Media massa memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana dengan memberikan informasi kepada publik tentang proses hukum yang sedang berlangsung. Sebagai bagian dari kebebasan pers, media berfungsi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan serta memberikan masyarakat kesempatan untuk melihat dan memahami proses hukum. Namun, peran media juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan hak terdakwa atas privasi. Konstitusi menjamin hak publik untuk memperoleh informasi, sementara hak terdakwa atas privasi, yang mencakup perlindungan atas identitas dan detail pribadi, juga harus dihormati agar tidak mengganggu proses peradilan yang adil. Dalam pemberitaan tentang kasus pidana, ketegangan antara kedua hak ini sering muncul, terutama ketika media menyiarkan informasi yang dapat memengaruhi opini publik sebelum putusan pengadilan. Artikel ini membahas bagaimana media memengaruhi persepsi publik tentang kasus pidana, serta bagaimana pengadilan dan lembaga terkait dapat memastikan bahwa pemberitaan tetap sesuai dengan etika jurnalistik, tidak mengganggu hak terdakwa, dan tetap mempertahankan integritas hukum. Selain itu, pembicaraan ini mencakup aturan dan peraturan yang harus diikuti oleh media untuk menghindari informasi yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, peran pengadilan dalam mengontrol pemberitaan yang berkaitan dengan proses hukum. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi media dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat membantu membangun sistem peradilan yang lebih jelas, adil, dan seimbang.