p-Index From 2020 - 2025
14.754
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Civil Engineering Journal Jurnal Ius Constituendum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Ilmu Hukum Prima JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Visi Sosial Humaniora JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Buletin Konstitusi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ekonomi Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Fiat Iustitia: Jurnal Hukum International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Prointegrita Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Journal of Law and Nation SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Research Horizon AL-SULTHANIYAH Riwayat: Educational Journal of History and Humanities JURNAL RETENTUM Jurnal Sains Student Research Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Intelek Insan Cendikia Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Ketidaksesuaian dalam Peniliaian Aset pada Akad Musyarakah Mutanqisah Pembiayaan Serba Guna di PT Bank X Tri Rahmat; Rosnidar Sembiring; Utary Maharani Barus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4218

Abstract

PT Bank X menerapkan akad musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan serba guna berbasis syariah. Meski portofolio pembiayaan meningkat, terdapat ketidaksesuaian dalam verifikasi aset nasabah yang hanya didasarkan pada dokumen fotokopi tanpa pengecekan langsung, melanggar prinsip syariah dan berpotensi membuka celah penipuan. Praktik ini tidak memenuhi asas kejujuran, melanggar prinsip kehati-hatian, dan dapat memicu risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian dilakukan untuk menganalisis yuridis ketidaksesuaian ini sesuai aturan syariah dan hukum yang berlaku. Hasil penelitia ini menemukan bahwa implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan serba guna di PT Bank X tidak sepenuhnya memenuhi Fatwa DSN No. 73/2008 dan No. 89/2013. Bank tidak melakukan penilaian dan verifikasi langsung atas aset, hanya mengandalkan dokumen fotokopi dan foto, sehingga aset tidak jelas atau nyata saat akad, yang dapat menyebabkan akad batal menurut hukum syariah. Secara legal, akad di bawah tangan diperbolehkan berdasarkan UU Perbankan Syariah dan POJK No. 31/2014, tetapi memiliki kelemahan pembuktian jika terjadi sengketa. Ketidakjelasan aset sebagai rukun utama akad menimbulkan risiko keabsahan, sebab akad tanpa objek yang jelas melanggar prinsip syariah.
ANALISIS HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERSETIFIKAT HAK MILIK DENGAN SURAT DIBAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G/2020/PN NABIRE) Syarif Hidayatullah Pulungan; Muhammad Yamin; Rosnidar Sembiring; Yefrizawati, Yefrizawati
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 1 (2024): FEBRUARI
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transfer of land rights is the transfer of land rights from the old right holder to the new right holder according to the provisions of the applicable laws and regulations. There are 2 (two) ways of transferring land rights, namely transfer and transfer. The transfer of rights to land that has been certified as ownership should be carried out by means of a legal act of sale and purchase carried out before a public official, namely the PPAT, which has the authority to make authentic deeds regarding land rights or ownership rights to apartment units. The transfer of land rights that have been certified as ownership through an agreement with a private letter still has legal force and can be used as evidence in court. However, it is not as strong and complete as an authentic deed made before a public official. This research method uses a Normative Juridical research type which is descriptive analytical in nature. The data source uses secondary data sources using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using library research data collection techniques (Library Research) and the data collection tool in this research is document study. The results of the research show that the transfer of title to land with certificate of ownership with a private letter still has valid legal force, based on the laws in force in Indonesia. Regarding land matters, there are 3 (three) forms of law that can be used as guidelines, namely the Basic Agrarian Law (UUPA), the Civil Code (KUHPerdata) and Customary Law. The transfer of land rights based on customary law is considered valid if it does not conflict with applicable laws and regulations according to the legal hierarchy. Legal protection for legal subjects who carry out legal acts of transferring title to certified land with private documents will be guaranteed and protected by the state as long as it can be proven in the judicial process. The essence of this case is that there was an unlawful act committed by one of the parties as the seller which resulted in an error which violated the statutory regulations, there was a loss experienced by the other party as the buyer of the plot of land so that the buyer was unable to carry out the process of changing the name of the a quo land. the. The legal basis is that there is an unlawful act against the conditions for the validity of an agreement written in article 1320 of the Civil Code.
Kepemilikan Sertifikat Ganda yang Diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 4/Pdt.G/2022/Pn Rkb) Ariza, Mega; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i1.44296

Abstract

Sertifikat ganda merupakan masalah serius dalam hukum pertanahan Indonesia yang mengganggu kepastian hukum kepemilikan tanah. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Rkb mencerminkan kompleksitas konflik akibat kelemahan administratif Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan sertifikat, menunjukkan perlunya reformasi sistem pengelolaan aset pertanahan. Penelitian ini membahas aturan hukum penerbitan sertifikat hak milik, potensi terjadinya sertifikat ganda, tanggung jawab hukum BPN dalam kasus tersebut, dan analisis terhadap putusan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara di BPN Deliserdang, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Kajian komprehensif tentang penerbitan sertifikat hak milik dan sertifikat ganda di Indonesia mengungkapkan kompleksitas persoalan hukum pertanahan yang melibatkan berbagai dimensi kritis. Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan praktik empiris, ditemukan bahwa potensi terjadinya sertifikat ganda disebabkan oleh kelemahan sistemik seperti lemahnya pencatatan data, praktik pemalsuan dokumen, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memikul tanggung jawab hukum yang kompleks, meliputi verifikasi mendalam sebelum penerbitan sertifikat, pemberian kompensasi, pembatalan sertifikat tidak sah, dan penjatuhan sanksi administratif. Putusan hukum, khususnya Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Rkb, menunjukkan kelemahan fundamental dalam pertimbangan yuridis, di mana pendekatan tekstual yang rigid cenderung mengabaikan kompleksitas sejarah pengalihan hak dan dinamika faktual kepemilikan tanah, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS TERKAIT DUGAAN ADANYA KESALAHAN DI DALAM MINUTA AKTA YANG DITERIMANYA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1791 K/Pdt/2022) -, Tommy; -, Tony; Sembiring, Rosnidar; -, Suprayitno
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.4962

Abstract

The plaintiff in the Supreme Court's decision Number 1791 K/Pdt/2022 sued the Notary public, holding the protocol as the defendant. The object of the lawsuit in the Supreme Court's decision is the Notary's deed in the Notary public protocol, which was received by the Notary public holding the protocol. The plaintiff disputed the error in the Notary's deed. Based on expert opinion, the Notary public who did the deed is responsible for the Notary's deed in the protocol, but the Notary who did the deed died. The Notary public holding the protocol is responsible for storing and maintaining the Notary public protocol he receives, but the Notary public holding the protocol was sued in the decision. This research uses normative legal research, which is descriptive and analytical in nature. The data source used is library data. The data collection technique and tool used is library research. This research analyzes data qualitatively. Based on Article 65 of the Law of Notary Public, the Notary public who makes the deed is responsible for the minutes of the deed he had made even though the minutes of the deed had been handed over to the Notary public holding the protocol. The Notary public holding the protocol is not responsible if there is a lawsuit regarding the contents of the minutes of the deed contained in the protocol he received. The Supreme Court's decision concerns Notary public matters, only considering the lawsuit as lacking parties.
Peran Notaris dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Mewaris Penderita Ambiguous Genitalia berdasarkan Hukum Waris Islam Taris Pohan, Naufal; Suprayitno; Sembiring, Rosnidar
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 1 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3581

Abstract

In society, some individuals are born with genitalia that do not conform to typical male or female characteristics, a condition medically referred to as ambiguous genitalia. This study adopts a normative juridical approach, utilizing statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through literature reviews and interviews and were analyzed using grammatical interpretation and legal argumentation techniques, including analogy. The findings indicate that, from the perspective of Islamic law, ambiguous genitalia can be classified analogously to the condition of khunsa. A notary may draft a Certificate of Inheritance Rights or an Act of Separation and Distribution of Inheritance as long as all heirs mutually agree to resolve the matter outside the court. However, if the heirs cannot reach a consensus, the notary may direct them to submit an inheritance determination request to the local Religious Court. In drafting such legal documents, a notary may act as a legal innovator to address legal gaps not yet regulated by statutory provisions, provided that all parties involved agree.
ANALYSIS OF LEGAL SCIENCE'S VIEWS ON THE OBLIGATION OF COMMUNITY GARDEN DEVELOPMENT (PLASMA GARDEN) IN PLANTATION COMPANIES AS A MANDATE OF THE PRINCIPAL AGRARIAN LAW Juda Deo Silitonga; Maria Kaban; Rosnidar Sembiring
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 2 (2024): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i2.76

Abstract

The obligation to provide plasma plantations is also one of the requirements for obtaining land rights in the form of Cultivation Rights (HGU) by the Company, as stipulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 7 of 2017 concerning Regulations and Procedures for Determining Cultivation Rights, which in Article 40 letter (k) and Article 41 states: "One of the obligations of HGU Holders is to Facilitate the development of local community gardens of at least 20% (twenty percent) of the land area The HGU application for the surrounding community is in the form of a partnership (plasma) in accordance with the business activity permit from the competent technical agency, and the application for partnership (plasma) land rights is submitted simultaneously with the company's HGU application." To achieve one of the goals of the Republic of Indonesia as stated in paragraph IV of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely to advance general welfare, the abundance of palm oil production must be utilized as much as possible for national development strategies, this is carried out from various functions related to economics, ecology and socio-culture. Regulations related to the obligation to facilitate the development of plasma plantations have been amended through Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation as amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 which was promulgated through Law no. 6 of 2023 has been adjusted and regulated in more detail in its derivative regulations, namely Government Regulation no. 26 of 2021 concerning the Implementation of the Agricultural Sector and Minister of Agriculture Regulation No. 18 of 2021 concerning Facilitation of the Development of Gardens in Surrounding Communities.
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MERBELLAH) TERNAK KERBAU BERDASARKAN KEBIASAAN SUKU PAKPAK (STUDI DI DESA PASI KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI) Aktif Apriantoro Siregar; Rosnidar Sembiring; Idha Aprilyana Sembiring; Maria Kaban
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 8 (2024): Oktober 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagi hasil adalah kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Praktik bagi hasil (merbellah) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Masyarakat menyebutnya dengan merbellah yang artinya bagi hasil pada peternakan kerbau.Tesis ini membahas bentuk perjanjian bagi hasil (merbellah) antara pemilik kerbau dan peternak kerbau di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, porsi pembagian hasil antara pemilik kerbau dan peternak kerbau dalam perjanjian bagi hasil (merbellah) di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, penyelesaian perselisihan antara pemilik kerbau dan peternak kerbau dalam perjanjian bagi hasil (merbellah) di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif analisis.Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil (merbellah) di Desa Pasi tersebut yaitu dilakukan berdasarkan hukum adat setempat dan dibuat secara lisan dengan pembagian anak pertama 75:25, anak kedua 50:50 , Kedua jika pemilik kerbau ingin menjual indukan tersebut sebelum menghasilkan anak dengan alasan tertentu, peternak hanya mendapatkan upah tali yaitu upah yang didapatkan tidak ditentukan hanya sukarela dari pemilik kerbau tersebut. Bentuk porsi pembagian yang ketiga, jika kerbau betina yang dipelihara mandul atau tidak dapat menghasilkan anak, kerbau betina tersebut dijual dan jika kerbau yang diberikan kerbau jantan maka akan dipelihara lima sampai enam tahun, lalu dijual atau menunggu harga yang sesuai dengan keinginan pemilik. Hasil dari penjualan tersebut akan dikurangi dengan modal pertama yaitu harga kerbau pertama kali dibeli oleh pemilik setelah dikurangkan, sisanya dibagi dua atau 50:50. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil (merbellah) menurut hukum adat Pakpak di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, bahwa dalam penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil (merbellah) diselesaikan melalui dua cara yaitu pertama Non-Litigasi terdiri dari Negosiasi Para Pihak, Hukum Adat dan Kepala Desa, cara yang kedua yaitu Litigasi. Hendaknya perjanjian bagi hasil (merbellah) dilakukan secara tertulis sehingga ada kepastian hukumnya, dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil (merbellah) yang dilaksanakan di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu dalam Pasal 3 yang mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang.
KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN SERTA ETERKAITAN DENGAN NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015 Dini novelita rosyanti; Edi ikhsan; Rosnidar sembiring
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 8 (2024): Oktober 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi latar belakang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi, apa akibat hukum terhadap pihak ketiga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, serta bagaimana mekanisme pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan alat pengumpulan datanya dilakukan dengan studi dokumen (documentary reseacrh). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa yang menjadi latar belakang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu adanya Pemohon mengajukan permohonan constitutional review (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusional terhadap Pasal 21 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana menurut Pemohon dasar dari "Perjanjian Kawin" adalah sama seperti "perjanjian" pada umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum "kebebasan berkontrak") asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum. Selain itu, Akibat hukum terhadap pihak ketiga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yaitu perjanjian perkawinan yang ditetapkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku bagi kedua belah pihak suami istri yang membuatnya.
Analisa Penerapan Konsinyasi Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh Maulidin Afdhal; Muhammad Yamin Lubis; Rosnidar Sembiring; Suria Ningsih
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi konsinyasi ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh, bagaimana prosedur pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh, apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya konsinyasi dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh karena masyarakat atau pihak yang berhak menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh KJPP, terjadinya konsinyasi juga karena banyak tanah milik masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan tol bersengketa di Pengadilan, dan alasan konsinyasi lainnya karena pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Kemudian prosedur pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian dalam pelaksanaan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh terjadi ketika pihak yang berhak menolak nilai ganti rugi namun tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, sengketa tanah, dan tidak diketahui keberadaannya, maka oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Kanwil BPN Aceh melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kementrian PUPR mengkonsinyasikan tanah pihak yang berhak ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya faktor penghambat dalam pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh, terhadap tanah yang bersengketa pihak yang berhak hanya menyanggah secara lisan sehingga tidak adanya bukti tertulis menyebabkan perkara konsinyasi tidak bisa didaftar di Pengadilan Negeri, faktor penghambat lainnya pada masa itu terdapat kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan yang jelas seperti yang diatur dalam Pasal 114 angka. 6 huruf D Peraturan Menteri ART/KBPN Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.
KEABSAHAN SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN KEANGGOTAAN KEPEMILIKAN ARAMADA TRUK DENGAN CV SUKSES KENCANA EXPRESSS Alberto Sitanggang; Hasim Purba; Rosnidar Sembiring; Sutiarnoto Sutiarnoto
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan angkutan umum memiliki tanggungjawab atas segala kerugian akibat awak kendaraan, begitu juga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data sebagai dasar kajian penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (library research) dengan menganalisa data kualitatif.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat sah dan berlaku bagi para pihak, meskipun syarat subyektif tidak terpenuhi sebagaimana yang diketahui apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat tetap berlaku sepanjang para pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Adapun akibat hukum apabila terjadi kerugian oleh CV Tuntutan ganti rugi diajukan oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi ke pengadilan jika pelanggaran konntraktul oleh debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang mengakibatnya berkurangnya secara signifikan dan tidak wajar harta kekayaan kreditor atau pihak yang mempunyai keuntungan meskipun sedikit, maka sepatutunya kreditor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak ke pengadilan. Tanggung jawab CV. Sukses Kencana Express terhadap anggota baru adalah mana dikatakan dalam Pasal kelima anggota baru bertanggung jawab atas pengoperasian kendaraan bermotor tersebut. Dengan segala resiko baik laba/rugi, hutang/piutang serta kewajiban atas pengoperasian kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua (yang mana disebut anggota baru) dan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dari pihak kedua dari pihak manapun.
Co-Authors -, Tommy -, Tony Abd Haris Nasution Abd. Rahim Lubis Abdul Haris Adiasih, Ning Aditia, Rozy Kurniady Aflah, Aflah Afnila Afnila Afnila Agus Armaini RY Agus Yudha Hernoko Ahmad Zailani Ahmadi Hasan Aktif Apriantoro Siregar Al Amruzi, HM Fahmi Alberto Sitanggang Alfi Syahrin Alvi Syahrin Andi Suriyaman Mustari Pide APHA, Journal Manager Aprilyana Sembiring, Idha Ardianto, Yosia Ardilia, Novi Rizki Ardina Khoirunnisa Arivai Nazaruddin Sembiring Ariza, Mega Arnektus Simbolon Arsyad Subhan Purba Astroman Saragih, Sabio Aulia, Muhammad Radhi Azwar, Tengku Keizerina Devi Azzahra, Sheika Azzumar Azza Akbar Balqis Davya Guci, Samira Bartholomeus Diaz Sianipar Batubara, Gahfi Saelandra Bosna Trimanta Br.Hombing, Marina All Bright Brigitta Silitonga BUDIMAN GINTING Carin Felina Chairul Bariah Chairunnisa, Refi Rafika Cindy Haryadmo, Veronika Cristina Natalia Tarigan Damanik, Sari Maisyarah Dedi Harianto Desi Robiatul Adawiyah Siregar Dhiyaul Habib Ifham Dini novelita rosyanti Doddy Safnul Dominikus Rato Dt. Ananda Farkhie Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom Dyssa Novita Edi ikhsan Edy Ikhsan Edy Ikhsan Elphan Kumbara Embun Sari Embun Sari Emy Handayani Erizon Khairunsyah Erwin, Fathia Qanita Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Faisal Akbar Nasution Faizun Kim Azhar Febrianto Lubis, Yudhi Fendi Fendi Fery Rafly Firman Simarmata Fitri Nadiyah Razma Guslihan Dasa Cipta Matondang Gusti Muzainah Hady Hidayat Tambunan Hammar, Robert K.R Hanna Pricilia Tarigan Harahap, Mita Yasmina Harialdi Dharmawan Syahputra Hartina Hartina Hasballah Thaib Hashim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasyim Purba Helen, Helen Henny Putri Raya Bernice Marpaung Herlinda, Erna Hutabarat, Nidea Novresia Hutauruk, Loren Rumia Idha Apriliyana Idha Apriliyana Idha Aprilyana Sembiring Iqbal Mursalin Ismarandy Ismarandy Ivan Damarwulan Jelly Leviza Jonni Silitonga Juang, Nurhadi Ahmad Juda Deo Silitonga Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Kaban, Maria Kanishka Bhuller Karina Lukman Hakim Keizerina Devi Azwar Kunthi Tridewiyanti Laila Fairuz Matondang, Nindi Lia Nur Aini Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Carissa Vialyta M Hamdan M Maria M. Aulia Zikry Lubis M. Yamin - M. Yamin Lubis Madiasa Ablisar Maharani Maharany Barus, Utary Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Maralutan Siregar Maria Maria Kaban Maria Kaban Maria Maria Maria Maria Marissa Gabriela Hutabarat Marlina Marthin, Marthin Maulidin Afdhal Melda Notaria Mhd. Subhi Solih Hasibuan Mifa Al Fahmi Mirza Nasution Muhammad Azhali Siregar Muhammad Ekaputra Muhammad Fajar Tanjung Muhammad Yamin Muhammad Yamin Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhayminah Muhayminah Muhsin Aseri, Muhsin Munthe, Arfansyah Nabillah Nam Rumkel Nasution, Siti Nurahmi Natasha Karina Sianturi NATASHA Siregar Nidea Novresia Hutabarat Novalia Arnita Simamora Novrinda Rambe, Ivana Nur Aida, Nur Nurwijayanti Ok Saidin OK. Saidin Panca Rahmad Siburian Panggabean, Mora H Ramadhan Pawana, Sekhar Chandra Posma Otto Martua Manalu Pra Ashari, Noval Purba, Asrot Purba, M. Hadyan Yunhas Purwoko, Agus Putri Ramadhona Rambe Putri Sitanggang Rabiatul Syariah Rahmadhani, Sylvia Ramadani Ramadani Ray Amantharo Saragih Rendhat Nainggolan Retno Amelia Rina Rina Rina Yulianti Rini Fidiyani Rissa Putri Bert Rizki Ardilia, Novi Rizky Feb Riansyah Hasibuan Rizky Rumondang Robert Runtung Runtung Runtung Runtung Sitepu Ruth Dewi F. Sinambela Safrida Safrida Saidin Saidin Saidin saidin, saidin Salsabila, Unik Hanifah Samion Ginting Samsul Sembiring Sastra, Putri Azzahra Febriani Shirley Shirley Shopia Purba, Richi Sianipar, Geofanny Guruh Hasintongan Sijabat, Joshua Narwastu Simamora, Agustin Adisaputra Simanjuntak, Agnes Vepy Sinaga, Fierda SINAGA, HENRY Sitanggang, Marihot Doni Putra Sitanggang, Yolanda Br Sitepu, Rungtung Sitepu, Runtung Siti Eliza Solistis Dachi Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Stanley Alvin Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Sunarmi Sunarmi Sunarmi Suprapto Suprapto SUPRAYITNO Suprayitno - Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suria Ningsih Suryani, Rafika Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syaddan Dintara Lubis Syafira, Raisa Putri Syafruddin Kalo Syamsul Rizal Syarif Hidayatullah Pulungan Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar Takarub, Kukuh Derajat Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tarigan, Debby Tri Sebbiana Taris Pohan, Naufal Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah Theresia Tony Tony Tony Tony Tony Tri Rahmat Tripetra Yokhanan Tarigan Trohna, Dyona Rizky Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Wahidah Wahidah Wahyu Ibrahim Wahyudi, Ichsan Wayan P. Windia Widya Widya Wulansari, Chatarina Dewi Wury Yanti Sinaga Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yordinand, Yordinand Yulia Resa Simorangkir Zai, Fransiskus Rahmad Zaidar Zaidar Zaidar Zaidar, Zaidar Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad