Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
18.025
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HAYATI Journal of Biosciences Hemera Zoa Jurnal Sain Veteriner Buletin Peternakan Jurnal Veteriner LAW REFORM Jurnal Teknik Novum : Jurnal Hukum Journal of Politic and Government Studies El-Hayah : Jurnal Biologi Teknobuga : Jurnal Teknologi Busana dan Boga Journal of the Indonesian Mathematical Society Arena Hukum STOMATOGNATIC- Jurnal Kedokteran Gigi Indonesian Journal of Biotechnology Jurnal Kesehatan Gigi REFLEKSI EDUKATIKA OPERATION EXCELLENCE: Journal of Applied Industrial Engineering Food Science and Culinary Education Journal Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Padjadjaran Journal of Dentistry Animal Production : Indonesian Journal of Animal Production Meditory : The Journal of Medical Laboratory SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis) Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Sciences) JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Jambura Law Review Abdimas Universal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jamak; jurnal administrasi manajemen dan kepemimpinan Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Jurnal Hukum Lex Generalis Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development (IJECSED) Jurnal Sains Boga Unram Journal of Community Service (UJCS) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL TEKNIK INDUSTRI JURNAL ABDI MASYARAKAT INDONESIA (JAMIN) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Kedokteran Hewan Rumphius Pattimura Biological Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Innovative and Creativity Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Journal of Law and Legal Reform Jurnal Penelitian Pendidikan
PUDJI ASTUTI
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 205 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 205 Documents
Search

 16   17   18   19   20 
PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LAMONGAN: PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LAMONGAN Rujianto, Vinanda Ayu Putri; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37292

Abstract

Di Indonesia tindak pidana narkotika mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2019 Jawa Timur menempati urutan kedua sebagai pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur yang memiliki kenaikan kasus. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya dengan melakukan penangkapan. Dalam penangkapan penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti.Barang sitaan narkotika yang tidak digunakan akan dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan Kejaksaan Negeri Lamongan berdasarkan putusan pengadilan. Pemusnahan narkotika diatur dalam Lampiran II.1 Perka BNN 7/2010 dimana pemusnahan tersebut dilakukan di tempat terbuka yang jauh dari permukiman warga. Pemusnahan barang sitaan narkotika dilakukan di Kejaksaan Negeri Lamongan sedangkan lokasi tersebut terletak di lingkungan yang ramai penduduk dan sentra pendidikan. Tujuan penelitian (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan dan (2) mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan arsip. Data yang sudah terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan pemusnahan barang sitaan narkotika dimulai dari Inventaris, membuat daftar pengelompokan, menyiapkan berita acara pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan terakhir penandatanganan berita acara pemusnahan, tetapi dalam pelaksanaannya pemusnahan barang sitaan yang dilakukan belum sesuai dengan mekanisme. Faktor penghambat pemusnahan barang sitaan narkotika yaitu, ketiadaaannya alat khusus "incinerator" yang digunakan untuk melakukan pemusnahan, ketiadaannya aturan mengenai pengawasan pemusnahan barang sitaan narkotika khusunya oleh BNNP Jatim sebagai instansi yang mengeluarkan Perka, ketiadaannya sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pemusnahan yang tidak sesuai dengan mekanisme.
ANALISIS PERATURAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN AWAL WAKTU PENYITAAN: ANALISIS PERATURAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN AWAL WAKTU PENYITAAN Susilo, Agung Hendro; astuti, pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37320

Abstract

Abstract Handling of confiscated evidence is guided by the law number 8 of 1981 concerning the criminal procedure code and the regulation of the minister of environment and forestry number. P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 concerning the handling of evidence of environmental and forestry crime. The two rules do not mention "Evidence" clearly. The purpose of this study is to analyze the legal regulations on the return of evidence at the initial time of confiscation so that it shows the suitability of criminal law enforcement actions with the laws that govern it, to find out the responsibility of law enforcement officers for the damage of confiscated evidence so that it is proven as a confiscation error in the criminal law enforcement process.This research is a type of normative or doctrinal legal research to examine the issue of the rule of law in the return of evidence in the form of protected protected birds whose species and numbers are reduced due to the death of the protected animal in the process of handling evidence that has not yet been found to be legal. Errors in handling evidence that result in a mismatch of returning evidence with the initial state of confiscation are reviewed from the principle of legal justice based on existing legal regulations. Keywords : Evidence, legal vacuum, Regulatory Analysis, Criminal Acts, Legal Certainty.
Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum: Analisis Coret-Mencoret : Di Fasilitas Umum Putri, Sendy Uda Cantika; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37595

Abstract

Abstrak Vandalisme adalah suatu perbuatan perusakan atau penghancuran terhadap barang-barang milik oranglain atau barang-barang milik umum. Di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak di atur secara khusus mengenai Vandalisme.Tetapi dalam pengenaan kasus vandalisme di Indonesia sendiri banyak terjadi perbedaan dalam penggunaan Undang-Undang dalam pengenaan kasus vandalisme mengenai perilaku coret-mencoret yang identik dengan vandalisme. Salah satu pengenaan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan dalam pengenaan kasus vandalisme adalah Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana dalam Pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan mengenai coret-mencoret dan hanya menggunakan sebutan pengrusakan dan penghancuran. Sedangkan dalam Peraturan Daerah vandalisme di atur lebih spesifik dengan menggunakan kata coret-mencoret. Maka dengan begitu penggunaan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penggunaan kata merusak dan menghancurkan dalam pengenaan kasus coret-mencoret menjadi tidak jelasm karena dalam peraturan tersebut tidak mengatur coret-coret secara spesifik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder (pustaka) yang terdiri dari : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian data diolah secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metoder preskripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada . menghasilkan kesimpulan yaitu coret-mencoret di fasilitas umum diklasifikasikan sebagai vandalisme dan coret-mencoret di fasilitas umum di klasifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenakan pasal Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci: coret-mencoret di fasilitas umum, vandalisme, tindak pidana, pasal 406 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, perusakkan dan penghancuran.
DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMAOLEH KONTRAKTOR: (Studi Putusan : Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SBY dan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY) Sakinata, Ariyanti Lady; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38020

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain apakah persamaan putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Sby dan putusan Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Sby Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan secara bersama-sama oleh kontraktor sehingga menimbulkan disparitas pidana dan apakah penyebab terjadinya perbedaan pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu putusan pengadilan dan undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi beberapa referensi yang relevan dengan substansi penelitian hukum ini. Hasil Penelitian menunjukkan adanya persamaan pada kedua putusan tersebut yakni sama-sama memiliki subyek seorang kontraktor, obyek pidananya pengadaan barang/jasa pemerintah, jenis tindak pidana merugikan kuangan negara, modus dari para pelaku tindak pidana hampir sama, namun perbedaan dari putusan tersebut ialah terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan bahwa putusan pertama lebih besar dibandingkan putusan yang kedua. Namun, terkait pengenaan sanksi kedua putusan tersebut jauh berbeda. Penyebab perbedaan pertimbangan hakim yang terjadi pada kedua putusan tersebut terjadi karena terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan diri hakim yakni faktor internal hakim dan faktor eksternal hakim. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Disparitas Pidana, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim
EKSAMINASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 124/Pid.B/2019/Pn.Kds: EKSAMINASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 124/Pid.B/2019/Pn.Kds Nugroho, Haryo Yudhistira Hamengku; Astuti, Pudji; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38166

Abstract

Developers are prohibited from selling plots of land, according to Article 1 number 17 of Law no. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas defines mature land plots as "a plot of land that has been prepared for a house in accordance with the requirements for use, control, land ownership, detailed spatial planning, as well as building and environmental planning." In connection with the provisions regarding selling mature land lots according to the explanation of Article 146 paragraph (1) of Law no. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas states that mature land lots are "an activity of a legal entity that deliberately only markets mature land lots to consumers without building houses first". Selling mature land lots, according to Article 146 of Law no. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas that "legal entities that build Ready-to-Build Environment (hereinafter abbreviated as Lisiba) are prohibited from selling mature land plots without houses", the prohibition is aimed at developers who build housing which are prohibited from selling mature land lots without houses. Taking into account the description, the issues discussed were what was the basis for the consideration of the public prosecutor to charge ADY PRIYO LEKSONO with Article 378 of the Criminal Code in cases that were decided by decision Number 124 / Pid.B / 2019 / Pn Kds and Is Article 154 of Law Number 1 Year 2011 concerning Housing and Housing not worthy of being accused.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM KASUS TENAGA KEPERAWATAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu): PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM KASUS TENAGA KEPERAWATAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu) Bimantara, Gesa; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38428

Abstract

Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disingkat UU No. 36 Tahun 2014) mengelompokan tenaga kesehatan menjadi tenaga medis dan tenaga keperawatan. Tenaga medis menurut Pasal 11 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, sedangkan tenaga keperawatan menurut Pasal 11 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2014, bahwa tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat. Hal ini berarti bahwa perawat dalam dunia kesehatan bukan sebagai tenaga medis, namun dalam praktiknya tidak jarang tenaga keperawatan melakukan tindakan medis. Di dalam praktik, perawat dijumpai melakukan praktik perawat sering melakukan tindakan medik yang sebenarnya bukan wewenang perawat seperti yang di atur dalam peraturan dan perundangundangan. Hal ini dapat dilihat dimana perawat yang melakukan tindakan medic tanpa ada pelimpahan secara tertulis dari dokter yaitu sebanyak 50%. Perawat yang melakukan tindakan medik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah sangat rawan bersinggungan dengan hukum. Memperhatikan uraian tersebut, permasalahan yang dibahas adalah Apakah dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 dan Apa akibat hukumnya jika tenaga keperawatan melakukan tindakan medis operasi pasien. Hasil yang didapat adalah tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis operasi pasien, tanpa izin sebagaimana izin praktik kedokteran melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. Pelaku selaku tenaga kesehatan melakukan tindakan medis (operasi terhadap pasien), pasca operasi pasien meninggal dunia, dikaitkan dengan dakwaan jaksa dalam dakwaan kesatu.
Analisis Putusan Nomor 102/ Pid.Sus/ 2019/ PN Trg tentang Tindak Pidana Peredaran Kosmetik tanpa Izin Edar isnaini, surya novinda; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39121

Abstract

Kosmetik merupakan produk, berbahan dasar alami maupun kimia dan digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Perkembangan industri kosmetik di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, hal ini yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang terkait izin edar yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peredaran kosmetik yang tidak disertai izin edar akan melalui proses peradilan dengan putusan hakim. Namun demikian putusan hakim seringkali tidak sesuai dengan nilai keadilan bagi masyarakat, sebagaimana Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ 2019/ Pn. Trg tentang peredaran kosmestik tanpa ijin edar. Permasalahan yang diangkat penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan putusan hakim pada kasus yang dilakukan oleh Fitria Dian Sari dan apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan nilai keadilan bagi masyarakat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus serta menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan hakim berdasarkan Putusan Nomor 102/Pid.Sus/ 2019/ Pn.Trg dinilai terlalu ringan yakni hanya pidana penjara 1 bulan 14 hari dan denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sanksi tersebut dianggap terlalu ringan karena terdakwa disamping mengedarkan juga memproduksi kosmetik tanpa izin edar, dan sudah menikmati hasil dari perbuatannya. Perilaku terdakwa ini meresahkan dan mengancam keamanan masyarakat karena kosmetiknya tidak memiliki izin edar. Sanksi pidana yang ringan tersebut dinilai kurang adil bagi masyarakat khususnya bagi korban. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat berkaitan dengan dampak kosmestik tanpa izin edar tersebut. Adanya hukuman yang memadai diharapkan memberi efek jera bagi pelaku dan sebagai upaya preventif agar tidak ada pelaku tindak pidana sejenis.
Analisis Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Ramadhani, Mitha Annisa; Astuti, Pudji; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

World Health Organization telah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020. WHO mengkonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Berbagai sektor terkena imbas dari ganasnya persebaran virus COVID-19, salah satunya sektor hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly membuat kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Melihat lapas dan rutan di Indonesia yang memiliki kondisi over kapasitas membuat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan aturan berupa Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan Menteri yang dikeluarkan mengundang kontroversi dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Dikatakan pada peraturan tersebut asimilasi dilaksanakan di rumah dan dilakukan secara daring yang dimana hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya recidivist. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 dengan Permenkumham No.3 Tahun 2018 yang dikeluarkan tidaklah sesuai karena pengeluaran keputusan menteri tidak memperhatikan kepentingan umum dan keadaan yang terjadi di masyarakat dan untuk mengatasinya digunakan asas praduga rechmatig sebagai pedoman. Kata Kunci : Covid-19, Narapidana, Asimilasi
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp Dikaitkan Pasal 80 Ayat (3) jo. Ayat (4) UU Perlindungan Anak: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp Dikaitkan Pasal 80 Ayat (3) jo. Ayat (4) UU Perlindungan Anak Pardede, Sarah Berliana; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.40758

Abstract

Article 44 paragraph (2) of the PKDRT Law regulates the threat of punishment for acts of physical violence within the scope of the household which result in serious injury, where the category of serious injuries refers to Article 90 of the Criminal Code, including the pregnancy loss. The purpose of this research is to analyze and find out whether a pregnancy loss due to domestic violence can be equated with a serious injury as regulated in Article 90 of the Criminal Code, and whether Article 44 of the PKDRT Law on physical violence in the household sphere is in accordance with Article 80 of the Child Protection Law. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used are primary and secondary. The analysis technique uses a prescriptive method. The results of this study indicate that the incidence of the abortion of a woman's womb and bleeding experienced by pregnant women due to domestic violence in Kuala Simpang District Court Decision No. 202 / Pid.sus / 2015 / PN.KSP can be equated with Serious Injury Article 90 of the Criminal Code. A child in the womb who dies cannot necessarily be equated with serious injuries in Article 90 of the Criminal Code. Then, Article 44 of the PKDRT Law is not in accordance with Article 80 of the Child Protection Law. The actions of the perpetrator (SM) include an concursus idealist.
DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM PRESPEKTIF TRANSPLANTASI SISTEM HUKUM: Deferred Prosecution Agreement Sebagai Alternatif Penyelelasaian Korupsi Oleh Korporasi Dalam Prespektif Transplantasi Sistem Hukum Lutfia, Eka; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41569

Abstract

Deferred Prosecution Agreement atau DPA merupakan upaya penundaan penuntutan dengan melakukan perjanjian antara jaksa dan pihak korporasi yang melakukan kejahatan. Metode ini telah digunakan pada negara yang menganut sistem hukum common law seperti Inggris dan Amerika. Upaya penyelesaian tersebut menarik perhatian kalangan para ahli hukum untuk di terapkan di Indonesia. Metode tersebut dianggap sangat menguntungkan karena lebih mudah dalam upaya optimalisasi pengembalian aset negara hasil korupsi. Sebagai tujuan utama dari adanya peraturan tentang tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Keberadaan DPA menjadi salah satu solusi atas permasalahan dalam proses penyelesaian korupsi. Namun, perbedaan sistem hukum menjadi kendala dalam penerapannya di Indonesia. Sehingga perlu pendekatan untuk menentukan model yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia tanpa perlu menghilangkan ciri khas atau budaya yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah transplantasi sistem hukum. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis dan mengkaji peraturan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Data yang diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum berupa data primer, sekunder dan bahan non hukum. Transplantasi DPA melalui harmonisasi hukum dan penyelarasan hukum nasional, dengan pendekatan adopsi hukum common law sistem ke Civil Law sistem, kemudian diselaraskan dan diharmonisasikan dengan konsep negara hukum Pancasila ke dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transplantasi hukum metode DPA di Indonesia dapat dilakukan selain dilatarbelakangi keuntungan yang diperoleh tetapi juga adanya dukungan akan penerapannya di Indonesia. Sehingga, upaya penerapannya akan lebih mudah namun tetap memmerlukan penyesuaian dengan aturan yang ada. Kata Kunci: Korupsi, Koporasi, DPA, Transplantasi Hukum.
Co-Authors . Harimurti . Sumartono A.A. Ketut Agung Cahyawan W AA Sudharmawan, AA ABID BUDIMAN, ZAKI Achmad Gunadi Adi Sucipto, Adi Afandi, Muhammad Arif Affandi, Mohamad Arif Agung Sasongko Agustiana Putri, Erwinda Dekaria Agustin Wulan Suci Dharmayanti Agustin, Eny Widhia Agustin, Lidya Ayu Ahmad Farhan, Ahmad AHMAD HAFIDZ JIMMY PRASETYO Ahmad, Gelar Ali Aimim-Tham, Sukanya Airin, Claude M. Aldias Bahatmaka Alfarisa Nururrozi Amal Witonohadi Amalia Marom, Amalia Amandia Dewi Permana Shita Ambarsari, Nila Amelia Dewi, Elyna Amelia Hana Amelia Hana Amelia Hana Amelia Hanna Amin, Izat Rolibi Putra Aminah Aminah Amir Husni Amrullah Anindito Amrulloh, Dimas Syahrul Andhika Dwi Nugroho Andriyani Astuti ANGESTI RAHAYU, DIAN Aranggraeni, Renda Arda Ariani Ardhana, Mahardhika Achmad Ardyan, Fitrada Ridlo Aries Andjar Sulistyono Aris Junaidi Arnes Faradilla Asih Kuswardinah Asmarani Kusumawati Astuti, Endah P. Asyhari . Atmojo, Tomy Tri Audito, Yudhistira Yovi Bachrul Amiq Badru Tamam, Ahmad Agus Bambang Sugeng Suryatna, Bambang Sugeng Baskoro, Moch Idham Betha Ariandini Bin Awang, Mohd Badrol Borman, M. Syahrul Cahyanti, Selvy Calista, Winna Dhara Calude Mona Airin Cholis S, Bambang Claude Mona Airin ClaudeM Mona Airin Dadan Umar Daihani Dadang Surjasa, Dadang Danang Dwi Saputro Dedy Sugiarto Dewi Erowati, Dewi Diah Tri Widayati Dian Mardi Safitri Didien Suhardini Didik Wahyudi DIKA CHANDRA, WIDYA Dina Mutia Sari1 DITA PERWITASARI Divani, Adelia Lintang Diyah Ayu Sari Arum Dasih Docki Saraswati Dondin Sajuthi Dorina Hetharia Dwi Budi Santoso DWINDA SAPUTRA, ADHITYA Dyah Nurani Setyaningsih Eka Setyowati Emelia Sari EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA Erganto Jai, Alfansyi Maximilano ERIC HAYES Ernie Maduratna Setiawatie Fajar Yuliawan Fanino Jati Maulana, Fanino Jati Farhan Firdiansyah Fathin, Sulafah Fauziyah, Atika Nur Febryanti, Ikka Ferdinal, Yan Fijay Sakti Pranata Fitriyah Fitriyah FRISTANTO, WIRANDA Gabriella Mistissy Galau, Argha Sirna Gesa Bimantara Gumilar, Mikhael Cahyo GUSTI AYU KOMANG NOVIANI, I Habyba, Anik Nur Hakim, Muhammad Abdul handoyo, setyo medy Hanum, Maulida Selma Harahap, Elfira Febriani HEMALINI HARAHAP, BUTET Hendra Setyo Haryadi Hendy Hendarto HERA MAHESHWARI Hermawati, Rr. Lilis Hilmi , Hafidz El I Gede Adhitya Wisnu Wardhana I GUSTI AYU KOMANG NOVIANI Idriwal Mayusda Indah Anisykurlillah Indah Permata Sari Indiati Indiati, Indiati Indra Surjati Indriani, Rizka Intan Muchtadi Alamsyah Ira Larasati Irawan Irawan Irkham Widiyono Ismaya (Ismaya) isnaini, surya novinda Iveline Anne Marie Iwan Purwanto Jimny Suryo Pamungkas Kholidiya, Wulan Ratna Nur khusnul khotimah Koko Kurniawan Konara, Thamasi Kresno Suharto Kusniyanti, Elvira Laili Rachmawati Laiyan, Macaria Theresia Langelo, Ferry Noldy Larasati Rizky Putri Lelana, Madya Daka Lestari, Alda Tri Lutfia, Eka LUTHFIRALDA SJAHFIRDI Luthfiralda Sjahfirji Lydia Sari M. Harlanu, M. M. Khoirul Anam Mahardhika, Vita Malikah, Ratu Keysha Marie Curie Habibah Maulida Selma Hanum Maulidya , Rahmi Meddiati Fajri Putri MEGA DEWI KARTIKA Merina, Bresca Michael Setiawan Miftah Farid Milanisa, Septia Atma millah, lutfia widatul Mimi Salmawati Moh. Afif Widi Agung MOHAMMAD ALI FIKRI Mohammad Ali Wafa Mose, Windi Muflikhah, Dewi Muhamad, Fajar muhamad Muhammad Ansori Muhammad Ilham Muhammad Khumaedi Nafila, Dwita Nanik Setyowati Nasman, Nasman Nikki Aldi Nikki Aldi, Nikki Nilla Nilla Nilla, Nilla Nora Azmi Novia Rahmawati Novyanti, Heny Nugroho, Haryo Yudhistira Hamengku Nugroho, Mohammad Alvian Adi Nur Azizah, Syifa Nadia Nuraini Rahmawati Nurmasitah, Sita Nurul Hikmah Nurvina Septi Adifa Octavianti Paramita Oktadina Sekarwangi Oktaviani, Salsabila Pane, Muhammad Alwiadi Pangestu, Qori Y. Paramita, Nenci Yuniar Pardede, Sarah Berliana Parwadi Moengin Parwadi Moengin Penny Humaidah Hamid Permata, Dea Permatasari, Sabania Dinar Prabowo Purwono Putro Prabowo Purwono Putro Pradika, Alvin Pradityo Yoga Wibowo Prameswari, Galuh Ayu Prasetyaningrum, Andania Ulfa Yuga Prasetyowati, Fitria Nur Purwoko . Puspoayu, Elisabeth Septin Putri Krida Gita P. Putri, Sendy Uda Cantika R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Rachmadi, Moch Faizal Rachmania, Adinda Hilda Raden Ilham Akbar Ramadhan, Muchamad Firman Ramadhani, Anindya Ramadhani, Mitha Annisa Ramadhani, Poppy Sagita RAMADHANI, WISNU Ramadhani, Yudhistira Wahyu Ramadhanti, Wita Ramadhanti Ramadhanty, Debby Rarastoeti Pratiwi Ratna Dewanti, I Dewa Ayu REFTI HANDINI LISTYANI Rendra Chriestedy Prasetya Respitawulan, R Ririn Setyowati Risa Ummami RIZKA LUTFITANINGTYAS Rochmah, Jayanti Astridya ROHMAWATI, SITI ELVINA Rosagita, Anindya Aurin Rosandra, Befiria Meike Rosita Dwiana Prayudawisi Rositayanti Hadisoebroto RUHKAYAH, SITI Rujianto, Vinanda Ayu Putri Sakinata, Ariyanti Lady salafi, syafara alifia Sally Cahyati Salsabilla, Nasywa Saptariana Saptariana - saputri, vista purnama Saragi, Simon Jansen Sari Setyaningsih Sarmin - Sarmin . Sarmin Sarmin Sarmin Sarmin SEPTIK PRIANDA, NISYA Setiadi, Rizki Setyaningsih, Sari Shanti, Elvika F. A. Shelina Putri Kurniadi Shihsalamadhina , Fahma Sigit Wahyu Sihombing, Berkam Triputra Tulus Pangidoan Siti Fathonah Siti Hawa Siti Maghfiroh Siti Qotimah Situmorang, Marwan Bilton Slamet Widiyanto Soemanto, Rizki Anggerda Lopez Subiantoro, Heru Sulafah Fathin Khannanah Sulistyowati . Sunendar - Suroya, Zahrotus Susilo, Agung Hendro Syah Alam Syah Putri, Veronica Vidia Syah, Muhammad E. Syahran Wael Taufik, Moh Teguh Budipitojo Tiena Gustina Amran Tiena Gustina Amran, Tiena Tri Sunarsih Tri Wahyu Pangestiningsih TRIANTO, HIZKIA Triwulandari Satitidjati Dewayana Triwulandari SD, Triwulandari Tuty Laswardi Yusuf Ummah, Maslakhatul Laila Utami, Gayung WAHYUNING RATRI, ROOSDIANA PUSPITA Wahyuningsih Wahyuningsih Widianti, Alifia Widiyanto Widiyanto Widodo, Alaya Dwi Salvahira Wijaya, Lutfi Winnie Septiani Winnie Septiani Yojana, Ratna Mira Yuda Heru Fibrianto Yuli Kurnia Ningsih Yuliana, Erika Yuliana, Fenty Dwi Yuneldi, Rizki Fitrawan Yunianti, Ervisya Nandya Zahara Meilawaty Zahra, Nafisa Az zain, rona suroya Zidan, Muhammad Faris