Articles
Implementation of competency-and-conservation-based curriculum to improve graduatesâ quality to be competent and conservation-minded
Asrori, Asrori
Dinamika Pendidikan Vol 11, No 1 (2016): Juny 2016
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This study was aimed to analyze how the implementation of Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Konservasi or Competency-and-Conservation-Based Curriculum (KBKK) improves the quality of graduates from Faculty of Economics of Universitas Negeri Semarang (UNNES). The goal of this study was to provide information and policy recommendations to improve the quality of graduates based on behavior lectures. The respondents of this research were lecturers of Faculty of Economics. Research data were collected using questionnaires to dig up information on the implementation of KBKK, lecturersâ ability and commitment to implement KBKK. Descriptive statistics and inferential statistical multiple linear regression were employed to analyze data. This study provided empirical support that lecturersâ ability and commitment positively contributed to the implementation of KBKK to improve the quality of graduates to be competent and conservation-minded. This study also proved that while lecturersâ ability and commitment play an important role, their commitment does not affect the implementation KBKK. Based on the results of this study, it is recommended that lecturersâ ability to implement KBKK needs to be improved. Workshops and training should be given to lecturers to help them create learning apparatus such as syllabus, lesson plans and teaching materials, as well as the evaluation of KBKK.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan konservasi (KBKK) mampu meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Ekonomi universitas negeri Semarang. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memeberikan informasi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkankualitas lulusan melalui kompetensi dosen. Penelitian ini dilakukan terhadap dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan angket, untuk menggali informasi penerapan Kurikulum berbasis Kompetensi dan onservasi (KBKK), kemampuan dosen, dan komitmenya dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan konservasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif statistik dan statistik inferensial menggunakan regresi berganda.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SEWA SUKUK
Pratiwi, Wahyu;
Asrori, Asrori
Accounting Analysis Journal Vol 3 No 2 (2014): May 2014
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/aaj.v3i2.4182
Keberadaan sukuk Ijarah yang memberikan return yang tetap lebih diminati oleh investor dibandingkan dengan sukuk Mudharabah. Menurut investor skim Ijarah (sewa) dinilai cukup prospektif bagi para emiten yang berniat untuk menerbitkan sukuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, Inflasi, DER dan ROE terhadap tingkat sewa sukuk. Target Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan sukuk ijarah tahun 2004-2012 yang melaporkan laporan keuangan lengkap dan dipublikasikan. Sampel yang sesuai dengan kriteria ini sebanyak 18 perusahaan. Metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB dan ROE terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat sewa sukuk. Inflasi juga terbukti memiliki pengaruh positif terhadap tingkat sewa sukuk sedangkan DER tidak berpengaruh terhadap tingkat sewa sukuk. The existence of the sukuk Ijarah which provide a fixed return favoured by investors compared to the sukuk Mudharabah. According to investors skim Ijarah is judged sufficient for the prospective issuers intending to issue sukuk. The purpose of this study was to analyze the influence of the growth of gross domestic product, inflation, DER and ROE against rental rate sukuk. The Target Population of this research is the company listed on the stock exchange and issued sukuk ijarah year 2004-2012 to report financial statements complete and published. Samples corresponding to these criteria as much as 18 companies. This research data analysis method of multiple regression analysis. The test results show that the growth of GDP and ROE proved to have negative influence on the rental rate sukuk. Inflation has also shown to have a positive influence on the level of rent sukuk while DER does not affect the rental rate sukuk.
PENGARUH GCG, SIZE, JENIS PRODUK DAN KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP PENGUNGKAPAN ISR
Jannah, Awalya Ma’rifatul;
Asrori, Asrori
Accounting Analysis Journal Vol 5 No 1 (2016): March 2016
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/aaj.v5i1.9758
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Good Corporate Governance (GCG), size, jenis produk, kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah selama periode tahun 2011-2014. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 54 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan metode regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa size dan jenis produk berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sementara itu, GCG dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR.Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas jumlah sampel dengan memperpanjang periode penelitian menjadi lima tahun atau lebih. Selain itu, dapat menggunakan daftar perusahaan ISSI ataupun JII. Dengan menggunakan daftar perusahaan tersebut diharapkan dapat lebih menggambarkan kondisi pasar modal syariah Indonesia yang sebenarnya.The aim of this study is to obtain an empirical evidence about pengaruh good corporate governance, size, product type, and public ownership influence the Islamic Social Reporting (ISR).Populations in this study are all companies that listed in Daftar Efek Syaria exchange in 2011-2014. The sampling method in this study is purposive sampling. The total number of samples in this study were 54 research samples. The analytical techniques was conducted by descriptif statistic and classical assumption test and also hypothesis was tested using multiple regression method. The analysis showed that industry size and product type significantly positive influence the Islamic Social Reporting (ISR). Meanwhile, good corporate governance and kepemilikan saham publik had no significant effect to the Islamic Social Reporting (ISR). The suggestion for next research is enlarge sample quantity by extending research period become five years or more. In addition , by using list company ISSI or JII. Expectable will be able to describe the real condition of indonesian syaria capital market.
PENGARUH PAJAK TANGGUHAN DAN TAX TO BOOK RATIO TERHADAP RATING SUKUK
Rini, Fitantri Ambar;
Asrori, Asrori
Accounting Analysis Journal Vol 3 No 2 (2014): May 2014
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/aaj.v3i2.4183
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan pajak tangguhan dan tax to book ratio terhadap rating sukuk. Populasi target yang digunakan adalah seluruh perusahaan Go Public yang menerbitkan sukuk dan terdaftar di BEI, serta memenuhi spesifik atau kriteria yang digunakan dalam penelitian pada periode 2010-2012. Alat analisis untuk menguji hipotesis adalah ordinal regresi logistik. Model penelitian ini dibagi menjadi dua model. Model I menguji hubungan pajak tangguhan terhadap rating sukuk dengan proksi LPOSDefTax dan LNEGDefTax. Sedangkan, Model II menguji hubungan tax to book ratio terhadap rating sukuk dengan proksi LargeTB dan SmallTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tangguhan (LPOSDefTax dan LNEGDefTax) pada Model I berpengaruh signifikan terhadap rating sukuk. Sementara tax to book ratio (LargeTB dan SmallTB) pada Model II tidak berpengaruh signifikan terhadap rating sukuk. The purpose of this study was to examine the relationship of deferred tax and tax to book ratio of the sukuk rating. The target population is used throughout the company go public and issue sukuk listed on the Stock Exchange, as well as meet specific or criteria used in research in the period 2010-2012. Analysis tools to test the hypothesis is ordinal logistic regression. The research model is divided into two models. The model I tested the relationship of deferred tax on sukuk rating with proxy LPOSDefTax and LNEGDefTax. Meanwhile, Model II examined the relationship of tax to book ratio to proxy LargeTB sukuk rating and SmallTB. The results showed that the deferred tax (LPOSDefTax and LNEGDefTax) in Model I significantly influence the sukuk rating. While the tax to book ratio (LargeTB and SmallTB) in Model II does not significantly influence the sukuk rating.
IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH DI KOTA SEMARANG
Pujianto, Pujianto;
Asrori, Asrori
Accounting Analysis Journal Vol 4 No 1 (2015): March 2015
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/aaj.v4i1.7831
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap amil dan norma subyektif amil terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan Infak/sedekah. Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi pengelola zakat di Kota Semarang. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode quota sampling sehingga diperoleh 32 amil sebagai responden. Pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriftif dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap amil tidak berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. Sedangkan norma subyektif amil berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. IAI harus lebih giat mensosialisaikan PSAK 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah.The purpose of this study was to analyze the influence of attitude and subjective norm toward the practice of accounting zakah and infaq/alms. The population of this study is organization of management zakah and infaq/alms in Semarang. Sampling methode in this research with quota sampling there are 32 amilâs us respondent. The analyzing data using descriptive statistics and regression analysis. The result of this study shows that attitude not influence amil zakat and infaq/alms interest in implements the practice of accounting zakah and infaq/alms. meanwhile the subjective norm toward influencing amil zakah and infaq/almsâs interest in implements the practice of accounting zakah and infaq/alms. IAI more active in socializing PSAK 109 accounting of zakah and infaq/alms.
DETERMINAN NON PERFORMING FINANCING BERDASARKAN VARIABEL EKONOMI DAN NON EKONOMI
Furqon, Achmad;
Asrori, Asrori
Accounting Analysis Journal Vol 5 No 2 (2016): May 2016
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/aaj.v5i2.14361
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel ekonomi yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR) dan variabel non ekonomi yaitu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah terhadap Non Performing Financing (NPF). Populasi penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia tahun 2010 sampai 2013. Sampel yang digunakan berjumlah 12 terdiri dari 6 BUS dan 6 UUS dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 48 unit analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan path analysis. Hasil penelitian menunjukan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi berpengaruh terhadap NPF namun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah begitu juga kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap NPF. Selain itu, kepatuhan syariah tidak bisa dijadikan sebagai variabel intervening. Saran untuk BUS dan UUS diharapkan dapat meningkatkan kinerja dewan direksi terutama dalam pemenuhan prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sehingga eksistensinya tetap terjaga.
The purpose of this study is to analyze the effect of financial variable consist of Financing to Deposit Ratio (FDR) and non financial variables consist of the effectiveness of the duties and responsibilities of board of directors and sharia compliance toward Non Performing Financing (NPF). The population in this study are 11 of Islamic Banks (IB) and 23 of Sharia Business Unit (SBU) in Indonesia from 2010 until 2013. The 12 samples are composed of 6 IB and 6 SBU by using purposive sampling technique and obtained 48 unit analyses. The analytical method used is multiple linear regression analysis and path analysis. The study results showed that the FDR has no effect on the NPF, the performance of duties and responsibilities of the board of directors has effect on the NPF, but the performance of duties and responsibilities of the board of directors has no effect against sharia compliance as well as compliance with sharia does not affect toward the NPF. In addition, sharia compliance can not be used as an intervening variable. The suggestions to all of IB and SBU are should to improve the performance of board of directors especially adherence to Islamic principles. It aims to increase public confidence in the Islamic banking so that the existence of IB will remain intac.
PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP MANAJEMEN LABA
Sumanto, Bowo;
Asrori, Asrori;
Kiswanto, Kiswanto
Accounting Analysis Journal Vol 3 No 1 (2014): March 2014
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/aaj.v3i1.3901
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2010-2012 yang dipilih menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian ini berukuran 90 perusahaan perbankan dari tahun 2010-2012. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Secara simultan kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk menambah variabel yang mempengaruhi manajemen laba.The objective of the empirical study is to examine the effect of institutional ownership and board size on earnings management. The objects in this study are banking companies listed on the Stock Exchange of the year 2010-2012 were selected using purposive sampling. This research used 90 samples of banking companies. The analysis used in this study is a multiple linear regression analysis. The results showed that institutional ownership and board size partially influence to earnings management. Simultaneously, institutional ownership and board size have a significant effect on earnings management. The suggest for further research is to add variables that affect on earnings management.
Kemampuan Perangkat Desa dalam Menyusun Profil Potensi Desa
Asrori, Asrori;
Supratiawan, Agus
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 4 (2014): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21787/jbp.06.2014.283-291
AbstrakTujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi penyebab data-data potensi desa kurang akurat dan aktual; untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa; dan untuk menganalisis upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengisian data-data potensi/profil desa belum akurat dan tidak aktual, karena dalam pengisian profil desa belum sepenuhnya menggunakan sumber data dan prosedur yang benar. Tingkat kemampuan Perangkat Desa dalam mengisi potensi/profil desa di desa sampel belum memadai, karena yang mengerjakan hanya 1 orang dan tidak dibekali dengan Diklat pengumpulan data dan penyusunan profil desa; dan pengisian potensi/profil desa bukan menjadi tugas dan fungsi utama. Pemerintah Pusat dan Daerah kurang memperhatikan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan profil desa. Perlunya kebijakan standar penggunaan sumber data dalam pengisian profil desa. Kebijakan pengisian potensi/profil desa oleh tenaga pembantu teknis lapangan yang dibekali dengan diklat dan pengumpalan data potensi/profil desa. Perlunya evaluasi implementasi pengisian profil desa untuk menyederhanakan format Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007. AbstractThe aims of this research are to identify those unaccurated data. Moreover, to identify the capabilities of village government stafs when they colect village resources data; and also to analise what efforts to conduct for improving village government staffs. Describtive analised with kuantitative approach are used in this research. Potential data filing and village profile are not accurately caused by incorrect data wrong procedure. Furthermore, village government staffs in these samples are not capable to collect and to fill data. Infact, to conduct that jobs, there only one person does it and he/ she have not been trained yet. National, regional governments do not have regard to the people who collecting village resource data for preparing village profile. Rules of the games are needed to make standard product. Filling village potential resource and village profile are conducted by technical field assistant who have been educated and trained to collect those data. Finally, evaluations are needed to simplify format in appendix II and III Home affair minister rules 12 Tahun 2007 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007).
Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus
Asrori, Asrori
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 2 (2014): Juni
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21787/jbp.06.2014.101-116
AbstrakUntuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan pemetaan perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan; kendala, dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di tiga kecamatan kabupaten Kudus, yaitu Kecamatan Dawe, Jekulo dan Kecamatan Undaan, dengan sampel 26 desa. Hasil studi antara lain menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis perangkat desa masih kurang. Mayoritas perangkat desa belum mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknik kompetensi, karena memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun perangkat desa merasa sudah memiliki tingkat pengetahuan yang memadai.AbstractTo know capacity of the publik service in the village, engage to conduct with the mapping the village. This research was conducted in order to know the capacity the publik service of the village in governance; obstacles and the steps that have been conducted and will be carried out by local government for increasing the capacity of the district Kudus for organizing village government. Describtive analised with kuantitative approach are used in this research in the three sub-districts Kudus, the District Dawe, Jekulo and District Undaan and also takes 26 villages for sampling. The results of the research shows that knowlage of publik service staffs to understand human resources management and technical capacity of the village are still lacking. Mostly, the villages have not followed some educations and trainings/mentorings technical competency yet, because they feel if when they have experiences over 10 years the village, educations and trainng is not nececcery to follow.
Pemberdayaan Masyarakat pada Program PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya (Konteks Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014)
Ahfan, Rahmawati;
Asrori, Asrori;
Sipahutar, Hotnier
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 1 (2015): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21787/jbp.07.2015.89-99
 AbstrakSebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, belum ada peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat desa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatory, dengan teknik analisis kualitatif. Program pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini fokus pada 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya) tidak sepenuhnya relevan dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dimana keterlibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemberdayaan secara struktural masih lemah. Pemerintah desa belum melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat disebabkan belum adanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Sementara pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menekankan pada aspek: keterlibatan aktor penyelenggara pemberdayaan masyarakat; Arah pemberdayaan masyarakat; Aspek kolaboratif pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Pelaksana pemberdayaan masyarakat; Pelembagaan percepatan pemberdayaan masyarakat; dan Etika/ norma pemberdayaan masyarakat.AbstractBefore Undang-Undang Number 6 Year 2014 about Village was issued, there is no legislation that explicitly set the task, the function, the authority, budget the village government in the context of community empowerment. Objectives of the study is to identify rural community empowerment program before the enactment of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 and assess the empowerment community aspect in Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. This study used a qualitative approach and are explanatory, with qualitative analysis techniques. Community empowerment programs in this study focus on 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR and Posdaya) not entirely relevant to Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 because government institutions in empowering involvement village structurally weak. The village administration has not carried out the empowerment function caused the absence of the community delegation of authority and financing from the district government. While community empowerment models villages that in accordance with Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 focused on aspects: the involvement of the community empowerment actor; The direction of community empowerment; A collaborative aspects village development in community empowerment; Community empowerment implementing; Institutionalization of community empowerment acceleration; and ethics/ a norm community empowerment.