Articles
Kebijakan Hukum Pidana Sebagian Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana
Azhar, Khairul;
Fauzi, Rizky;
Lubis, Fauziah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13508
Tulisan ini menjelaskan Kebijakan hukum pidana adalah bagian integral dari kebijakan hukum nasional yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kebijakan ini mencakup perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum pidana, termasuk sanksi bagi pelanggaran hukum. Kebijakan hukum pidana berperan penting dalam pencegahan kejahatan melalui penetapan aturan hukum yang jelas dan adil, serta penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang aman dan tertib.
Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru
Widyaastuty, Rini;
Sihite, Sontayati;
Lubis, Fauziah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13509
Pembaruan dan pengembangan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu isu utama dalam agenda politik hukum Indonesia dan perlu segera dilaksanakan. Konsep KUHP Baru telah diperkenalkan, namun hingga kini belum diselesaikan karena masih ada berbagai permasalahan yang belum mencapai kesepakatan dalam beberapa aspek. Artikel ini akan membahas kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam KUHP baru. Sebagai mahakarya ciptaan bangsa Indonesia, KUHP juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama mengingat globalisasi kejahatan yang semakin maju. Untuk menjamin ketentraman dan kepastian hukum dalam mencegah kejahatan dan menghindari kekosongan hukum, diperlukan adanya kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu.
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru
Ritonga, Zulkifli;
Syam, Siti Arifah;
Lubis, Fauziah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13530
Pembaharuan dan pengembangan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu isu besar dalam agenda politik hukum Indonesia dan harus segera dilakukan. Konsep KUHP Baru sudah diungkap, namun sampai saat ini belum selesai dengan berbagai permasalahan karena belum ada kesepakatan dalam beberapa aspek. Dalam artikel ini akan di bahas bagaimana kebijakan kriminalisasi dan deskriminalisasi KUHP baru. KUHP merupakan mahakarya ciptaan bangsa Indonesia, juga perlu diselaraskan dengan perkembangan mengingat globalisasi kejahatan yang semakin berkembang. Untuk ketentraman dan kepastian hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan dan untuk menghindari kekosongan hukum maka diperlukan kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu.
Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy
Ismanto, Dedi;
Alavi, Ivan Najjar;
Lubis, Fauziah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i4.15096
Kebijakan hukum pidana, atau penal policy, adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum. Kebijakan ini meliputi tindakan legislasi, administrasi, dan yudisial yang dilakukan oleh negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dalam pengembangannya, prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum menjadi pertimbangan utama. Studi ini mengevaluasi teori, konsep, dan implementasi kebijakan hukum pidana di Indonesia, serta tantangan dan peluang dalam konteks globalisasi dan teknologi. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi untuk sistem hukum pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.
Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata
Lubis, Fauziah;
Ayuni, Nabilah Putri;
Indah, Dyna Varissa;
Purba, Nuur Zayana;
Ibadurrahman, Teguh;
Maliha, Zhafira
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19521
Asas equality before the law merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, asas ini telah diatur secara normatif dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum dijalankan dalam proses peradilan perdata di Indonesia. Permasalahan yang dikaji berfokus pada apakah seluruh pihak yang berperkara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi, dalam proses hukum perdata. Latar belakang studi ini berangkat dari kondisi di mana jaminan kesetaraan secara hukum telah diatur dalam regulasi, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses atau kemampuan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan asas kesetaraan hukum masih menghadapi tantangan, baik dari sisi struktur hukum maupun budaya hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah pembaruan dalam sistem peradilan serta peningkatan pemahaman para aparat penegak hukum agar asas ini dapat diterapkan secara konsisten.
Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata
lubis, Fauziah;
HSB, Rajo Inal Hamonangan;
Hasibuan, Muhammad Kholis;
wahyuni, Eka;
Sirait, Afwansyah Nugroho;
Anugrahta, Fanstogi;
Nasution, Aidil Habibi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19878
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan efektivitas berbagai jenis alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia, termasuk tantangan akibat perkembangan teknologi digital. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dalam sistem Hukum Acara Perdata, alat bukti memegang peranan penting dalam mendukung dalil para pihak. Munculnya bukti elektronik menambah kompleksitas, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum acara perdata dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap alat bukti sangat penting untuk mencapai putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perspektif Hukum Islam
Syam, Aisyah Putri;
Putri Mahrus, Melza Mutiara;
Lubis, Fauziah
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol. 10 No. 3 (2023): September
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69896/modeling.v10i3.1431
Kurangnya wawasan ataupun pendidikan yang redah akan mengakibatkan butuhnya perlindungan hukum karena sebagai warga Negara tentu saja mempunyai hak yang perlu dibela. Maka dari itu seorang Advokat sangat dibutuhkan dalam mencari kebenaran, dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Pada kenyataanya, peran Advokat sendiri menjadi pro dan kontra dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya. Sejatinya profesi advokat dapat juga menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa yang berkaitan degan pidana, perdata, maupun tata usaha Negara. Advokat adalah pekerjaan yang digolongkan dalam kualifikasi sebagai profesi yang dalam menjalankan sebuah profesi tersebut sudah pasti ada yang namanya kode etik profesi. Dalam menjalankan atau penegakan supremasi hukum, profesi advokat sendiri tidak terikat oleh jabatan atau hierarki yang secara instruktif sehingga dapat mempengaruhi profesi tersebut. Peran advokat dalam mendampingi klien menurut hukum islam sangatlah berkaitan karena terdapat beberapa dalil Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa sejak awal islam menerpakan kepasatian hukum dalam artian membela dan memiliki pengungkapan kebenaran di pengadilan.
Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek
Sri Bulan, Bintang;
Lubis, Fauziah
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5235
The objective of this study is to analyze the juridical aspects of third-party objections to default judgments within the civil justice system in Indonesia. This research aims to understand how judges consider third-party objections and how such objections may affect the enforcement of default judgments. This study adopts a juridical-normative approach, aiming to deeply analyze the prevailing legal norms related to third-party opposition (derden verzet) against default judgments. This approach emphasizes an examination of legal materials, including legislation, doctrines, and court decisions. The methods used in this study are library research and document analysis, where the researcher gathers and examines relevant literature and analyzes legal documents to comprehensively understand the issues studied. The research reveals several important findings regarding third-party objections to default judgments in the context of Indonesia's civil justice system. First and foremost, to submit an objection, the third party must have a right or interest that is harmed by the default judgment. This indicates that third-party opposition cannot be made arbitrarily; it must be based on actual harm suffered by the third party as a result of the judgment. Furthermore, third parties intending to file an objection must not have been involved in the prior proceedings and must not be represented by any of the litigants in the case.
Analisis Yuridis Sistem Baru Dalam Pembuktian Terhadap Dokumen Elektronik Pada Perkara Perdata
Harahap, Lia Adetia;
Lubis, Fauziah
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5277
The existence of electronic documents as a system of evidence that is increasingly prevalent is a challenge for the Indonesian legal system. However, proof of electronic documents still refers to the provisions on proof of conventional documents. This research aims to juridically analyse the new system in proving electronic documents in civil cases. The method used in this research is normative juridical (legal research) and uses a statute approach and conceptual approach. The results of this study indicate that electronic document evidence along with the times is included in the realm of law and justice. This new system allows proof of electronic documents online, digital signatures and metadata can be used to determine the authenticity of documents. The development of a new system in electronic documents has actually been regulated quite a lot in Indonesian legislation, but in the realm of civil procedural law there are no provisions governing electronic documents as evidence. This issue is also a problem in civil law, because until now electronic documents have become part of national and international commerce. This is also an expansion of electronic documents as evidence in civil procedure law.
Study of the Principle of Ultra Petitum Partium in Civil Cases
Lubis, Fauziah;
Nasution, Khairiah;
Br. Limbong, Dhiya Ramadhani;
Hasibuan, Suci Khairani;
Lubis, Putri Aggraini;
Haiqal, Muhammad Fikri
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7109
This study aims to examine the limitations of judges' authority in issuing civil case decisions based on the principle of ultra petitum partium. The main problem in this study is that there are still judges' decisions that exceed the petitum, thus raising questions about the limits of judicial authority and the consistency of the application of the principles of procedural law. The principle of ultra petitum partium is one of the fundamental principles in civil procedural law which emphasizes that judges may not issue decisions beyond the demands of the disputing parties. This principle functions to maintain objectivity, neutrality, and balance in the role of judges in resolving cases. This study uses a normative legal method with a statutory approach and analysis of a number of court decisions directly related to the application of this principle. The results of the study show that the application of this principle is important to prevent abuse of authority by judges. However, in certain conditions such as cases concerning the public interest, public order, or protection of vulnerable parties, judges are allowed to issue decisions exceeding the petitum. Therefore, the application of this principle must be carried out proportionally and contextually in order to create a fair and just trial.