Articles
ANALISIS PERAN DARKWEB DALAM PERDAGANGAN BARANG ILEGAL
Nugraha, Agi Septia;
Cahyono, Dwi Erlangga;
Alfian, Risky;
Hosnah, Asmak Ul
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.721
Dalam revolusi internet yang telah terjadi, adapun salah satu contoh yaitu Dark Web, keduanya merupakan situs yang sulit untuk diakses tanpa penggunaan proxy khusus dan hanya orang memiliki kemampuan lebih dalam penggunaan intenet dan kemampuan teknologi yang dapat menjangkau akses tersebut. Situs-situs tersebut mendapatkan gelar situs terlarang sebab situs tersebut dapat memiliki proteksi tersendiri hingga scam, yang membuatnya menjadi situs terlarang. Bagaimana peran Dark Web dalam memfasilitasi perdagangan illegal dan Bagaimana metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi Dark Web. Dark Web merupakan bagian dari Deep Web, namun Dark Web seringkali berisi konten yang sengaja disembunyikan dari akses publik karena biasanya ilegal. Web gelap dianggap sebagai bagian lain dari web yang sangat tersembunyi dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Layanan yang tersedia di web gelap sangat tersembunyi sehingga sangat sulit untuk menembus lapisan proxy dan memerlukan banyak metode perangkat lunak dan konfigurasi untuk mengakses web. Bahkan jaringan yang digunakan jauh melebihi kinerja aplikasi yang ada saat ini. Ini adalah sistem keamanan yang sangat efektif yang memungkinkan mereka beroperasi seperti di belahan dunia lainnya. Metode yang digunakan dalam transaksi Dark Web menggunakan mata uang kripto, yang disebut mata uang virtual. Tujuan penggunaan mata uang ini adalah untuk memastikan anonimitas antara badan hukum yang melakukan transaksi. Mata uang kripto yang diproduksi oleh perusahaan mata uang kripto sering disebut sebagai token. Status cryptocurrency sebagai metode pembayaran yang diperlukan di pasar web gelap Silk Road dan koneksi aset virtual terus berlanjut. Dark Web sering digunakan untuk memberikan anonimitas kepada individu yang ingin menyembunyikan informasi pribadi mereka, namun mereka yang mencari anonimitas sering menggunakannya untuk menyembunyikan konsekuensi dari aktivitas ilegal.
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM KASUS KEBOCORAN DATA BANK SYARIAH INDONESIA
Hutagalung, Anggi Muhammad Chandraca;
Marendra , Nadia Rhaesa;
Hosnah, Asmak Ul
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.809
insiden gangguan layanan yang baru-baru ini menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI), yang diduga disebabkan oleh serangan siber ransomware. Kejadian ini seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi sektor perbankan di Indonesia. Menurut seorang pengamat keamanan siber, diperlukan penguatan pada sistem pertahanan digital karena serangan siber kini semakin kompleks dan canggih. Tidak hanya BSI, sebelumnya, Bank Jatim dan BRI Life juga mengalami peretasan pada tahun 2021, dengan dugaan kebocoran data pribadi nasabah ke internet. Bahkan pada tahun 2022, Bank Indonesia juga mengakui menjadi korban serangan ransomware. Serangan semacam ini dapat diatasi jika korban memiliki cadangan data yang memadai. Namun, beberapa kelompok peretas seperti LockBit dan Conti diketahui mencuri data target sebelum mengenkripsi dan meminta uang tebusan. Untuk melindungi masyarakat dari potensi kebocoran data pribadi di masa depan, Presiden Joko Widodo diharapkan segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Lembaga ini akan bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dan investigasi saat terjadi kebocoran data, memungkinkan penuntutan terhadap lembaga atau perusahaan yang gagal melindungi data pribadi masyarakat. Jika terjadi serangan siber dan dugaan kebocoran data pribadi nasabah, perbankan diharapkan segera memberitahu publik agar orang-orang dapat mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Penelitian ini difokuskan pada upaya antisipasi untuk mencegah kasus pembobolan data nasabah di masa depan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN IDENTITAS ONLINE DI INDONESIA
Yusuf, Khadafi;
M Frasetyo;
Gumilar , Reza Ramdan;
Hosnah, Asmak Ul
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.863
Cyberstalking adalah tindakan mengganggu atau merendahkan seseorang denganmemanfaatkan teknologi modern. Melalui teknologi ini, pelaku cyberstalking dapat mengakses data pribadi korban dan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Tindakan ini sering melibatkan pengambilan dan eksploitasi data pribadi korban untuk merugikan atau mengganggu mereka di dunia maya. Ini mencakup tindakanseperti mengirim ancaman, merendahkan korban, mengejar mereka secara online, ataubahkan menyebarluaskan informasi palsu atau pribadi korban dengan niat merusakreputasi mereka. Dampak dari cyberstalking dapat sangat serius terhadap kesejahteraan fisik dan mental korban, dan seringkali memerlukan tindakan hukumuntuk melindungi mereka dan menegakkan hak privasi mereka. Penelitian ini difokuskan menerapkanpendekatan hukum normatif serta penelitian bersifat deskriptif analitis, dalamprosespembahasan, data disajikan secara komprehensif, mendetail, dan terstruktur, dankemudian dianalisis dengan mengacu pada kerangka teori dalamilmu hukumdanperaturan yang tengah diberlakukan. Untuk mengumpulkan berbagai data dipakai sebuahmetode yang berupa metode studi kepustakaan. Melalui dihasilkannya penelitianini dimiliki sebuah harapan agar bisa menyampaikan pemahaman dengan penelitianini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengetahuanperlindungan hukum terhadap korban kejahatan identitas online di Indonesia.
MENJELAJAHI DUNIA CYBER TANTANGAN, PELUANG, DAN ETIKA DI ERA DIGITAL
Panca Muchtar;
Muhammad Bintang Al – Faridzi;
Muhammad Rafli Rismawan;
Asmak Ul Hosnah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.905
Dalam menghadapi perjalanan epik menjelajahi dunia cyber di era digital yang penuh kompleksitas, penelitian ini mengangkat pergeseran paradigma dalam interaksi, pekerjaan, dan kehidupan sebagai dampak revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan, mengandalkan analisis jurnal berita sebagai sumber informasi utama. Hasil penelitian menyoroti kompleksitas transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, mengeksplorasi tantangan eksistensial seperti keamanan siber dan dilema etika. Kesimpulan menekankan perlunya literasi keamanan siber, adopsi praktik terbaik, dan dialog etis untuk menciptakan dunia cyber yang aman, etis, dan adaptif dalam menghadapi perubahan era digital.
PERMASALAHAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PENGAMBILALIHAN HARTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010, YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAKAN PIDANA PENCUCIAN UANG.
Mangatur Untung Sinaga;
Tasya Elisabet;
Asmak UL Hosnah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1587
Perampasan aset merupakan komponen penting dari UU TPPU. yang dapat dibagi menjadi: (a) perampasan aset secara pidana; (b) perampasan aset secara sipil; dan (c) perampasan aset secara administratif. Namun, dalam prakteknya, setiap jenis perampasan aset tersebut mengalami beberapa masalah. TPPU merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat, dan untuk melawan hal ini, perampasan aset menjadi instrumen penting. UU TPPU mengatur tentang perampasan aset sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Secara umum, permasalahan hukum dalam pelaksanaan perampasan aset berdasarkan UU TPPU disebabkan oleh ketidaksesuaian antara aturan dalam UU TPPU dan realitas pelaksanaannya, serta karena belum adanya representasi ideal dalam aturan hukum UU TPPU terkait perampasan aset.
PERKEMBANGAN HUKUM PROGRESIF DALAM MENGATASI KORUPSI DI INDONESIA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF YURIDIS
Aji, Adam Andromeda M.;
Hosnah, Asmak Ul
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2451
Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Indonesia perlu menerapkan cara berhukum yang khusus untuk memerangi korupsi agar aset hasil korupsi yang dikuasai pelaku dapat dikembalikan. Realitas menunjukan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil dikembalikan ke negara. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset hasil korupsi mengharuskan dalam menerapkan strategi penegak hukum progresif dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu: (1) melakukan tindakan rule breaking dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk jaminan pembayaran kerugian negara; (2) hakim memberikan putusan contra legem berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga nantinya akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti.
Legal Analysis of Victim Negligence at Railway Crossings : a Case Study of Train Accident in Karawang and Government Legal Responsibility in Enhancing Public Safety
Karunia, Karunia;
Lestari, Megha Ayu;
Usnan, Amar;
Hosnah, Asmak Ul
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/eajmr.v3i11.11916
This study analyzes the legal implications of victim negligence in railway crossing accidents, focusing on a fatal case in Karawang, West Java. Using normative legal research and qualitative analysis, the study examines the incident's chronology, evaluates victim negligence under Law No. 23 of 2007 on Railways, and assesses government responsibilities. Findings reveal that victim negligence stems from low safety awareness and weak enforcement of safety regulations. Despite existing legal frameworks, implementation remains inadequate. The study highlights the need for stricter law enforcement, public education, and improved safety infrastructure. It emphasizes the government’s role in proactive accident prevention to enhance railway safety and inform policy recommendations.
KONFLIK ISRAEL – PALESTINA DIPANDANG DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Nabila, Salsa Putri;
Liu, Fanny;
Esfandiary, Jennifer Kayla;
Hosnah, Asmak UL
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8908
Materi ini menganalisis Konflik Israel-Palestina melalui lensa hukum pidana internasional dengan fokus pada pelanggaran hukum yang terjadi selama konflik tersebut. Penelitian mencakup serangkaian peristiwa, termasuk tindakan militer, pendudukan, dan kebijakan keamanan yang telah memberikan dampak signifikan terhadap populasi sipil. Pendekatan hukum pidana internasional digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan yang diambil oleh Israel atau Palestina melanggar norma-norma hukum pidana internasional, seperti peraturan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma yang mendefinisikan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, dampak psikologis dan kemanusiaan konflik tersebut juga diperhitungkan, memberikan dimensi tambahan pada analisis hukum. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas hukum pidana internasional dalam konteks konflik ini, mengidentifikasi tantangan dalam menentukan tanggung jawab hukum individu dan negara. Implikasi kemanusiaan dan hak asasi manusia juga menjadi fokus, menyoroti perlunya pendekatan yang holistik untuk mencapai keadilan dan perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.
THE AUTHORITY OF MILITARY COURT IN PUNISHMENT OF CORRUPTION ABUSE OF MILITARY HOUSING SAVINGS FUNDS
Hosnah, Asmak ul;
Hafidz, Jawade
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jph.v11i2.35804
The purpose of this research is to determine the authority of the main military court in prosecuting violations of military conscription savings funds. The research method used in this research uses a normative juridical approach. The results of the research stated that the sentence had been carried out by a judge based on the provisions regulated in the Criminal Code and the Corruption Eradication Law. The examination carried out by the judge from the examination at the court of first instance to the appeal level has not been carried out in the form of reverse evidence. This is related to civil interests, namely PLTN, which is a private legal entity related to housing procurement, only carries out its obligations as a company appointed by the Army TWP Organization for the construction of Army housing. The military criminal justice system needs to be developed so that military judges can give civilians the opportunity to provide reverse evidence, which is the NPP's right as a defendant who does not have TNI status.
The Conflict between the Objectives of Restorative Justice and its Implementation in Marriage Cases of Rape Victims and Perpetrators in Indonesia
Permata, Karina;
Azahra, Serla Yolanda;
Hosnah, Asmak Ul
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/fjmr.v3i11.11865
This research aims to examine the conflict between the goals of restorative justice and its implementation in marriage cases involving rape victims and perpetrators in Indonesia. Using a desk-based research method, this study analyzes legal frameworks, case studies, and relevant literature to understand the dynamics of restorative justice in this context. The results show that many sexual violence cases are inadequately resolved, with a significant percentage of victims not receiving satisfactory outcomes, often leading to forced marriages or financial compensation instead of justice. This research concludes that restorative justice practices should not be applied to rape cases and law enforcement officials must understand the concept and purpose of restorative justice in implementing it. Law enforcement in rape cases should prioritize recovery and justice for victims.