p-Index From 2021 - 2026
12.081
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Jurnal Akta MODELING: Jurnal Program Studi PGMI JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Agrintech: Jurnal Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Academy of Education Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam PERSPEKTIF Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif LEGAL BRIEF Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam UNISKA LAW REVIEW Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Law_Jurnal El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Hukum Malahayati Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Warisan: Journal of History and Cultural Heritage INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Law Development Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Mauriduna : Journal of Islamic studies Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Rechtsnormen Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA IIJSE Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat SASI Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal IRSYADUNA: Jurnal Kemahasiswaan
Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Maslahat dan Illat Hukum Pada Praktik Penyewaan Lahan Untuk Peternakan Babi di Kecamatan Sidamanik dalam Analisis Kaidah Hukum Asal Kebolehan Bermuamalah Siregar, Muhammad Sya’ban; Syahnan, Mhd.; Lubis, Fauziah; Dhiauddin, Dhiauddin; Khoiri, Nisful
Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan Vol. 5 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LP3M IAI Al Urwatul Wutsqo Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54437/irsyaduna.v5i3.2851

Abstract

Leasing is a permissible contract in Islam. However, if the purpose of the lease transaction creates significant dynamics for Islam, research is necessary to determine its legal basis in Islam. This research was conducted in Sidamanik District, Simalungun Regency, where a Muslim, having been unable to find a tenant for his land for a long time, immediately rented it to someone with the intention of establishing a pig farm on the leased land, despite the exorbitant rental price. This led to environmental pollution and health problems for local residents. This research was conducted to determine the actions of Muslim landowners, analyzing the principles of the Lafadz (words of Islamic law) in transactions, specifically regarding the practice of leasing land for pig farming. In the context of Islamic law, the basic principle of the permissibility of muamalah (economic transactions) is exempted when it comes to activities involving prohibited objects, such as pigs. This study aims to analyze the Islamic legal perspective on land leasing for pig farming and its implications for business actors. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach through a literature review of Islamic legal sources, including the Quran, Hadith, and the opinions of scholars. The results indicate that the practice of land leasing for pig farming has generated differing opinions among scholars, with the majority deeming it prohibited based on the prohibition of pork in Islam. This research is expected to contribute to the development of a deeper understanding of muamalah law and its application in the contemporary context, as well as provide guidance for Muslims in conducting economic activities in accordance with Islamic law
PENGHILANGAN HAK ASUH ANAK DARI ORANG TUA PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA MODERN Nasution, Muhammad Hasan; Lubis, Fauziah; Harahap, Mhd. Yadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5836

Abstract

Abstract: Parental drug abuse poses serious risks to the parenting relationship and the best interests of children. In Indonesian legal practice, state intervention in this situation is still dominated by a criminal approach through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Rehabilitation for drug users is positioned as part of the criminal justice system, while civil implications, particularly regarding child custody, are not explicitly regulated. As a result, child protection is reactive and only implemented after a real loss has occurred. This study aims to reconstruct the removal of child custody rights from parents who use drugs as a civil legal instrument that is preventive and oriented towards child protection. This study uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results indicate that child custody is a non-absolute legal authority and can be limited if the parents are at risk, including drug abuse. The lack of norms in the Narcotics Law regarding the civil implications of parent-child relationships requires policy reconstruction towards a non-penal approach. This study proposes the removal of custody as a legitimate, preventative civil law mechanism integrated with parental rehabilitation policies to ensure more effective and equitable child protection. Keywords: Child Custody, Civil Law, Non-Penal Policy, Narcotics, Child Protection. Abstrak: Penyalahgunaan narkotika oleh orang tua menimbulkan risiko serius terhadap relasi pengasuhan dan kepentingan terbaik anak. Dalam praktik hukum di Indonesia, intervensi negara terhadap kondisi tersebut masih didominasi pendekatan pidana melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi pemakai narkotika ditempatkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sementara implikasi keperdataan, khususnya terkait hak asuh anak, belum diatur secara eksplisit. Akibatnya, perlindungan anak bersifat reaktif dan baru dilakukan setelah terjadi kerugian nyata. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkotika sebagai instrumen hukum perdata yang bersifat preventif dan berorientasi perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak merupakan kewenangan hukum yang tidak absolut dan dapat dibatasi apabila orang tua berada dalam kondisi berisiko, termasuk penyalahgunaan narkotika. Kekosongan norma dalam Undang-Undang Narkotika terkait implikasi keperdataan relasi orang tua dan anak menuntut rekonstruksi kebijakan menuju pendekatan non-penal. Penelitian ini menawarkan penghilangan hak asuh sebagai mekanisme hukum perdata yang sah, preventif, dan terintegrasi dengan kebijakan rehabilitasi orang tua, guna menjamin perlindungan anak secara lebih efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Hukum Perdata, Kebijakan Non-Penal, Narkotika, Perlindungan Anak.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERBUATAN ZINA (ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ISLAM) Pratitis, Sugih Ayu; Pagar, Pagar; Matsum, Hasan; Lubis, Fauziah
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8131

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina di Indonesia dalam kerangka pluralisme hukum, dengan menelaah pengaturannya dari perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Kompleksitas pengaturan zina muncul akibat koeksistensi norma hukum positif, norma keperdataan, dan norma agama yang berjalan berdampingan namun tidak selalu harmonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan perbandingan. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, zina diatur secara terbatas sebagai delik aduan yang hanya melindungi institusi perkawinan, sehingga belum mencerminkan nilai moral dan keagamaan masyarakat secara luas. Dalam perspektif hukum perdata, zina tidak dikriminalisasi, tetapi menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti dasar perceraian dan pelanggaran asas kesetiaan dalam perkawinan, meskipun belum diikuti mekanisme pemulihan hak korban yang memadai. Sementara itu, hukum Islam memandang zina sebagai jarīmah hudud dengan sanksi tegas yang berorientasi pada perlindungan kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan sosial dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, namun penerapannya secara formal dibatasi oleh sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina masih menghadapi kendala normatif, prosedural, dan kultural, sehingga diperlukan upaya harmonisasi dan penegakan hukum yang berimbang antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial, serta nilai moral dan keagamaan masyarakat Indonesia.
KEKUASAAN ORANG TUA ATAS HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DAN ASPEK PIDANA ATAS PENYELEWENGANNYA Suryani, Dewi Ervina; Lubis, Fauziah; Harahap, Mhd. Yadi
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8334

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgelijk Wetboek/BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta aspek pidana atas penyelewengannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Masa kini menjadi hal yang lumrah ketika anak yang masih di bawah umur memiliki harta sendiri. Namun, di sisi lain secara yuridis anak dianggap belum mampu bertanggung jawab atas harta miliknya. Oleh sebab itu, hukum perdata memberikan kekuasaan kepada orang tua untuk mengurus harta anak yang masih di bawah umur. Namun kekuasaan ini berpotensi diselewengkan sehingga merugikan anak. Jenis penilitian ini adalah yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam pasal 48 UU Perkawinan selaras dengan UU Perlindungan Anak sebagai lex specialist, sehingga menjadi dasar pertanggung jawaban pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan atas harta anak yang masih di bawah umur. Hal ini merupakan bentuk perkembangan hukum perdata, meskipun tidak diikuti dengan perumusan sanksi hukum. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah dan badan legislatif untuk menambahkan satu pasal baru di dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur.
PERLINDUNGAN PETUGAS PENAGIHAN PEMBIAYAAN KOPERASI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO-147/DSN-MUI/XII/2021 (DI KECAMATAN MEDAN MARELAN) Ibrahim, Adrian; Lubis, Fauziah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1397

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang didapat petugas koperasi berdasarkan Fatwa No 147 Fatwa DSN-MUI No 147/DSN-MUI/XII/2021. Masalah yang dihadapi oleh koperasi pada saat ini memang sangat berat khususnya dalam bidang pengelolaan atau operasionalnya sebab, koperasi dituntut untuk mandiri, profesionalisme dan transparan demi memberikan pelayanan yang terbaik sekaligus perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan dananya. Dan untuk memastikan koperasi harian beroperasi secara adil dan sesuai aturan, serta melindungi hak-hak anggotanya, yang sangat bergantung pada perlindungan hukum yang kuat. Pegawai koperasi harian sering menghadapi ancaman kekerasan, terutama saat berhadapan dengan peminjam yang gagal bayar. Situasi ini bisa memicu frustrasi dan emosi pada peminjam, yang berpotensi berujung pada tindak kekerasan terhadap pegawai. Dan berdasarkan penelitian ini bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah serta bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No-147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan statute approach dan case approach bertujuan agar peneliti ingin melihat apakah aturan fatwa DSN-MUI No-147/DSN-MUI/XII/2021 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan sudah diterapkan dan terlaksana dengan cukup baik dalam melindungi petugas dari tindak kejahatan dalam pekerjaan atau ada sedikit pergeseran dalam penerapannya.. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan depth interview untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalami suatu fenomena untuk kelengkapan data sekunder yang merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah. Dan pada hasil menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan dalam bekerja semua sudah dijamin oleh pemerintah, terutama dalam hal keamanan serta keselamatan bekerja dan sebagai pekerja kita diberi hak untuk mendapat tempat lingkungan yang aman dan juga nyaman.
Co-Authors A. Tanjung, M. Arif Fadillah ABdul Karim Batubara, ABdul Karim Abu Hanifah Adelia Manurung, Sefti Adelina, Adelina Adrian, Dika Agatra, Saskya Agustira, Nadia Ahmad Fauzan Lubis Ahmad Ilman AHMAD LUTFI Aini Nurul Al Husaini, Muhammad Rifqi Al-Irfan, Muhammad Hafidz Al-Umam Sitepu, Sayyid Alavi, Ivan Najjar Albani, Muhammad Syukri Alfira, Niza Ali Hutapea, Saidin Alvionita, Riza Amanda, Mutia Amelia Halim Chan, Rica Amin, Muhammad Habibul Aminudin, Aminudin Ananda, Muhammad Rafly Andinata, Muhammad Pebri Aninda, Cicih Anindya, Putri Rizka Anisah Lubis Annisa Rahmi, Annisa Anugrahta, Fanstogi Ar rahman Panggabean, Fahmi Ariq Nst, Naufal Aulia, Najri Aulia, Nuha Aulia, Rahma Ayuni, Nabilah Putri Azhar, Khairul Azhari, Wildan Habib Azzahra, Nurfatimah Br. Bangun, Asnaria Cevinta Br. Limbong, Dhiya Ramadhani Chaniago, Dinda ayu Arini Chaniago, Surya Ramadhan Chatarina Umbul Wahyuni Daulay, Era Majida Dayrobi, Mhd. Dedy Supriyadi Devi, Delima Puspita Dewi Ervina Suryani, Dewi Ervina Dewi, Andini Puspa Dhiauddin Dhiauddin, Dhiauddin Diningrum, Aulia Diningsih, Suriani Dwi Khoironi, Sri Eka Wahyuni Fadilah, Rifai Fahrol, Muhammad Fahrur Rozi Fatimah Zahara Fauzi, Rizky Fikri, Hasanul Firmansyah Firmansyah Fitria Novita Sari, Fitria Novita Gymnastiar, Wahyu Habeahan, Sinar Hidayat Habib, Miftahul Hasanah Habiba, Nur Fitria Hadi, Muhammad Ilham Hafidz, Maulana Abdul Haikal, Mhd Haiqal, Muhammad Fikri Hakim, Amrin Hambali, Luthfi Hamidah, Wanda Harahap, Aisyah Harahap, Asrul Saputra Harahap, Fitri Hasanah Harahap, Hafni Meylani Harahap, Irham Rosidi Harahap, Juita Sari Harahap, Lia Adetia Harahap, Mhd. Yadi Harahap, Muhammad Ikbal Harahap, Muhammad Riski Harahap, Muthia Sartika Harahap, Nanda Asri Aulia Harahap, Ongku Harahap, Raihan Fadila Harahap, Rizki Marito Hasibuan, Ahmad Zakaria Hasibuan, Fatta Arbie Permadi Hasibuan, M. Radit Febrianda Hasibuan, Muhammad Kholis Hasibuan, Nurul Hakiki Hasibuan, Pagar Hasibuan, Putri Dahlia Hasibuan, Sahrial Hasibuan, Suci Khairani Herdiningrum, Winda Maharani Hidayah, Erika Nurul Hidayah, Khairul Hidayati, Nursitta Hingga Sembiring, Tiara HSB, Rajo Inal Hamonangan Humaira, Sandrina Aika Husna, Jamilatul Hutagalung, Siti Novika Hutagaol, Khairul Hasbi Ibadurrahman, Teguh Ibrahim, Adrian Ichsani Harahap, Nurul Ifham, Dhiyaul Habib Ihsan, Ibnu Ihsandi, Arfan Indah, Dyna Varissa Irhamni, Ummi Iskandar, Muhammad Rafa Ismanto, Dedi Isnaini, Wilda Iwani, Syadzwina Rasyiah Jahwa, Elvina Jelita, Retina Putri Kartini, Annisa Mutiara Khairani, Mutia Khairiah, Azra Khairul Jamil Khalidia, Rifdah Khatami, Mulkan Khoiri, Nisful Koto, Asri Sabrina Koto, Muhammad Yusril Lestari Napitupulu, Serli Lingga, Taufiq Maulana Livia, Dea Lubis, Akma Qamariah Lubis, Ar-Rohim Lubis, Fahrul Ramadhan Lubis, Hidayatus Saadah Lubis, Jihan Mawaddah Lubis, Juli Aini Syafitri Lubis, M Aldauri Lubis, Muhammad Alfath Lubis, Muhammad Irsyad Tamimi Lubis, Pangeran Fatih Hasyim Lubis, Putri Aggraini M Akbar Nugraha M Farid Maharani, Riski Mahendra, Yusril Tri Maliha, Zhafira Manurung, Muhammad Hafidz Al Irfan Mardhyah, Dwi Putri Marpaung, Mukhlis Tri Mulya Masyita, Siti Matsum, Hasan Meha, Mellisa Mhd. Syahnan Mhd. Syahnan Moniq, Annisa Sonia MTD, Sahman Azhari Muhammad Ali Muhammad Aziz Muhammad Farid Muhammad Irfan Luthfi Munthe, Fikri Ramadhan Munthe, M.Ridho Pratama Mutia, Nur Mutiara, Dwi Utamika Nabila Hania Astuti Nabilla, Tasya Putri Naposo Harahap, Indra Nasa, Raihan Nasution, Ahyana Nasution, Aidil Habibi Nasution, Fadilah Wisdaniah Nasution, Kasron Muchsin Nasution, Khairiah Nasution, Kobul Arif Nasution, Muhammad Hasan Nasution, Muhammad Idris Natalia, Tita Nazwa Naziroh Nazla , Fara Nur Sitorus, Ummu Aulia Nurcahaya, Nurcahaya Nurhaliza, Nurhaliza Pagar, Pagar Pamungkas, Putra Panjaitan, Budi Sastra PC.Sinaga, Juliana Perdana Putra, Eki Permatasari, Mawaddah Prastio, Ary Darma Pratitis, Sugih Ayu Prishela, Cindy Salwa Pulungan, Riziq Ahmad Pulungan, Ro’fat Ja’far Al-hadidi Purba, Nuur Zayana Putra Daulay, Daulat Baginda Putri Mahrus, Melza Mutiara Putri, Alvina Dwi Juliantika Putri, Amy Amalia Putri, Deby Octafiani Putri, Mey Nisa Putri, Nabilah Eka Qamariah Lubis, Akma Qodri, Jamalul Rahmadani, Gema Rahmah, Alya Rahman Sitepu, Aulia Rahmi Siregar, Dina Aulia Rambe, Sri Wulan Randi Hermawan, Randi Rangkuti, Nayla Aulia Rangkuti, Shindy Tamanda Rangkuty, Kayla Salsabila Rangkuty, Putri Mayasari Ridhayani Lubis, Ahyani Ridho, Raja Ahmad Rika Fitriani Ritonga, M. Arif Ramadhan Ritonga, Rizki Abadi Ritonga, Zulkifli Rokan, Nurul Hafizha Safwah, Raiva Sains, Ihsan Hidayah Saragih, Alvito Audryanza Saragih, Hakimi Arsya Saragih, Jainul Ilham Sari, Annisa Jamak Sari, Uci Pinkan Sarumpaet, Muhammad Idris Sawaya, Najwa Sebayang, Muhammad Alfalah Sidiq, Rasyid Sihite, Sontayati Simbolon, Jafar Alfarobi Sinambela, Naura Fitri Zaskia SIRAIT, AFWANSYAH NUGROHO Sirait, Syifa Zain Siregar, Aldi Saputra Siregar, Desi Pitriani Siregar, Emlia Fasia Siregar, Fitria Mukhtar Siregar, Harun Al Rasyid Firdaus Siregar, Lily Dahreni Siregar, Muhammad Sya’ban Siregar, Pangundian Siregar, Rais Abdurrahman Siregar, Risnawati Siti Nurhalimah Siti Nurhaliza Situmorang, M Rizqi Sofa, Tamara Sri Bulan, Bintang Sri Rezeki Sucianty, Nita Suheri, Muhammad Sumitro, Dimas Syahdan, Abdul Syahputra, Teddy Syahputri, Ardita Syahputri, Tri Syam, Aisyah Putri Syam, Siti Arifah Syarzain, Yuyun Sari Tanjung, Dhiauddin Tanjung, M Fadli Tarigan, Tety Marlina Usqo, Hanafi Urwatil Uswatun Hasanah Varissa, Rizka Dina Wandira A, Irham Widyaastuty, Rini Yani Siagian, Irma Yani, Rahma Yazid, Habil Zahrah, Athirah Zainur, Mustaqim Efriandi Zakirah Anshori, Qory Zakiva, Annisa Humayro Zaronah, Putri Zuhriandi, Novrizal