Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
13.027
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Civil Engineering Journal Jurnal Ius Constituendum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Ilmu Hukum Prima JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Visi Sosial Humaniora JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Buletin Konstitusi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ekonomi Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Fiat Iustitia: Jurnal Hukum International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Prointegrita Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Pencerah Bangsa Journal of Law and Nation SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Research Horizon Riwayat: Educational Journal of History and Humanities JURNAL RETENTUM Jurnal Sains Student Research Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga INSPIRING LAW JOURNAL SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
Rosnidar Sembiring
Faculty Of Law, Universitas Sumatera Utara, Jalan Universitas No.19, Medan City, North Sumatera 20155,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 130 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 130 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Urgensi Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Kasus Perusakan Tanaman/Tumbuhan di Tapanuli Utara Dan Humbang Hasundutan Posma Otto Martua Manalu; Rosnidar Sembiring; Dedi Harianto
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10 - October 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i10.235

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan kepemilikan tanah dengan tanaman/tumbuhan yang terdapat di atasnya menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia; untuk menganalisis perspektif penyidik kepolisian dalam proses pembuktian atau penentuan alat bukti di tingkat penyelidikan/ penyidikan, sehubungan dengan tindak perusakan tanaman/tumbuhan milik warga di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan yang terjadi di tanah yang tidak bersertifikat hak milik; untuk menganalisis dan menemukan solusi penegakan hukum bagi pihak kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana dalam penyidikan kasus perusakan tanaman/tumbuhan di daerah Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal kepemilikan tanah dengan kepemilikan tanaman/tumbuhan, di Indonesia berlaku prinsip “Pemisahan Horizontal”. Demikian pula berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yurisprudensi yang ada, bahwa tindak pidana perusakan tanaman/tumbuhan tidak dihubungkan dengan sengketa kepemilikan tanah, dan SHM tidaklah begitu urgen sebagaimana penyidik dalam hal ini memandangnya sebagai alat bukti yang seolah-olah “mutlak”. Tidak adanya tindak lanjut penyidikan berarti proses hukum tidak tuntas, sebab tahap penuntutan dan pemidanaan tidak terealisasi, membuat efek jera terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi korban tidak terpenuhi.
Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitase Carin Felina; Tan Kamello; Rosnidar Sembiring; Idha Aprilyana Sembiring
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10 - October 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i10.239

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang menilai dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/ PN.Jkt.Pst membatalkan putusan arbitrase dan menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum tentang pembatalan putusan arbitrase dikaitkan dengan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase. Menggunakan penelitian hukum nomatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan no. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst memutuskan membatalkan putusan arbitrase karena terbuktinya dasar permohonan pemohon pembatalan putusan arbitrase yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum, oleh sebab seharusnya melawati pembuktian yang sangat kompleks. Disarankan yaitu perlu dilakukan penyempuranaan perangkat hukum tentang arbitrase khususnya mengenai pembatalan putusan arbitrase.
Efektivitas Tata Kelola Pengelolan Sampah Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tapanuli Tengah Arnektus Simbolon; Budiman Ginting; Rosnidar Sembiring; Yefrizawati Yefrizawati
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampah harus dikelola dengan baik, jika sampah tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan pencemaran udara, karena sampah dapat mengandung gas beracun yang membahayakan kesehatan manusia. Penanganan pengelolaan sampah harus melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, Pengelolaan sampah yang baik, dapat _ dilakukan dengan prinsip 3 R yaitu : Mengurangi adalah mengurangi segala sesuatu _ sesuatu yang menghasilkan sampah, Menggunakan kembali adalah memanfaatkan sampah yang masih ada _ dapat digunakan, untuk fungsinya sama, atau fungsi lainnya, sedangkan Recycle adalah mengolah kembali, atau mendaur ulang sampah menjadi barang produksi yang berguna dan baru. _ Dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam undang-undang. Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pohon permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. N0.18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah?, Bagaimana permasalahan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam sistem pengelolaan sampah di Tapteng?, dan Bagaimana solusi hukum dari Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam sistem pengelolaan sampah di Tapteng? Kajian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara, penelitian kepustakaan (Library Research), atau data sekunder yang meliputi buku-buku dan norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Metode Yuridis Normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola sampah. pengelolaan sampah di Kabupaten Tapteng Tengah, Kendala hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam hal pengelolaan sampah, dan untuk mendapatkan solusi dari Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam pengelolaan sampah di Tapteng. TPA Aek Nabobar (Tempat Pembuangan Akhir) Kecamatan Pinagsori Kabupaten Tapanuli Tengah dan wawancara kepada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapteng.
Pembebanan Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan yang Terikat Kepada Pihak Lain (Studi Putusan Nomor 557K/Pdt/2016) Nidea Novresia Hutabarat; Hasim Purba; Rosnidar Sembiring; Suprayitno Suprayitno
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1144

Abstract

Penelitian ini membahas perkara antara R. Rullie A. Slamet Rijadi (Penggugat) yang menjual tanah beserta bangunan rumah terhadap Santury Kuntoro (Tergugat I). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan, dengan menganalisa data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat dinyatakan sebagai penjual yang beritikad baik, namun adanya persetujuan perpanjangan kredit dan peletakan hak tanggungan atas objek jual beli adalah sah. Adapun perbuatan Tergugat I yang tidak melunasi transaksi jual beli setelah pencairan kredit merupakan wujud pelanggaran asas kepatutan dalam pelaksanaan pengikatan jual beli.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS TERKAIT DUGAAN ADANYA KESALAHAN DI DALAM MINUTA AKTA YANG DITERIMANYA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1791 K/Pdt/2022) -, Tommy; -, Tony; Sembiring, Rosnidar; -, Suprayitno
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.4962

Abstract

The plaintiff in the Supreme Court's decision Number 1791 K/Pdt/2022 sued the Notary public, holding the protocol as the defendant. The object of the lawsuit in the Supreme Court's decision is the Notary's deed in the Notary public protocol, which was received by the Notary public holding the protocol. The plaintiff disputed the error in the Notary's deed. Based on expert opinion, the Notary public who did the deed is responsible for the Notary's deed in the protocol, but the Notary who did the deed died. The Notary public holding the protocol is responsible for storing and maintaining the Notary public protocol he receives, but the Notary public holding the protocol was sued in the decision. This research uses normative legal research, which is descriptive and analytical in nature. The data source used is library data. The data collection technique and tool used is library research. This research analyzes data qualitatively. Based on Article 65 of the Law of Notary Public, the Notary public who makes the deed is responsible for the minutes of the deed he had made even though the minutes of the deed had been handed over to the Notary public holding the protocol. The Notary public holding the protocol is not responsible if there is a lawsuit regarding the contents of the minutes of the deed contained in the protocol he received. The Supreme Court's decision concerns Notary public matters, only considering the lawsuit as lacking parties.
Penerapan Regulasi Pengelolaan Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Mozaik Desa Pematang Serai Wahyudi, Ichsan; Sunarmi, Sunarmi; Sembiring, Rosnidar; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 11 - November 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i11.240

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan regulasi BUMDes dikaitkan dengan pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tehnik studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer dengan wawancara langsung di BUMDes Mozaik dan Kepala Desa Pematang Serai. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan regulasi BUMDes dikaitkan dengan pengelolaan kekayaan BUMDes Mozaik Desa Pematang Serai saat ini masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi yang baru yaitu PP. No.11 Tahun 2021 dikarenakan BUMDes Mozaik saat ini dalam proses transisi atau penyesuaian terhadap regulasi yang baru. Disarankan perlu adanya peraturan Menteri untuk mendukung program percepatan penyesuaian regulasi BUMDes.
Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan Sinaga, Fierda; Sembiring, Rosnidar; Kaban, Maria; Sembiring, Idha Aprilyana
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.257

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia kerap memunculkan perdebatan dan permasalahan hukum yang rumit terkait hak dan tanggung jawab pasangan, status dan hak anak-anak, pembagian harta bersama, serta dinamika kehidupan dalam perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisa dampak hukum dari perkawinan beda agama menurut pandangan Gereja Katolik, dan bagaimana hukum perkawinan di negara yang mengakomodasi perspektif tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan sumber peraturan perundang-undangan dan kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal utama. Pertama, dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan beda agama merujuk pada Undang-undang perkawinan serta bagi umat Katolik mengacu pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Kedua, Mekanisme yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 No. 158 serta di dalam di kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Terbaru, setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama kini dilarang untuk dilaksanakan dan didaftarkan. Ketiga, penting untuk diingat bahwa perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Konsekuensi-konsekuensi ini mencakup hak-hak antara pasangan yang meliputi hak terhadap harta bersama, hak terkait anak, dan keabsahan perkawinan beda agama.
Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Fendi, Fendi; Sembiring, Rosnidar; Kaban, Maria; Andriati, Syarifah Lisa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.273

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik dispensasi nikah di bawah umur di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia pernikahan pada 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kasus dispensasi nikah setiap tahun. Praktik ini terjadi karena kehamilan di luar nikah, desakan tetangga, dan hubungan badan yang sering terjadi. Hakim dalam memutuskan dispensasi tetap mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, dengan pertimbangan pada kondisi calon mempelai. Dampak positif pernikahan di bawah umur melibatkan aspek agama, menghindari zina dan fitnah. Namun, dampak negatifnya melibatkan kurangnya kemandirian, beban tambahan bagi orang tua, dan risiko perceraian yang dapat menimbulkan konflik.
Penyertaan Modal Universitas Sumatera Utara Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Pada Badan Usaha Suryani, Rafika; Sunarmi, Sunarmi; Sembiring, Rosnidar; Siregar, Mahmul
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.279

Abstract

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Universitas Sumatera Utara (USU) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, termasuk penyertaan modal pada badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyertaan modal USU pada badan usaha, serta dampak kebijakan tersebut terhadap USU dan badan usaha. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan penyertaan modal USU sebagai PTN-BH kepada badan usaha; dan penyertaan modal USU PTN-BH kepada badan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu: Pimpinan USU dan Pimpinan Badan Usaha yang menerima penyertaan modal USU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan penyertaan modal USU pada badan usaha didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan sumber pendapatan USU, mendukung pengembangan riset dan inovasi, serta meningkatkan peran USU dalam pembangunan daerah. Kedua, penyertaan modal Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) kepada Badan Usaha dilakukan dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan, mendukung pengembangan riset dan inovasi, meningkatkan peran dalam pembangunan daerah, dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan badan usaha.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH KREDITUR PERORANGAN Helen, Helen; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar
BULETIN KONSTITUSI Vol 4, No 1 (2023): Vol. 4, No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v4i1.14282

Abstract

ABSTRACT            Guarantee sellers in the form of land are accepted because land has high economic value and does not experience a decrease in value, so that the state regulates everything related to land as outlined in the Basic Agrarian Law which provides for arrangements for land use and supervision. Land guarantee institutions that provide strong legal certainty and protect both creditors and debtors, namely Mortgage Rights. The problem in this study is regarding the legal rules governing the obligation to register mortgage guarantees, the position of mortgage guarantees that are not registered by individual creditors, and legal protection for the parties in guaranteeing mortgage rights that are not registered by individual creditors. Normative juridical research method The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting data is by studying the literature. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively to obtain descriptive research results. This research shows that lending and borrowing money usually uses the submission of property rights certificates as collateral, the use of collateral in the form of land certificates must be based on mortgage rights as collateral for repayment of debts to creditors based on the UUPA. From the copy of the mortgage land book and the copy of the Mortgage Deed, the APHT must be registered at the local land office, but in practice the registration of the mortgage is negligent or the creditor does not register it, giving rise to legal consequences.
Co-Authors -, Tommy -, Tony Abd. Rahim Lubis Abdul Haris Abdul Haris Nasution Adiasih, Ning Aditia, Rozy Kurniady Aflah, Aflah Afnila Afnila Afnila Agus Armaini RY Agus Yudha Hernoko Ahmadi Hasan Al Amruzi, HM Fahmi Alfi Syahrin Alvi Syahrin Andi Suriyaman Mustari Pide APHA, Journal Manager Aprilyana Sembiring, Idha Ardianto, Yosia Ardilia, Novi Rizki Ardina Khoirunnisa Arivai Nazaruddin Sembiring Arnektus Simbolon Arsyad Subhan Purba Astroman Saragih, Sabio Aulia, Muhammad Radhi Azwar, Tengku Keizerina Devi Azzahra, Sheika Azzumar Azza Akbar Balqis Davya Guci, Samira Bartholomeus Diaz Sianipar Batubara, Gahfi Saelandra Bosna Trimanta Br.Hombing, Marina All Bright Brigitta Silitonga BUDIMAN GINTING Carin Felina Chairul Bariah Chairunnisa, Refi Rafika Cindy Haryadmo, Veronika Cristina Natalia Tarigan Damanik, Sari Maisyarah Dedi Harianto Desi Robiatul Adawiyah Siregar Dhiyaul Habib Ifham Doddy Safnul Dominikus Rato Dt. Ananda Farkhie Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom Dyssa Novita Edy Ikhsan Elphan Kumbara Embun Sari Embun Sari Emy Handayani Erizon Khairunsyah Erwin, Fathia Qanita Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Faisal Akbar Nasution Faizun Kim Azhar Febrianto Lubis, Yudhi Fendi Fendi Fery Rafly Firman Simarmata Fitri Nadiyah Razma Gusti Muzainah Hady Hidayat Tambunan Hammar, Robert K.R Harahap, Mita Yasmina Hartina Hartina Hasballah Thaib Hashim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasyim Purba Helen, Helen Henny Putri Raya Bernice Marpaung Herlinda, Erna Hutabarat, Nidea Novresia Hutauruk, Loren Rumia Idha Apriliyana Idha Apriliyana Idha Aprilyana Sembiring Iqbal Mursalin Ismarandy Ismarandy Ivan Damarwulan Ivana Novrinda Rambe Jelly Leviza Jonni Silitonga Joshua Narwastu Sijabat Juang, Nurhadi Ahmad Juda Deo Silitonga Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan Kaban, Maria Kanishka Bhuller Karina Lukman Hakim Keizerina Devi Azwar Kunthi Tridewiyanti Laila Fairuz Matondang, Nindi Lia Nur Aini Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Carissa Vialyta M Hamdan M Maria M. Aulia Zikry Lubis M. Yamin - M. Yamin Lubis Madiasa Ablisar Maharani Maharany Barus, Utary Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Maralutan Siregar Maria Maria Kaban Maria Kaban Maria Kaban Maria Maria Maria Maria Marissa Gabriela Hutabarat Marlina Marthin, Marthin Mega Ariza Melda Notaria Mhd. Subhi Solih Hasibuan Mifa Al Fahmi Mirza Nasution Muhammad Azhali Siregar Muhammad Ekaputra Muhammad Fajar Tanjung Muhammad Yamin Muhammad Yamin Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhayminah Muhayminah Muhsin Aseri, Muhsin Munthe, Arfansyah Nabillah Nam Rumkel Nasution, Siti Nurahmi Natasha Karina Sianturi NATASHA Siregar Nidea Novresia Hutabarat Novalia Arnita Simamora Nur Aida, Nur Ok Saidin OK. Saidin Panca Rahmad Siburian Panggabean, Mora H Ramadhan Pawana, Sekhar Chandra Posma Otto Martua Manalu Pra Ashari, Noval Purba, Asrot Purba, M. Hadyan Yunhas Purwoko, Agus Putri Ramadhona Rambe Putri Sitanggang Rabiatul Syariah Rahmadhani, Sylvia Ramadani Ramadani Ray Amantharo Saragih Retno Amelia Rina Rina Rina Yulianti Rini Fidiyani Rissa Putri Bert Rizky Feb Riansyah Hasibuan Rizky Rumondang Robert Runtung Runtung Runtung Runtung Sitepu Ruth Dewi F. Sinambela Safrida Safrida Saidin Saidin Saidin saidin, saidin Salsabila, Unik Hanifah Samion Ginting Samsul Sembiring Sastra, Putri Azzahra Febriani Shirley Shirley Shopia Purba, Richi Sianipar, Geofanny Guruh Hasintongan Simanjuntak, Agnes Vepy Sinaga, Fierda SINAGA, HENRY Sitanggang, Marihot Doni Putra Sitanggang, Yolanda Br Sitepu, Rungtung Sitepu, Runtung Siti Eliza Solistis Dachi Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sulastriyono . Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Sunarmi Sunarmi Sunarmi Suprapto Suprapto SUPRAYITNO Suprayitno - Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suryani, Rafika Sutiarnoto Sutiarnoto Syaddan Dintara Lubis Syafira, Raisa Putri Syafruddin Kalo Syamsul Rizal Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar Takarub, Kukuh Derajat Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tarigan, Debby Tri Sebbiana Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah Theresia Tony Tripetra Yokhanan Tarigan Trohna, Dyona Rizky Ummu Salamah Musaddad Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Wahidah Wahidah Wahyu Ibrahim Wahyudi, Ichsan Wayan P. Windia Widya Widya Wulansari, Chatarina Dewi Wury Yanti Sinaga Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yordinand, Yordinand Yulia Resa Simorangkir Zai, Fransiskus Rahmad Zaidar Zaidar Zaidar Zaidar, Zaidar Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad