Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
23.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Sosial Humaniora Sigli AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indonesian Journal of Law and Economics Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Yustitia Action Research Literate (ARL) Law Development Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Accounting Management Business and International Research Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Journal of Mutidisciplinary Issues Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law, Education and Business International Journal of Application on Economics and Business Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Management Accounting, Tax and Production Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Micro, Small and Medium Enterprises Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Journal of Business Inflation Management and Accounting Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Serina Abdimas
Lie, Gunardi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 195 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 195 Documents
Search

 14   15   16   17   18 
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pasca Perusahaan Merger Mirza Djafar, Aureelia Nourani; Lie, Gunardi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1473

Abstract

There are still many violations of workers' or laborers' rights that they should receive in situations where a company is merging or merging where there is legal uncertainty in protecting workers or laborers from companies that are merging or merging in violation of the 1945 Law. The aim of this research is to conduct research regarding the rights of workers or laborers who experience unilateral termination of employment by companies carrying out a merger. The method used in this research is a normative legal method with secondary data collection techniques through literature study. The results of this research show that the implementation of a company merger (merger) has a legal impact on employees, one of the impacts that can be received by employees is the loss of their job. As regulated in legal regulations both in the Limited Liability Company Law and in the Employment Law which provides legal protection for employees. . If the company does not want to take responsibility, employees can sue the company either through litigation or non-litigation.
PENGARUH PERJANJIAN PERDAGANGAN TERHADAP TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL: IMPLEMENTASI ASEAN- CHINA FREE TRADE AREA DALAM SEKTOR EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA Novianti, Siti; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.3907-3916

Abstract

Perjanjian perdagangan bebas menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara. Implementasi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sejak tahun 2010 telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika transaksi bisnis internasional, khususnya di sektor pertanian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ACFTA terhadap ekspor produk pertanian Indonesia dengan melihat peluang, tantangan, serta implikasi yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan dukungan data sekunder berupa laporan perdagangan internasional, jurnal akademik, dan publikasi resmi dari Kementerian Perdagangan serta Badan Pusat Statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa ACFTA mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian Indonesia melalui penurunan tarif bea masuk dan penyederhanaan prosedur perdagangan. Namun, di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan berupa persaingan ketat dengan produk pertanian dari negara anggota ASEAN maupun China yang memiliki daya saing harga dan kualitas lebih tinggi. Kesimpulannya, ACFTA memberikan peluang besar bagi peningkatan ekspor pertanian Indonesia, tetapi perlu strategi penguatan daya saing melalui peningkatan kualitas produk, efisiensi distribusi, dan diversifikasi pasar agar manfaat perjanjian perdagangan ini dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.
PENTINGNYA RATIFIKASI CISG UNTUK EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA Hartono, Evelyn; Lie, Gunardi; Rizqy Syailendra, Moody
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.2837-2842

Abstract

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) sebagai dasar hukum perdagangan internasional bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait perjanjian jual beli internasional. Untuk dapat mengadopsi CISG, perlu adanya ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ratifikasi adalah pengesahan perjanjian internasional, yang berarti bahwa negara turut menandatangani dan terikat dengan perjanjian internasional tersebut. Hingga saat ini Indonesia belum juga melakukan ratifikasi CISG. Pada kenyataannya, Indonesia banyak terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Kegiatan ekspor dan impor tidak lepas dari perjanjian jual beli internasional yang merupakan bahasan pokok dan tujuan utama dibentuknya CISG, sehingga ratifikasi CISG menjadi langkah yang esensial bagi pemerintah Indonesia demi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk membahas bagaimanakah pentingnya ratifikasi CISG untuk ekspor dan impor Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menerapkan pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber hukum yang relevan bagi penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa adanya hukum yang berbeda-beda di setiap negara dapat menimbulkan permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian jual beli internasional, serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga diratifikasinya CISG menjadi krusial bagi Indonesia.
ANALISIS HUKUM PELANGGARAN LISENSI HAK CIPTA MUSIK DALAM PENGGUNAAN KOMERSIAL (STUDI KASUS MIE GACOAN BALI) Aprillianty, Kesia; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.3866-3876

Abstract

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran penting dalam melindungi karya cipta, khususnya di bidang musik dan lagu. UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta melalui hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara otomatis sejak karya diwujudkan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta masih marak terjadi, terutama dalam bentuk pemanfaatan ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa izin lisensi yang sah. Penelitian ini menyoroti kasus pelanggaran lisensi musik oleh PT Mitra Bali Sukses, pengelola gerai Mie Gacoan di Bali, yang dilaporkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia karena memutar lagu di ruang publik tanpa membayar royalti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deduktif, mengkaji norma hukum dalam UU Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta literatur dan data sekunder lainnya, yang kemudian diaplikasikan pada kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan memutar musik di ruang publik tanpa lisensi merupakan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 jo. Pasal 95 UU Hak Cipta, dengan konsekuensi pidana dan perdata. Meskipun demikian, permasalahan dapat diselesaikan melalui kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban lisensi musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum serta sosialisasi lisensi musik agar hak pencipta terlindungi dan industri kreatif dapat berkembang secara adil dan berkelanjutan.
ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY Jonatan, Frangky; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.3917-3926

Abstract

Pesatnya perkembangan Financial Technology telah mendorong transformasi sistem pembayaran dan pembiayaan perdagangan internasional di Indonesia. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, tetapi juga menghadirkan risiko baru berupa kerentanan keamanan siber, potensi pencucian uang, dan lemahnya perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan serta merumuskan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan Financial Technology. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini mengevaluasi instrumen hukum seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, keterbatasan harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi serta fenomena regulatory lag masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi, kerja sama internasional, serta sistem pengawasan yang lebih adaptif guna menghadapi dinamika global.
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 MENGENAI PHK AKIBAT PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Hartono, Evelyn; Lie, Gunardi; Rizqy Syailendra, Moody
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5245-5249

Abstract

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Seringnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam dunia bisnis menjadikan PHK salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan. Salah satu alasan PHK yang diberikan oleh pengusaha adalah adanya perkawinan antar sesama pekerja. Larangan atas PHK akibat perkawinan diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003. Namun, ketentuan tersebut mengandung pengecualian yang membenarkan adanya pembatasan hak individu untuk melakukan perkawinan, sehingga dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dimohonkan pembatalan. Sebagai tindak lanjut, MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud menganalisis implementasi putusan MK tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan UU 13/2003. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini, putusan MK tersebut telah diimplementasikan dalam beberapa peraturan dengan adanya penghapusan ketentuan pengecualian sebagaimana telah dinyatakan oleh MK.
PERBANDINGAN EFEKTIVITAS CHOICE OF FORUM DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL: PERSPEKTIF ARBITRASE DAN PENGADILAN NASIONAL Aprilia Fong, Fanesa; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4093-4103

Abstract

Dalam era globalisasi, kompleksitas transaksi bisnis internasional menuntut kehadiran klausul penyelesaian sengketa yang efektif sebagai bagian dari kontrak. Salah satu klausul penting adalah choice of forum yang menentukan sejak awal forum yang berwenang dalam menangani sengketa antar pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan efektivitas choice of forum antara pengadilan nasional dan arbitrase internasional dalam kontrak bisnis lintas negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis komparatif terhadap regulasi, asas hukum, dan praktik internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan nasional memiliki legitimasi formal dan aksesibilitas yang lebih mudah, tetapi kerap terkendala yurisdiksi lintas batas, lamanya proses, serta potensi bias terhadap pihak asing. Sebaliknya, arbitrase internasional dinilai lebih netral, fleksibel, serta menawarkan kerahasiaan dan pengakuan lintas negara, meskipun membutuhkan biaya lebih tinggi dan terbatasnya upaya hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas forum sangat bergantung pada sifat sengketa, nilai ekonomi, serta kebutuhan strategis para pihak. Dalam konteks globalisasi, klausul choice of forum juga mencerminkan strategi hukum yang berimplikasi pada kelangsungan hubungan bisnis internasional. Dengan demikian, pemilihan forum yang tepat menjadi instrumen vital untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan kepentingan para pihak dalam kontrak internasional
PERAN PENTING HUKUM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Novera HuIaifa, Shena; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i7.2024.2916-2930

Abstract

PenuIisan ini membahas mengenai peran hukum daIam perIindungan konsumen dan mengenai hak dan kewajiban seorang konsumen dan peIaku usaha. Konsumen adaIah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia daIam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keIuarga, orang Iain, maupun makhIuk hidup Iain dan tidak untuk diperdagangkan. OIeh karena itu, konsumen memerIukan perIindungan hukum untuk meIaksanakan hak-hak konsumennya. PerIindungan konsumen adaIah segaIa upaya untuk menjamin kepastian hukum daIam rangka memberikan perIindungan kepada konsumen berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung daIam perIindungan konsumen. PeIaku usaha adaIah setiap orang atau badan hukum yang menghasiIkan produk dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan imbaIan keuntungan. Penegakan undang-undang perIindungan konsumen memerIukan keterIibatan banyak pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, Iembaga perIindungan konsumen dan otoritas pengatur Iainnya, dan otoritas terkait harus memastikan harmonisasi dan menghindari dupIikasi kebijakan dan keputusan yang perIu disesuaikan. HaI ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan tanpa merugikan konsumen atau pengguna produk dan jasa. Sebab, keberadaan undang-undang perIindungan konsumen sudah cukup representatif untuk meIindungi konsumen, sepanjang undang-undang tersebut dipahami oIeh peIaku ekonomi dan konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS-BORDER PADA PLATFORM MARKETPLACE DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Jemiel Heng, Richard; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.3886-3899

Abstract

Eskalasi transaksi e-commerce cross-border di Indonesia telah mengimplikasikan tantangan yuridis yang signifikan terhadap perlindungan konsumen, menciptakan paradoks antara kemudahan bertransaksi dan kesulitan memperoleh pemulihan hukum. Penelitian hukum normatif ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bertujuan untuk menganalisis konfigurasi proteksi hukum bagi konsumen serta membedah kedudukan dan pertanggungjawaban hukum platform marketplace digital dalam hukum positif Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya suatu antinomi norma yang fundamental, yakni pertentangan antara doktrin safe harbor dalam UU ITE yang memberikan imunitas kepada platform, dengan prinsip akuntabilitas yang diamanatkan oleh UUPK dan PP PMSE. Disonansi regulasi ini menempatkan platform marketplace pada kedudukan yuridis sebagai intermediator, bukan penjual langsung, sehingga pertanggungjawaban hukum yang melekat padanya bersifat sekunder, derivatif, dan berlandaskan pada kelalaian prosedural, bukan pada cacat produk. Liabilitas ini pun secara substansial terlimitasi oleh mekanisme notice and take down dan dapat diekskulpasi oleh faktor kelalaian konsumen atau keadaan memaksa, yang pada akhirnya mengindikasikan adanya kekaburan norma yang memerlukan sinkronisasi legislatif dan interpretasi yudisial yang progresif untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.
ANALISIS HUKUM RESTRUKTURISASI UTANG PT SRI REJEKI ISMAN, TBK. (SRITEX) SEBAGAI SOLUSI PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG Winson Salim, Patrick; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i7.2024.2838-2849

Abstract

Perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak ketiga akan dinyatakan pailit. Namun, dalam UU Kepailitan dan PKPU, debitur diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang. Undang-undang ini memberikan ruang bagi debitur untuk menyusun kembali struktur utangnya melalui proses homologasi dan persetujuan dengan kreditur sehingga dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran, mengurangi bunga, dan mencari solusi yang saling menguntungkan untuk menghindari kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan restrukturisasi kredit sebagai solusi penundaan pembayaran utang kepada kreditor dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) dalam menyelamatkan Perusahaan dari kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menelaah data sekunder dari kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi utang dilakukan melalui dua pendekatan: pertama, musyawarah antara kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran, pemotongan bunga, dan perpanjangan waktu pelunasan utang; kedua, penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Sritex terlilit utang dan telah gagal bayar. Tak hanya itu, Sritex juga berpotensi delisting, sehingga upaya penyelamatan yang dapat dilakukan mencakup restrukturisasi utang jangka panjang, homologasi dengan kreditur, pencadangan dana, komunikasi aktif dengan otoritas hukum, serta dukungan dari pemerintah dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia.
Co-Authors Adepio, Muhammad Fadel Ahmad Sudiro Ainun Jariyah, Sarifah Aisha, Salma Alam, Jenice Valencia Alfiani, Feriza Alya, Nasha Rawza Andrian Andrian Andriani, Kasmita Angela, Silvia Angelia Angelina, Made Aubrey Josephine Anggra, Philip Antara Yasa, I Wayan Suka Anwar Rannu, Delycia Aprilia Fong, Fanesa Aprilia, Indah Siti Aprillianty, Kesia Apriza, Nathania ARI WAHYUDI Aritonang, Sanrio Art, Stanley Muljadi Augustin, Agatha Avianti, Grace Az-Zahra, Aiska Rahima Belle, Grace Anna Bianty, Thisia Bonang, Rio C, Gabriella Cahyono, Denzel Andersson Candra, Dimas Carnescia, Brenda Cendranita, Ivannia Chandra, Jessica Chen, Zefanya Angellin Christian, Benedict Philip Christine Octavia S Dameria, Fiorella Angella Diana Diana Egatri Gulo, Feby EVELYN EVELYN Fadhillah, Siti Aura Febriany, Febriany Fernandha, Rizqy Dini Fernando, Wilson Furguson, Felix Goldwen, Filshella Gunawan, Syahrana Kezia Anjunien Halim, Leonardo Hamonangan, Marcellius Kirana Hapsari, Crescentia Viola Priscilla Audra Hartono, Evelyn Hartono, Margareta Kristiani Harum, Vanessa Mathilde Haykel, Muhammad Hermanto, Dennis Hitiyahubessy, Jeanifersu Jemiel Heng, Richard Jolin, Jolin Jonatan, Frangky Juliano Raditya, Jason Juventia, Donabella Juwita, Dhiny Ellen Khasana, Andi Khuswatun Kinanti, Lamsiur Kiyoshi, Maximillian Ivander Koniardy, Delvina Kumala Dewi Laapen, Calinka Princess Belinda Lie , Cathleen Lim, Feili Lim, Grace Natalie Lo, Edmund Maddalena Simamora, Indah Maria Manurung, Romandelas Marchvinn, Jessica Mardianto, Sebastian Edward Mardjono, Amerta Marina Marina Marva, Clairina Max, Alessandro Christian Mbaling, Constantius Mario Valentino Medianna, Olivia Mirza Djafar, Aureelia Nourani Mohammad, Prasidya Moody Rizqy Syailendra Putra Mousavian, Farel Sya'ban Mulyasetya Putra, Joddy Naelayara, Siti Amera Naru, Margareth Trisya Adefinola Natasha, Malika Baby Nathanael, Moses Nathasya, Nathasya NEGARA, MOH IQRA Neljeane, Jeane Novela, Devina Novera HuIaifa, Shena Novianti, Siti Nugroho, Maria Cecilia Octavia S, Christine Octaviyanda, Shafarra Octavo, Vito Jonathan Oktavianni Putri Sianturi, Angel P, Moody Syailendra Pahlevi, Muhammad Vito Patricia, Laura Sally Patricia, Rachel Anne Permatasari, Yofi Prasetyo, Stephanie Patricia Pratama, Akmal Risqi Yudhianto Putra, Arief Mandala Putra, Ismail Rangga Wahana Putra, Louis Sebastian Anot Putri, Gracia Putri, Maria Phoebe Tjahja Putri, Nadiva Azzahra Putri, Salsabila Putri, Sanny Nuyessy Rahayu, Ni Kadek Putri Sita Rahmasari, Lisa Ramadhan, Nayla Az Zahra Ramadhano, Ibrahagi Ramania, Hasya Rigel, Rigel Riko Mono, Jonathan Riski, Naufal Riza Iskandar, Shafa Athaya Rondo, Fiona Louysa Rusli, Vennia Neshya Ryanto, Laurencia Safitri, Yuliya Sahrul, Farhan Ananda sally, Laura Sandi, Maydi Jack Santoso, Ellen Sanyoto, Alicia Andromeda Septiandri, Ivon Shasmita, Sylvia Siarill, Jonathan Hervine Sihite, Jelita Sihite, Jelita Damai Sofia Lorenza Simanjuntak, Yosafat Ben Ghurion Sinaga, Efryando Stefen Andreas Siregar, Aristoteles Gerhard Fredrik Sitabuan, Tundjung Herning Sitorus, Lena Mariana Br Stella, Helen Subagijo, Kevin Putra Sugiarto, Angelina Jacqueline Sukur, Partermutios Susilo Putra Suryani, Cendana Suwinto Johan Syahputra, Denis Syailendra P, Moody R. Syailendra, Moody R. Tairas, Hans Daniel Felix Tan, Louissa Nobel Tan, Richie Lay Tansir, Charisse Evania Tanujaya, Calista Putri Terania, Medi Thie, Naysa Andrea Tirta, George Anderson Tjendra, Virginia Trisnadi, Ilhan Pasha Islamy Trixie, Ivana Vaustine, Griselda Vedora, Sheren Regina Vincent Wathan, Bilqis Alifia Wijaya, Miquel Enrick Wijaya, Niko William Chandra Winata, Gilbert Winson Salim, Patrick Yonandi, Caecilia Patrice Yuan, Shafaa Alaadini Yulyana, Devy Yunita, Theresia Yuwono, Lila Graciella Zalukhu, Iyan Sentosa Zebua, August Delta Zimah, Amelia Abdullah