Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Electrical and Computer Engineering HAYATI Journal of Biosciences Hemera Zoa Jurnal Sain Veteriner Buletin Peternakan LAW REFORM Jurnal Teknik Novum : Jurnal Hukum Journal of Politic and Government Studies El-Hayah : Jurnal Biologi Teknobuga : Jurnal Teknologi Busana dan Boga Yustisia Journal of the Indonesian Mathematical Society Arena Hukum STOMATOGNATIC- Jurnal Kedokteran Gigi Indonesian Journal of Biotechnology ODONTO Dental Journal Jurnal Kesehatan Gigi REFLEKSI EDUKATIKA OPERATION EXCELLENCE: Journal of Applied Industrial Engineering Food Science and Culinary Education Journal Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Padjadjaran Journal of Dentistry Animal Production : Indonesian Journal of Animal Production Meditory : The Journal of Medical Laboratory JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis) Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Sciences) JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Jambura Law Review Abdimas Universal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jamak; jurnal administrasi manajemen dan kepemimpinan Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat JOLLT Journal of Languages and Language Teaching Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development (IJECSED) Jurnal Sains Boga Unram Journal of Community Service (UJCS) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Denta: Jurnal Kedokteran Gigi JURNAL TEKNIK INDUSTRI JURNAL ABDI MASYARAKAT INDONESIA (JAMIN) Jurnal Kedokteran Hewan Odonto dental journal Rumphius Pattimura Biological Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Journal of Law and Legal Reform Jurnal Penelitian Pendidikan Jurnal Profesi Keguruan Scientific Contributions Oil and Gas
PUDJI ASTUTI
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 204 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 204 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG TERORISME BERKAITAN DENGAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME Ramadhan, Muchamad Firman; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46552

Abstract

Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme telah dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme diatur secara khusus dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) akibat hukum pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme (2) pertimbangan apakah pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 telah dibuat sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu aturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach dan history approach. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum diaturnya pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme adalah berlakunya permenkumham tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme nantinya akan menyebabkan adanya celah hukum terhadap ketentuan mengenai pemidanaan atas tindak pidana terorisme.Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme menghilangkan tujuan dari teori pemidanaan yang sejauh ini telah diterapkan dalam hukum pidana negara Indonesia. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarakat bagi narapidana terorisme memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk mendapatkan keringanan atas perbuatannya terlepas dari apakah narapidana telah jera sepenuhnya atau tidak mengingat tindak pidana terorisme erat kaitannya dengan motif ideologi. Kata Kunci: Terorisme, Pembebasan, Pembebasan Bersyarat, Akibat Hukum
PUTUSAN LEPAS (ONSLAG) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1555 K/PID.SUS/2019) Hakim, Muhammad Abdul; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.48480

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum pidana, karena perbuatan pelaku-pelaku korupsi ini semakin canggih dan modern dalam melakukan aksi kejahatannya. Untuk memberantasnya memerlukan kemampuan berpikir aparat penegak hukum. Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) dengan tujuan memberantas para koruptor agar tidak melakukan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Namun, kasus Syafruddin menimbulkan polemik dimasyarakat karena MA memvonis putusan lepas, sehingga yang dipermasalahkan, apakah putusan hakim dalam Putusan No. 1555K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan tujuan UU Korupsi dan apakah proses penjatuhan putusannya sudah sesuai dengan kewenangan MA. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan hakim dalam putusan tersebut apa telah sesuai dengan tujuan dibuatnya UU Korupsi dan menganalisis proses penjatuhan putusan yang dilakukan Hakim telah sesuai dengan kewenangan MA. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus serta menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pada putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan disahkannya UU Korupsi yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas para koruptor agar tidak melakukan Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Disamping itu UU Korupsi bertujuan agar koruptor mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya. Selain itu Hakim MA dalam proses penjatuhan putusan tersebut telah melampaui batas kewenangannya karena telah mengadili fakta yang telah diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Dengan kata lain, Mahkamah Agung terkadang menempatkan dirinya sebagai pengadilan judex factie. Kata kunci : putusan hakim, tujuan UU Korupsi dan kewenangan hakim
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY (BITCOIN) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Utami, Gayung; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50069

Abstract

Modus baru kejahatan mulai bermunculan seperti menggunakan Cryptocurrency jenis bitcoin dengan menggunakan metode Tindak Pidana Pencucian Uang. , metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang Cyber, yang juga disebut Cyber Laundering, namun Dari peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, kasus TPPU menggunakan crptoccurency Bitcoin tidak bisa di proses karena BI mengatakan bahwa cryptocurency bitcoin bukan termasuk mata uang Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative atau normative legal research. Penelitian hukum meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang di maksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan, perjanjian serta doktrin Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case zapproach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). mekanisme TPPU menggunakan mata uang cartal dan mata uang virtual hampir sama, yaitu Layering, Placement, dan Integration, namun yang membedakan adalah pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Crypto bisa di proses, hanya saja belum ada aturannya, selain ituTPPU menggunakan mata uang virtual sulit untuk dilacak dan mudah berpindah akibatnya sulit menerapkan syarat pelaporan dan penelusuran jejak untuk melacak. Pemerintah harus segera mengeluarkan aturan atau melakukan pembaharuan hukum terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan mata uang virtual yang dapat menjerat hukum pelaku, selama tidak ada aturanya maka sulit untuk menjeratnya karena Pelaku Tindak Pidana Pencucian uang dapat dikatakan bertanggung jawab karena memenuhi unsur-unsur kesalahan
DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN NOMOR 3/PID.SUS/2021/PN. RAN Dan NOMOR 494/PID.SUS/2019/PN.SPT TENTANG PENGHINAAN Rosandra, Befiria Meike; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50150

Abstract

Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dan Putusan Pengadilan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt merupakan dua putusan yang menangani perkara Penghinaan melalui media sosial khususnya di Facebook. Kedua putusan pengadilan tersebut memiliki berat perkara yang sama, yaitu kesamaan sifat bahaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Adanya kesamaan tersebut tidak menutup kemungkin terjadinya disparitas. Perbedaan majelis hakim dalam mengambil keputusan pada penerapan sanksi pidana penjara yang cukup jauh yaitu 11 bulan dimana Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dikenai pidana penjara 1 Tahun 1 bulan dan untuk putusan nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt dikenai pidana penjara selama 1 bulan 10 hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar disparitas jika ditinjau dari kesenjangan waktu pemidanaan serta mengetahui faktor penyebabnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa tidak ada dasar penentu batas waktu sanksi pidana untuk dapat dinyatakan adanya disparitas putusan. Belum adanya aturan mengenai batas waktu adanya disparitas putusan. Kedua, faktor penyebab adanya disparitas pada kedua putusan di atas adalah adanya pertimbangan hakim yang berbeda yang terkait dengan faktor profesi dari terdakwa. Pada Putusan nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran terdakwa merupakan seorang anggota kepolisian yang berarti tindakan yang dilakukan tidak dapat memberikan contoh yang baik pada masyarakat, karena pada dasarnya polisi merupakan penegak hukum sehingga jika ada perbuatan yang tidak sesuai maka dapat terjadi pelanggaran kode etik. Sedangkan pada putusan kedua nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt terdakwa merupakan seorang wirausaha.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 26/PID.SUS.ANAK/2022/PN.MTR) Rosagita, Anindya Aurin; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50652

Abstract

Penyalahgunaan narkotika pada anak terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. Anak bertindak sebagai pengguna, perantara jual beli narkotika Golongan I, dan pelaku penggelapan. Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK “Paramita” Mataram. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr apa telah sesuai dengan ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dan apakah telah sesuai dengan kesalahan terdakwa. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dengan ancaman pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dengan kesalahan terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr belum sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, anak pelaku bertindak sebagai menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I, pemakai dan pelaku tindak pidana penggelapan, dikategorikan dalam concursus idealis. Maka kasus yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr  sudah sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA terutama jika mendasarkan pada ayat (5) nya.
DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA: (STUDI PUTUSAN NOMOR1981/PID.SUS/2021/PN SBY DAN PUTUSAN NOMOR 1822/PID.SUS/2021/PN SBY) Milanisa, Septia Atma; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50752

Abstract

Disparitas pidana menimbulkan rasa ketidakadilan pada diri terdakwa maupun pada masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa perbedaan perimbangan hakim hingga menimbulkan disparitas pidana dalam Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby diaman terdakwa divonis pidana selama 4 tahun 6 bulan dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby dimana terdakwa divonis pidana selama 2 tahun 6 bulan. Kedua putusan tersebut memuat kasus yang hampir sama yaitu kasus penyalahgunaan narkotika golongan I kristal metamfetamina yang diputus dengan pasal yang sama dan fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan juga hampir sama. Adanya disparitas pidana dapat disebabkan oleh faktor hukum dan faktor hakim. Faktor hukum disparitas pidana dapat disebabkan karena tidak terdapat pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan faktor hukum disparitas pidana dapat disebabkan karena faktor internal hakim. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber datanya didapatkan dengan mengamati perilaku hakim dengan wawancara dengan hakim. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa faktor yang menimbulkan disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan hakim mengenai rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan perbedaan pedoman hakim Ketika memutus suatu perkara. Hakim pada putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby berpedoman pada konsep hukum progresif yang menganggap bahwa dalam memberikan putusan tidaklah harus berpatokan pada bunyi undang-undang melainkan pada rasa keadilan dalam masyarakat dikarenakan undang-undang tidak selalu relevan. Sedangkan hakim pada putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby berpedoman pada konsep hukum positivistik legalistik yang berpegang teguh pada bunyi undang-undang. Kata Kunci: Analisis Putusan, Anak, Narkotika, Perlindungan Anak.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 40/PID.SUS/2021/PN. SKW BERKAITAN DENGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME Shihsalamadhina , Fahma; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53053

Abstract

Eksibisionisme merupakan perilaku menunjukkan bagian tubuh atau alat vital kepada orang lain untuk mencapai kepuasan seksual. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara masturbasi sembari berimajinasi. Eksibisionisme sendiri termasuk dalam kategori gangguan preferensi seksual (parafilia). Permasalahan yang akan dibahas disini adalah mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku eksibisionisme yang terdapat dalam putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw. Kasus ini bermula dari seorang Terdakwa Bernama Otniel Kwolomine yang melakukan tindak pidana eksibisionisme. Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Otniel Kwolomine dinyatakan bersalah melanggar Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Penelitian ini memiliki isu hukum yang berupa konflik antara putusan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw dengan tujuan pemidanaan yang akan ditinjau dengan teori double track system. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode interpretasi yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw dan memahami akibat hukum yang terjadi. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Hasil penelitian merupakan masukan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku eksibisionisme seharusnya ditambahkan rehabilitasi medis. Hal ini diperkuat dengan teori tujuan pemidanaan terutama pada double track system. Kata Kunci: Putusan Hakim, Eksibisionisme, Pemidanaan.
APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN NARCOTICS CRIME CASES BY MOJOKERTO CITY NATIONAL NARCOTICS AGENCY Anam, M. Khoirul; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.57907

Abstract

Abstract Narcotics addicts in Mojokerto from 2016 to mid-2022 there were 257 clients. In 2019, there were 33 addicts, and in 2020 there were 38 addicts. During 2021 there were 50 people then by mid-year of 2022, there were 42 addicts. This case has impacted the overcapacity of Correctional Institutions in prisons in Mojokerto. One effort that had be done is to use a restorative justice approach. This study aims to identify and explain the application of restorative justice in cases of narcotics crimes by the Mojokerto BNN, to identify and describe the supporting and inhibiting factors for implementing restorative justice in tackling narcotics crimes by the Mojokerto BNN. The results of this study indicate that the BNN in Mojokerto has never succeeded in implementing restorative justice in cases of narcotics crimes because it only handles cases with suspects as dealers. There are five supporting factors while implementing restorative justice in narcotics crime cases at BNN Mojokerto, regulations, and law enforcement have been formed, facilities and infrastructure have also been fulfilled, increasing public knowledge of settlements through restorative justice. As well as there are two main factors inhibiting the application of restorative justice in narcotics crime cases at the BNN in Mojokerto. These two supporting factors are at the same time hindering its implementation, the rules regarding the implementation of restorative justice which have a limited period, and the absence of team members in the integrated assessment that are not represented by other officers. Keywords: Mojokerto National Narcotics Agency, Restorative Justice, Narcotics Crime, Actors.
Doctors’ Obligations Regarding Chemical Castration for Individuals Who Commit Child Sexual Abuse Yuliana, Fenty Dwi; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v11i02.64243

Abstract

Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection contains chemical castration for perpetrators of child sexual violence in Article 81 paragraph (7) of the Law. The implementation of chemical castration on the orders of the prosecutor is carried out by a doctor in accordance with Article 9 letter b of Government Regulation No. 70 of 2020. This task is contrary to the doctor’s oath, the issuance of the MKEK PB IDI fatwa in 2016 contains the position of the medical profession agreeing or disagreeing in responding to chemical castration, while the task of castration has become a doctor's obligation as a State duty on the orders of the law with the legal umbrella of Article 50 of the Criminal Code and has the risk of sanctions if they refuse in accordance with Article 216 paragraph (1) of the Criminal Code. Thus, further discussion is needed regarding the obligations of doctors as implementers of chemical castration and legal efforts by doctors to avoid their duties as implementers of chemical castration. The research method is normative by taking a legislative and conceptual approach. The collection technique used is a literature study with a prescriptive analysis technique. The results and discussion show that doctors are obliged to carry out the order of the law regarding chemical castration, especially if they have the status of a civil servant who is bound by the Civil Servant Discipline to carry out state duties. If there are doctors who refuse by referring to the MKEK PB IDI fatwa No. 1 of 2016, they can file a judicial review to the Supreme Court regarding the task given causing a heavy mental burden in the form of violating the doctor's oath with the chemical castration action in Article 9 letter b of Government Regulation No. 70 of 2020.
Pelatihan Pembuatan Sabun Ramah Lingkungan Berbasis Eco-Enzyme di Yayasan Amal Ikhlas Mandiri Tasikmalaya Astuti, Pudji; Maulidya, Rahmi; Surjasa, Dadang; Amran, Tiena Gustina; Saraswati, Docki; Moengin, Parwadi; Sasongko, Agung; Habyba, Anik Nur; Sari, Indah Permata
Abdimas Universal Vol. 7 No. 1 (2025): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Balikpapan (LPPM UNIBA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/abdimasuniversal.v7i1.2437

Abstract

Organic waste can decompose naturally, but organic waste also has the potential to damage the environment. Piles of organic waste that do not receive oxygen can produce dangerous methane gas. Piles of organic waste are a habitat for animals such as mice, flies, cockroaches, and mosquitoes. These animals carry infectious diseases through various bacteria and viruses. One way to reduce waste reaching final disposal sites is to process organic waste at the household level so that it has economic benefits and added value. The solution offered in this Community Service (PKM) is to process fresh organic waste, namely fresh vegetable waste and fresh fruit peels, and utilize the enzyme content of these organic materials through anaerobic fermentation, which produces coenzymes. The eco-enzyme produced is processed into a solid eco-enzyme soap derivative product. Apart from being used for household purposes, it can also be sold, increasing family income. Community service is carried out in collaboration with the Ikhlas Mandiri Charitable Foundation. The PKM was carried out in Pagerageung village, Tasikmalaya Regency. The results of the PkM showed that the participants felt capable of making eco-enzyme soap and were interested in making it in the future. Factors that support the sustainability of PKM activities are the availability of organic waste (fresh fruit and vegetable peels), coconut oil as a raw material for soap, and the support of the Yayasan Amal Ikhlas Mandiri.
Co-Authors . Harimurti . Sumartono A.A. Ketut Agung Cahyawan W AA Sudharmawan, AA ABID BUDIMAN, ZAKI Achmad Gunadi Adi Sucipto, Adi Afandi, Muhammad Arif Affandi, Mohamad Arif Agung Sasongko Agustiana Putri, Erwinda Dekaria Agustin Wulan Suci Dharmayanti Agustin, Eny Widhia Agustin, Lidya Ayu Ahmad Farhan, Ahmad AHMAD HAFIDZ JIMMY PRASETYO Ahmad, Gelar Ali Aimim-Tham, Sukanya Airin, Claude M. Alfarisa Nururrozi Amal Witonohadi Amal Witonohadi Amalia Marom, Amalia Amandia Dewi Permana Shita Ambarsari, Nila Amelia Dewi, Elyna Amelia Hana Amelia Hana Amelia Hana Amelia Hanna Amin, Izat Rolibi Putra Aminah Aminah Amir Husni Amrullah Anindito Amrulloh, Dimas Syahrul Andhika Dwi Nugroho Andriyani Astuti Andry Prima ANGESTI RAHAYU, DIAN Angraeni, Marshella Aranggraeni, Renda Arda Ariani Ardhana, Mahardhika Achmad Ardyan, Fitrada Ridlo Aries Andjar Sulistyono Aris Junaidi Arnes Faradilla Asih Kuswardinah Asmarani Kusumawati Asri Nugrahanti, Asri Astuti, Endah P. Asyhari . Atik Kurniawati Atika Atika Atmojo, Tomy Tri Audito, Yudhistira Yovi Azzahra, Novianti Sekar Ayu Bachrul Amiq Badru Tamam, Ahmad Agus BAMBANG SUGENG SURYATNA Bambang Sugeng Suryatna, Bambang Sugeng Baskoro, Moch Idham Betha Ariandini Bin Awang, Mohd Badrol Borman, M. Syahrul Cahyanti, Selvy Calista, Winna Dhara Calude Mona Airin Cholis S, Bambang Claude Mona Airin ClaudeM Mona Airin Consuelo, Joe-Bren L. Dadan Umar Daihani Dadang Surjasa, Dadang Danang Dwi Saputro Dedy Sugiarto Dewi Erowati, Dewi Diah Tri Widayati Dian Mardi Safitri Didien Suhardini Didik Wahyudi DIKA CHANDRA, WIDYA Dina Mutia Sari1 Divani, Adelia Lintang Diyah Ayu Sari Arum Dasih Docki Saraswati Dondin Sajuthi Dorina Hetharia Dwi Budi Santoso DWINDA SAPUTRA, ADHITYA Dyah Nurani Setyaningsih Emelia Sari EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA Erganto Jai, Alfansyi Maximilano ERIC HAYES Erna Sulistyani Ernie Maduratna Setiawatie Fajar Yuliawan Fanino Jati Maulana, Fanino Jati Farhan Firdiansyah Fat, Joni Fathin, Sulafah Fauziyah, Atika Nur Ferdinal, Yan Fijay Sakti Pranata Fitriyah Fitriyah FRISTANTO, WIRANDA Gabriella Mistissy Galau, Argha Sirna Gemilang, Putri Surya Gesa Bimantara Gumilar, Mikhael Cahyo GUSTI AYU KOMANG NOVIANI, I Habyba, Anik Nur Hakim, Muhammad Abdul handoyo, setyo medy Hanum, Maulida Selma Harahap, Elfira Febriani HEMALINI HARAHAP, BUTET Hendra Setyo Haryadi Hendy Hendarto HERA MAHESHWARI Hermawati, Rr. Lilis Hilmi , Hafidz El I Gede Adhitya Wisnu Wardhana I GUSTI AYU KOMANG NOVIANI Idriwal Mayusda Iin Eliana Triwahyuni Indah Permata Sari Indra Surjati Indriani, Rizka Intan Muchtadi Alamsyah Ira Larasati Irkham Widiyono Ismaya (Ismaya) isnaini, surya novinda Iveline Anne Marie Iwan Purwanto Jawaid Butt, Osama Jimny Suryo Pamungkas Kholidiya, Wulan Ratna Nur khusnul khotimah Koko Kurniawan Konara, Thamasi Kresno Suharto Kusniyanti, Elvira Laili Rachmawati Laiyan, Macaria Theresia Larasati Rizky Putri Lelana, Madya Daka Lestari, Alda Tri Lutfia, Eka Luthfionaura, Nabila LUTHFIRALDA SJAHFIRDI Luthfiralda Sjahfirji Lydia Sari M. Khoirul Anam Mahardhika, Vita Malikah, Ratu Keysha Marie Curie Habibah Maulida Selma Hanum Maulidya , Rahmi Meddiati Fajri Putri MEGA DEWI KARTIKA Merina, Bresca Michael Setiawan Miftah Farid Milanisa, Septia Atma millah, lutfia widatul Mimi Salmawati MOHAMMAD ALI FIKRI Mohammad Ali Wafa Mose, Windi Muflikhah, Dewi Muhamad, Fajar muhamad Muhammad Ansori Muhammad Ilham Muslih, Sisilia Anada Mustaffa, Aminuddin Nafila, Dwita Nanik Setyowati Nikki Aldi Nikki Aldi, Nikki Nilla Nilla Nilla, Nilla Nora Azmi Novia Rahmawati Novyanti, Heny Nugroho, Haryo Yudhistira Hamengku Nugroho, Mohammad Alvian Adi Nur Azizah, Syifa Nadia Nuraini Rahmawati Nurmasitah, Sita Nurul Hikmah Nurvina Septi Adifa Octavianti Paramita Oktadina Sekarwangi Oktaviani, Salsabila Pangestu, Qori Y. Paramita, Nenci Yuniar Pardede, Sarah Berliana Parwadi Moengin Parwadi Moengin Penny Humaidah Hamid Permata, Dea Permatasari, Sabania Dinar Prabowo Purwono Putro Prabowo Purwono Putro Pradika, Alvin Pradityo Yoga Wibowo Prameswari, Galuh Ayu Prasetyaningrum, Andania Ulfa Yuga Prasetyowati, Fitria Nur Purwoko . Puspoayu, Elisabeth Septin Putri Krida Gita P. Putri, Sendy Uda Cantika R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Rachmadi, Moch Faizal Rachmania, Adinda Hilda Raden Ilham Akbar Ramadhan, Muchamad Firman Ramadhani, Anindya Ramadhani, Mitha Annisa Ramadhani, Poppy Sagita RAMADHANI, WISNU Ramadhani, Yudhistira Wahyu Ramadhanti, Wita Ramadhanti Ramadhanty, Debby Rarastoeti Pratiwi Ratna Dewanti, I Dewa Ayu REFTI HANDINI LISTYANI Rendra Chriestedy Prasetya Respitawulan, R Ririn Setyowati Risa Ummami RIZKA LUTFITANINGTYAS Rochmah, Jayanti Astridya ROHMAWATI, SITI ELVINA Rosagita, Anindya Aurin Rosandra, Befiria Meike Rosita Dwiana Prayudawisi Rositayanti Hadisoebroto RUHKAYAH, SITI Rujianto, Vinanda Ayu Putri Sakinata, Ariyanti Lady salafi, syafara alifia Sally Cahyati Salsabilla, Nasywa Saptariana Saptariana - saputri, vista purnama Saragi, Simon Jansen Sari Setyaningsih Sarmin - Sarmin . Sarmin Sarmin Sarmin Sarmin Savira Aulia Rachim SEPTIK PRIANDA, NISYA Setyaningsih, Sari Shanti, Elvika F. A. Shelina Putri Kurniadi Shihsalamadhina , Fahma Sihombing, Berkam Triputra Tulus Pangidoan Siti Fathonah Siti Hawa Siti Maghfiroh Siti Qotimah Situmorang, Marwan Bilton Slamet Widiyanto Soemanto, Rizki Anggerda Lopez Sulistyowati . Sunendar - Suroya, Zahrotus Suryana, Yunita Frisillia Susilo, Agung Hendro Swandari, Rindang Syah Alam Syah Putri, Veronica Vidia Syah, Muhammad E. Syahran Wael Taufik, Moh Teguh Budipitojo Tiena Gustina Amran Tiena Gustina Amran, Tiena Tri Sunarsih Tri Wahyu Pangestiningsih TRIANTO, HIZKIA Triwulandari Satitidjati Dewayana Triwulandari SD, Triwulandari Tuty Laswardi Yusuf Ummah, Maslakhatul Laila Utami, Gayung WAHYUNING RATRI, ROOSDIANA PUSPITA Wahyuningsih Wahyuningsih Widianti, Alifia Widodo, Alaya Dwi Salvahira Wijaya, Lutfi Winnie Septiani Winnie Septiani Yojana, Ratna Mira Yuda Heru Fibrianto Yuli Kurnia Ningsih Yuliana, Erika Yuliana, Fenty Dwi Yuneldi, Rizki Fitrawan Yunianti, Ervisya Nandya Zahara Meilawaty Zahra, Nafisa Az zain, rona suroya Zidan, Muhammad Faris