p-Index From 2021 - 2026
25.533
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Unes Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Sosial Humaniora Sigli AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indonesian Journal of Law and Economics Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Yustitia Action Research Literate (ARL) Law Development Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Accounting Management Business and International Research Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Eduvest - Journal of Universal Studies Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Journal of Mutidisciplinary Issues Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law, Education and Business International Journal of Application on Economics and Business Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Management Accounting, Tax and Production Indonesian Journal of Law and Justice Abdi Masyarakat UIKA Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Micro, Small and Medium Enterprises Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Journal of Business Inflation Management and Accounting Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Serina Abdimas
Claim Missing Document
Check
Articles

The Efforts in Law Enforcement for Personal Data Protection Lumban Raja, Muhammad Dewo; Lie, Gunardi
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.48856

Abstract

The concept of the rule of law is crucial for the proper functioning of any state, ensuring that governance operates within the framework of legal regulations. This principle, outlined in Hans Nawiasky’s Theory of Legal Norm Hierarchy, prevents the abuse of power and guarantees that authority is exercised under legal oversight. Key features of the rule of law, such as legal certainty, equality before the law, and human rights protection, contribute to the creation of a just society. In the context of Indonesia, which is a constitutional state as per Article 1(3) of the 1945 Constitution, legal provisions such as the Personal Data Protection Law (UU PDP) are introduced to protect citizens' personal data, particularly within the rapidly growing digital financial services sector. Indonesia’s advancement into Industry 4.0 and the rise of financial technology (FinTech) have made data protection more urgent, especially in a digital economy where data sharing occurs across borders. The government’s legal response includes laws and regulatory frameworks that aim to safeguard users’ personal data while addressing challenges like low digital literacy, weak compliance, and cross-border data flows. This paper explores the implementation of these laws, examines the challenges in enforcing them, and proposes improvements for ensuring effective protection of personal data in Indonesia’s digital financial services.
Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek terhadap Merek Terkenal di Indonesia Dewi, Kumala; Lie, Gunardi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50923

Abstract

Penelitian ini mengkaji persoalan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek terhadap merek terkenal di Indonesia, dengan menitikberatkan pada efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum nasional. Fenomena pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak, atau dikenal sebagai bad faith registration, telah menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang kerap menimbulkan sengketa dalam praktik kekayaan intelektual. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mekanisme perlindungan bagi pemilik merek terkenal, implementasi prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi pembuktian niat tidak baik maupun konsistensi penerapan oleh otoritas administratif dan peradilan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menilai sejauh mana prinsip good faith dijalankan dalam sistem first to file yang dianut Indonesia. Analisis dilakukan secara deduktif dan kualitatif dengan menyoroti hubungan antara prinsip moralitas hukum dan kepastian hukum dalam pendaftaran merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai norma etis, tetapi juga sebagai dasar hukum yang menentukan keabsahan suatu pendaftaran. Pendaftaran merek yang dilakukan dengan niat menjiplak, meniru, atau membonceng reputasi merek terkenal harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas kejujuran dan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, tindakan administratif berupa penolakan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta upaya hukum berupa pembatalan melalui Pengadilan Niaga merupakan bentuk konkrit perlindungan hukum represif bagi pemilik merek terkenal.
Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan Putusan BPSK: Studi Putusan Mahkamah Agung 553/K-Pdt.Sus-BPSK/2025 Angela, Silvia; Lie, Gunardi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50792

Abstract

This study examines the procedural irregularities that led to the annulment of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) decision in the Supreme Court Judgment No. 553/K-Pdt.Sus-BPSK/2025. The research was motivated by the increasing number of consumer disputes in digital transactions and the recurring inconsistency in BPSK decisions, particularly regarding violations of procedural fairness. Using a normative legal research method, the analysis draws upon statutory regulations, court decisions, and legal doctrine to assess whether the dispute resolution process conducted by BPSK aligned with the principles of consumer protection law. The findings reveal that BPSK failed to comply with essential procedural standards, including improper summons to the business actor, the absence of valid consent for arbitration, and reliance on outdated legal provisions. These errors resulted in the violation of due process and the principle of audi et alteram partem, ultimately undermining the legitimacy of BPSKs decision. The study further demonstrates that such procedural defects harm both consumers and business actors, weaken legal certainty, and diminish the credibility of BPSK as an alternative dispute resolution institution. The research concludes that strengthening procedural compliance, ensuring consistent application of legal norms, and enhancing institutional competence are crucial for improving the effectiveness of consumer dispute resolution and safeguarding public trust in BPSK
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Asuransi di BPSK: Analisis Perlindungan Hukum dan Kepastian Penerapan Putusan Yunita, Theresia; Lie, Gunardi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50777

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani sengketa antara konsumen dan perusahaan asuransi yang kerap muncul akibat penolakan klaim, ketidakseimbangan informasi, serta penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan pendapat ahli, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran norma dan pengkajian sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen belum sepenuhnya efektif karena adanya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, keterbatasan kemampuan teknis dalam menilai dokumen polis, variasi kualitas putusan antar daerah, serta lemahnya mekanisme pelaksanaan putusan sehingga banyak putusan tidak dijalankan oleh pelaku usaha. Selain itu, rendahnya pemahaman konsumen mengenai isi polis memperkuat posisi dominan perusahaan asuransi dan memperbesar potensi terjadinya sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penataan mekanisme pelaksanaan putusan agar perlindungan yang sederhana, cepat, dan terjangkau bagi konsumen dapat diwujudkan secara lebih konsisten.
The Impact of Artificial Intelligence Disruption on Industrial Relations Stability in the Media Sector Alam, Jenice Valencia; Lie, Gunardi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50524

Abstract

The advancement of Artificial Intelligence (AI) has created a profound transformation in global labor structures, particularly within the media industry. Automation and AI-driven algorithms have begun to replace numerous human functions, from content production to digital editorial management. This phenomenon raises normative legal issues within Indonesias labor framework, as the increasing number of employment terminations (PHK) is no longer primarily caused by economic loss, but by efficiency decisions driven by technological modernization. Existing regulations, such as Law No. 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation No. 35 of 2021, have yet to provide an adequate legal foundation to address this emerging reality. This study employs a normative juridical legal research method, focusing on the examination of positive legal norms, legal principles, and relevant labor law doctrines. The study finds that Indonesias labor law system remains reactive and unprepared to anticipate structural changes resulting from the integration of AI in the workplace. Legal protections for workers affected by automation-induced termination are not yet comprehensively accommodated within existing regulations. The research emphasizes the need for a more adaptive and progressive reformulation of labor law, positioning reskilling and upskilling policies as preventive legal mechanisms. Such legal renewal is essential to maintain a balance between industrial efficiency and the protection of workers rights amid the ongoing artificial intelligence revolution
Potential Monopoly Issues in the Grab–GOTO Merger Plan: An Analysis Under Indonesian Competition Law Lie , Cathleen; Lie, Gunardi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.378

Abstract

This study examines the potential monopolistic effects arising from the planned merger between Grab and Gojek, two dominant digital transportation platforms in Indonesia. As multi-sided markets characterized by strong network effects, ride-hailing platforms naturally tend toward high market concentration. The merger is projected to create a combined market share exceeding 90% and elevate the market's Herfindahl–Hirschman Index (HHI) far above conventional antitrust thresholds. Using a normative legal method supported by statutory analysis and the economic analysis of law, this research evaluates whether such a merger may violate Indonesia’s Law No. 5 of 1999 concerning anti-monopoly and unfair business competition, particularly regarding monopoly formation, dominant position, and anti-competitive mergers. The results indicate that the merger carries a high risk of creating a monopoly structure, increasing entry barriers, reducing consumer welfare, weakening drivers’ bargaining power, and enabling potential abuse of dominance. It is recommended that the Indonesian Competition Commission (KPPU) impose strong structural remedies or prohibit the merger entirely to preserve healthy competition in the digital platform industry.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KASUS SENGKETA TANAH DAN PRAKTIK MAFIA TANAH DI INDONESIA Maddalena Simamora, Indah Maria; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4261-4269

Abstract

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan hukum paling kompleks dan berlarut di Indonesia. Kasus tumpang tindih sertifikat, penyerobotan lahan, manipulasi data pertanahan, hingga praktik mafia tanah terus terjadi meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembenahan administrasi pertanahan. Mafia tanah, sebagai jaringan terorganisir yang memalsukan dokumen, menyuap oknum pejabat, dan menguasai tanah secara ilegal, menimbulkan ancaman serius bagi kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pengaturan hukum pertanahan, permasalahan yang terjadi di lapangan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam menghadapi sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi pertanahan, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah, dan peraturan Kementerian ATR/BPN telah diatur secara jelas, persoalan administrasi, lemahnya pengawasan, serta tindakan oknum masih menjadi penyebab utama sengketa dan praktik mafia tanah.
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENANGGULANGAN JUDI ONLINE DI INDONESIA PADA TAHUN 2025 Aritonang, Sanrio; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4270-4279

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan pada perubahan pola aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ilegal seperti judi online. Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kasus judi online secara drastis, termasuk keterlibatan jaringan lintas negara, perputaran dana yang besar, serta dampaknya terhadap keamanan data pribadi pengguna. Regulasi yang ada, terutama KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dinilai belum cukup komprehensif untuk menjangkau seluruh bentuk kejahatan digital modern. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum positif Indonesia dalam menanggulangi judi online, mengkaji kelemahan regulasi, serta menawarkan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif. Hasil kajian menunjukkan perlunya reformulasi ketentuan pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan koordinasi antar-instansi, serta pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional terkait kejahatan siber.
JAMINAN HAK EKONOMI PENCIPTA MELALUI PEMBERLAKUAN ROYALTI LISENSI ATAS PENGGUNAAN MUSIK OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF REWARD THEORY Syahputra, Denis; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.4058-4076

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia menempatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta atas lagu dan/atau musik, sebagai aspek krusial dalam menjaga keadilan, memastikan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan industri kreatif. Perkembangan teknologi digital telah memperluas akses publik terhadap karya musik, namun sekaligus meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta yang merugikan para pencipta. Dalam konteks ini, hak moral dan hak ekonomi berfungsi sebagai alat fundamental untuk menjamin pengakuan dan manfaat ekonomi bagi para pencipta. Pemerintah telah merespons dinamika ini melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme pengelolaan royalti dan menetapkan Organisasi Pengelolaan Kolektif Nasional (LMKN) sebagai badan pusat untuk pengumpulan dan distribusi royalti. Meskipun peraturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait kejelasan peran dan koordinasi antara Organisasi Pengelolaan Kolektif (LMK) dan LMKN. Studi ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas sistem perlindungan hak cipta untuk lagu di era digital, dengan fokus pada tantangan regulasi, mekanisme institusional, dan relevansinya terhadap pengembangan industri musik nasional. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum hak kekayaan intelektual (HKI) dan memastikan keberlanjutan ekosistem musik yang adil dan kompetitif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI INDONESIA Bonang, Rio; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4280-4288

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam ranah hukum bisnis Indonesia. Gelombang PHK massal yang terjadi di berbagai sektor industri, khususnya pada perusahaan rintisan, ritel, manufaktur, dan teknologi, menjadi potret nyata dinamika ekonomi dan tantangan hubungan industrial modern. Di satu sisi, pengusaha memiliki hak untuk melakukan efisiensi dan menyesuaikan struktur bisnisnya; di sisi lain, pekerja merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak PHK terutama apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan normatif hukum ketenagakerjaan. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah ketentuan hukum mengenai PHK serta menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pekerja. Hasil kajian memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengatur secara detail mengenai prosedur dan alasan PHK, praktik di lapangan masih menyisakan banyak persoalan seperti PHK sepihak, pembayaran pesangon yang tidak sesuai ketentuan, dan lemahnya posisi tawar pekerja dalam menghadapi keputusan perusahaan.
Co-Authors Adepio, Muhammad Fadel Ahmad Sudiro Ainun Jariyah, Sarifah Aisha, Salma Alam, Jenice Valencia Alfiani, Feriza Alya, Nasha Rawza Andrian Andrian Andriani, Kasmita Angela, Silvia Angelia Angelina, Made Aubrey Josephine Anggra, Philip Anindira, Lydia Antara Yasa, I Wayan Suka Anwar Rannu, Delycia Aprilia Fong, Fanesa Aprilia, Indah Siti Aprillianty, Kesia Apriza, Nathania Ardhan, Muhammad Urifianto ARI WAHYUDI Aritonang, Sanrio Art, Stanley Muljadi Augustin, Agatha Avianti, Grace Az-Zahra, Aiska Rahima Belle, Grace Anna Bianty, Thisia Bonang, Rio C, Gabriella Cahyono, Denzel Andersson Candra, Dimas Carnescia, Brenda Cendranita, Ivannia Chandra, Jessica Chen, Zefanya Angellin Christian, Benedict Philip Christine Octavia S Dameria, Fiorella Angella Daniel Daniel Diana Diana Egatri Gulo, Feby EVELYN EVELYN Fadhillah, Siti Aura Fauziah, Khanifa Febriany, Febriany Fernandha, Rizqy Dini Fernando, Wilson Furguson, Felix Goldwen, Filshella Gunawan, Syahrana Kezia Anjunien Halim, Leonardo Hamonangan, Marcellius Kirana Hapsari, Crescentia Viola Priscilla Audra Hartono, Evelyn Hartono, Margareta Kristiani Harum, Vanessa Mathilde Haykel, Muhammad Hermanto, Dennis Hitiyahubessy, Jeanifersu Jemiel Heng, Richard Jolin, Jolin Jonatan, Frangky Juliano Raditya, Jason Juventia, Donabella Juwita, Dhiny Ellen Khasana, Andi Khuswatun Kinanti, Lamsiur Kiyoshi, Maximillian Ivander Koniardy, Delvina Kumala Dewi Laapen, Calinka Princess Belinda Lie , Cathleen Lim, Feili Lim, Grace Natalie Lo, Edmund Lumban Raja, Muhammad Dewo Maddalena Simamora, Indah Maria Manurung, Romandelas Marchvinn, Jessica Mardianto, Sebastian Edward Mardjono, Amerta Marina Marina Marva, Clairina Max, Alessandro Christian Mbaling, Constantius Mario Valentino Medianna, Olivia Metanoya Tapilatu, Finsri Mirza Djafar, Aureelia Nourani Mohammad, Prasidya Moody Rizqy Syailendra Putra Mousavian, Farel Sya'ban Mulyasetya Putra, Joddy Naelayara, Siti Amera Naru, Margareth Trisya Adefinola Natasha, Malika Baby Nathanael, Jeremy Nathanael, Moses Nathasya, Nathasya NEGARA, MOH IQRA Neljeane, Jeane Novela, Devina Novera HuIaifa, Shena Novianti, Siti Nugroho, Maria Cecilia Octavia S, Christine Octaviyanda, Shafarra Octavo, Vito Jonathan Oktavianni Putri Sianturi, Angel P, Moody Syailendra Pahlevi, Muhammad Vito Panglima, Rubby Aditya Patricia, Laura Sally Patricia, Rachel Anne Patty, Thalia Rizq Aurora Permatasari, Yofi Prasetyo, Stephanie Patricia Pratama, Akmal Risqi Yudhianto Putra, Arief Mandala Putra, Ismail Rangga Wahana Putra, Louis Sebastian Anot Putri, Gracia Putri, Maria Phoebe Tjahja Putri, Nadiva Azzahra Putri, Salsabila Putri, Sanny Nuyessy R.Syailendra, Moody Rahayu, Ni Kadek Putri Sita Rahmasari, Lisa Ramadhan, Nayla Az Zahra Ramadhano, Ibrahagi Ramania, Hasya Rigel, Rigel Riko Mono, Jonathan Riski, Naufal Riza Iskandar, Shafa Athaya Rondo, Fiona Louysa Rusli, Vennia Neshya Ryanto, Laurencia Safitri, Yuliya Sahrul, Farhan Ananda Salindeho, Leezza Salsa sally, Laura Sandi, Maydi Jack Santoso, Ellen Sanyoto, Alicia Andromeda Septiandri, Ivon Serena, Michelle Audrey Shasmita, Sylvia Siarill, Jonathan Hervine Sihite, Jelita Sihite, Jelita Damai Sofia Lorenza Simanjuntak, Yosafat Ben Ghurion Sinaga, Efryando Stefen Andreas Siregar, Aristoteles Gerhard Fredrik Sitabuan, Tundjung Herning Sitompoel, Yervant T. S Sitorus, Lena Mariana Br Stella, Helen Subagijo, Kevin Putra Sugiarto, Angelina Jacqueline Sukur, Partermutios Susilo Putra Suryani, Cendana Suwinto Johan Syahputra, Denis Syailendra P, Moody R. Syailendra, Moody R. Syella Susilo, Sherryl Tairas, Hans Daniel Felix Tan, Louissa Nobel Tan, Richie Lay Tania, Elizabeth Tanujaya, Calista Putri Terania, Medi Thie, Naysa Andrea Thio, Herman Tirta, George Anderson Tjendra, Virginia Trisnadi, Ilhan Pasha Islamy Trixie, Ivana Umaternate, Arifin Vaustine, Griselda Vedora, Sheren Regina Veldrin Pua, Brendah Wardhani, Ayu Azalia Wathan, Bilqis Alifia Wijaya, Miquel Enrick Wijaya, Niko William Chandra Winata, Gilbert Winson Salim, Patrick Wonohadidjojo, Christopher Howard Yonandi, Caecilia Patrice Yuan, Shafaa Alaadini Yulyana, Devy Yunita, Theresia Yuwono, Lila Graciella Zalukhu, Iyan Sentosa Zebua, August Delta Zimah, Amelia Abdullah