Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
12.536
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Daulat Hukum JURNAL MAHKAMAH Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Notariil Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review bit-Tech Jurnal Sains Riset Jurnal Sosial Humaniora Sigli SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Law Development Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Business, Management and Social Studies Journal of Law, Education and Business Rechtsnormen Journal of Law Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities
Rasji, Rasji
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 108 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 108 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implementasi Hak Mogok Kerja Sebagai Salah Satu Bentuk Hak Pekerja Rasji, Rasji; Phua, Steven Cai Lee
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4584

Abstract

Mogok kerja adalah salah satu hak dasar pekerja yang telah diakui dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia yang pada dasarnya memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menghentikan pekerjaan secara kolektif dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka. Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi hak mogok kerja di Indonesia termasuk mekanisme pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi, upaya hukum yang dapat dilakukan, serta peran para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pemberi kerja, dan serikat pekerja. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang lebih inklusif dan penegakan hukum yang konsisten, hak mogok kerja dapat diimplementasikan sebagai instrumen yang mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan
Tantangan dan Peluang Pemilu di Era Digital Memanfaatkan Peran Media Sosial dalam Kampanye Rasji, Rasji; Marina, Marina; Vaustine, Griselda
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4490

Abstract

Pemilu merupakan elemen penting dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan preferensi politik mereka. Dalam era digital, media sosial memegang peran signifikan dalam mendukung partisipasi politik, sekaligus menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang pemilu di era digital, dengan fokus pada pengaruh media sosial dalam kampanye politik, penyebaran informasi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari literatur hukum dan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial meningkatkan akses informasi dan membentuk persepsi publik, tetapi juga memunculkan risiko penyebaran hoaks dan polarisasi. Upaya yang direkomendasikan meliputi peningkatan literasi digital, pengawasan informasi, dan inovasi teknologi seperti blockchain untuk transparansi pemilu. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan integritas pemilu dan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan adil.
Dampak Teknologi E-Procurement Dalam Mengurangi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rasji, Rasji; Novianti, Siti; Nathasya, Nathasya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4595

Abstract

Teknologi e-Procurement telah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini memperkenalkan proses pengadaan yang lebih transparan, akuntabilitas dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi e-Procurement terhadap pengurangan praktik korupsi di sektor publik. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis data empiris, ditemukan bahwa e- Procurement mampu meminimalisasi interaksi langsung antara pihak- pihak terkait, mengurangi potensi manipulasi, serta memberikan akses yang lebih luas kepada penyedia barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement secara signifikan menurunkan tingkat korupsi, meningkatkan persaingan yang sehat, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah. Namun demikian, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada komitmen politik, kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi. Dengan demikian, e-Procurement merupakan inovasi penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Pemberi Kerja Rasji, Rasji; Marhein, Vannestian
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4585

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh pemberi kerja merupakan salah satu isu yang sering terjadi dalam praktik hubungan kerja di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja dalam hubungan kerja, dengan fokus pada aspek hukum yang melandasi tindakan PHK sepihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum normatif terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi kerja dan pekerja memiliki hak dan kewajiban yang diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal PHK sepihak, pekerja dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan hubungan industrial atau melalui mekanisme mediasi dan arbitrase untuk memperoleh hak-haknya yang terabaikan. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja serta prosedur hukum yang dapat diambil oleh pekerja sebagai upaya perlindungan hukum terhadap tindakan PHK yang tidak sah.
Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Rasji, Rasji; Virginia, Virginia; Rewiyaga, Rewiyaga; Ekaprasetya, Ekaprasetya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4695

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berfokus pada aspek legal standing pemohon dan implikasi terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam perkara ini, MK menerima pemohon meskipun kerugian konstitusional yang diklaim bersifat umum dan tidak spesifik. MK menilai bahwa pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden relevan untuk memastikan kompetensi dan pengalaman politik, sejalan dengan prinsip meritokrasi dan sistem politik hierarkis. Putusan ini memunculkan kontroversi terkait judicial activism dan fleksibilitas interpretasi hukum, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Secara politik, keputusan ini mengakomodasi generasi muda namun menimbulkan kritik terkait keberpihakan terhadap calon tertentu, seperti Gibran Rakabuming Raka. Implikasi hukum putusan ini mempengaruhi prinsip negara hukum demokrasi dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan partisipasi generasi muda, serta pengaruh terhadap stabilitas politik dan proses pemilu. Dissenting opinion dalam putusan ini menunjukkan perbedaan pandangan terkait kewenangan MK dalam membuat kebijakan hukum. Secara keseluruhan, putusan ini memperlihatkan dinamika hukum dalam sistem hukum Indonesia, namun memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap dampaknya terhadap konstitusionalitas dan keadilan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Urgensi Amandemen Kelima UUD NRI 1945 Baloch, Sania Mari; Sulastri, Sulastri; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14574681

Abstract

Changing the constitution is a routine part of national governance. In Indonesian society, there are various views regarding the fifth amendment to the constitution. One perspective advocates for maintaining the fourth amendment, while another supports further amendment. A third group advocates for reverting to the original 1945 constitution. However, any amendments should be conducted meticulously, consistently, and comprehensively to enhance the Indonesian constitutional framework. The primary focus should be on returning sovereignty to the people by promoting participatory democracy and good governance.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Proses Penyelesaian Pemilu Terkait Hasil Pemilu Ferselli, Aurellia Karin; Azahra, Natasya Sabrina; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14560685

Abstract

In accordance with the ruling of the Constitutional Court under Decision Number 97/PUU-XI/2013, the Constitutional Court no longer holds the authority to adjudicate disputes concerning the outcomes of direct local elections, as the provisions of Article 236C of Law Number 12 of 2008 are inconsistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 157 paragraph (1) of Law Number 8 of 2015 specifies that the resolution of disputes over regional election results falls directly within the purview of a specialized judicial entity. However, prior to the establishment of such a specialized judicial entity, the Constitutional Court retained the authority to adjudicate disputes over the outcomes of direct regional elections. The authority of the Constitutional Court is a temporary constitutional mandate to address legal vacuums. Hence, lawmakers must promptly establish a specialized judicial entity endowed with the authority to resolve disputes over the outcomes of direct regional elections.
Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi Putri, Amanda Fitriani Eka; Rasji, Rasji; Puspita, Salsabillah Ayu
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elections serve as a means of implementing the sovereignty of the people, carried out directly, universally, freely, secretly, honestly, and fairly within the Unitary State of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Elections are a manifestation of democracy and an important aspect to be carried out democratically. This research aims to analyze the mechanism for resolving and handling disputes over the results of the Presidential Election by the Constitutional Court according to applicable law. In this study, a normative juridical research method is used with data collection through document studies. The data sources obtained are secondary data, such as journals, articles, papers, news, and laws. This research concludes that the resolution of election disputes can be resolved through institutions, one of which is the Constitutional Court (CC). The CC's decisions have legal force. This research provides a clearer understanding of the CC's decisions and the resolution of Presidential Election disputes through the CC. It is expected to enrich the knowledge of the public, especially for students.
Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Rasji, Rasji; Michellena, Michellena; Syamila, Najma
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As a country that embraces the concept of welfare state, and implicitly can be seen in the general explanation of the 1945 Constitution. The state plays a key role in implementing or realising the protection and promotion of the economic and social welfare of its citizens. In practice, the two are often at odds or have different views and opinions, such as when the state issues regulations or issues certain policies, some citizens reject them because they are not in accordance with the will and needs of the people. In the writing process using normative juridical research methods, which are sourced entirely based on secondary data. In the process of resolving the State Administration, there are two solutions, namely administratively and a lawsuit to the court. In its implementation, the Administrative Court is still less effective because there are no firmer regulations governing the execution of the Administrative Court's decision itself, in fact the execution of the Administrative Court is still difficult to carry out due to the lack of cooperation from the Administrative Court officials.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN STATUS NIKAH SIRI Yuliyani, Allya Putri; Rasji, Rasji
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10612

Abstract

Siri marriage is a marriage that is carried out under the hand or secretly, the reason someone does a siri marriage is usually because they want to avoid adultery, are pregnant outside of marriage, or the man does not want to register their marriage. As a result of this siri marriage, the marriage can be terminated easily, besides that violence against family members is also very vulnerable because the marriage does not have legal force. However, in some cases there are cases of domestic violence in siri marriages that get protection from the PKDRT Law, this makes legal uncertainty in the enforcement of domestic violence cases in siri marriage couples. Legal clarity is needed to provide protection for victims of domestic violence in a siri marriage without violating or changing the provisions of certain laws. The author's goal is for the community to know the consequences of siri marriage and provide information related to law enforcement in domestic violence cases. The method used by the author is normative legal research, whose main focus is on the study of legal norms or rules. Normative legal research aims to analyze legal rules or regulations as part of an interrelated legal system, and see how these rules relate to legal events that occur, the type of data used in this research is secondary data. Secondary data is data obtained from second sources or secondary sources of the data needed. Secondary data in this study such as decisions, books, journals. The author uses a statutory and case approach. The analytical approach to the law is to analyze the meaning contained and used in the legislation conceptually and examine all laws and regulations related to the legal issues being studied.
Co-Authors Abilah, Rahma Christabel Adam Ramadhan Ade Putra F Sumbara Adenfa, Alexandrio Akhir, Akhirudin Alfarhani, Luqyana Shafira Alfiani, Feriza Alsabilah, Zahra Angelina, Aubrey Josephine Angelina, Vilyn Anggitha, Fricila Angkasa, Wincent Hungstan Apriza, Nathania Apryano, Argya Attallah Augustin, Agatha Aulia, Riska Azahra, Natasya Sabrina Baeha, David Lestarius Immanuel Baloch, Sania Mari Beale, Aurelius Steven Bobyanti, Feny Budiman, Eunike Kathryn Cailla, Glenn Kevin Chandra, Clarissa Mayella Chandra, Jessica Chaniago, Fathimathuz Zachra De Chen, Zefanya Angellin Chua, Jessica Claudia, Jennifer Clementino Moningka, Yosia Damanik, Gabriel Yericho Defilania, Oktri Dikjaya, Dikjaya Djayanti, Djayanti Edyson, David Effendi, Kevin Noble Eida, Tri Salwa Nur Ekaprasetya, Ekaprasetya Endang Lestari Erdiyanto, Rizqy Pratama Estellin, Emmanuella Audry Evelyn Millechen Fadloli, Muhammad Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Febriany, Febriany Ferselli, Aurellia Karin Florencia, Cherlyne Baby Gulo, Barnabas Juni Saputra Gunawan, Gabriela Hamonangan, Marcellius Kirana Harahap, Abi Hamdalah Sorimuda Hartono, Margareta Kristiani Hasta, Baharuddin Jusuf Habibie Helmi, Teofilus Titus Hong, Carissa Patricia Hotma Elisa Irene Siahaan Howard, Christopher Hutabarat, Ela Suryani Hutapea, Junika Gabriella Cecille Jonatan, Frangky Jonathan, Edward Jovian, Erland Juwita, Dhiny Ellen Kabalmay, Brinet Lydia Kamila, Amalia Khaulah, Tatsbita Kusniawan, Jovindi Fernando Laapen, Calinka Princess Belinda Lestari, Novianti Liunda, Sheren Agapena Hosaya Maharani, Shavira Ardita Manggal, Adam Tanzio Marhein, Vannestian Marina Marina Mbayang, Chrissonia Margareta Michael Michellena, Michellena Muslih, Sarazatin Ananda Najla, Tengku Amira Natasya Mauly N, Denayu Nathasya, Nathasya Nazhimah, Shafira Novianti, Siti Nugroho, Hizkia Ivan Oktavian, Ivan Danara Phua, Steven Cai Lee Princes, Elfindah Priscilla, Nathalie Purba, Evaline Suhunan Purba, Nanda Divabuena Purwanti, Puja Ayu Puspita, Salsabillah Ayu Putra, Louis Sebastian Anot Putri, Amanda Fitriani Eka Putri, Belicia Widhyana Yulia Putri, Nadiva Azzahra Quinn, Luverne Pujian Rafi, Paksi Ramadhan, Nayla Az Zahra Revina, Revina Rewiyaga, Rewiyaga Rigel, Rigel Rokhim, Akbar Nur Rukmana, Kevin Rusli, Vennia Neshya Ryanto, Laurencia Saputri, Sherlyana Indah Sari, Emmanuela Komala Serena, Michelle Audrey Setiawaty, Tiffany Silvia Cahyadi Simarmata, Michael Kalep Singhs, Arief Dermawan Siregar, Rachel Adeline Siswanto, Vivienne Olivia Sitompoel, Yervant T. S Sriyanto, Mohammad Rubby Sugara, Maria Vianney Lourdes Sugiarto, Angelina Jacqueline Sulastri Sulastri Sulistio, Felicia Amanda Suryani, Cendana Syamila, Najma Tanujaya, Calista Putri Usman, Raphaellee Peters Putra Vanessa Vanessa Vaustine, Griselda Vedora, Sheren Regina Vera, Vionna Vetty Virginia, Virginia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wafi, Auzan Wardhana, Adi Pratomo Kusuma William Chandra Wonohadidjojo, Christopher Howard Yetmiaty, Yetmiaty Yulian, Fransisca Chatharina Yuliyani, Allya Putri Yulyana, Devy Zimah, Amelia Abdullah