Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
16.672
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Paradigma Ekonomika Jurnal Jurusan Ilmu Keolahragaan Jurnal Bahasa dan Sastra Jurnal Pelita Pendidikan Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) JURNAL SMART AL-Fikr Rekayasa Mesin Al-Manar : English and Arabic Journal SCHOOL EDUCATION JOURNAL PGSD FIP UNIMED Jurnal Mechanical Jurnal Al-Tadzkiyyah JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK Jurnal Rekayasa Mesin ETERNAL: English Teaching Journal Teras Jurnal Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (Penjaskesrek) Jurnal Pendidikan Islam Insect (Informatics and Security): Jurnal Teknik Informatika EKONOMIS : Journal of Economics and Business Jurnal Penjaskesrek Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Jurnal Ilmiah KORPUS Computer Based Information System Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal of Educational Research and Evaluation Lumbung: Jurnal Ilmiah Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh HIKMAH : JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities) Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra JURNAL EDUKASI NONFORMAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM RESEARCH (JOSH) Attractive : Innovative Education Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JESS (Journal of Education on Social Science) International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Development Dharmas Education Journal (DE_Journal) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Absorbent Mind Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Puan Indonesia Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Agregat Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora International Journal Corner of Educational Research (IJCER) Berita Sedimentologi Multiverse: Open Multidisciplinary Journal Indonesian Research Journal on Education Jurnal Desain dan Analisis Teknologi Agents: Journal of Artificial Intelligence and Data Science BIO-CONS: Jurnal Biologi dan Konservasi BAHASTRA Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Rona Teknik Pertanian Komposit : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Commodities, Journal of Economic and Business Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan Jurnal Polimesin Economics Development Analysis Journal Interaksi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Proceeding Of International Conference On Education, Society And Humanity Jurnal Abdimas UM Jambi Jurnal Keislaman Educalingua Journal Computer & Science Industrial Engineering Journal
Amrizal Amrizal
English Education Department, Muhammadiyah Lampung University
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 147 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B) Rahmi, Mutia; Harun, Harun; Amrizal, Amrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17172

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dan menjelaskan kendala dan upaya dalam implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian Implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana semua administrasi perkara pidana yang masuk harus menggunakan E-Berpadu dan persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Hal ini bertujuan agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhara, dan biaya ringan, juga memudahkan masyarakat mencari keadilan. Namun ada beberapa kendala bagi orang yang awam akan teknologi, oleh karena itu pengadilan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat.Bagi masyarakat agar dapat menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B agar dapat mengikuti perkembangan zaman terkhususnya di bidang teknologi dan komunikasi. Karena fasilitas tersebut memudahkan para pencari keadilan untuk hemat waktu, tenaga dan biaya dan untuk Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B agar lebih lagi melakukan sosialisasi mengenai E-Berpadu kepada masyarakat baik secara langsung maupun melaluo media cetak ataupun perantara lainnya.
EFEKTIVITAS PEMANFAATAN HASIL USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Penelitian pada BUMK Sejahtera Kampung Sedie Jadi Bener Meriah) Sahrani, Khairi; Amrizal, Amrizal; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16230

Abstract

Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk upaya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat dan Desa. Salah satunya adalah BUMK Sejahtera Kampung Sedie Jadi Kabupaten Bener Meriah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk Pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untulk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan keefektifan pemanfaatan hasil usaha BUMK Sejahtera berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan dalam pemanfaatan hasil usaha BUMK Sejahtera Sedie Jadi Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam pemanfaatan hasil usaha BUMK belum sepenuhnya berjalan efektif, namun sebagian besar telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini karena dari hasil BUMK tersebut, Kampung sudah memiliki aset diantaranya kebun Kampung, pakaian karnaval yang dapat disewakan dan hasil usaha juga digunakan untuk membantu masyarakat Kampung dalam bentuk kegiatan sosial melalui hibah. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan hasil usaha terletak pada rendahnya SDM Kampung Sedie Jadi dimana masih terdapat masyarakat yang tidak menepati kesepakatan dalam lingkup BUMK. Upaya penyelesaian yang ditempuh adalah dengan memberikan peringatan kepada masyarakat dan keringanan untuk masyarakat agar dapat menepati kesepakatan yang telah disetujui.Kata kunci: Efektivitas, Hasil Usaha, Badan Usaha Milik Desa, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DALAM LAPAS (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe) Hasibuan, Beni Saputra; Amrizal, Amrizal; Thani, Shira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16930

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe serta menganalisis hambatan dalam penerapan hukuman disiplin tersebut. Penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada ketentuannya harus dihukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Perkemenkumham Nomor 29 Tahun 2017). Namun, di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe terdapat pelanggaran disiplin tingkat berat yang dihukum dengan sanksi ringan dan tidak sesuai dengan Perkemenkumhan Nomor 29 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam menyelesaian penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriftif yang bertujuan menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (4) Perkemenkumham Nomor 29 Tahun 2017, hal tersebut terjadi karena beberapa hambatan yang ada di dalam Lapas. Adapun hambatan penerapan hukuman disiplin yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, pemberian sanksi tidak maksimal, personel petugas pengamanan Lapas yang kurang, hukuman disiplin maupun kualitas pembinaan yang tidak sesuai, kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan, serta watak diri narapidana yang buruk.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORIENTASI SEKSUAL LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Dahranawati, Rina; Jumadiah, Jumadiah; Amrizal, Amrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19936

Abstract

Provinsi Aceh memiliki hak istimewa dalam menyusun tatanan kehidupan lingkungannya berdasarkan aturan hukum agama Islam, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Qanun Aceh, seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, mengatur hukuman bagi perilaku menyimpang seperti homoseksualitas, yang menjadi masalah dalam kontek modernisasi dan perubahan sosial di Aceh. Hukum Islam tegas melarang homoseksualitas berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap orientasi seksual LGBT berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan menyoroti penerapan hukum, penyebab perilaku homoseksual, dan upaya penyadaran hukum melalui sanksi atau sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis bahan hukum primer seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang terkait, dan hasil penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat terkait hukum Jinayat dan sanksi yang diberlakukan terhadap homoseksualitas, Qanun No. 6 Tahun 2014 efektif dalam memberikan hukuman fisik seperti cambuk yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hukum ini tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai pembinaan dan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya penyadaran lebih lanjut dalam masyarakat mengenai pentingnya pemahaman terhadap hukum Jinayat dan konsekuensinya, serta upaya untuk mereduksi stigma terhadap kelompok LGBT dalam konteks sosial dan agama di Aceh.
OPTIMALISASI AFFIRMATIVE ACTION DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI DPRD KABUPATEN LANGKAT Putri, Sintia; Sari, Elidar; Amrizal, Amrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22418

Abstract

Dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Langkat perlu memperkuat Kebijakan affirmative action untuk meningkatkan representasi perempuan, hal ini mengingat bahwa keterwakilan perempuan cenderung mengalami kemunduran, namun demikian penerapan kebijakan affirmative action yang diharapkan mampu mendongkrak partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih belum menunjukan hasil optimal. Walaupun UU Pemilu mewajibkan partai politik umtuk mencantumkan minimal 30% dalam keterwakilan perempuan, pada kenyataannya jumlah anggota legislatif yang terpilih di DPRD Kabupaten Langkat masih sangat rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses optimalisasi kebijakan affirmatif action dalam keterwakilan perempuan berdasarkan UU Pemilu, serta mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam proses optimalisasi affirmative action Kabupaten langkat. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Proses optimalisasi affirmative action pada keterwakilan perempuan meliputi penguatan regulasi, penguatan peran partai politik, menyediakan ruang lebih dan evaluasi kebijakan. Namun pada pemilu 2024 anggota DPRD Kabupaten Langkat belum menunjukan angka keterwakilan perempuan sesuai yang di harapkan. Untuk seluruh pihak terkait perlu menjalankan peran secara aktif dan kolaboratif. Partai politik harus memperkuat komitmen terhadap afirmasi gender melalui kaderisasi, pelatihan politik, dan penempatan strategis calon perempuan dalam daftar legislative, dan untuk perempuan yang ingin berpartisipasi aktif dalam politik di harapkan mempersiapkan diri sejak dini melalui peningkatan kapasitas, wawasan politik, dan keterampilan kepemimpinan.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA LHOKSEUMAWE (Bawaslu Kota Lhokseumawe) Marel Lisa, Putri Dian; Sari, Elidar; Amrizal, Amrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22749

Abstract

Dalam pelaksanaan Pemilu tidak jarang diwarnai oleh pelanggaran yang dapat mengganggu integritas dan keadilan Pemilu. Keberadaan Bawaslu menjadi sangat strategis sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan menangani berbagai pelanggaran Pemilu, termasuk di tingkat kabupaten/kota seperti Kota Lhokseumawe. Peran Bawaslu menjadi ujung tombak dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai asas luber dan jurdil. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu Kota Lhokseumawe dalam penanganan pelanggaran Pemilu, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dan upaya yang telah dilakukan guna mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan Bawaslu, serta melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak Bawaslu Kota Lhokseumawe dan instansi terkait. Bawaslu Kota Lhokseumawe telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan UU No 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu lainnya, Bawaslu melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan pelanggaran, registrasi dan pemeriksaan awal, klasifikasi dan penanganan berdasarkan jenis pelanggaran, serta tindak lanjut dan pemberian rekomendasi. Hambatan dalam menjalankan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu, meliputi keterbatasan SDM, minimnya sarana pendukung, kondisi geografis, keterbatasan bukti pelanggaran, serta tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan pelatihan internal, menjalin koordinasi lintas lembaga, memetakan kerawanan Pemilu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menginisiasi program Gampong Demokrasi, serta bekerja sama dengan kampus dalam membangun pengawasan partisipatif. Diharapkan agar Bawaslu dapat memperoleh dukungan fasilitas yang lebih memadai, memperluas program pengawasan berbasis masyarakat, serta penguatan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara) Davical Latuperissa, Dandy; Amrizal, Amrizal; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23102

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Lhoksukon, wilayah rawan banjir akibat kondisi geografis dataran rendah dan luapan sungai. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama. Dengan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis, hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban hukum telah berjalan sesuai ketentuan, namun belum efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran. Hambatan tersebut membuat banjir tetap menjadi masalah tahunan, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta optimalisasi sumber daya untuk mitigasi bencana.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL Hermalinda, Indah; Amrizal, Amrizal; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23103

Abstract

Korban dalam kejahatan pornografi kerap mengalami tekanan psikologis dan reputasi korban menjadi buruk di hadapan publik, bahkan korban pun mendapat diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban seperti UU ITE, dan UU Pornografi, namun dalam praktiknya masih banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan terdapat kendala dalam implementasi peraturan pelaksanaan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video pornografi melalui media sosial dan hak-hak yang seharusnya di miliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan menemukan aturan dan prinsip hukum terkait isu hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih aturan pada UU ITE dan UU Pornografi menyebabkan korban sulit untuk melapor dalam mendapatkan perlindungan hukum penuh. UU TPKS sudah mengakomodir hak-hak korban seperti restitusi, konseling, bantuan medis, dan bantuan hukum, namun implementasi restiusi terkendala PP DBK yang belum mengatur secara jelas peran APH dan sumber pendanaan. Penulis merekomendasikan pemerintah perlu merevisi atau penambahan regulasi sepesifik untuk perlindungan korban pornografi agar hak-hak mereka terpenuhi sepenuhnya. Pemerintah juga perluu menyediakan rehabilitasi bagi korban dan edukasi publik mengenai hak-hak korban penyebaran pornografi.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT Manik, Nurammah; Amrizal, Amrizal; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19586

Abstract

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan politik didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa, dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi di tingkat desa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2021, dengan fokus pada aspek hukum dan implementasi teknis pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Bupati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pilkades serentak telah dilaksanakan pada 13 desa di Kabupaten Pakpak Bharat, pelaksanaan di 39 desa lainnya masih tertunda karena ketidakjelasan dalam peraturan terkait pelaksanaan secara bergelombang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2021 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menghindari benturan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkades. Disarankan agar peraturan daerah dan peraturan bupati mengakomodasi ketentuan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan Pilkades secara bergelombang, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang lebih tinggi.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Ade Putra Afrizal, Ardi Agus Firmansyah Ahmad Riadi Ahmad Syuhada Alfiani Alfiani, Alfiani Alfiani, Prika Almuna Waro, Tri Amaliyah, Amaliyah Amrul Amrul Andiza, Reno Try Anggraini, Ratu Anita Putri, Anita Ansori , Ansori ansori ansori Aoyama, Tosyiko Arwin Juli Rakhmadi Aryeni Aryeni, Aryeni Asmidar Asmidar awi, masni awi Bagus Riyono Bahrun Bahrun Bakara, Ricky Budiman Budiman Butarbutar, Frans Tomy Cabiles, Roldan C. Canrhas, Amril Chanafiah, Yayah Chandra Chandra Choiruddin, Choiruddin Dahranawati, Rina Damayanti, Elok Damayanti, Wulan Aprilia Dani Dani Dani Setiawan, Priantoro Kartika Dani, Rian Darmansah, Darmansah Daulay, Desya Indah Marwiyah Davical Latuperissa, Dandy Defrian, Angga Deswani Panggabean, Deswani Dewi Amaliah Nafiati Dewi Apriyani, Sukma Dewi, RD. D. Lokita Pramesti Dian Candra Prasetyanti, Dian Candra Dipati, Angga Dodi Mulyadi Domikeos, Mahena Efendi, Ashari Elidar Sari Elisa, Erlin Ely Djulia Emi Agustina, Emi Euis Saribanon, Euis Fachrizal Ambia Fadli Fadli Farida Fattah, Farida Faridah, Farah Fatahillah, Fatahillah Fatimah, Wiwin Fazlimi, Fazlimi Febriamto, Adi Febrian, Wenny Desty Feronia, Orenda Olympia Ginting, Agus Gugat, Rudy Max Damara Gultom, Selfi Afriani Gumelar, R Tommy Hakim, Naufal Halim Simatupang Halim, Abd Haq, Chairul Haqq, Muhammad Faliyyul Harahap, Holijah Hardi, Rulli HARIYANTO, MASHUDI Harman, Rika Harmen, Harmen Harun Harun Hasibuan, Beni Saputra Hasibuan, Winda Sri Aton Hasruddin Hayati, Izzah Henky Japina Heriyadi, Dedi Hermalinda, Indah Hiasa, Fina Hierdawati, Trie Hierdawaty, Trie Hubbul Wathan Irmanelly, Irmanelly Irnawan, Roni Iwan Setiadi Jafril Khalil Jaya, Indar Jufri, Lorenza Julianto Julianto Juni S Br Tarigan, Pagit Kasful Anwar Kristi Agust, Kristi Kurniasih, Endah Tri Kusumadi, Kusumadi Laia, Katarina Lailasari Ekaningsih Lesfatia, Engi Lestari, Mira Nur Indah Liem, calven M. Dyan Susila M. Haviz Manik, Nurammah Mansur, Achmad Marel Lisa, Putri Dian Marlinda, Widya Antika Maulana, M. Faisal Mawadda, Iga Michael Michael Mira Rangkuty, Sailana Mizanuddin Sitompul Mufti Sudibyo, Mufti Mughni Sulubara, Seri Muhajir Muhajir, Muhajir Muhamad Sapta Riyaldi, Muhamad Sapta Muhammad Afif Muhammad Irsyad Muhammad Kharis Fadillah Muhammad Qorib Muhammad, Jefano Riezki Mukhaer Pakkanna Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Munandar, Asep Nurimam Nafri Yanti Nasution, Fanny Fatia Neni Hendaryati Nofianna, Siti Asnida Nofriadi Nofriadi Nopriadi Nopriadi NUGRAHANI, MEIGA Nunung Nurjanah Nuraizah, Andi Siti Nurhairani Nurhairani, Nurhairani Nurhidayat, Bella Rahma Nurul Khasanah, Nurul Oktaviani, Tetra Pahmi Pahmi Pasaribu, Eni Debora Pitri Yandri Pramono, Egi Prasetyo, Muhammad Dody Pratama, Raihan Ade Prayugo, Prayugo Pryla Rochmahwati Purba, Leo Jhon Sinar Putra, Andika R Putri, Mas Fierna Putri, Mega Sobri Putri, Sintia Qadafi, Muamar Radiman, Radiman Rahmat Fauzi Rahmawati, Miftah Sigit Rahmi, Mutia Ramadi Ramadi, Ramadi Rangkuty, Sailana Mira Reschiwati, Reschiwati Restiana, Dwi Reza, Reza Fitriansyah Riahdo Akim Sitio Riana Eka Budiastuti, Riana Eka Riszal, Akhmad Rizal Mukra Rizky, Dinnie Ananda Rosiana, Arriza Avi Rosiska, Evan Rusman Rusman Sabyan, Muhammad Safari, Arief Safrizal Safrizal Sahrani, Khairi Saiful Anwar Salomo Lumban Tobing, Ruben Alpha Salsabillah, Angelia E. Samiran, Samiran Sapriandi, Sapriandi Saputra, Andra Sara, Rineke Sarwono, Sarwit Sawati, Sawati Sawitry, Maryanti Sayahdin, Sayahdin Sembiring, Tamaulina Br. Septiana, Nurlaila Winda Setiawati, Yasinta Dewi Shohenudin, Shohenudin Sigit Apriyanto Silviana, Vina Ayu Silvy Cinthia Adelia Sinaga, Jorfri Boyke Siska Siska Sitanggang, Rohana Siti Munawaro, Siti Siwi, Utari Rachma Solihin Solihin Steven Tan, Steven Suci Rahmawati, Suci Sucipto, Annisa Widya Sukatin, Sukatin Sukmawati, Fitri Dini Supadi Supadi Surya Kusuma Wardana Syafa'at, Arman Tajudin Tajudin Tari, Najwa Rahmanda Tarigan, Sumatera Tauratiya, Tauratiya Tetra Oktaviani Thani, Shira Tiur Merry Bunga Silalahi, Tiur Merry Bunga Tukino, Tukino Umiati, Titik vallerin, anggie Wiarta, Iqra Widia Sri Ardias Wijatiningsih, Testiana Deni WIJAYA WIJAYA, WIJAYA Wijayatiningsih, Testina Deni Willy, Willy Winar, Sri Wiwik Handayani Yanti Budiasih, Yanti Yapari, Denny Yonanda, Ahmad Yulian, Aji Muhammad Yulius Rief Alkhaly Yusnidar Yusnidar Yusrizal Yusrizal Zahra, Laila Thursina Zailani Zailani Zainal Abidin Zainuddin, Zulfa Zebua, Oswald Motani Zohri Hamdani, Zohri Zulfakri Zulfikar Zulfikar Zulfikar, Gilang Zulkarnain Nasution