Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Jurnal Akta MODELING: Jurnal Program Studi PGMI JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Agrintech: Jurnal Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Academy of Education Journal Ilmu Hukum Prima Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam PERSPEKTIF Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif LEGAL BRIEF Bertuah : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam UNISKA LAW REVIEW Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Hukum Malahayati Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Warisan: Journal of History and Cultural Heritage INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Law Development Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Mauriduna : Journal of Islamic studies Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Rechtsnormen Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research IIJSE Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat SASI Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal
Lubis, Fauziah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 96 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 96 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru Ritonga, Zulkifli; Syam, Siti Arifah; Lubis, Fauziah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13530

Abstract

Pembaharuan dan pengembangan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu isu besar dalam agenda politik hukum Indonesia dan harus segera dilakukan. Konsep KUHP Baru sudah diungkap, namun sampai saat ini belum selesai dengan berbagai permasalahan karena belum ada kesepakatan dalam beberapa aspek. Dalam artikel ini akan di bahas bagaimana kebijakan kriminalisasi dan deskriminalisasi KUHP baru. KUHP merupakan mahakarya ciptaan bangsa Indonesia, juga perlu diselaraskan dengan perkembangan mengingat globalisasi kejahatan yang semakin berkembang. Untuk ketentraman dan kepastian hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan dan untuk menghindari kekosongan hukum maka diperlukan kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu.
Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Ismanto, Dedi; Alavi, Ivan Najjar; Lubis, Fauziah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.15096

Abstract

Kebijakan hukum pidana, atau penal policy, adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum. Kebijakan ini meliputi tindakan legislasi, administrasi, dan yudisial yang dilakukan oleh negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dalam pengembangannya, prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum menjadi pertimbangan utama. Studi ini mengevaluasi teori, konsep, dan implementasi kebijakan hukum pidana di Indonesia, serta tantangan dan peluang dalam konteks globalisasi dan teknologi. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi untuk sistem hukum pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.
Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata Lubis, Fauziah; Ayuni, Nabilah Putri; Indah, Dyna Varissa; Purba, Nuur Zayana; Ibadurrahman, Teguh; Maliha, Zhafira
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19521

Abstract

Asas equality before the law merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, asas ini telah diatur secara normatif dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum dijalankan dalam proses peradilan perdata di Indonesia. Permasalahan yang dikaji berfokus pada apakah seluruh pihak yang berperkara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi, dalam proses hukum perdata. Latar belakang studi ini berangkat dari kondisi di mana jaminan kesetaraan secara hukum telah diatur dalam regulasi, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses atau kemampuan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan asas kesetaraan hukum masih menghadapi tantangan, baik dari sisi struktur hukum maupun budaya hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah pembaruan dalam sistem peradilan serta peningkatan pemahaman para aparat penegak hukum agar asas ini dapat diterapkan secara konsisten.
Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata lubis, Fauziah; HSB, Rajo Inal Hamonangan; Hasibuan, Muhammad Kholis; wahyuni, Eka; Sirait, Afwansyah Nugroho; Anugrahta, Fanstogi; Nasution, Aidil Habibi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19878

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan efektivitas berbagai jenis alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia, termasuk tantangan akibat perkembangan teknologi digital. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dalam sistem Hukum Acara Perdata, alat bukti memegang peranan penting dalam mendukung dalil para pihak. Munculnya bukti elektronik menambah kompleksitas, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum acara perdata dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap alat bukti sangat penting untuk mencapai putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perspektif Hukum Islam Syam, Aisyah Putri; Putri Mahrus, Melza Mutiara; Lubis, Fauziah
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol. 10 No. 3 (2023): September
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i3.1431

Abstract

Kurangnya wawasan ataupun pendidikan yang redah akan mengakibatkan butuhnya perlindungan hukum karena sebagai warga Negara tentu saja mempunyai hak yang perlu dibela. Maka dari itu seorang Advokat sangat dibutuhkan dalam mencari kebenaran, dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Pada kenyataanya, peran Advokat sendiri menjadi pro dan kontra dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya. Sejatinya profesi advokat dapat juga menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa yang berkaitan degan pidana, perdata, maupun tata usaha Negara. Advokat adalah pekerjaan yang digolongkan dalam kualifikasi sebagai profesi yang dalam menjalankan sebuah profesi tersebut sudah pasti ada yang namanya kode etik profesi. Dalam menjalankan atau penegakan supremasi hukum, profesi advokat sendiri tidak terikat oleh jabatan atau hierarki yang secara instruktif sehingga dapat mempengaruhi profesi tersebut. Peran advokat dalam mendampingi klien menurut hukum islam sangatlah berkaitan karena terdapat beberapa dalil Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa sejak awal islam menerpakan kepasatian hukum dalam artian membela dan memiliki pengungkapan kebenaran di pengadilan.
Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek Sri Bulan, Bintang; Lubis, Fauziah
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5235

Abstract

The objective of this study is to analyze the juridical aspects of third-party objections to default judgments within the civil justice system in Indonesia. This research aims to understand how judges consider third-party objections and how such objections may affect the enforcement of default judgments. This study adopts a juridical-normative approach, aiming to deeply analyze the prevailing legal norms related to third-party opposition (derden verzet) against default judgments. This approach emphasizes an examination of legal materials, including legislation, doctrines, and court decisions. The methods used in this study are library research and document analysis, where the researcher gathers and examines relevant literature and analyzes legal documents to comprehensively understand the issues studied. The research reveals several important findings regarding third-party objections to default judgments in the context of Indonesia's civil justice system. First and foremost, to submit an objection, the third party must have a right or interest that is harmed by the default judgment. This indicates that third-party opposition cannot be made arbitrarily; it must be based on actual harm suffered by the third party as a result of the judgment. Furthermore, third parties intending to file an objection must not have been involved in the prior proceedings and must not be represented by any of the litigants in the case.  
Analisis Yuridis Sistem Baru Dalam Pembuktian Terhadap Dokumen Elektronik Pada Perkara Perdata Harahap, Lia Adetia; Lubis, Fauziah
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5277

Abstract

The existence of electronic documents as a system of evidence that is increasingly prevalent is a challenge for the Indonesian legal system. However, proof of electronic documents still refers to the provisions on proof of conventional documents. This research aims to juridically analyse the new system in proving electronic documents in civil cases. The method used in this research is normative juridical (legal research) and uses a statute approach and conceptual approach. The results of this study indicate that electronic document evidence along with the times is included in the realm of law and justice. This new system allows proof of electronic documents online, digital signatures and metadata can be used to determine the authenticity of documents. The development of a new system in electronic documents has actually been regulated quite a lot in Indonesian legislation, but in the realm of civil procedural law there are no provisions governing electronic documents as evidence. This issue is also a problem in civil law, because until now electronic documents have become part of national and international commerce. This is also an expansion of electronic documents as evidence in civil procedure law.
Study of the Principle of Ultra Petitum Partium in Civil Cases Lubis, Fauziah; Nasution, Khairiah; Br. Limbong, Dhiya Ramadhani; Hasibuan, Suci Khairani; Lubis, Putri Aggraini; Haiqal, Muhammad Fikri
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7109

Abstract

This study aims to examine the limitations of judges' authority in issuing civil case decisions based on the principle of ultra petitum partium. The main problem in this study is that there are still judges' decisions that exceed the petitum, thus raising questions about the limits of judicial authority and the consistency of the application of the principles of procedural law. The principle of ultra petitum partium is one of the fundamental principles in civil procedural law which emphasizes that judges may not issue decisions beyond the demands of the disputing parties. This principle functions to maintain objectivity, neutrality, and balance in the role of judges in resolving cases. This study uses a normative legal method with a statutory approach and analysis of a number of court decisions directly related to the application of this principle. The results of the study show that the application of this principle is important to prevent abuse of authority by judges. However, in certain conditions such as cases concerning the public interest, public order, or protection of vulnerable parties, judges are allowed to issue decisions exceeding the petitum. Therefore, the application of this principle must be carried out proportionally and contextually in order to create a fair and just trial.
Sejarah Peninggalan Rumah Adat Bolon di Desa Pematang Purba, Kabupaten Simalungun Saragih, Hakimi Arsya; Lubis, Fauziah; Jamil, Khairul
Warisan: Journal of History and Cultural Heritage Vol 1, No 3 (2020)
Publisher : Mahesa Research Center (PT. Mahesa Global Publishing)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1033.092 KB) | DOI: 10.34007/warisan.v1i3.577

Abstract

This article discusses the architectural history of Rumah Bolon in Pematang Purba Village, Simalungun Regency. Rumah Bolon is a typical Batak traditional house which is usually the residence of the king and his entire extended family. This research uses qualitative research methods, with a historical approach. In the historical approach, there are four writing steps, namely: heuristics, verification or criticism, interpretation, and historiography. Bolon's house is a symbol of the greatness and beauty of Simalungun's distinctive architecture. In its construction, it must go through various kinds of long and strict ceremonies. Not all wood can also be used as raw material for dast in its manufacture. In the Rumah Bolon architecture, the design from top to bottom, has been arranged in great detail. In addition, in the Rumah Bolon building there are also Simalungun colors; red; white; and black. There are also several carvings in Rumah Bolon that symbolize the meanings of greatness, mutual cooperation, and togetherness.
Dispensasi Kawin Pascarevisi Undang-Undang Perkawinan di Era Pandemi Perspektif Pendidikan Islam Lubis, Akma Qamariah; Pagar, Pagar; Lubis, Fauziah
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 001 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Special Issue 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i001.6260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama, terutama di Era Pandemi Covid 19 yang mana Permohonan dispensasi kawin meningkat secara signifikan sejak akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2022 sekitar 30 % kenaikan setiap tahunnya. Dispensasi Kawin atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perubahan usia minimal 19 tahun pria dan wanita melangsungkan perkawinan menimbulkan ekspektasi yang tinggi dalam rangka meminimalisir pernikahan anak di bawah umur di Indonesia, akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi kawin  dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang perkawinan memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan perkawinan dibawah umur. Kemudian dalam ketentuan yang terbaru tidak dicantumkannya mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan usia muda. perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan debatable karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian prespektif analisis. Penelitian ini sangat penting dibahas karena lebih mengedepankan sebuah teori baru (novelti) mengenai Pendidikan Islam bagi anak bawah umur (the best education of the child) senada juga dengan Slogan “pendidikan untuk  manusia  bukan  manusia untuk  pendidikan” Perspektif Hukum Progresif.
Co-Authors A. Tanjung, M. Arif Fadillah ABdul Karim Batubara, ABdul Karim Abu Hanifah Adelia Manurung, Sefti Adelina, Adelina Adrian, Dika Agatra, Saskya Agustira, Nadia Ahmad Fauzan Lubis Ahmad Ilman AHMAD LUTFI Aini Nurul Al Husaini, Muhammad Rifqi Al-Irfan, Muhammad Hafidz Al-Umam Sitepu, Sayyid Alavi, Ivan Najjar Albani, Muhammad Syukri Alfira, Niza Ali Hutapea, Saidin Alvionita, Riza Amanda, Mutia Amelia Halim Chan, Rica Amin, Muhammad Habibul Aminudin, Aminudin Ananda, Muhammad Rafly Andinata, Muhammad Pebri Aninda, Cicih Anindya, Putri Rizka Anisah Lubis Annisa Rahmi, Annisa Anugrahta, Fanstogi Ar rahman Panggabean, Fahmi Ariq Nst, Naufal Aulia, Najri Aulia, Nuha Aulia, Rahma Ayuni, Nabilah Putri Azhar, Khairul Azhari, Wildan Habib Azzahra, Nurfatimah Br. Bangun, Asnaria Cevinta Br. Limbong, Dhiya Ramadhani Chaniago, Dinda ayu Arini Chaniago, Surya Ramadhan Chatarina Umbul Wahyuni Dayrobi, Mhd. Dedy Supriyadi Devi, Delima Puspita Dewi, Andini Puspa Diningrum, Aulia Diningsih, Suriani Dwi Khoironi, Sri Eka Wahyuni Fadilah, Rifai Fahrol, Muhammad Fahrur Rozi Fatimah Zahara Fauzi, Rizky Fikri, Hasanul Firmansyah Firmansyah Fitria Novita Sari, Fitria Novita Gymnastiar, Wahyu Habeahan, Sinar Hidayat Habib, Miftahul Hasanah Habiba, Nur Fitria Hadi, Muhammad Ilham Hafidz, Maulana Abdul Haikal, Mhd Haiqal, Muhammad Fikri Hakim, Amrin Hambali, Luthfi Hamidah, Wanda Harahap, Aisyah Harahap, Asrul Saputra Harahap, Fitri Hasanah Harahap, Hafni Meylani Harahap, Irham Rosidi Harahap, Juita Sari Harahap, Lia Adetia Harahap, Mhd. Yadi Harahap, Muhammad Ikbal Harahap, Muthia Sartika Harahap, Nanda Asri Aulia Harahap, Ongku Harahap, Raihan Fadila Harahap, Rizki Marito Hasibuan, Ahmad Zakaria Hasibuan, Fatta Arbie Permadi Hasibuan, M. Radit Febrianda Hasibuan, Muhammad Kholis Hasibuan, Nurul Hakiki Hasibuan, Pagar Hasibuan, Putri Dahlia Hasibuan, Sahrial Hasibuan, Suci Khairani Herdiningrum, Winda Maharani Hidayah, Erika Nurul Hidayah, Khairul Hidayati, Nursitta Hingga Sembiring, Tiara HSB, Rajo Inal Hamonangan Humaira, Sandrina Aika Husna, Jamilatul Hutagalung, Siti Novika Hutagaol, Khairul Hasbi Ibadurrahman, Teguh Ichsani Harahap, Nurul Ifham, Dhiyaul Habib Ihsan, Ibnu Ihsandi, Arfan Indah, Dyna Varissa Irhamni, Ummi Iskandar, Muhammad Rafa Ismanto, Dedi Isnaini, Wilda Iwani, Syadzwina Rasyiah Jahwa, Elvina Jelita, Retina Putri Kartini, Annisa Mutiara Kasron Nst Khairani, Mutia Khairiah, Azra Khairul Jamil Khalidia, Rifdah Khatami, Mulkan Koto, Asri Sabrina Koto, Muhammad Yusril Lestari Napitupulu, Serli Lingga, Taufiq Maulana Livia, Dea Lubis, Akma Qamariah Lubis, Ar-Rohim Lubis, Fahrul Ramadhan Lubis, Hidayatus Saadah Lubis, Jihan Mawaddah Lubis, Juli Aini Syafitri Lubis, M Aldauri Lubis, Muhammad Alfath Lubis, Muhammad Irsyad Tamimi Lubis, Pangeran Fatih Hasyim Lubis, Putri Aggraini M Akbar Nugraha M Farid Maharani, Riski Maliha, Zhafira Manurung, Muhammad Hafidz Al Irfan Mardhyah, Dwi Putri Marpaung, Mukhlis Tri Mulya Masyita, Siti Matsum, Hasan Meha, Mellisa Moniq, Annisa Sonia MTD, Sahman Azhari Muhammad Ali Muhammad Aziz Muhammad Farid Muhammad Irfan Luthfi Munthe, Fikri Ramadhan Munthe, M.Ridho Pratama Mutia, Nur Mutiara, Dwi Utamika Nabila Hania Astuti Nabilla, Tasya Putri Nasa, Raihan Nasution, Ahyana Nasution, Aidil Habibi Nasution, Fadilah Wisdaniah Nasution, Khairiah Nasution, Kobul Arif Nasution, Muhammad Hasan Nasution, Muhammad Idris Natalia, Tita Nazwa Naziroh Nazla , Fara Nur Sitorus, Ummu Aulia Nurcahaya, Nurcahaya Nurhaliza, Nurhaliza Pagar, Pagar Pamungkas, Putra Panjaitan, Budi Sastra PC.Sinaga, Juliana Perdana Putra, Eki Permatasari, Mawaddah Prastio, Ary Darma Prishela, Cindy Salwa Pulungan, Riziq Ahmad Pulungan, Ro’fat Ja’far Al-hadidi Purba, Nuur Zayana Putra Daulay, Daulat Baginda Putri Mahrus, Melza Mutiara Putri, Alvina Dwi Juliantika Putri, Amy Amalia Putri, Deby Octafiani Putri, Mey Nisa Putri, Nabilah Eka Qamariah Lubis, Akma Qodri, Jamalul Rahmadani, Gema Rahmah, Alya Rahman Sitepu, Aulia Rahmi Siregar, Dina Aulia Rambe, Sri Wulan Randi Hermawan, Randi Rangkuti, Nayla Aulia Rangkuti, Shindy Tamanda Rangkuty, Kayla Salsabila Rangkuty, Putri Mayasari Ridhayani Lubis, Ahyani Ridho, Raja Ahmad Rika Fitriani Ritonga, M. Arif Ramadhan Ritonga, Rizki Abadi Ritonga, Zulkifli Rokan, Nurul Hafizha Safwah, Raiva Sains, Ihsan Hidayah Saragih, Alvito Audryanza Saragih, Hakimi Arsya Saragih, Jainul Ilham Sari, Annisa Jamak Sari, Uci Pinkan Sarumpaet, Muhammad Idris Sawaya, Najwa Sebayang, Muhammad Alfalah Sidiq, Rasyid Sihite, Sontayati Simbolon, Jafar Alfarobi Sinambela, Naura Fitri Zaskia SIRAIT, AFWANSYAH NUGROHO Siregar, Desi Pitriani Siregar, Emlia Fasia Siregar, Fitria Mukhtar Siregar, Harun Al Rasyid Firdaus Siregar, Pangundian Siregar, Rais Abdurrahman Siregar, Risnawati Siti Nurhalimah Siti Nurhaliza Situmorang, M Rizqi Sofa, Tamara Sri Bulan, Bintang Sri Rezeki Sucianty, Nita Suheri, Muhammad Sumitro, Dimas Syahdan, Abdul Syahputra, Teddy Syahputri, Ardita Syahputri, Tri Syam, Aisyah Putri Syam, Siti Arifah Syarzain, Yuyun Sari Tanjung, Dhiauddin Tanjung, M Fadli Usqo, Hanafi Urwatil Uswatun Hasanah Varissa, Rizka Dina Wandira A, Irham Widyaastuty, Rini Yani Siagian, Irma Yani, Rahma Yazid, Habil Zahrah, Athirah Zainur, Mustaqim Efriandi Zakirah Anshori, Qory Zakiva, Annisa Humayro Zaronah, Putri Zuhriandi, Novrizal