Articles
ANALYSIS EXECUTION PERIOD RIGHT DEPENDENTS DURING THE INSOLVENCY PERIOD FOR CREDITORS SEPARATIST
Gustaf Hutabarat, Andy;
Sunarmi, Sunarmi;
Robert, Robert
NOMOI Law Review Vol 6, No 1 (2025): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/nomoi.v6i1.24695
Term time execution object right liability regulated in Article 55 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement Obligation Debt Payment . Execution right the responsibility is given term 2 months time after commencement of insolvency as in Article 59 paragraph (1) of Law no. 37 of 2004, term time execution does not provide protection to creditors separatist in carry out his rights , so that creditors separatist can experience loss . This study uses method study legal normative referring to norms law with study library , this research is of a descriptive and method descriptive data analysis qualitative . Research Results find If term the time stipulated in Article 59 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 does not provide protection and justice for creditors separatists , this is supported by auction data in period 2019-2023 period owned by KPKNL Medan and creditor data separatist based on this data, creditors separatist need time up to 3 months up to 4 months to implement execution auction guarantee right liability , because there is requirements administrative as well as procedure bureaucracy that must be passed by creditors separatist.
Utilization of Sulfur Material from Ijen Crater Banyuwangi as Interior Room Clock Accessory
Iktarishafa, Vindy Reychani;
Sunarmi, Sunarmi;
Sumarno, Sumarno
Dinasti International Journal of Education Management And Social Science Vol. 6 No. 4 (2025): Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (April
Publisher : Dinasti Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/dijemss.v6i4.4168
Ijen Volcano is an area of active volcanic activity located in East Java Province, on the border of Banyuwangi and Bondowoso Regencies. The abundance of sulfur encourages sulfur mining activities on Mount Ijen. This can provide both benefits and impacts on the community's economy and the environment. Sulfur in the Ijen Crater must continue to be mined so that the spread of gas can be reduced and does not endanger visitors and miners who climb Mount Ijen. Therefore, it is necessary to develop the utilization of sulfur as a functional product. The method used in this research is design thinking, which includes five stages in the process of creating work, namely Empathize, Define, Ideation, Prototype, and Test. The result of the development of sulfur utilization is as an interior accessory for a room clock that functions as a timepiece, beautifies the room, has drawers to store items, and helps reduce the presence of mosquitoes in a room that is not too large. The conclusion of this research shows that further research is needed regarding the effectiveness of sulfur in repelling mosquitoes in more detail. This interior accessory in the form of a room clock plays a role in helping to increase the income of sulfur miners and support the stability of nature conservation through the development of sulfur utilization as an interior accessory.
Perkembangan Visual Raksasa; Dari Artefak Candi Ke Figur Raksasa Wayang Kulit Purwa
Rosalinda, Herliyana;
Sunarmi, Sunarmi;
Sarwanto, Sarwanto;
Setiyono, Budi
Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya Vol 7, No 3 (2025): Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30998/vh.v7i3.10631
Visual raksasa pada khasanah kebudayaan Nusantara dapat ditelusuri dari ragam hias figuratif pada bangunan candi sebagai salah satu wujud akulturasi masa Hindu-Budha yang dibawa dari India dan dilanjutkan pada masuknya budaya Keislaman. Wujud sosok raksasa yang dikenal dalam berbagai cerita pewayangan (terutama dari kisah Ramayana dan Mahabarata), hingga cerita folklore Nusantara merupakan refleksi dari bentuk hiasan yang muncul pada artefak candi, yakni sosok Dwarapala dan Kala-Makara. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap ketersinambungan antara pemikiran dari seniman masa Hindu-Budha dengan seniman masa Keislaman (yang terwujud dalam karya wayang kulit purwa) dalam menginterpretasikan sosok raksasa. Maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan historis dengan dibantu penjabarannya secara ikonografis. Hasil dari studi ini dapat diketahui bahwa ada akulturasi karya seniman terhadap interpretasinya pada sosok raksasa dari masa Hindu-Budha ke masa Keislaman Nusantara, di Jawa khususnya. Raksasa versi Jawa sebagai makhluk mitologis sudah divisualkan dengan wujud menyeramkan namun nampak artistik. Hal itu terlihat pada bentuk mata hidung mulut dan postur tubuh raksasa pada artefak candi ke figur raksasa wayang kulit purwa memiliki konsistensi yang membentuk ciri khasnya.
Perlindungan Kreditur Separatis terhadap Jangka Waktu Eksekusi Objek Hak Tanggungan dalam Proses Insolvensi
Hutabarat, Andy Gustaf;
Sunarmi, Sunarmi;
Robert, Robert
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1007
Perlindungan terhadap kreditur separatis dalam jangka waktu eksekusi objek hak tanggungan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut menetapkan bahwa eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dalam waktu 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU yang sama. Namun, jangka waktu tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditur separatis dalam melaksanakan haknya, yang dapat menyebabkan kerugian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka, bersifat deskriptif, dan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan perlindungan dan keadilan yang cukup bagi kreditur separatis. Temuan ini didukung oleh data lelang yang diperoleh dari KPKNL Medan untuk periode 2019-2023, yang mengindikasikan bahwa kreditur separatis memerlukan waktu antara 3 hingga 4 bulan untuk melaksanakan eksekusi lelang jaminan hak tanggungan, dikarenakan adanya persyaratan administratif dan prosedur birokrasi yang harus dilalui.
PENERAPAN TERAPI MURROTAL AL-QUR’AN DALAM MENGURANGI GANGGUAN RASA NYAMAN: NYERI PADA PASIEN KRITIS
Fathia, Neng Annis;
Khoirin, Khoirin;
Sunarmi, Sunarmi;
Putri, Rizki Kurnialah
Jurnal 'Aisyiyah Medika Vol 10, No 1: Februari 2025 Jurnal 'Aisyiyah Medika
Publisher : stikes 'aisyiyah palembang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36729/jam.v10i1.1306
Latar Belakang: Mayoritas pasien kritis di ICU mengalami nyeri selama proses perawatan, baik saat tindakan maupun selama observasi. Terapi Murottal merupakan pendekatan nonfarmakologis yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien kritis dengan masalah keperawatan serupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh terapi murottal Al-Qur’an dalam mengurangi rasa nyeri pada pasien kritis di ICU. Metode: Penelitian menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian adalah dua pasien yang memenuhi kriteria inklusi, pasien sadar atau tidak sadar dengan GCS 3-15, berusia 20-80 tahun, dirawat di ICU, beragama Islam, tanpa riwayat gangguan pendengaran, dan keluarga pasien bersedia menandatangani informed consent. Penelitian berlangsung di ICU Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dengan membandingkan teori dan hasil pengamatan pada pasien. Hasil: Penerapan terapi murottal Al-Qur’an dilakukan selama tiga hari dan menunjukan perubahan skala nyeri yang signifikan pada hari ke tiga. Pada pasien pertama, nyeri berkurang dari skala 7 (berat) menjadi 1 (ringan). Pada pasien kedua, skala nyeri turun dari 5 (sedang) menjadi 2 (ringan). Saran: Terapi murottal Al-Qur’an agar dapat menjadi salah salah satu intervensi keperawatan yang efektif untuk mengurangi gangguan rasa nyaman nyeri pada pasien kritis di ICU. Kata kunci: Terapi Murottal Al-Qur’an, Nyeri, Pasien Kritis
PENERAPAN SLOW DEEP BREATHING EXERCISE UNTUK MENGURANGI NYERI AKUT PADA PASIEN HIPERTENSI
Nopianti, Nopianti;
Sunarmi, Sunarmi;
Delina, Susanti;
Arisandy, Widya
Jurnal 'Aisyiyah Medika Vol 10, No 1: Februari 2025 Jurnal 'Aisyiyah Medika
Publisher : stikes 'aisyiyah palembang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36729/jam.v10i1.1314
Latar Belakang: Hipertensi ditandai dengan tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg. Slow deep breating tindakan keperawatan mengajarkan klien cara nafas dalam, nafas lambat (menahan inspirasi secara maksimal) dan menghembuskan nafas secara perlahan, selain dapat menurunkan intensitas nyeri, juga meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenasi darah. Tujuan: Melakukan penerapan slow deep breathing exercise dengan nyeri akut pada pasien hipertensi. Metode: Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dalam bentuk studi kasus untuk mengeksplorasi Penerapan slow deep breating exercise dengan nyeri akut pada pasien hipertensi. Sampel penelitian berjumlah 2 orang dengan membandingkan pasien 1 dan 2 dengan keluhan nyeri kepala pada pasien hipertensi. Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 Mei 2024 di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang tahun 2024. Hasil: Didapatkan evaluasi pasien I dan II dengan masalah nyeri akut terlihat perubahan perkembangan keperawatan setelah dilakukan penerapan slow deep breathing exercise selama 3 hari pada pasien I dengan skala nyeri dari 7 menjadi 2, dan pasien II dengan skala nyeri dari 6 menjadi 2 terjadi penurunan skala nyeri yang terlihat setelah dilakukan penerapan slow deep breathing exercise tersebut. Saran: dalam Pelayanan kesehatan agar mengadakan pelatihan edukasi penerapan slow deep breathing exercise oleh tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan secara rutin dan terjadwal pada kasus hipertensi untuk mengatasi nyeri akut pasien. Kata Kunci: Terapi Slow Deep Breathing, Exercise, Nyeri akut, Hipertensi
EDUKASI INTERAKTIF DAN SKRINING KESEHATAN GINJAL PADA ANAK SEKOLAH DASAR
Sunarmi, Sunarmi;
Septiana, Nita Tri;
Izzati, Aisyah
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 6 (2025): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Juni 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/besiru.v2i6.1382
Kidney health problems among children are increasingly prevalent, with many school-aged children even requiring hemodialysis. This condition is often caused by poor hydration behaviors, such as inadequate water intake, frequent consumption of packaged beverages, and improper urination habits. A lack of understanding about proper hydration practices for kidney health is a key factor contributing to these behaviors. This community service program aimed to improve children’s awareness and help them develop positive habits related to kidney health. The activity included interactive health education sessions using animated videos and urine color analysis screenings. The results showed a significant increase in students' understanding of kidney function (pre-test vs. post-test scores. This program highlights the importance of early health education, school-based interventions, and multisectoral collaboration in preventing kidney disease among children. These findings support the need for scalable and sustainable health promotion strategies in elementary schools to foster long-term kidney health awareness
KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM PERALIHAN SAHAM YANG BERASAL DARI OBJEK PPJB YANG BELUM LUNAS: STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PDT.SUS-GLL/2022/PN NIAGA.JKT.PST
Ayu Wulandari Damanik, Wiwin;
Sunarmi, Sunarmi;
Robert, Robert
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 8 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54443/sibatik.v4i8.2959
The General Meeting of Shareholders (GMS) is a company organ that holds the highest power in the company and holds all authorities that are not delegated by the directors and commissioners. In the transfer of shares in the Company, a General Meeting of Shareholders must first be held as in accordance with the provisions of Article 56 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The objectives of this thesis include analyzing the validity of the GMS in a Limited Liability Company regarding the Transfer of Shares from PPJB that has not been Paid in Full, analyzing the legal consequences of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) for PPJB Objects that have not been paid in full in a bankrupt company, and analyzing the judge's considerations in the District Court decision No. 29 / Pdt.SUS-GLL / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst. The type of research used is Normative Legal Research which will refer to laws and regulations. Normative legal research in this study was carried out using a statute approach and a case approach. The data sources used are Primary Legal Materials (written rules enforced by the state) Secondary Legal Materials (materials in the form of legal reviews) Tertiary Legal Materials (materials that support legal materials, both primary and secondary). Data collection techniques are through legal material literature studies (rechtsmaterialen) and field research through interviews. The results of this thesis research can be concluded firstly the validity of a GMS in a Company can be seen in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies based on its material and formal elements. Secondly the legal consequences of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) for the PPJB Object that has not been paid off in a bankrupt company are null and void, because the payment obligation has not been fulfilled. The three considerations of the judge in the decision were to sentence and order the Defendant (Curator) to remove the Immovable Assets, namely two apartment units owned by the plaintiff, from the Bankruptcy Asset List, as well as to remove them from all documents related to the bankrupt Assets (budel) and to declare that the Curator had committed an Unlawful Act (PMH).
ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK : (Studi Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014)
Saragih, Indah Chairani;
Ginting, Budiman;
Sunarmi, Sunarmi;
Agusmidah, Agusmidah
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2538
Pemutusan Hubungan Kerja dalam perusahaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi perusahaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak apakah menurut undang-undang sudah tepat atau belum, bagaimana penerapan hukum dalam pertimbangan hakim atas perkara dalam Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan sifat penelitiannya kepustakaan (Library Research). Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan komprehensif. Berdasarkan penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pelaksanaan pada Putusan No: 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang dilakukan perusahaan banyak mengalami kegagalan usaha yang baik, baik itu dari eksternal maupun internal karena restrukturisasi yang dilaksanakan tidak sesuai apa yang dilakukan pengusaha kepada pekerja. Hal ini didukung dengan hasil penelitian pada Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Bahwa Asas –asas dalam keadilan tidak dilaksanakan dengan baik, serta perlindungan terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya dengan pengusaha kurang responden apa yang mereka terima kurang baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan di perusahaan tersebut.
ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK : (Studi Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014)
Saragih, Indah Chairani;
Ginting, Budiman;
Sunarmi, Sunarmi;
Agusmidah, Agusmidah
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2538
Pemutusan Hubungan Kerja dalam perusahaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi perusahaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak apakah menurut undang-undang sudah tepat atau belum, bagaimana penerapan hukum dalam pertimbangan hakim atas perkara dalam Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan sifat penelitiannya kepustakaan (Library Research). Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan komprehensif. Berdasarkan penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pelaksanaan pada Putusan No: 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang dilakukan perusahaan banyak mengalami kegagalan usaha yang baik, baik itu dari eksternal maupun internal karena restrukturisasi yang dilaksanakan tidak sesuai apa yang dilakukan pengusaha kepada pekerja. Hal ini didukung dengan hasil penelitian pada Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Bahwa Asas –asas dalam keadilan tidak dilaksanakan dengan baik, serta perlindungan terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya dengan pengusaha kurang responden apa yang mereka terima kurang baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan di perusahaan tersebut.