, Erwinda Dekaria Agustin Wulan Suci Dharmayanti Agustin, Eny Widhia Agustin, Lidya Ayu AHMAD HAFIDZ JIMMY PRASETYO Ahmad, Gelar Ali Aimim-Tham, Sukanya Alfarisa Nururrozi Amal Witonohadi Amalia Marom, Amalia Amandia Dewi Permana Shita Ambarsari, Nila Amelia Dewi, Elyna Amelia Hana Amelia Hana Amelia Hana Amelia Hanna Amin, Izat Rolibi Putra Aminah Aminah Amir Husni Amrullah Anindito Amrulloh, Dimas Syahrul Andhika Dwi Nugroho ANGESTI RAHAYU, DIAN Aranggraeni, Renda Arda Ariani Ardhana, Mahardhika Achmad Ardyan, Fitrada Ridlo Aries Andjar Sulistyono Aris Junaidi Arnes Faradilla Asih Kuswardinah Asmarani Kusumawati Asyhari . Atmojo, Tomy Tri Audito, Yudhistira Yovi Bachrul Amiq Badru Tamam, Ahmad Agus Bambang Sugeng Suryatna, Bambang Sugeng Baskoro, Moch Idham Betha Ariandini Bimantara, Gesa Bin Awang, Mohd Badrol Borman, M. Syahrul Cahyanti, Selvy Calista, Winna Dhara Calude Mona Airin Claude Mona Airin ClaudeM Mona Airin Dadan Umar Daihani Dadang Surjasa, Dadang Danang Dwi Saputro Dedy Sugiarto Dewi Erowati, Dewi Diah Tri Widayati Dian Mardi Safitri Didien Suhardini Didik Wahyudi DIKA CHANDRA, WIDYA Dina Mutia Sari1 DITA PERWITASARI Diyah Ayu Sari Arum Dasih Docki Saraswati Dondin Sajuthi Dorina Hetharia Dwi Budi Santoso DWINDA SAPUTRA, ADHITYA Dyah Nurani Setyaningsih Emelia Sari EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA Erganto Jai, Alfansyi Maximilano ERIC HAYES Erika Yuliana Ernie Maduratna Setiawatie Fanino Jati Maulana, Fanino Jati Farhan Firdiansyah Fathin, Sulafah Fauziyah, Atika Nur Febryanti, Ikka Ferdinal, Yan Fijay Sakti Pranata Fitriyah Fitriyah FRISTANTO, WIRANDA Gabriella Mistissy Galau, Argha Sirna Gumilar, Mikhael Cahyo GUSTI AYU KOMANG NOVIANI, I Habyba, Anik Nur Hakim, Muhammad Abdul handoyo, setyo medy Hanum, Maulida Selma Harahap, Elfira Febriani HEMALINI HARAHAP, BUTET Hendra Setyo Haryadi Hendy Hendarto HERA MAHESHWARI Hermawati, Rr. Lilis Hilmi , Hafidz El I GUSTI AYU KOMANG NOVIANI Idriwal Mayusda Indah Permata Sari Indiati Indiati, Indiati Indra Surjati Indriani, Rizka Ira Larasati Irkham Widiyono Ismaya (Ismaya) isnaini, surya novinda Iveline Anne Marie Iwan Purwanto Jimny Suryo Pamungkas Kholidiya, Wulan Ratna Nur khusnul khotimah Koko Kurniawan Konara, Thamasi Kresno Suharto Laili Rachmawati Laiyan, Macaria Theresia Larasati Rizky Putri Lelana, Madya Daka Lestari, Alda Tri Lutfia, Eka LUTHFIRALDA SJAHFIRDI Luthfiralda Sjahfirji Lydia Sari M. Khoirul Anam Mahardhika, Vita Marie Curie Habibah Maulida Selma Hanum Maulidya , Rahmi Meddiati Fajri Putri MEGA DEWI KARTIKA Merina, Bresca Michael Setiawan Miftah Farid Milanisa, Septia Atma millah, lutfia widatul Moh. Afif Widi Agung MOHAMMAD ALI FIKRI Mohammad Ali Wafa Mose, Windi Muflikhah, Dewi Muhamad, Fajar muhamad Muhammad Ansori Muhammad Ilham Nafila, Dwita Nanik Setyowati Nasman, Nasman Nikki Aldi Nilla Nilla Nilla, Nilla Nora Azmi Novyanti, Heny Nugroho, Haryo Yudhistira Hamengku Nugroho, Mohammad Alvian Adi Nur Azizah, Syifa Nadia Nuraini Rahmawati Nurvina Septi Adifa Octavianti Paramita Oktadina Sekarwangi Oktaviani, Salsabila Pane, Muhammad Alwiadi Paramita, Nenci Yuniar Pardede, Sarah Berliana Parwadi Moengin Parwadi Moengin Penny Humaidah Hamid Permatasari, Sabania Dinar Prabowo Purwono Putro Prabowo Purwono Putro Pradika, Alvin Pradityo Yoga Wibowo Prameswari, Galuh Ayu Prasetyaningrum, Andania Ulfa Yuga Prasetyowati, Fitria Nur Purwoko . Puspoayu, Elisabeth Septin Putri, Sendy Uda Cantika R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Rachmadi, Moch Faizal Rachmania, Adinda Hilda Raden Ilham Akbar Ramadhan, Muchamad Firman Ramadhani, Anindya Ramadhani, Mitha Annisa Ramadhani, Poppy Sagita RAMADHANI, WISNU Ramadhani, Yudhistira Wahyu Ramadhanti, Wita Ramadhanti Ramadhanty, Debby Rarastoeti Pratiwi Ratna Dewanti, I Dewa Ayu REFTI HANDINI LISTYANI Risa Ummami RIZKA LUTFITANINGTYAS ROHMAWATI, SITI ELVINA Rosagita, Anindya Aurin Rosandra, Befiria Meike Rosita Dwiana Prayudawisi Rositayanti Hadisoebroto RUHKAYAH, SITI Rujianto, Vinanda Ayu Putri Sakinata, Ariyanti Lady salafi, syafara alifia Sally Cahyati Salmawati, Mimi Saptariana Saptariana - saputri, vista purnama Saragi, Simon Jansen Sari Setyaningsih Sarmin - Sarmin . Sarmin Sarmin Sarmin Sarmin SEPTIK PRIANDA, NISYA Shelina Putri Kurniadi Shihsalamadhina , Fahma Sigit Wahyu Sihombing, Berkam Triputra Tulus Pangidoan Siti Fathonah Siti Hawa Siti Maghfiroh Siti Qotimah Situmorang, Marwan Bilton Slamet Widiyanto Soemanto, Rizki Anggerda Lopez Sulafah Fathin Khannanah Sulistyowati . Sunendar - Suroya, Zahrotus Susilo, Agung Hendro Syah Alam Syah Putri, Veronica Vidia Syahran Wael Taufik, Moh Teguh Budipitojo Tiena Gustina Amran Tiena Gustina Amran, Tiena Tri Wahyu Pangestiningsih TRIANTO, HIZKIA Triwulandari Satitidjati Dewayana Triwulandari SD, Triwulandari Tuty Laswardi Yusuf Ummah, Maslakhatul Laila Utami, Gayung WAHYUNING RATRI, ROOSDIANA PUSPITA Wahyuningsih Wahyuningsih Widianti, Alifia Widodo, Alaya Dwi Salvahira Wijaya, Lutfi Winnie Septiani Winnie Septiani Winnugroho Wiratman, Manfaluthy Hakim, Tiara Aninditha, Aru W. Sudoyo, Joedo Prihartono Yojana, Ratna Mira Yuda Heru Fibrianto Yuli Kurnia Ningsih Yuliana, Fenty Dwi Yunianti, Ervisya Nandya Zahara Meilawaty zain, rona suroya Zidan, Muhammad Faris