Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Pembaharuan Hukum Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Journal on Education Awang Long Law Review Journal of Humanities and Social Studies Kosmik Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL EDUKASI NONFORMAL JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Arkus Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Science and Environment Jurnal Sosial dan Sains AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Journal of Law, Education and Business AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Sains Student Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Enigma in Law Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Innovative and Creativity Activa Yuris: Jurnal Hukum International Journal of Sociology and Law Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Themis: Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Asmak UI Hosnah
Universitas Pakuan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 148 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 148 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
Penerapan Asas Proposionalitas Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Rizkia, Shalima Nayla; Ramadhan, Muhamad Rizki; Akmal, Syauqi Alghifari; Hosnah, Asmak Ul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dalam meninjau undang-undang sebagai mekanisme krusial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28. Artikel ini menganalisis bagaimana MK menerapkan prinsip ini melalui empat tahap utama: tujuan yang sah, kesesuaian, keharusan, dan keseimbangan (proportionalitas dalam arti sempit), dalam konteks pengujian undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Keputusan MK Nomor 22/PUU-XVIII/2020) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menggunakan analisis hukum normatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah aturan-aturan tersebut telah diterapkan secara konsisten, termasuk tantangan seperti ketidakpastian hukum dan implikasi sosial-ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah menggunakan prinsip proporsionalitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, penerapannya belum sepenuhnya konsisten, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Rekomendasi dalam artikel ini mencakup kebutuhan akan standar yang lebih jelas dan perbandingan dengan praktik negara lain, seperti Jerman. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi pada diskusi akademis tentang penguatan hukum di era kontemporer.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIADAAN UNSUR MENS REA DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI THOMAS TRIKASIH LEMBONG DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBERIAN ABOLISI OLEH PRESIDEN Martha, Putri; Kiara, Jenifer; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i3.51411

Abstract

Penegakan hukum pidana di Indonesia kerap menghadapi persoalan mendasar terkait penerapan asas kesalahan (schuldbeginsel), khususnya dalam perkara korupsi yang seringkali menitikberatkan pada akibat hukum tanpa mempertimbangkan niat jahat (mens rea) pelaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pemidanaan terhadap Thomas Trikasih Lembong yang tidak disertai pembuktian unsur mens rea, namun tetap dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi impor gula. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: pertama, bagaimana kedudukan unsur mens rea sebagai dasar kesalahan dalam perkara tersebut; dan kedua, bagaimana relevansi pemberian abolisi oleh Presiden sebagai koreksi terhadap kegagalan sistem hukum dalam menegakkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis penerapan asas geen straf zonder schuld serta kewenangan abolisi Presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan tanpa pembuktian mens rea bertentangan dengan asas dasar hukum pidana dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, sementara pemberian abolisi oleh Presiden berfungsi sebagai mekanisme koreksi konstitusional terhadap kekeliruan yudisial serta bentuk penegakan justice above legality dalam sistem hukum Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERCRIME DALAM KASUS PERETASAN DAN PELANGGARAN DATA PRIBADI OLEH HACKER BJORKA Inggria, Deva; Bella, Wayne Gladys Octatiana; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.51900

Abstract

Kasus kejahatan siber yang dilakukan oleh Bjorka menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah keamanan digital Indonesia karena mengungkap lemahnya sistem perlindungan data pribadi dan infrastruktur keamanan siber nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana cybercrime yang dilakukan oleh Bjorka serta penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bjorka melakukan berbagai bentuk tindak pidana siber seperti akses ilegal, pencurian dan penyebarluasan data pribadi, serta pemerasan dan gangguan terhadap sistem elektronik yang dapat dijerat melalui pasal-pasal dalam UU ITE dan UU PDP. Penerapan kedua undang-undang tersebut secara kumulatif memberikan dasar hukum komprehensif, namun masih menghadapi kendala implementatif seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, dan belum operasionalnya Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara UU ITE dan UU PDP disertai penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum agar mampu mewujudkan perlindungan data pribadi dan keamanan digital yang berkelanjutan di Indonesia.
PENGELOLAAN BUKTI DIGITAL DALAM PERKARA ANAK: STUDI PRAKTIK PENYIDIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PUTUSAN DIVERSI DI INDONESIA Sabella, Derena; Safitri, Kaylah; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.52965

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang lingkup pembuktian dalam hukum pidana, termasuk dalam perkara anak. Bukti digital kini menjadi instrumen penting dalam penyidikan, namun pengelolaannya menghadapi tantangan hukum dan teknis. Artikel ini menganalisis pengelolaan bukti digital dalam perkara anak di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian ini meliputi praktik penyidikan, dasar hukum pembuktian digital, serta dampaknya terhadap pelaksanaan diversi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan prinsip keadilan restoratif, penerapan bukti digital sering kali berpotensi memperkuat pembuktian formal dibanding upaya diversi. Diperlukan sinkronisasi antara Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) agar bukti digital dapat digunakan secara proporsional tanpa mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak.
Krisis Nilai Antara Hukum Positif Dan Moral Sosial: Telaah Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Satria Manggala Putra; Ilham; Muhammad Iqbal Purwanto; Asmak Ul Hosnah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2582

Abstract

Penegakan hukum pidana di Indonesia kerap kali memperlihatkan jurang antara ketentuan hukum positif dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Ketidakharmonisan ini muncul ketika hukum dipraktikkan secara kaku tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dan konteks sosial pelaku. Fenomena tersebut tampak nyata dalam sejumlah kasus, seperti kasus Nenek Minah (2009) yang dijatuhi hukuman karena mencuri tiga biji kakao, serta kasus Baiq Nuril (2019) yang dikriminalisasi akibat membela kehormatannya dari pelecehan. Melalui pendekatan normatif-filosofis, tulisan ini berupaya mengurai akar disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis diarahkan pada pemikiran Gustav Radbruch tentang hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta gagasan progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan hukum sebagai sarana untuk membahagiakan manusia. Tulisan ini menegaskan bahwa reformasi hukum pidana harus diarahkan pada penyatuan antara keadilan formal dan keadilan sosial, dengan mendorong pembaruan paradigma penegak hukum menuju sistem yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.
Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Di Ruang Publik: Analisis Kebijakan Kriminal Indonesia Indrianti Putri Laila; Devi Raiva Aprilia; Asmak Ul Hosnah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2583

Abstract

Fenomena tindak kekerasan di ruang publik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan menimbulkan implikasi serius terhadap rasa aman masyarakat serta wibawa hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang selama ini bersandar pada paradigma retributif terbukti belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif (restorative justice) muncul sebagai paradigma alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral pelaku, dan partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif sebagai kebijakan kriminal (criminal policy) dalam penanganan tindak kekerasan di ruang publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kebijakan institusional Polri dan Kejaksaan RI. Selain itu, dilakukan pula telaah terhadap praktik penerapan restorative justice pada kasus-kasus kekerasan ringan yang ditangani melalui mediasi penal di tingkat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum adanya unifikasi norma hukum yang tegas mengenai batasan perkara kekerasan yang dapat diselesaikan secara restoratif, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip voluntariness dan equality of bargaining power, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mekanisme pemulihan.
Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Pencurian: Perfektif Restorative Justice Abian Farhan Alfahrezy HSB; Malik Maulana; Asmak Ul Hosnah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2584

Abstract

Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap pelaku pencurian masih kerap terjadi di Indonesia, menandakan adanya kesenjangan antara penegakan hukum formal dengan realitas sosial masyarakat. Tindakan eigenrichting tidak hanya melanggar supremasi hukum, tetapi juga menciptakan lingkaran kekerasan yang tidak berujung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kriminal Indonesia dalam menanggulangi eigenrichting serta mengkaji implementasi restorative justice sebagai alternatif solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal Indonesia terhadap eigenrichting masih bersifat represif-reaktif dengan mengandalkan ketentuan pidana umum dalam KUHP (Pasal 170, 351-358, 338-340) yang tidak spesifik dan sulit diimplementasikan karena pelaku bersifat massal. Pendekatan retributif yang ada terbukti tidak efektif karena tidak menyentuh akar permasalahan, yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan kondisi sosio-ekonomi yang memicu pencurian. Restorative justice menawarkan paradigma alternatif yang lebih humanis dan komprehensif melalui tiga tahap implementasi: preventif (edukasi hukum kepada masyarakat), intervensi (mediasi saat terjadi pencurian), dan restoratif (penyelesaian pasca-eigenrichting melalui restorative circle). Model ini menempatkan pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi sebagai prioritas, melibatkan pelaku pencurian, korban, massa, dan masyarakat dalam proses penyelesaian yang partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan kriminal dari pendekatan penal-represif menuju integrasi kebijakan non-penal yang preventif, disertai dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mediasi penal dan pembentukan payung hukum restorative justice untuk tindak pidana dewasa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham Afrisyal Chandra Permana; Asmak Ul Hosnah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2716

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak sebagai subjek hukum serta menganalisis tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan perspektif hak asasi manusia (HAM). Anak merupakan individu yang memiliki hak dasar untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Namun, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi, baik di ranah domestik maupun publik. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan mengaitkannya dengan instrumen internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan anak sebagai subjek hukum telah memperoleh legitimasi normatif yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga perlindungan anak. Oleh karena itu, negara sebagai duty bearer berkewajiban untuk memperkuat sistem perlindungan hukum anak melalui pendekatan berbasis HAM yang menekankan prinsip non-discrimination, best interest of the child, serta right to participation.
Efektivitas Pemidanaan Non-Penjara dalam Mengurangi Overcrowding Lapas di Indonesia Abdullah, Ahmad Danial; Faturrahman, M. Zaidan; Ul Hosnah, Asmak
Legalita Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i2.2051

Abstract

The Indonesian correctional system is currently facing a severe overcrowding crisis, with occupancy rates exceeding 188% of its ideal capacity. The reliance on imprisonment as the primary form of punishment has led to an excessive number of inmates and reduced the effectiveness of rehabilitation programs. This study aims to analyze the effectiveness of non-custodial sentencing in reducing overcrowding in Indonesian correctional facilities, based on the theoretical assumption that alternative sanctions such as community service, supervision, and fines align more closely with restorative justice principles and the rehabilitative goals of modern criminal law. The research employs a normative juridical method supported by empirical data, focusing on legal instruments such as Law No. 1 of 2023 on the New Criminal Code and official data from the Directorate General of Corrections. The findings indicate that while non-custodial sentencing has significant potential to reduce overcrowding, its implementation remains constrained by the lack of technical regulations, institutional readiness, and the prevailing legal culture that continues to prioritize imprisonment. Consequently, the effectiveness of non-custodial sentencing in addressing prison overcrowding depends heavily on strengthening legal frameworks, enhancing institutional capacity, and promoting a paradigm shift toward a more humane and effective criminal justice system.
Kajian Hukum Dan Etika Pidana Terhadap Pemeliharaan Satwa Dilindungi: Implikasi Putusan Di Indonesia Azalia, Anashya; Citra, Amelia Kurnia; Permana, Rifka Tria; Hosnah, Asmak Ul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1489

Abstract

Penegakan hukum terhadap pemeliharaan satwa dilindungi di Indonesia menjadi isu penting dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum dan etika pidana yang terkait dengan pemeliharaan satwa dilindungi, serta meninjau implikasi putusan pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan antara norma hukum, penerapan sanksi pidana dan juga nilai etika konservasi yang seharusnya melandasi perilaku masyarakat terhadap satwa dilindungi memperlihatkan inkonsistensi dalam penjatuhan hukuman di beberapa putusan pengadilan, baik dari sisi berat-ringannya sanksi ataupun pertimbangan moral terhadap nilai kehidupan satwa. Dari perspektif etika pidana, tindakan pemeliharaan satwa dilindungi tanpa izin tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga mencerminkan krisis moral dalam penghormatan terhadap hak hidup makhluk lain dan tanggung jawab ekologis manusia. Pentingnya sinergi antara penegakan hukum, pendidikan etika lingkungan serta dengan penguatan kesadaran sosial agar perlindungan satwa dilindungi dapat terwujud secara berkelanjutan.
Co-Authors Abdillah, Matsani Abdullah, Ahmad Danial Abian Farhan Alfahrezy HSB Addison Ghazia Aristito Adhie Nugroho, Matheus Bobby Adila Fitriani Adji, Vipta Afrisyal Chandra Permana Agustin, Arini Aulia Ahmad Sanusi Ahmad, Asmida Ajeng Ghina Sana Aji, Adam Andromeda M. Akila A, Rezkika Akmal, Syauqi Alghifari Aldhito Benyamin Alex Rikardo Siahaan Alfian, Risky Alifya Putri Azahra Alifya Putri Azahra Amirullah, Fachran Andhika Nugraha Utama Andiani, Natalie Puspita Andika Agung, Andika Andika, Aimar Putra Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak Anggraieda, Annisa Rahma Anjani, Maudy Anwar Sulaiman Anwar Sulaiman Arief, Aisah Putri Aristito, Addison Ghazia Arsad, Sarah Widia Ashifa, Kinnayah Asyafira, Livvy Aulia Nurdin Aulia, Ardiansyah Azahra, Serla Yolanda Azalia, Anashya Azka, Muhammad Azzahra, Najwa Maulida Azzam, Muhamad Fatih Bella, Wayne Gladys Octatiana Bremer, Edwina Natalie Budi Iskandar, Franciscus Bustomi, Yazidil Cahyani, Gisella Tiara Cahyono, Dwi Erlangga Ceysa, Salisa Dwi Chambari, Gibran Iqbal Chandrika, Muhammad Ikrar Putra Charen Toisuta Charen Toisuta Christupa, Giliman Citra, Amelia Kurnia Clara Auroeria Lyantina Utami Daffa Muhammad Nazar Dahlia Bunga Rembulan Danang Mahesa Danang Mahesa Dea Delyana Deni Setya Bagus Yuherawan Devi Raiva Aprilia Dewangga, Arya Nugra Dhea Salsabila Dhea Salsabila Dhifa Ridho Dwiputra Hidayat Diaz, Yosaphat Diffa Aulia Putri Syadena Djakarsih Putro, Sapto Handoyo Djamilus, Djamilus Doni Christian Nainggolan Doorson, Stiveen DP, Sapto Handoyo. DRD, Moch Ilham Dzaki, Ahmad Edi Rohaedi Edy Sahputra Tarigan Edy Sahputra Tarigan Elisabet, Tasya Elsa Kristina, Krisna Yuliyanti Enggar Agni Wibowo Esfandiary, Jennifer Kayla Fachrina, Qorin Fahmi, Ibnu Faizal, Willy Falentine, Anisa Fanny Tanuwijaya Farahdinny Siswajanthy Farros, Muhammad Sayyid Al Farros, Sayyid Al Fatika Karmila Fatimah Ratu Azzahra Faturachman, Fauzan Azima Faturrahman, M. Zaidan Febriansyah, Noval Febriansyah, Zidan Febriliana Basyuni, Aulia Ferdricka Nggeboe Fernando Saputra Fhadilah, Indah Fianden, Fachmi Maya Syafirah Fiboda, Engku Fisabil, Kintan Fitriani, Agnes Fregy Andhika Perkasa Gagah Arjunaman Elit Gumilar , Reza Ramdan Gunawan, Ilham Gustira Sabrina Irawan H.M. Yunus Haider, Edwardo Cipta Hanifah, Zalyka Amartya Hapsari, Maharani Dwi Harahap, Ahmad Rivai Ardiansyah Hardana, Firdi Hasan Hiawatha Rifai Henny Nuraeny Herli Antoni Herli Antoni Hermawan, Della Abelia Hertadi, Raihan Hidayat, Rio Maulana Hj. Lilik Prihatini Humaira R, Khaila Hunggu, Airel Hamu Lee Husnaini, Ervina Hutagalung, Anggi Muhammad Chandraca Hutasoit, Tomi J.E ILHAM Indah Fhadilah Indah Permatasari Indria Nur Septia Indrianti Putri Laila Inggria, Deva Irawan, Khansa Kamilah Roza Irsan, Laila Yuniar Ismail, Fadhil Fadhlurahman Putra Iwan Darmawan Izzati, Meydina Janeva, New Jason Johanis Walean Jason Johanis Walean Jawade Hafidz Jevis, Weldy Jingga, Anya Jibril Ratu Junior, Rogie Garcia Karina Permata Karmila, Fatika Karunia, Karunia Kasyifa Alifya Anfasha Kenisha Andiani Kesuma, Prama Tusta Kezia Hera Putri Khaila Humaira Ridwan Kiara, Jenifer Kusuma, Eduardus Kusuma, Eduardus E. S. Lathif, Nazaruddin Lestari, Erin Dwi Lestari, Megha Ayu Lestari, Neng Aini Sri Sunda Lilik Prihatini Lindryani Sjofjan Liu, Fanny Livvy Asyafira Lubis, Rania Faradita Lukman Salim Nur Hakim M Frasetyo M, Ray Rafi Kahramandika M. Adaninggar M. Zaki Rizaldi M.Adaninggar Maita, Rafel Malik Maulana Mangatur Untung Sinaga Marendra , Nadia Rhaesa Martha, Putri Maulana, M Syahrul Megha Ayu Lestari Monica, Tri Muhamad Ade Bazar Septiana Muhamad Fadly Darmawan Muhamad Fatih Azzam Muhamad Giosefi Muhamad Marpin Putra Muhammad Bintang Al – Faridzi Muhammad Farhan Muhammad Giosefi Muhammad Iqbal Purwanto Muhammad Rafli Rismawan Mukhlish Muhammad Maududi Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya N, Zahra Febriani Nabila, Salsa Putri Nadia Rastika Alam Nadine Electra Nivedita Nandarista Tama Aullia Syahrani Nayla Lutpiana Dewi Nayla P, Putu Audy Nazarudin Latif Nirmalasari, Syifaa Ayudia Nugraha, Agi Septia Nugraha, Helena Refa Panca Muchtar Parreño, Jasmin L. Perkasa , Fregy Andhika Permana, Gilang Ilham Permana, Rifka Tria Permata, Karina Pradini, Yustia Okta Pravitri, Ivana Meilani Purwati, Siti Ayu Resa Putra, Muhamad Marpin Putri Hariyanti Putri J Lesikal Amanda Z Putri, Dinda Aulia Putri, Junita Demar Putri, Kezia Hera Putri, Sherlyn Novtrsiya Melati Putri, Siti Nuraisyah Putry, Salsabila Afifany Susanta Rachell Abigael, Ellena Rahayu, Diana Fitria Rahman, Aqshal Raihan Rahmawati Rahmawati, Rahmawati Raihan, Muhammad Rajasa Syaefunaldi Ramadhan, Muhamad Rizki Ramadhanti, Aura Nasha Reza, Muhammad Fahmi Risjunarko, R Aria Diva Rismawati Rismawati Rizaldi, M. Zaki Rizki Dwi Putra Rizki Ramadhan Rizkia, Shalima Nayla Rizkiawan, Muhamad Fadlan Rizky Ramadhan, Gilang Rizky Satria Dimlana Roby Satya Nugraha Rogie Garcia Junior Ronauly Juwita Christin Simbolon Ronauly Juwita Christin Simbolon Roy, Muhammad Tahsin Rustandi, Rizka Maulidaen S, M Naufal Raihan Sabella, Derena Safitri, Kaylah Safitri, Vivi Sahda, Haura Mahsa Saleh, Weldy Jevis Salsabila, Salsabila Salsabilla Kusuma Salsabillah, Dara Nurul Sandi Fitriansyah Siregar Sapto Handoyo Sapto Handoyo Djarkasih Putro Sapto Handoyo DP Sari, Desi Puspita Satria Manggala Putra Selly Ridha Putri Serla Yolanda Azahra Shafira Nur Annisa Shantika Vidia Az Zahra Sherlyn Novtrsiya Melati Putri Shiva, Khadizah Aliyah Sholehah, Siti Bilkis Sihombing, L. Alfies Simanjuntak, Angelica Clara Anaztasia Simanungkalit, Jason A.R. Simanungkalit, Jason Aaron Riado Sinaga, Mangatur Untung Sinaga, Walter Aaron Life Siskarina, Melvy Dwi Sita Amelia Salsabilla Sjofjan, Lindriyani Sugiana, Muhammad Rafli Putra Suhamdani, Nadila Novanty Suhartanto, Feri Pramudya Sulistyani Eka Lestari Sultan, Alif Supenawati, Erni Syafiq Ijlal Islami Syafiq Ijlal Islami Syahputri, Della Syahrani, Adinda Nurul Syahrani, Nandarista Tama Aullia Syaidah, Siti SylviaNabila Tabrani, Sabrina Tasya Elisabet Taufik H. Simatupang Tias, Tessa Ayuning Tri Rahmawati, Tri Tri Wahyu Ningsih Tri Wahyu Ningsih Tusyadiah, Hapifah Ulumuddiin, Muhammad Humam Usnan, Amar Utama, Andhika Nugraha Velliana Tjan Wahyudinanty, Rayhani Walean, Jason Johanis Wardana, Desna Tri Yennie K Milono Yenny Febrianty Yerisha Afriani Yerisha Afriani Yusuf, Khadafi Zacharias, Vasco Javarison Zahra Rahmah Fadilah Zalyka Amartya Hanifah Zhafirah Dinda Lolita Ziddan Febriansyah