Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.706
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknoin Jurnal Akuntansi AKUNESA Rekayasa Teknik Sipil Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Jurnal Adabiyah Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) E-Journal Journal of Health (JoH) Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer MODELING: Jurnal Program Studi PGMI JEPA (Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis) Journal Of Nursing Practice Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Educan : Jurnal Pendidikan Islam PHILOSOPHICA Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya JURNAL SAINTIS COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education) Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics) The Indonesian Journal of Social Studies Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan) KIDDO: Jurnal pendidikan Islam Anak Usia Dini Bima Loka: Journal of Physical Education IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI) Jurnal Kewarganegaraan IJECS: Indonesian Journal of Empowerment and Community Services Jurnal Aplikasi Ilmu Teknik Industri (JAPTI) Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Public Health Education BERKAT: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Collegium Studiosum Journal International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS) Jurnal Ilmiah SIGMA: Informatics Engineering Journal of UPB Jurnal Teknoif Teknik Informatika Institut Teknologi Padang Journal Transformation of Mandalika Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Indonesian Journal Of Educational Research and Review Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Curtina Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Journal of Research and Publication Innovation Sewagati MAJAPAHIT POLICY ISJOUST Journal of Mandalika Literature Hukum dan Demokrasi (HD) Indonesian Journal of Science, Technology, and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pelita Pengabdian SAINTEK Al-Jamahiria : Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam Jipmor: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora Media of Computer Science Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities Journal of Multidimensional Management Jurnal Pendidikan Islam Al Ikhlas Pawitra Komunika: Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora
SUPRAPTO
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 103 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 103 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum: The Jurisdiction of Military Courts in Prosecuting Members of the Indonesian Armed Forces for General Crimes Suprobo Rini; Suprapto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8018

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan peradilan militer dalam menindak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum. Dalam praktik sistem hukum Indonesia, peradilan militer tetap memegang yurisdiksi terhadap prajurit aktif, bahkan ketika mereka melakukan kejahatan yang tidak terkait langsung dengan kedinasan militer. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memperkuat posisi hukum peradilan militer sebagai lembaga yang memiliki kekhususan terhadap subjek hukum militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka untuk mengkaji dasar yuridis, implikasi hukum, serta kritik terhadap praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa selain sanksi pidana, prajurit juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang membawa konsekuensi terhadap status sosial dan hak-hak administratif. Di sisi lain, penggunaan yurisdiksi militer untuk tindak pidana umum menimbulkan perdebatan mengenai akuntabilitas, keterbukaan persidangan, dan perlindungan hak-hak korban, terutama yang berasal dari masyarakat sipil. Oleh karena itu, reformasi hukum peradilan militer dipandang mendesak guna menjamin keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum.
Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksaan Program PPKT (Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu) di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun (2023-2025) Yuliasari, Iqma; Dian Wijaya; Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1968

Abstract

Permukiman kumuh masih menjadi salah satu tantangan strategis pembangunan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, karena berdampak pada kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Mojopilang dalam pelaksanaan program DAK PPKT serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan informan kunci, instansi teknis, dan masyarakat penerima manfaat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mojopilang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator dalam mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan permukiman kumuh membutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kolaborasi multipihak, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program.
Analisis Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan: Studi Kasus Progam POSBINDU di Desa Dlanggu Tahun 2025 Nasihul Amin; Hikmah Muhaimin; Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1969

Abstract

Penyakit Tidak Menular (PTM) kian mendominasi beban kesehatan dan menuntut pergeseran paradigma layanan dari kuratif ke promotif-preventif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Dlanggu dalam memfasilitasi sarana dan prasarana Posbindu PTM serta menilai tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan yang dipilih secara purposif (pemerintah desa, bidan, kader Posbindu, dan warga), melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumentasi; analisis data menerapkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan pengujian keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil menunjukkan pemerintah desa berperan aktif dalam penganggaran, penyediaan alat, pemanfaatan fasilitas desa, penetapan regulasi teknis, dan koordinasi dengan puskesmas; namun partisipasi warga usia produktif rendah, pembinaan kader belum merata, transparansi informasi belum optimal, serta mekanisme evaluasi belum baku. Implikasi penelitian menekankan perlunya penguatan strategi komunikasi publik, peningkatan kapasitas kader, penataan standar evaluasi berbasis komunitas, dan pengarusutamaan program promotif dalam dokumen perencanaan desa.
Implementasi Layanan Pengaduan Online Melalui Website Damar Mojo Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Lulu Nur Hidayah, Nindy; Wijaya, Dian; Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1983

Abstract

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 mendorong transformasi signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan pengaduan masyarakat melalui Website Damar Mojo pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto, mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas penanganan aduan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang pengembangannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan, sementara data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Website Damar Mojo berperan sebagai kanal komunikasi digital yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan sistem pelaporan berbasis daring yang responsif dan akuntabel. Implementasinya ditopang oleh struktur birokrasi yang jelas, prosedur operasional standar, integrasi sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah
Pengembangan SDM Pemerintahan Desa Pegayaman Dalam E-Government di Era Society 5.0 Nadiya Amaliya; Hikmah Muhaimin; Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1985

Abstract

Era Society 5.0 menuntut transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi e-government di Desa Pegayaman serta kontribusinya terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan desa dalam menghadapi tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menerapkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong pengembangan kapasitas SDM perangkat desa, di mana dari aspek komunikasi pemerintah desa berhasil mengatasi tantangan literasi digital melalui pemanfaatan media sosial dan komunikasi langsung, aspek sumber daya menghadapi keterbatasan SDM terlatih dan infrastruktur teknologi tetapi menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembelajaran berkelanjutan, serta struktur birokrasi berhasil mengembangkan SOP yang memfasilitasi transformasi digital dengan pendekatan fleksibel dan adaptif.
LEGAL PROTECTION FOR THE COMMUNITY IN RESOLUTION OF LAND DISPUTES Mahardika, Dekha Isvan; Suprapto
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i1.488

Abstract

This study discusses the resolution of land disputes, which are a complex and ongoing problem in Indonesia, especially when community rights to land conflict with state or corporate interests. This problem often leads to injustice, criminalization, and even human rights violations, especially against vulnerable groups such as farmers and indigenous peoples. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to communities in resolving land disputes and evaluate the legal mechanisms available under the Indonesian legal system. Legal protection for communities has been regulated in various regulations, such as the Basic Agrarian Law (UUPA), the Human Rights Law, and the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (BPN). However, its implementation still faces serious challenges, particularly in terms of accessibility, bias by officials, and transparency. Meanwhile, dispute resolution mechanisms are divided into litigation and non-litigation channels, including mediation by land offices, customary deliberations, and resolution through independent institutions such as the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) and the Ombudsman. Unfortunately, the effectiveness of these mechanisms depends heavily on the government's commitment and the capacity of relevant institutions to ensure substantive justice.
Keterlibatan Pemerintah Desa Dalam Meredam Konflik Antara PT. PRIA dengan Masyarakat Lakardowo M. Faizal Mahardika; Rachman Shidarta Arisandi; Suprapto
PAWITRA KOMUNIKA : Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora Vol 3 No 1 (2022): Volume 3 nomor 1 Juni 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik antara PT. PRIA dengan Masyarakat Lakardowo yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dibutuhkan peranan pemerintah desa selaku pengendali kebijakan di Desa untuk meredam konflik antara PT. PRIA dengan Masyarakat Lakardowo. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pegumpulan data yaitu wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterlibatan Pemerintah desa dalam meredam konflik antara masyarakat Lakardowo dengan PT. PRIA. Bedasarkan fenomena lapangan peneliti tertarik untuk menganalis konflik dengan menggunakan teori struktural fungsoinal konflik Lewis A Caser dan teori Pilihan Rasional James S Coleman. Konflik pencemaran lingkungan yang berada di Desa Lakardowo bertentangan dengan kewajiban pemerintah desa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Konflik realistis berkenaan dengan pilihan rasional yang mengakibatkan terbaginya dua golongan masyarakat yakni: golongan wong masyarakat dan golongan wong pabrik. Pemerintah Desa selaku pengendali kebijakan bertindak untuk meredam konflik antara PT. PRIA dengan masyarakat Lakrdowo. Tindakan pemerintah desa dalam meredam konflik, berupa: 1) menyaring setiap orang atau organisasi luar Desa Lakardowo ketika akan masuk ke Desa Lakardowo agar tidak terlibat konflik antara PT. PRIA dengan masyarakat Lakardowo; 2) Jalur agamis berupa istighosah rutin setiap Sabtu untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat; dan 3) menempuh jalur hukum berupa aju banding di PTUN.
Analisis Keruntuhan Bendungan Akibat Piping dan Pemetaan Genangan Banjir (Studi Kasus : Bendungan Saguling): Dam Break Analysis Due To Piping And Flood Mapping (Case Study Of Saguling DAM) Suhada, Bahri; Nugroho, Hari; Suprapto; Herawati, Henny
JURNAL SAINTIS Vol. 22 No. 01 (2022)
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/saintis.2022.vol22(01).8081

Abstract

[ID] Salah satu upaya penanggulangan kegagalan bendungan adalah penyusunan Rencana Tindak Darurat. Rencana tindak darurat memuat peta genangan banjir akibat keruntuhan. Peta genangan banjir merupakan aspek penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penanggulanan kegagalan bendungan. Peta genangan banjir diperoleh dari analisis keruntuhan bendungan. Penelitian ini melakukan analisis keruntuhan bendungan Bendungan Saguling yang merupakan bendungan kaskade di Wilayah Sungai Citarum. Analisis keruntuhan dalam penelitian ini terdiri analisis hidrograf keruntuhan menggunakan HEC-HMS, penelusuran banjir menggunakan HEC-RAS, dan pengolahan informasi spasial menggunakan QuantumGIS. Skenario keruntuhan bendungan yang dimodelkan adalah keruntuhan akibat piping saat sunnyday dengan variasi initial piping pada 1/3 ketinggian, ½ ketinggian dan 2/3 ketinggian bendungan. Hasil analisis hidrograf keruntuhan dari ketiga skenario tersebut cenderung mirip dengan debit puncak keruntuhan sebesar 61193,6 m3/dt. Keruntuhan Bendungan Saguling mengakibatkan Bendungan Cirata mengalami overtopping. Sedangkan Bendungan Jatiluhur tidak mengalami overtopping apabila Bendungan Cirata tidak mengalami keruntuhan. Peta genangan banjir akibat keruntuhan Bendungan Saguling pada ketiga skenario cenderung mirip. Jumlah desa terdampak dengan jarak dari Bendungan Saguling kurang dari 10 km sebanyak 6 desa daro 10 desa. Desa Baranangsiang dan Desa Saguling adalah desa pertama yang terdampak banjir akibat keruntuhan Bendungan Saguling dengan estimasi waktu kedatangan banjir ± 0,25 jam semenjak dimulai keruntuhan [EN] One of the efforts to overcome dam failure is preparing an Emergency Action Plan. The emergency action plan contains a map of the flood inundation due to the collapse. The flood inundation map is essential because it becomes the basis for making dam failure management decisions. The flood inundation map was obtained from the dam break analysis. This study analyzes the Saguling Dam collapse, a cascade dam in the Citarum River Basin. The failure analysis in this study consisted of collapse hydrograph analysis using HEC-HMS, flood routing using HEC-RAS, and processing of spatial information using QuantumGIS. The dam failure scenario modelled is due to piping on sunny days with initial piping variations at 1/3 height, height and 2/3 height of the dam. The results of the failure hydrograph analysis of the three scenarios tend to be similar to the failure peak discharge of 61193.6 m3/s. The collapse of the Saguling Dam caused the Cirata Dam to be overtopped. Meanwhile, Jatiluhur Dam does not experience overtopping if the Cirata Dam does not collapse. The flood inundation maps due to the collapse of the Saguling Dam in the three scenarios tend to be similar. The number of affected villages less than 10 km from the Saguling Dam is six out of 10 villages. Baranangsiang Village and Saguling Village are the first villages affected by flooding due to the collapse of the Saguling Dam, with an estimated flood arrival time of ± 0.25 hours since the collapse started.
KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TERBIT DI DALAM KAWASAN HUTAN SEBELUM KELUARNYA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.453/KPTS-II/1999 Bambang Puji Mulyo; Achmad Faishal; Suprapto
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.917

Abstract

This land tenure right has been linked to certain land as the object and a certain person or legal entity as the subject or holder of the rights. Mastery or control can be juridical and or can also be physical. Juridical control is based on rights, protected by law and generally gives authority to the right holder to physically control the land being claimed. The relationship between the Indonesian nation and the land is eternal, which means that as long as the Indonesian people are united with the Indonesian nation, the relationship will continue uninterrupted forever. Since the issuance of a certificate of ownership indicating that the area is an area for other uses or outside the forest area and has guaranteed legal certainty. However, the government unilaterally designated their settlements or areas as forest areas since the issuance of Law no. 41/1999 concerning Forestry through the Decree of the Minister of Forestry Number SK.435/KPTS-II/1999. So that the land in the area is designated and determined as a forest area which was previously included in another area of use and in the end the status of the land becomes land attached to a forest area. This means that if land that already has a certificate of ownership is then designated and determined as a forest area, the characteristics of the certificate of ownership will not be fulfilled in the case that the certificate of ownership has the fullest character because the certificate of ownership cannot be the parent for other land rights. and in terms of use it is only limited to physical control but other legal actions cannot be taken against the certificate of ownership. In order to provide legal certainty to holders of land title certificates in this Government Regulation number 24 of 1997, confirmation is given regarding the extent of the strength of certificates, which are stated as a strong means of proof by the Basic Agrarian Law.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG DITEMPATNYA Leptohoeve Tobias Tunjan; Suprapto; Saprudin
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.918

Abstract

The purpose of this research is to analyze the responsibilities of the notary to the notary candidate who is doing an internship in their office. The type of this research is normative research, namely research by examining the applicable laws and regulations. The characteristic of the research conducted is prescriptive research, namely research that aims to get suggestions about what to do, to overcome certain problems. First Research Result : The legal relationship between an internship notary and the Notary is based on the statutory regulations contained in Article 16 Section (1) letter N of the Notary Act Number 2 of 2014 concerning Apprenticeship which says that in carrying out their position the Notary is obliged to accept the notary candidate apprentice. Furthermore: There are no legal consequences for the notary who does not fulfill their rights and obligations as an apprentice recipient of a prospective notary public because this is not further regulated in the notary act, but there are other sanctions, namely in the form of revocation of their status as a notary receiving apprenticeship and a certificate of apprenticeship that issued cannot be recognized by the association based on the decision of the relevant INI Regional Management Meeting. Second : There are no legal consequences for the notary who does not fulfill their rights and obligations as an apprentice recipient of a prospective notary public because this is not further regulated in the notary act, but there are other sanctions, namely in the form of revocation of their status as the notary receiving apprenticeship and a certificate of apprenticeship that issued cannot be recognized by the association based on the decision of the relevant INI Regional Management Meeting.
Co-Authors A. Suyatni Musrah Abdul Malik Abror, M. Riza Wahyu Alhadi Achmad Faisal, Achmad Achmad Faishal Adam, Hikmah Adwin ADI PURWANTO, SONY Aditya Rachmadi, Aditya Affan Ahmad Afif Hendri Putranto Agung Dwi Bahtiar El Rizaq Ahmad Fauzi Ahmad Hasan Afandi, Ahmad Hasan AHMAD HULAIMI, AHMAD Ahmad Turmudi Zy Ahyar AIDIN, LUTHFI Aji, Luthfi Priyanto AKBAR MAULANA Al-Aziz Erya Putra, Sultan Albubaroq, Hikmat Zakky Alhadi Saputra Ali Maksum Ali, Anees Janee Ali, Tanziil Aziizil Aminuddin Aminuddin Andi Reza Perdanakusuma, Andi Reza Andi Reza` Perdanakusuma Andik Adi Suryanto andriani, Selvi Anggunsari, Putri Angilia Herli Lutfiyani Arda, Darmi Ardi Ardi Nugroho Yulianto Ariesta, Rizky Chandra Arifin, Moh. Zainul Arijanto, Agus Ariningrum, Desrina Arkam, Rohmad Asfan Muqtadir Aulanni’am Avida Rizka Amalia Ayuningtyas, Sindy Tri Az Zahra Attabik, Adelia Azmen Kahar Bagus Aditya, Reza BAGUS RAMADHAN, ABHI Bambang Puji Mulyo Budi Raharjo, Lukman Darsini Dian Wijaya Diani Putri Kusumaningrum Dodit Ardiatma Dwi Cahya Astriya Nugraha DWINANDA RAMADHAN, YOGI Eko Wahyono, Eko Esti Junining Exacta, Arena Bintang Fahri Fadli Muhammad FAUZI ANDRIANSYAH, MUHAMMAD Fidaul Qonita FIKRIYA, DLIYAUL Fitroh Amaluddin Hana Shofiyah Handala Simetris Harahap Hanifah Suci Ariani Harahap, Handala Simetris Hari Nugroho Hariri, Lalu Masrik HARIYATI Herawati Herawati, Henny Hikmah Muhaimin Hikmah Muhaimin Hutomo, Wahyu Rinto I Ketut Suada Iman Patu Rohman Irfan Syarief Arief Irfandi Irfandi Irfandi Irmayunita Isarianto Ismail Thoib Ismanto Ismiarta Aknuranda Iwan Ristanto Karina Imelda Karyatun, Subur Khairil Tamimi KUSWOYO, ERIK Laksono, Agus Edy Lawra, Rifqi Devi Leptohoeve Tobias Tunjan Lestari, Mathilda Sri Lidiawati Lukmiyati, Sri Lulu Nur Hidayah, Nindy Lumastri Ajeng Wijayanti M. Faizal Mahardika Mahardika, Dekha Isvan Mahatva Yoga Adi Pradana Mahka, Muh Fachrur Razy Marissa Maulidya, Annisiya Adelfia Menga, Maria Kurni Merry Rimadini Mochamad Soelton Moh Nawawi Moh. Zainul Arifin Mohammad Nurul Misbah Mudzanatun Muhamad Fatchan Muhammad Firdaus Muklis Mulat, Trimaya Cahya Murad, Faizah Mustopa, Deni Nadiah Nadiya Amaliya Nasihul Amin Nasution, Ali Napiah Noviani, faizah Nur Hidayat, Wahyu Nurul Fathia NURUL HIDAYAH Nurul Laila, Nurul Nurunnisa Nurwijayanti Perdana, Varyzto Arya Phassha, Syakhdan Khemal Prakoso, Adityo Dwi Pratama, Danny Linggar PUDJIJUNIARTO PUSPA DEWI, AMANDA Puspita Sari, Maria Putra, Sultan Maulana Ragil Putra, Tomy Kartika Rachman Shidarta Arisandi Rahmawati, Lili Ramdhani, Deddy Renaldy Bagag M Renanda Galuh Vitaloka Revaldo Dwi Riadi Ristivani Aisha Fitri, Aurellia Ro'is, Syamsuddin Roifany, Rizky Amalia Rubiyo Rudi Salman Rumanintya Lisaria Putri, Rumanintya Lisaria S. Guntoro Safitri Damayanti, Anis Saprudin Sarif Hidayat, Sarif Sarmini Satrio Hadi Wijoyo Setyawan, Romi Fajar Siti Sajaroh, Wiwi SLAMET SETIAWAN Sonny Indrajaya Soraiya Sri Rejeki Wahyu Pribadi Sri Waluyo Sriyono Subari, Andi Akbar Suci Ulamatullah, Tri Sugiarto, Jumat Azzam Suhada, Bahri Sulthani, Dinil Abrar Suprapto Suprapto Supriadi Suprobo Rini Syamsul Wahyu Tantin Teguh Putranto Tomi Totok Yulianto Tri Wahyuni, Agus Tubagus Ahmad Suhendar Wardani, Yaniah Wardiansyah Warlinda Eka Triastuti Widad, Sofwul Yahya, Annisa Lutfia Yahyasamdie, M. Adlant Nazhari Yanto Ramli Yofa Anggriani Utama Yudha Utama, Jeny Yudi Herliansyah Yuliasari, Iqma Zaimi, Hamas Dzulfikar ZAINI, MOCH. Zulfikar, Muh. Reza Zumhari